HRWG: Revisi UU Antiterorisme Berpeluang Melanggar HAM

Sandy Indra Pratama, CNN Indonesia | Kamis, 17/03/2016 10:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok lembaga swadaya masyarakat Human Rights Working Group (HRWG) menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membuka peluang pelanggaran HAM. Terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip ‘fair trial’ dan larangan penyiksaan.

“Bukannya memperkuat mekanisme pengawasan dan prosedur penanganan, pasal-pasal revisi justru semakin membuka peluang bagi kesewenang-wenangan aparat dan penegak hukum, jauh dari prinsip penegakan hukum yang adil, akuntabel dan transparan,” kata Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/3).

HRWG mendukung upaya pemerintah untuk memberantas segala bentuk teror yang harus berada dalam konteks perlindungan hak rasa aman setiap orang dan pemberantasannya tidak serta merta dapat menabrak prinsip-prinsip penegakan hukum.

Sebaliknya, pemberantasan terorisme harus tetap memperhatikan rambu-rambu hak asasi manusia.

HRWG menilai bahwa penanganan terorisme masih sangat memprihatinkan bila dilihat dari perspektif HAM, terutama dalam kasus terakhir ketika seorang terduga teroris, Siyono (34), warga Kabupaten Klaten, yang diketahui meninggal setelah ditangkap oleh Densus 88.

Siyono ditangkap oleh pasukan Densus Antiteror Mabes Polri di rumahnya di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/3). Pasukan Densus 88 yang didukung anggota Polres Klaten kemudian melakukan penggeledahan di rumah Siyono, pada Kamis (10/3) siang.

“Meski ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, namun hal ini tidak cukup menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi diketahui telah terjadi prosedur dalam pengawalan. Sayangnya, pentingnya prosedur tetap dan transparan ini justru tidak dimasukkan dalam RUU revisi yang memadai dan baik untuk menekan pelanggaran HAM, termasuk pula upaya dialog yang lebih utama dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme,” kata Rafendi.

Menurut HRWG, tidak memadainya revisi dapat dilihat dari sejumlah pasal di dalam RUU, di antaranya perpanjangan masa tahanan, tuntutan dan proses peradilan (Pasal 25 RUU), penghapusan izin penyadapan dari Pengadilan Negeri dan tidak adanya prosedur pengawasan (Pasal 31 RUU), penempatan terduga teroris di tempat tertentu (Pasal 34A) yang justru bertentangan dengan semangat penghukuman dan anti-penyiksaan.

“Kecenderungan yang ada, bukannya mekanisme kontrol dan pengawasan yang diperkuat, tapi sebaliknya mengarah pada penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak transparan,” ujar Rafendi.Kemudian, adanya potensi mengembalikan peranan TNI dalam pemberantasan terorisme (Pasal 43B) yang justru bertentangan dengan semangat reformasi, serta beberapa pasal yang masih kabur dan memunculkan multitafsir.

HRWG mendesak DPR dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penanganan terorisme selama ini, mulai dari pencegahan, deradikalisasi hingga penindakan, untuk menemukan celah pelanggaran HAM dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Di level internasional, HRWG mengingatkan bahwa PBB telah menyepakati sejumlah resolusi yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam penanganan terorisme. Pemberantasan terorisme sebagai musuh bersama tidak bisa digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan brutal oleh penegak hukum.

“Sebaliknya, ‘fair trial’ dan prinsip praduga tak bersalah harus dipegang teguh oleh negara. Bukannya meningkatkan prestasi, tindakan brutal aparat penegak hukum sendiri dapat merusak citra Indonesia yang sudah mendapat predikat baik dalam pemberantasan terorisme,” kata Rafendi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai bahwa pemerintah perlu memasukkan pasal-pasal tentang hak-hak korban dari aksi terorisme. Revisi undang-undang tersebut dianggap terlalu fokus pada masalah penanganan pelaku dan terduga pelaku tindakan terorisme.Sebelumnya, sejumlah kritik dan masukan terhadap rancangan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 datang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dari hasil revisi undang-undang tersebut.

Sementara lembaga demokrasi dan pemerhati perdamaian Setara Institute mengkritisi sejumlah pasal yang berpotensi menjadi tindakan pelanggaran HAM apabila tidak diperjelas ketentuannya.

