Indonesia Harus Tegas Mendesak Myanmar untuk Hentikan dan Selesaikan Persoalan Rohingya

[Jakarta, 24 November 2016] HRWG mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian Rohingya saat ini. Penyelesaian kasus Rohingya saat ini selain menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di sana, juga harus menuju pada upaya rekonsilasi, perdamaian dan reformasi di tubuh keamanan di Myanmar di bawah pemerintahan NLD.

Data yang didapatkan oleh HRWG dari jaringan NGO advokasi Rohingya di Myanmar, hingga saat ini, masih terdapat sekitar 37 ribu pengungsi internal (IDPs) kelompok minoritas Rohingya yang menyebar di sejumlah wilayah Myanmar. Hal ini menunjukkan, Pemerintah Myanmar sendiri belum melakukan upaya konkret untuk menghentikan kekerasan dan situasi konflik yang sedang berlangsung.

Selain itu, per 20 November 2016, HRWG melaui jaringannya mencatat, setidaknya sejumlah pelanggaran HAM telah terjadi selama 2 bulan terakhir di Negara Bagian Rakhine yang menimpa kelompok etnis Rohingya. Tercatat setidaknya 211 orang ditembak mati, 22 orang dibakar, 97 kasus perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, 387 orang yang ditahan secara sewenang-wenang, 135 orang dinyatakan hilang, dan 158 orang yang terluka dan disiksa. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, tercatat kurang lebih 1688 buah rumah yang terbakar dan hancur.

HRWG menyesalkan penggunaan cara-cara militeristik terhadapa etnis Rohingya yang justru memperburuk keadaan di lapangan. Tugas utama pemerintah Myanmar adalah untuk melindungi setiap orang yang tinggal di Myanmar terbebas dari rasa takut dan tindak kekejaman massal (mass atrocities), termasuk terhadap kelompok Rohingya.

Selain itu, pemerintah Myanmar juga harus berusaha untuk menciptakan suasana kondusif serta mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di sana. Pemerintah juga wajib memastikan jaminan pemulangan bagi kelompok Rohingya yang terusir dapat pulang secara aman, serta berani menindak tegas pelaku kerusuhan, penyebar kebencian serta menghapuskan budaya impunitas.

Situasi ini merupakan pelanggaran HAM serius bagi Pemerintah Myanmar, terlebih dalam konteks komunitas ASEAN. Ekskalasi kekerasan tersebut telah menciderai prinsip-prinsip HAM yang tercantum di dalam Piagam ASEAN dan ASEAN Human Rights Declaration.

Dalam konteks regional pula, HRWG mendesak agar Komisi Antarpemerintah HAM ASEAN (AICHR) bersama dengan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) segera merespon hal ini guna memastikan situasi saat ini terkendali. Selanjutnya, penting untuk ASEAN melakukan kerjasama untukmenjalankan prinsip-prinsip pencegahan terjadinya kekejaman massal (mass atrocities) agar kesatuan ASEAN sebagai komunitas yang damai dan aman tetap dapat berlangsung.

Dengan ini, HRWG kembali mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan regional dengan Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan yang baru saja terjadi dan bila diperlukan membentuk Tim Investigasi gabungan independen yang terdiri dari Pemerintah Myanmar dan Indonesia untuk mendata lebih lanjut dampak kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Di samping itu, Pemerintah Indonesia harus meyakinkan Myanmar untuk membuka akses ke wilayah Rakhine State, terutama bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil, perempuan dan anak, serta memastikan kekerasan tidak terjadi lagi.