Penegakan HAM Hanya Lip Service

JAKARTA- Sunday, 05 February 2012 | Penegakan hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih sebatas pencitraan dan lips service karena tidak serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin.

Rafendi mengatakan, dalam berbagai kesempatan SBY selalu mengatakan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. ”Namun, dalam praktiknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM. Memang dalam UU No.26 tahun 2006 disebutkan pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu. Pemerkosaan dan penyiksaan harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM. Termasuk peristiwa meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” papar Eafendi dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (4/2).

Ia mengemukakan, dalam kurun waktu setahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik memprihatinkan. Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional, dimana  pengabaian pemerintah terkait penegakan HAM diantaranya kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam.

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi di Dewan HAM maupun Majelis Umum PBB. ”Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” terang Rafendi.

Selain itu, diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. ”Padahal semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan anggapan Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri,” katanya.

Rafendi menuturkan, semua hal tadi bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi serta kedudukan Indonesia di Dewan HAM PBB. ”Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini. Harus ada perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” tegasnya. (ind)

Source: Indopos

 

HRWG Kecam Aksi Brutal Militer Myanmar terhadap Rohingya

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar ke wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (19/11).

HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut, beberapa hari yang lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung.

“Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili,” tegas Hafiz.

Atas kejadian itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN.

“Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban,” imbuh Hafiz

“Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita,” pungkasnya. (OL-3)

Sumber: Media Indonesia