Beberapa hal yang dikritisi antara lain mengenai keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan teroris, penyadapan, penempatan seorang terduga teroris di suatu tempat dalam jangka waktu enam bulan, serta masa penahanan yang dianggap berlebihan. (Antara/sip)

Source: CNN Indonesia

Business and human rights principles should be aligned: HRWG

Marguerite Afra Sapiie, The Jakarta Post | Jakarta, Tue, January 5, 2016

President Joko “Jokowi” Widodo greets members of NGOs and human rights activists at an event to mark International Human Rights Day at the State Palace on Dec. 11. (Antara/Yudhi Mahatma)

The Human Rights Working Group (HRWG) has called on President Joko “Jokowi” Widodo to uphold human rights and democratic values in line with economic growth, stressing that development should be carried out with respect for human rights.

HRWG executive director Rafendi Djamin said the government’s economic-oriented goals in 2015 had neglected its commitment to upholding human rights, while ideally business and human rights principles should be aligned because they had similar objectives, namely to improve welfare of the people.

“The government needs to be consistent in upholding human rights ahead of boosting economic growth with projects that involve Indonesians,” Rafendi told thejakartapost.com.

Rafendi said that Jokowi’s administration had failed to include human rights principles in its domestic policies that aimed to boost economic and investment growth.

However, HRWG’s program manager for the United Nations and Organization of Islamic Cooperation, Muhammad Hafiz, said in contrast to domestic policy, Indonesia had played a significant role in promoting human rights at the global level through the UN in 2015.

Hafiz said that at the foreign policy level, Indonesia had demonstrated the country’s commitment to upholding democratic values by endorsing a number of UN resolutions related to human rights.

For example, Indonesia pushed for Resolution A/HRC/28/L.4 on combating intolerance and discrimination based on religion or belief to be adopted by the UN Human Rights Council (UNHRC) during its 28th session and contributed to the drafting of Resolution A/HRC/RES/23/9 on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, which was adopted at the UNHRC’€™s 23rd session, both in 2015.

“Indonesia’s foreign policy in the UN is not in line with its domestic policy. Indonesia pushes other countries to be tolerant and to promote anticorruption efforts, but it’s not the same at the domestic level,” Hafiz said.

According to Hafiz, the government should translate its foreign policy at the domestic level by integrating human rights principles into policies that were made to propel business growth, particularly in investment.

Hafiz said the central government needed to ensure that companies investing in Indonesia respected human rights principles and insist that it be stated in the working contract between companies and their workers.

He also stressed the need for the central government to help local governments that mostly lacked the ability to adopt human rights principles into their policies.

Rafendi said human rights violations would keep happening as long as the government did not align business and human rights principles. (bbn)

Source: Jakarta Post

Dokumen Follow up Rekomendasi Kunci Komite HAM PBB tentang Hak Sipil dan Politik

Komite HAM PBB mengeluarkan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia pada tahun 2013. Di antara rekomendasi-rekomendasi tersebut, terdapat 4 rekomendasi kunci yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia satu tahun pasca rekomendasi dikeluarkan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia diharuskan untuk menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi kunci tersebut, di samping juga masukan yang dapat disampaikan oleh masyarakat sipil (laporan alternatif).

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan empat rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan dokumen update pelaksanaan rekomendasi tersebut dalam masa waktu satu tahun: 

  • Empat rekomendasi-rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan jabaran isu yang dicakup; paragraf 8, 10, 12 dan 25 [Klik di sini]  
    1. The State party should, as a matter of urgency, address the impasse between Komnas HAM and the Attorney General. It should expedite the establishment of a court to investigate cases of enforced disappearance committed between 1997 and 1998 as recommended by Komnas HAM and the Indonesian Parliament. Furthermore, the State party should effectively prosecute cases involving past human rights violations, such as the murder of prominent human rights defender Munir Said Thalib on 7 September 2004, and provide adequate redress to victims or members of their families.
    2. The State party should reinstate the de facto moratorium on the death penalty and should consider abolishing the death penalty by ratifying the Second Optional Protocol to the Covenant. Furthermore, it should ensure that, if the death penalty is maintained, it is only for the most serious crimes. In this regard, the Committee recommends that the State party review its legislation to ensure that crimes involving narcotics are not amenable to the death penalty. In this context, the State party should consider commuting all sentences of death imposed on persons convicted for drug crimes.
    3. The State party should repeal Ministry of Health Regulation No. 1636 of 2010, which authorizes the performance of FGM by medical practitioners (medicalization of FGM). In this connection, the State party should enact a law that prohibits any form of FGM and ensure that it provides adequate penalties that reflect the gravity of this offence. Furthermore, the State party should make efforts to prevent and eradicate harmful traditional practices, including FGM, by strengthening its awareness-raising and education programmes. In this regard, the national-level team established to develop a common perception on the issue of FGM should ensure that communities where the practice is widespread are targeted in order to bring a change in mind set.
    4. Notwithstanding the decision of the Constitutional Court upholding Law No. 1 of 1965 on defamation of religion, the Committee is of the view that the said law is inconsistent with the provisions of the Covenant and that it should be repealed forthwith. The Committee reiterates its position as stated in paragraph 48 of general comment No. 34, that: “ Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant. … Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith.” Furthermore, the Committee recommends that the State party provide adequate protection against violence perpetrated against members of religious minorities.
  • Surat yang dikirimkan Komite HAM PBB kepada Pemerintah Indonesia agar mengirimkan laporan pelaksanaan rekomendasi [klik di sini
  • Laporan Follow up yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite HAM PBB atas 4 rekomendasi kunci (CCPR/C/IND/CO/1/Add.1) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil tentang pelaksanaan 4 rekomendasi Komite HAM PBB (dikoordinasikan oleh HRWG dan CCPR Centre) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil bersama disusun oleh Imparsial, Vivat International dan FI [klik di sini]

Human Rights Committee discusses and adopts reports on follow-up to concluding observations and to views

Human Rights Committee | 30 March 2015

The Human Rights Committee today discussed and adopted a progress report by the Rapporteur on follow-up to concluding observations and a progress report by the Rapporteur on follow-up to views.

The Committee’s procedure for follow-up to its concluding observations issued to States consists of identifying a limited number of its recommendations which require additional information from a State party, within one year from the consideration of the Committee’s review of a State party’s country report.  At every session the Committee Member acting as Rapporteur on follow-up to concluding observations presents an updated progress report to Committee Members.  

Fabian Omar Salvioli, Committee Chairperson and Rapporteur on follow-up to concluding observations, presented the draft report (CCPR/C/113/R.4) and briefed the Committee on the follow-up procedure with nine countries: Jordan, Serbia, Yemen, Lithuania, Germany, the Czech Republic, Finland, Mauritania, and Uruguay.  Anja Seibert-Fohr, Committee Member, briefed the Committee on the procedure on Indonesia. Yuji Iwasawa, Committee Member and Rapporteur on follow-Up to views, presented a progress report on individual communications (CCPR/C/113/R.3), which covered submissions received and processed between June 2014 and January 2015, pertaining to Australia, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Cameroon;

Colombia, Denmark, France, Kazakhstan, Lithuania, Nepal, Republic of Korea, Russia, Spain, Uruguay, and Uzbekistan. 

Concerning the follow-up to concluding observations in Jordan, the Committee decided to ask for additional information on the funding and selection of personnel for the National Centre for Human Rights, and to end the practice of administrative detention which was not compliant with the International Covenant on Civil and Political Rights.  The recommendation to abolish the State Security Court was partially implemented.  The Committee agreed to suspend the follow-up procedure on Jordan and to request the additional information to be included in its upcoming periodic reports.

The Committee took note of the measures in Serbia to ensure the independence of the judiciary, such as the strategy for judicial reform and the reform of the courts, and the specific efforts to address the discrimination of Roma, which included developing the National Action Plan 2010-2015, improving access to employment, and ensuring education for Roma children.

Yemen refused to ensure equality between women and men in law, as requested by the Committee, because it was in contrast with Islamic law.  The Committee took note of legislative measures to address torture and enforced disappearances, and the cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees on refugee determination procedure, and on asylum seekers.

Issues of concern in Lithuania included discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity, and the fight against terrorism.  The Committee took note of the draft law on administrative detention and alternative measures to detention, and requested further information on the issue.

Germany complied with the recommendation to temporarily suspend the transfer of asylum seekers to Greece.  The Committee decided to ask for the suspension of this procedure for as long as conditions in reception centres remained difficult and to also ask Germany to address the use of restraints against persons with disabilities in residential homes.

The Committee noted the efforts of the Czech Republic to ensure the accreditation of the Public Defender of Rights in compliance with the Paris Principles and the legal amendment to further its competence and extend the mandate.  Measures had been undertaken to raise awareness about racial discrimination, particularly against Roma, address hate crimes, and protect the rights of persons with mental disabilities.  The Committee acknowledged the prosecution of the perpetrators of forced sterilization of Roma women and stressed that more needed to be done.

Finland was revising its legislation to comply with the Committee’s recommendation to use alternatives to detention and deprivation of liberty of asylum seekers, but the living conditions in asylum detention centres still needed improvement.  The Sami Parliament Act was being revised and specific measures had been taken to guarantee the right of Sami children to receive education in their own language.

Lack of definition of torture in compliance with international standards, and absence of investigations and prosecutions of cases of torture were among the issues raised with Mauritania.  Training of the police and the military cadets must also include international human rights law, and more information was needed on the draft law on the establishment of a national preventive mechanism.  Some measures were taken to eradicate slavery and prosecute the perpetrators, but it was not enough as the practice persisted and only 26 cases had been prosecuted.

The Committee had raised concern about the lack of appropriate resources for the national human rights institution in Uruguay and its compliance with the Paris Principles.  While taking note of the draft amendment of the Code of Criminal Procedure which aimed to align it with the provisions of the Covenant in the area of presumption of innocence, the Committee wondered whether it would significantly address criminal policies. 

The Committee had not received any information about the establishment of a court to investigate cases of enforced disappearances committed between 1997 and 1998 in Indonesia.  Indonesia considered drug-related crimes as one of the most serious crimes and said that the death penalty for drug-related crimes was important for the nation’s survival.  The Committee regretted that Indonesia had taken measures on this issue contrary to the Committee’s recommendations.  The Committee took positive note of the firm prohibition by the law of female genital mutilation and said that more information on the steps to prevent the practice was needed.  The Committee decided to reiterate its recommendation to repeal the law on defamation of religion.

Yuji Iwasawa, Committee Member and Rapporteur on follow-up to views, presented a follow-up progress report on individual communications (CCPR/C/113/R.3), which covered submissions received and processed between June 2014 and January 2015.  The 31 individual communications contained in the report pertained to Australia (1), Austria (1), Azerbaijan (1), Bosnia and Herzegovina (6), Cameroon (2), Colombia (1), Denmark (1), France (3), Kazakhstan (2), Lithuania (1), Nepal (4), Republic of Korea (1), Russia (1), Spain (1), Uruguay (1), and Uzbekistan (4).  Mr. Iwasawa said that since 1979, but not counting the communications dealt with this session, 908 of the 1,072 views adopted concluded that there had been a violation of the Covenant.

The Committee will next meet in public at 3 p.m. on Thursday, 2 April to discuss its methods of work and announce bureau decisions before it closes its one hundred and thirteenth session.

_________

For use of the information media; not an official record

– See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15775&LangID=E#sthash.jtyYFIHK.dpuf

UN Human Rights Committee deplores Indonesia’s response to its call to stop executions for drug-related crimes

GENEVA (2 April 2015) – The UN Human Rights Committee has given Indonesia the lowest possible evaluation for its failure to respond to the Committee’s call in 2013 to stop executing prisoners for drug-related crimes.

After a regular review of Indonesia’s human rights record, the Committee in August 2013 urged the State to reinstate the de facto moratorium on the death penalty and to ensure that, if capital punishment was maintained, it was only for the most serious crimes, which do not include drug-related offences. The Committee also called on Indonesia to review its legislation so offences involving narcotics were not punishable by the death penalty.

In a follow-up evaluation of Indonesia this week, Committee members voiced concern at the recent executions in Indonesia and regretted that the State had not amended its legislation as requested. They awarded Indonesia a rare E grade on the scale of A to E, where A is largely satisfactory and E indicates the measures taken go against the Committee’s recommendation.

Indonesia had argued that, given the severe impact and the challenges posed by drug-related crimes to the nation’s survival and its young generation, it considered such offences as among the most serious to which the death penalty may apply.

Article 6* of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Indonesia is a State Party, does allow for the death penalty in certain very restricted cases. The Committee has repeatedly stressed that drug-related offences are not such cases and that capital punishment for drug-related offences does not comply with article 6 of the Covenant.

The Human Rights Committee monitors implementation by States Parties of the ICCPR by means of regular review and, where applicable, a follow-up procedure to analyse a State’s response to the most pressing issues.

