Revisi UU Terorisme Jangan Rusak Reformasi TNI

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden. Hal itu, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR tidak serius memperhatikan sejumlah pasal krusial…

Read More

HRWG Sesalkan DPR Libatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden. Sebelumnya DPR melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Terorisme ke Pemerintah pada hari…

Read More