Diplomasi 2017 Indonesia Tidak Meletakkan HAM Jadi Prioritas

[Jakarta, 11 Januari 2017] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai proyeksi politik luar negeri Indonesia tahun ini seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta (10/1) tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas diplomasi. HAM disebut pada poin terakhir (poin ke-14) fokus diplomasi tahun 2017.

Komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan, masih mengacu pada paradigma developmentalism yaitu dengan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan luar negeri selaras dengan kebijakan nasional dimana di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia lebih berfokus pada percepatan pembangunan.

“Hak asasi manusia harusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu dilihat bahwa problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM sebagai dasar kebijakannya,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG di Jakarta.

Harus disadari bahwa Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi dan HAM. Semakin kuat sebuah negara maka semakin besar tanggung jawabnya; baik terhadap rakyat maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional.

“Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas,” lanjutnya.

Meski demikian, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya. Khusus untuk isu Palestina, diharapkan Indonesia tidak sekadar aktif di dalam diplomasi mendukung kemerdekaan, melainkan juga aktif menggalang dukungan untuk mengusut pelaku pelanggaran HAM berat di Palestina, seperti kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas krisis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi,” kata Daniel Awigra, Program Menejer ASEAN HRWG.

Peran ini harus terus didorong dan ditingkatkan, khususnya lebih mendasarkan pada semangat kerjasama politik (membangun kepercayaan) dan menggunakan argumentasi HAM.

“Hal yang luput dijelaskan dari pidato Menlu adalah perlunya mendorong penguatan mandat Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Di samping itu, AICHR Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan RI seharusnya lebih pro-aktif menyikapi berbagai persoalan HAM di kawasan. Sebut saja isu hukuman mati, Rohingya, extra judicial killings, buruh migran, intimidasi, pembunuhan, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan dan aktivis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya masih menjadi bayang-bayang narasi pembentukan Komunitas ASEAN,” lanjutnya.

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Laporan ini telah diunggah oleh Sekretariat PBB baru-baru ini dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 35 Konvensi Penyandang Disabilitas menegaskan, Negara yang sudah meratifikasi seharusnya menyampaikan laporan kepada Komite mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil menurut Konvensi ini dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Pasal ini, laporan Pemerintah Indonesia tersebut memang terlambat dari waktu yang seharusnya, yaitu pada 2013, dua tahun pasca ratifikasi. Hanya saja, sebagai suatu komitmen HAM internasional, laporan ini harus dilihat sebagai suatu kemajuan dan capaian dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

Laporan Pemerintah yang berjumlah sekitar 45 ini mengulas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup gambaran umum peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan penjelasan hak-hak disabilitas pasal per pasal di dalam Konvensi.  Menurut HRWG, laporan ini dapat menjadi dasar awal bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena selama ini ada ragam perkembangan yang ada, baik kemajuan atau kendala di lapangan, tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, Komite PBB juga menggunakan laporan ini sebagai bahan utama untuk melakukan penilaian dan dialog lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Secara substansi, HRWG memandang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemerintah telah cukup lengkap untuk mengurai situasi hak-hak disabilitas di Indonesia. Meskipun, terdapat aspek-aspek penting yang seharusnya ada justru tidak dielaborasi lebih lanjut di dalam laporan. Hal ini tergambar pada laporan tentang hak pendidikan disabilitas yang tidak banyak memasukkan kendala dan tantangan lebih jauh, seperti kualitas sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah inklusif; aksesibilitas yang tidak memasukkan sistem pengawasan dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar; hak pengakuan yang sama di hadapan hukum dan access to justice tidak mengungkap lebih lanjut tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa disabilitas dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan hukum.