The Committee also urges all States to ratify the Second Optional Protocol to the Covenant, which aims at the abolition of the death penalty. In 2013, it called on Indonesia to do so. [ENDS]

For more information and media requests, please contact: Liz Throssell ethrossell@ohchr.org / 41 22 917 9466 / 41 79 752 0488 or Kate Fox kfox@ohchr.org/ 41 22 917 9398 or

Human Rights Committee:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx

ICCPR: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

Second Optional Protocol to the ICCPR: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx

———————-

*Article 6 of the ICCPR :

  1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
  2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
  3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
  4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
  5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.
  6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.

General Comment on article 6, on the right to life (16th session, 1982): http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6630&Lang=en

UN Human Rights, follow us on social media:

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire

Google+ gplus.to/unitednationshumanrights

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

Storify: http://storify.com/UNrightswire

– Source: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15792&LangID=E#sthash.PvqPbPsV.dpuf

“Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik!”

PRESS RELEASE

“Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik!”

SUAKA, sebuah jaringan masyarakat sipil untuk advokasi hak-hak azasi pengungsi dan pencari suaka, sangat menyesalkan pernyataan Mekopolhukam yang menjadikan pencari suaka politik/pengungsi sebagai dagangan politik di saat ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia terjadi terkait masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam sebuah pernyataanna, Menteri KOPOLHUKAM kopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, mengancam akan melepaskan 10.000 pencari suaka bila Australia terus bersikap tak bersahabat terhadap eksekusi mati terpidana Bali nine.   Sebuah pernyataan publik yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang pejabat tertinggi Republik ini yang brtanggung jawab di bidang Politik dan HAM

Dengan pelbagai alasan dan faktor, sepuluh ribu pengungsi/pencari suaka yang ada di Indonesia saat ini adalah orang-orang yang terancam jiwa dan keamanannya di negara asalnya sehingga terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain. Selama ini, sejak 1979, Indonesia, sebagai Negara transit,  telah memberikan bantuan kepada pencari suaka/pengungsi secara sementara, di antaranya pula dengan mengizinkan UNHCR (Kantor Urusan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Imigrasi Internasional) di Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut sembari menunggu solusi jangka panjang.

Untuk itu, SUAKA memandang bahwa pernyataan Menkopolhukam tersebut mencerminkan bahwa Menteri tidak mengerti tentang permasalahan pengungsi internasional, karena pernyataan tersebut bertentangan dengan sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia selama ini yang menilai bahwa permasalahan pengungsi adalah masalah dan tanggung jawab dunia, di mana Indonesia harus dan telah berupaya berbagi beban sebagai bagian dari komunitas Internasional. Dan menjadi actor penting dalam kerjasama regional masalah pengungsi dalam konteks “Bali Process”. yang justru di pimpin oleh Indonesia dan Australia. Pernyataan ini jelas memosisikan para pengungsi hanya sebagai komoditas diplomatik untuk mengurangi tuntutan Australia dalam kasus eksekusi hukuman mati di Indonesia, pernyataan yang merendahkan martabat kemanusiaan, padahal pernyataan ini memberikan efek besar pada kerentanan para pengungsi dan berpotensi menempatkan pengungsi internasional dalam bahaya yang lebih besar.

Sebagai champion demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara sudah seharusnya Indonesia menunjukan komitmennya dengan melihat isu pengungsi ini dari perspektif HAM, terlebih hak untuk mencari suaka telah diakui di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945.

Dengan ini, SUAKA menyatakan:

1.    Suaka mengecam pernyataan Menkopolhukam tersebut yang – bisa jadi mewakili pandangan pemerintah secara umum – menyebutkan bahwa Indonesia “bisa melepaskan 10 ribu pengungsi tersebut menjadi Tsunami Manusia ke Australia.” Pengungsi adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan bukan komoditas politik yang dapat dijadikan daya tawar. Penyebutan pengungsi sebagai “Tsunami Manusia” telah merendahkan martabat manusia  yang selayakanya dijaga sebagai bagian dari penegakan HAM.

2.    Meminta Menkopolhukam agar menarik pernyataannya tersebut dan meningkatkan kerjasama regional  antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Australia, dalam kerangka kerja penanganan permasalahan pengungsi yang mengupayakan perlindungan hak-hak asasi mereka, serta mencarikan solusi yang permanen (durable solution).  

