Nobar Film PKI, HRWG: Masyarakat Harus Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer HAM Asean Human Right Working Group (HRWG) Daniel Awigra berpendapat seruan pemutaran film G30 S PKI dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo sah saja, tetapi jangan dipaksakan. Menurutnya, seruan atau imbauan dari otoritas mana pun boleh saja, tetapi yang harus diingat adalah diperlukan kritisisme dari masyarakat.

“Jadi silakan saja menyuarakan, tapi jangan dipaksakan, enggak boleh dipaksakan, diimbau boleh, tapi nggak boleh dipaksakan kewenangan. Setelah enggak dipaksakan adalah ya masyarakat harus kritis untuk mengakses sumber sumber dari sumber yang lain,” kata Daniel, Kamis (21/19).

Dia berpendapat, film itu secara substansi bermasalah. Daniel meminta publik jangan percaya begitu saja terhadap satu sumber yang terkesan dipaksakan. Dia menyinggung zaman Orde Baru, di mana setiap tanggal 30 September masyarakat diharuskan menonton film tersebut.

“Dan apa yang terjadi? Faktanya itu tidak hanya satu versi itu aja ada banyak versi-versi lain yang kita ketahui bahwa memang fakta itu ditutup-tutupi bahkan bisa dikatakan kebenarannya dipertanyakan makan ada berapa orang yang menyebut itu hoaks,” lanjutnya.

Berita lebih lanjut dapat dibaca disini.

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.

 

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)

Brutalisme dan Pengepungan Kantor LBH Jakarta Dikecam

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan brutal aksi massa, yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar.

Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. “HRWG mengapresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (18/9).

Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.

HRWG menyebutkan, hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.

Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu.

Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki. (OL-4)

 

Baca berita aslinya disini.

Apresiasi Ketegasan Polisi Menghadang dan Memproses Serangan dan Kekerasan oleh Kelompok Ekstremis di Kantor YLBHI – LBH Jakarta 

[Jakarta, 18 September 2017] HRWG mengecam keras tindakan brutal aksi massa yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar. Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. HRWG apresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM.
Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut. Hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.
Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu. Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki.
Jakarta, 18 September 2017
Muhammad Hafiz
Direktur Eksekutif HRWG

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy