[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM Read More …
As a reflection of Indonesia’s commitment to work closely with the UN Human Rights mechanisms, Indonesia, through the Permanent Mission of the Republic Indonesia in Geneva, Switzerland, has invited the United Nations Special Rapporteur on the right of everyone to Read More …
The Government of Indonesia has passed Presidential Decree (Perpres) 31 December 2016: ”Republic of Indonesia Presidential Decree 125/2016 regarding Refugees from Abroad”. SUAKA; Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, welcomes this Presidential Decree (Perpres), which has been planned Read More …
Indonesian Civil Society Organizations has been submitted the alternative reports of the Universal Periodic Review (UPR) for the 3rd cycle. Indonesia will be reviewed on the 27th Session of the UN Human Rights Council (April – May 2017). On September Read More …
Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Read More …
Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB? Sehubungan dengan UPR Indonesia Tahun 2017, HRWG beserta Koalisi Masyarakat Sipil turut mengundang rekan-rekan ke dalam acara “Diskusi & Nonton Bareng UPR Indonesia” yang akan diselenggarakan pada: Rabu, 3 Mei 2017 Read More …
Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Read More …
On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human Read More …
Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears. Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the Read More …
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 Read More …
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang. “Isu tersebut di Read More …
JAKARTA – Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi. Menurut keterangan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Read More …
HRWG mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit. HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung Read More …