3.    Dengan absennya kerangka hukum di Indonesia dalam perlindungan pengungsi mengakibatkan adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pengungsi sebagai imigran gelap (illegal immigrant), di mana mereka dapat ditangkap dan ditahan tanpa proses yang jelas. Padahal, hukum kebiasaan internasional meletakkan pengungsi sebagai subyek hukum yang harus dilindungi dan difasilitasi.

4.    Melepaskan para pengungsi ke laut lepas melalui perahu akan meletakan hidup para pengungsi ke dalam bahaya yang lebih besar. Khususnya, ketika masih berada dalam proses penentuan status sekaligus perlindungan. Suaka menekankan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik dalam memberikan perlindungan sementara bagi mereka.

Jakarta, 13 Maret 2015

Febionesta, Chair of Suaka

Rafendi Djamin, Director of HRWG/Suaka Member

Pemerintah Tidak Sadar, Ada 229 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Senin, 9 Maret 2015 | 19:41 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, dalam menekankan pelaksanaan eksekusi mati, Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak sadar bahwa 229 warga negara Indonesia saat ini terancam untuk dieksekusi mati di negara lain.

“Saat Indonesia menunjukkan kekuatannya terhadap para terpidana, pemerintah tidak sadar ada 229 WNI terancam hukuman mati di negara lain. Apa yang nantinya bisa dikatakan pemerintah saat lakukan pembelaan?” ujar Erasmus saat ditemui di Kantor Human Rights Working Group (HRWG), Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Erasmus menjelaskan, dari total warga negara yang terancam hukuman mati, sebanyak 131 orang merupakan terpidana dalam kasus narkotika. Ia mengatakan, dalam hal ini, Presiden Joko Widodo akan kesulitan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga negaranya yang terancam hukuman mati. (Baca: Dari 229 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, 57 Persen Terkait Narkoba)

Selain itu, secara spesifik, Erasmus mengomentari pembatasan jumlah pengajuan peninjauan kembali (PK), yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Menurut dia, aturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi prinsip fair trial dalam pemenuhan hak sesuai prosedur hukum bagi para terpidana.

“PK tidak boleh lebih dari satu kali membatasi hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Fair trial tidak dijamin di Indonesia. Jokowi harus jelaskan bagaimana menyelamatkan WNI di luar negeri yang akan dihukum mati,” kata Erasmus. (Baca: Pemerintah Janji Dampingi 229 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri) 

Sumber: Kompas

Hukuman Mati Dinilai Berdampak pada Citra Indonesia di Dunia Internasional

Komnas | Senin, 9 Maret 2015 | 17:03 WIB  

JAKARTA – Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin mengatakan, eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana yang dilakukan pemerintah berdampak besar pada citra Indonesia di dunia internasional. Rafendi mengatakan, akibat masih mempertahankan hukuman mati, Indonesia mendapat kecaman dari publik internasional.

“Hukuman mati berimplikasi pada dunia internasional. Kita disamakan dengan Iran, Saudi, Tiongkok. Padahal, Indonesia diharapkan sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Rafendi dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Menurut Rafendi, protes keras yang diajukan pemerintah negara lain sebenarnya bukan ditujukan untuk mengecilkan wibawa Presiden, tetapi sekadar mengingatkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi. (baca: Megawati Minta Jokowi Tak Ampuni Terpidana Mati Narkoba)

Ia mengatakan, bagaimana pun, Indonesia perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintah negara lain. Bahkan, dalam upaya pemberantasan narkotika, kata Rafendi, kepolisian RI membutuhkan kerja sama dengan kepolisian negara-negara lainnya.

Rafendi mengatakan, dalam sidang Dewan HAM di PBB, perwakilan Indonesia pernah menyatakan bahwa pada tahun 2008-2013, Indonesia mengeluarkan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Ia mengatakan, jika saat ini pemerintah kembali memberlakukan hukuman mati, maka diplomat Indonesia harus menjelaskan alasannya dalam sidang tersebut. (baca: Bantah Berita Media Australia, Kemenlu Sebut Tak Ada Moratorium Hukuman Mati)

“Para diploma kita sampai kerepotan membela diri, sampai-sampai ada argumen yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, kita harus kembali memaksa para diplomat untuk berargumen yang sebenarnya sama sekali tidak kuat,” kata Rafendi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung dampak dari narkoba. Menurut dia, eksekusi hukuman mati ini seharusnya tak hanya melihat dari sisi terpidana yang akan dieksekusi, tetapi juga korban yang meninggal karena narkoba. 

