Human Rights Working Group

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy

[Info Mekanisme] Mekanisme UPR dan Masyarakat Sipil

Info Mekanisme  “Universal Periodic Review dan Peranan Masyarakat Sipil” Apa itu UPR? Bagaimana Masyarakat Sipil berperan dalam UPR? Bagaimana terlibat dalam Konsultasi Nasional? Apakah masyarakat sipil dapat membuat Laporan UPR? Peranan apa yang dapat dilakukan sebelum dan ketika review? Ingin mengetahui lebih lanjut tentang UPR, silakan baca dan kunjungi laman berikut:

Update UPR Indonesia 2017

Sidang UPR saat ini tengah memasuki masa-masa terakhir putaran kedua. Pada tahun 2017, akan dimulai putaran ketiga UPR di bawah mekanisme Dewan HAM PBB. Indonesia, sebagai salah satu negara yang tergabung dalam PBB memiliki kewajiban internasional untuk menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi UPR Tahun 2012. Proses Sidang UPR Indonesia pada tahun 2012 bisa mengunjungi laman ini: OHCHR
Read More

32nd Regular Session of the UN Human Rights Council Item 3: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, and the Special Rapporteur on the right  to education  Oral Statement Delivered by Astrid  Maharani On behalf of the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Read More

Rimanews – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung koalisi masyarakat sipil untuk penghapusan hukuman mati di ASEAN (CADPA) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak meniru gaya Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Koalisi ini mengutuk tindakan pembunuhan di luar peradilan (extra judicial killing) yang dilakukan presiden Duterte yang mengakibatkan lebih dari 3.000 orang menjadi
Read More

TRIBUNNERS – Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan. Koalisi Masyarakat
Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Hukuman Mati di ASEAN (CADPA) mengutuk keras sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam agenda pemberantasan narkoba. Duterte setidaknya sudah membunuh 3 ribu orang yang disangka telah menjadi bandar, pemakai, dan kurir narkotika tanpa pengadilan dalam waktu dua bulan. “Koalisi mengutuk keras tindakan
Read More

BEBERAPA foto hitam-putih yang terpampang di sebidang layar itu dengan gamblang menjelaskan berbagai sudut dari sebuah ruang eksekusi sekaligus menceritakan setiap tahapan dari proses-proses seorang terpidana mati meregang nyawa mereka. Salah satu gambar ialah ruang eksekusi dengan kursi listrik Alabama ‘Mama Kuning’. Tempat itu ada di Amerika Serikat (AS). Di bagian tengah kursi masih terlihat
Read More

The ‘End Crime, not Life’ Campaign Brings an Exhibition of a World Famous Photographer to AYF

The exhibition of world-renowned photographer Toshi Kazama confronts audiences with a real sense of the humanity of those sentenced to death [Siem Riep, August 22, 2016] – The recently founded Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA) has brought an exhibition of the renowned New York-based Japanese photographer Toshi Kazama to
Read More

Commemorating its 49th anniversary on Monday, ASEAN has yet to see a strong singular identity among its some 625 million citizens, with experts saying the grouping needs to work on involving people and engaging civil society groups in a more substantial way. “[ASEAN] needs to move away from activities that are merely ceremonial and engage
Read More

Pernyataan Sikap HRWG Peristiwa Tanjung Balai: Harusnya Pemerintah Lebih Aktif Jakarta, 30 Juli 2016 | Menyikapi rangkaian kekerasan yang terjadi di Tanjung Balai tadi malam, HRWG mengecam keras segala tindakan intoleransi dan kekerasan akibat ketidakmampuan Negara dalam mengatasi perselisihan di tengah masyarakat. Apapun yang menjadi sebab kejadian ini, Negara – dalam hal ini Pemerintah Daerah
Read More