[Jakarta, 10 Mei 2020] – Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) telah mengadakan survei pada 21-30 April 2020 mengenai dampak COVID-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari segi keamanan, kesehatan dan ekonomi. Menggunakan SurveyMonkey, survei ini berhasil mengumpulkan 149 responden PMI yang bekerja di […]
Siaran Pers HRWG “Catatan Kritis Potensi Pelanggaran HAM dalam Implementasi PSBB”
Guna melandaikan kurva persebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang mengurangi sejumlah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang menjadi kewajiban negara. Dalam implementasinya, pemerintah melakukan berbagai anjuran untuk tetap di rumah, beribadah di rumah, pelarangan berkumpul, pelarangan bergerak, termasuk yang terakhir pelarangan mudik. Dalam norma HAM, untuk alasan kesehatan […]
Diskusi Publik: Antara Kesehatan Publik dan Pembatasan Kebebasan (Rilis Laporan Pemantauan Covid-19 Berbasis HAM)
Penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk mencegah persebaran virus dan merendahkan kurva pasien korona, mengakibatkan sejumlah kebebasan dasar terkurangi, baik kebebasan ekspresi dan bergerak. Terakhir Presiden menegaskan pelarangan mudik. Aparat keamanan telah disiagakan untuk menindak setiap pelanggar. Tidak hanya di Indonesia, kebijakan pembatasan adalah langkah yang diambil pemerintah dalam upayanya menjamin kesehatan […]
Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers
Welcome Remarks Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers Jakarta, 17th July 2017 by Muhammad Hafiz, the Executive Director of HRWG It is a great honour for me to welcome you to the Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers […]
Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB
[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di […]
The UN Special Rapporteur on health country visit to Indonesia and Indonesian CSOs Submission
As a reflection of Indonesia’s commitment to work closely with the UN Human Rights mechanisms, Indonesia, through the Permanent Mission of the Republic Indonesia in Geneva, Switzerland, has invited the United Nations Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (UN SR on […]
Siaran Pers: Potret Buram Wajah Pekerja Migran Indonesia di Jepang
[Jakarta, 20 Mei 2020] – Andi seorang pekerja di sebuah kapal Jepang tahun 2004. Kala masih menempuh pendidikan di sekolah pelayaran, perusahaan Jepang datang membuka perekrutan di sekolahnya. Dari 60 orang yang mendaftar, Andi menjadi salah satu dari empat orang yang terpilih. Setelah lulus, ia langsung mengikuti pendidikan dari perusahaan Jepang. Pelatihan dengan disiplin dan […]
Buku: Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation
Dalam beberapa waktu terakhir, Jepang menghadapi perubahan demografi yang signifikan. Hal ini menyebabkan kelangkaan tenaga kerja dan mengancam kelangsungan berbagai industri. Untuk mengatasinya, Pemerintah Jepang mengamandemen Undang-undang Keimigrasian pada April 2019. Melalui undang-undang ini, Jepang berusaha mendapatkan 340.000 pekerja migran kategori “Specified Skilled Workers” dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Secara khusus, Jepang membidik […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau RANHAM
RENCANA AKSI HAM MINIM PARTISIPASI DAN MASIH MENGABAIKAN SEJUMLAH HAK FUNDAMENTAL Sejak tahun 1998, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menjadi salah satu kerangka kebijakan nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pengesahan RANHAM yang seturut dengan periode pembangunan jangka menengah nasional setiap lima tahun sekali merupakan […]