Setiap tahunnya, kata Jokowi, ada 4,5 juta orang yang harus menjalani rehabilitasi di Indonesia. Karena itu, Jokowi menolak permohonan grasi para terpidana mati kasus narkotika. (baca:Jokowi: “Gimana” Mau Beri Ampunan, Setahun 18.000 Orang Meninggal karena Narkoba). 

Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan eksekusi mati meskipun mendapat protes dari negara lain. Pada Januari 2015, kejaksaan sudah melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati kasus narkotika. Lima di antaranya ialah WNA asal Belanda, Malawi, Brasil, Nigeria, dan Vietnam.

Sumber: Kompas 

LSM Desak Pengawasan Peredaran Narkoba Dari Lapas

Berita Satu | Senin, 9 Maret 2015 | 15:38 

[JAKARTA] Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti-Hukuman Mati meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air, untuk memberangus praktik bisnis narkoba dari dalam penjara.

“Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam penjara,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti mewakili Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Poengky mengatakan, praktik bisnis narkoba dari dalam penjara menunjukkan begitu lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan di Tanah Air.

“Ini merupakan kegagalan negara untuk memastikan bahwa penjara bersih dari praktik suap-menyuap,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati yang terdiri atas Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, Setara Institute, LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan ELSAM, menyatakan hukuman mati tidak terbukti membuat efek jera terhadap pelaku pidana.

Wakil Human Rights Working Group Muhammad (HRWG) Choirul Anam menyampaikan sesungguhnya apabila hukuman mati membuat efek jera, maka seharusnya ketika hukuman mati pertama kali dilaksanakan, pembunuhan atau tindak pidana tidak terjadi lagi.

“Yang terpenting bongkar mafia narkoba. Kalau tidak dibongkar, mau dieksekusi 1.000 orang pun tidak akan berhenti,” nilai Choirul Anam. [Ant/L-8] 

Source: Berita Satu

HRWG: Napi Jalani 10 Tahun Penjara, Tak Bisa Dieksekusi Mati

CNN Indonesia | Selasa, 10/03/2015 06:11 WIB 

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Human Rights Working Group M Choirul Anam menyatakan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana selama sepuluh tahun atau lebih tidak berhak dihukum mati. Pasalnya, berdasarkan pada kesepahaman bersama ahli pidana Indonesia, orang yang menjalani hukuman sepuluh tahun atau lebih berarti telah menjalani separuh masa hukumannya.

 “Angka sepuluh tahun ini menjadi penting. Setiap terpidana di atas sepuluh tahun tidak boleh dieksekusi mati,” ujar Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, hukuman pidana yang berlaku di Indonesia memiliki rata-rata paling lama 20 tahun penjara. Apabila seseorang telah menjalani sepuluh tahun atau separuh dari hukuman pidananya dan kemudian menjalani hukuman mati, artinya orang tersebut mendapatkan dua hukuman pidana.

“Satu hukuman penjara, kedua eksekusi mati. Itu tidak boleh karena melanggar prinsip-prinsip hukum pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Anam.

Seperti diketahui, beberapa terpidana mati yang dalam waktu dekat ini akan dieksekusi di antaranya telah menjalani hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun.

Misalnya, Raheem Agbaje Salami asal Nigeria yang ditahan pada 1998 atas kasus penyelundupan 5,3 kilogram heroin ke Surabaya. Sudah 17 tahun Raheem menjalani hukuman tahanan penjara, namun kini ia masuk ke dalam daftar eksekusi mati terpidana narkoba gelombang kedua.

Selain Raheem, Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa asal Nigeria juga telah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Ia ditahan pada 2003 karena menyelundupkan 1,2 kilogram heroin.

Raheem dan Silvester kini tinggal menunggu waktu eksekusi mati bersama dengan delapan terpidana lainnya yang telah berada di Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 

Raheem saat ini berada di LP Besi bersama dengan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Sementara, Silvester berada di LP Batu bersama dengan Okwudili Oyatanze asal Nigeria dan Martin Anderson alias Belo asal Ghana. (sur)

Source: CNN Indonesia