HRWG: Revisi UU Antiterorisme Berpeluang Melanggar HAM

Sandy Indra Pratama, CNN Indonesia | Kamis, 17/03/2016 10:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok lembaga swadaya masyarakat Human Rights Working Group (HRWG) menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membuka peluang pelanggaran HAM. Terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip ‘fair trial’ dan larangan penyiksaan.

“Bukannya memperkuat mekanisme pengawasan dan prosedur penanganan, pasal-pasal revisi justru semakin membuka peluang bagi kesewenang-wenangan aparat dan penegak hukum, jauh dari prinsip penegakan hukum yang adil, akuntabel dan transparan,” kata Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/3).

HRWG mendukung upaya pemerintah untuk memberantas segala bentuk teror yang harus berada dalam konteks perlindungan hak rasa aman setiap orang dan pemberantasannya tidak serta merta dapat menabrak prinsip-prinsip penegakan hukum.

Sebaliknya, pemberantasan terorisme harus tetap memperhatikan rambu-rambu hak asasi manusia.

HRWG menilai bahwa penanganan terorisme masih sangat memprihatinkan bila dilihat dari perspektif HAM, terutama dalam kasus terakhir ketika seorang terduga teroris, Siyono (34), warga Kabupaten Klaten, yang diketahui meninggal setelah ditangkap oleh Densus 88.

Siyono ditangkap oleh pasukan Densus Antiteror Mabes Polri di rumahnya di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/3). Pasukan Densus 88 yang didukung anggota Polres Klaten kemudian melakukan penggeledahan di rumah Siyono, pada Kamis (10/3) siang.

“Meski ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, namun hal ini tidak cukup menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi diketahui telah terjadi prosedur dalam pengawalan. Sayangnya, pentingnya prosedur tetap dan transparan ini justru tidak dimasukkan dalam RUU revisi yang memadai dan baik untuk menekan pelanggaran HAM, termasuk pula upaya dialog yang lebih utama dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme,” kata Rafendi.

Menurut HRWG, tidak memadainya revisi dapat dilihat dari sejumlah pasal di dalam RUU, di antaranya perpanjangan masa tahanan, tuntutan dan proses peradilan (Pasal 25 RUU), penghapusan izin penyadapan dari Pengadilan Negeri dan tidak adanya prosedur pengawasan (Pasal 31 RUU), penempatan terduga teroris di tempat tertentu (Pasal 34A) yang justru bertentangan dengan semangat penghukuman dan anti-penyiksaan.

“Kecenderungan yang ada, bukannya mekanisme kontrol dan pengawasan yang diperkuat, tapi sebaliknya mengarah pada penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak transparan,” ujar Rafendi.Kemudian, adanya potensi mengembalikan peranan TNI dalam pemberantasan terorisme (Pasal 43B) yang justru bertentangan dengan semangat reformasi, serta beberapa pasal yang masih kabur dan memunculkan multitafsir.

HRWG mendesak DPR dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penanganan terorisme selama ini, mulai dari pencegahan, deradikalisasi hingga penindakan, untuk menemukan celah pelanggaran HAM dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Di level internasional, HRWG mengingatkan bahwa PBB telah menyepakati sejumlah resolusi yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam penanganan terorisme. Pemberantasan terorisme sebagai musuh bersama tidak bisa digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan brutal oleh penegak hukum.

“Sebaliknya, ‘fair trial’ dan prinsip praduga tak bersalah harus dipegang teguh oleh negara. Bukannya meningkatkan prestasi, tindakan brutal aparat penegak hukum sendiri dapat merusak citra Indonesia yang sudah mendapat predikat baik dalam pemberantasan terorisme,” kata Rafendi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai bahwa pemerintah perlu memasukkan pasal-pasal tentang hak-hak korban dari aksi terorisme. Revisi undang-undang tersebut dianggap terlalu fokus pada masalah penanganan pelaku dan terduga pelaku tindakan terorisme.Sebelumnya, sejumlah kritik dan masukan terhadap rancangan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 datang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dari hasil revisi undang-undang tersebut.

Sementara lembaga demokrasi dan pemerhati perdamaian Setara Institute mengkritisi sejumlah pasal yang berpotensi menjadi tindakan pelanggaran HAM apabila tidak diperjelas ketentuannya.

Beberapa hal yang dikritisi antara lain mengenai keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan teroris, penyadapan, penempatan seorang terduga teroris di suatu tempat dalam jangka waktu enam bulan, serta masa penahanan yang dianggap berlebihan. (Antara/sip)

Source: CNN Indonesia

Business and human rights principles should be aligned: HRWG

Marguerite Afra Sapiie, The Jakarta Post | Jakarta, Tue, January 5, 2016

President Joko “Jokowi” Widodo greets members of NGOs and human rights activists at an event to mark International Human Rights Day at the State Palace on Dec. 11. (Antara/Yudhi Mahatma)

The Human Rights Working Group (HRWG) has called on President Joko “Jokowi” Widodo to uphold human rights and democratic values in line with economic growth, stressing that development should be carried out with respect for human rights.

HRWG executive director Rafendi Djamin said the government’s economic-oriented goals in 2015 had neglected its commitment to upholding human rights, while ideally business and human rights principles should be aligned because they had similar objectives, namely to improve welfare of the people.

“The government needs to be consistent in upholding human rights ahead of boosting economic growth with projects that involve Indonesians,” Rafendi told thejakartapost.com.

Rafendi said that Jokowi’s administration had failed to include human rights principles in its domestic policies that aimed to boost economic and investment growth.

However, HRWG’s program manager for the United Nations and Organization of Islamic Cooperation, Muhammad Hafiz, said in contrast to domestic policy, Indonesia had played a significant role in promoting human rights at the global level through the UN in 2015.

Hafiz said that at the foreign policy level, Indonesia had demonstrated the country’s commitment to upholding democratic values by endorsing a number of UN resolutions related to human rights.

For example, Indonesia pushed for Resolution A/HRC/28/L.4 on combating intolerance and discrimination based on religion or belief to be adopted by the UN Human Rights Council (UNHRC) during its 28th session and contributed to the drafting of Resolution A/HRC/RES/23/9 on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, which was adopted at the UNHRC’€™s 23rd session, both in 2015.

“Indonesia’s foreign policy in the UN is not in line with its domestic policy. Indonesia pushes other countries to be tolerant and to promote anticorruption efforts, but it’s not the same at the domestic level,” Hafiz said.

According to Hafiz, the government should translate its foreign policy at the domestic level by integrating human rights principles into policies that were made to propel business growth, particularly in investment.

Hafiz said the central government needed to ensure that companies investing in Indonesia respected human rights principles and insist that it be stated in the working contract between companies and their workers.

He also stressed the need for the central government to help local governments that mostly lacked the ability to adopt human rights principles into their policies.

Rafendi said human rights violations would keep happening as long as the government did not align business and human rights principles. (bbn)

Source: Jakarta Post

Dokumen Follow up Rekomendasi Kunci Komite HAM PBB tentang Hak Sipil dan Politik

Komite HAM PBB mengeluarkan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia pada tahun 2013. Di antara rekomendasi-rekomendasi tersebut, terdapat 4 rekomendasi kunci yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia satu tahun pasca rekomendasi dikeluarkan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia diharuskan untuk menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi kunci tersebut, di samping juga masukan yang dapat disampaikan oleh masyarakat sipil (laporan alternatif).

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan empat rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan dokumen update pelaksanaan rekomendasi tersebut dalam masa waktu satu tahun: 

  • Empat rekomendasi-rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan jabaran isu yang dicakup; paragraf 8, 10, 12 dan 25 [Klik di sini]  
    1. The State party should, as a matter of urgency, address the impasse between Komnas HAM and the Attorney General. It should expedite the establishment of a court to investigate cases of enforced disappearance committed between 1997 and 1998 as recommended by Komnas HAM and the Indonesian Parliament. Furthermore, the State party should effectively prosecute cases involving past human rights violations, such as the murder of prominent human rights defender Munir Said Thalib on 7 September 2004, and provide adequate redress to victims or members of their families.
    2. The State party should reinstate the de facto moratorium on the death penalty and should consider abolishing the death penalty by ratifying the Second Optional Protocol to the Covenant. Furthermore, it should ensure that, if the death penalty is maintained, it is only for the most serious crimes. In this regard, the Committee recommends that the State party review its legislation to ensure that crimes involving narcotics are not amenable to the death penalty. In this context, the State party should consider commuting all sentences of death imposed on persons convicted for drug crimes.
    3. The State party should repeal Ministry of Health Regulation No. 1636 of 2010, which authorizes the performance of FGM by medical practitioners (medicalization of FGM). In this connection, the State party should enact a law that prohibits any form of FGM and ensure that it provides adequate penalties that reflect the gravity of this offence. Furthermore, the State party should make efforts to prevent and eradicate harmful traditional practices, including FGM, by strengthening its awareness-raising and education programmes. In this regard, the national-level team established to develop a common perception on the issue of FGM should ensure that communities where the practice is widespread are targeted in order to bring a change in mind set.
    4. Notwithstanding the decision of the Constitutional Court upholding Law No. 1 of 1965 on defamation of religion, the Committee is of the view that the said law is inconsistent with the provisions of the Covenant and that it should be repealed forthwith. The Committee reiterates its position as stated in paragraph 48 of general comment No. 34, that: “ Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant. … Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith.” Furthermore, the Committee recommends that the State party provide adequate protection against violence perpetrated against members of religious minorities.
  • Surat yang dikirimkan Komite HAM PBB kepada Pemerintah Indonesia agar mengirimkan laporan pelaksanaan rekomendasi [klik di sini
  • Laporan Follow up yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite HAM PBB atas 4 rekomendasi kunci (CCPR/C/IND/CO/1/Add.1) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil tentang pelaksanaan 4 rekomendasi Komite HAM PBB (dikoordinasikan oleh HRWG dan CCPR Centre) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil bersama disusun oleh Imparsial, Vivat International dan FI [klik di sini]