Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Utama Pencari Suaka di Indonesia

Covesia.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010.

Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA melalui pers rilis yang diterima covesia.com, kamis (19/1/2017), menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi.

Menurutnya, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Agar efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia

RMOL. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 �” 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Chair SUAKA, Febi Yonesta, menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi di Jakarta, Rabu, (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas ini, menurut Febi, pendekatan yang seringkali digunakan adalah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” demikian lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Sementara itu, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengapresiasi penerbitan Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” urainya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres ini harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, PERPRES ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” demikian ditegaskan Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. [zul]

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Harus Menjawab Permasalahan Utama Pengungsi di Indonesia

PADA 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 rentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, SUAKA, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak 2010.

Secara normatif, Perpres itu mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25–27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA, menegaskan, Perpres itu harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah sering kali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas, menurut Febi, pendekatan yang sering kali digunakan ialah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres tersebut ialah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau ilegal.

“Kami mengapresiasi Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal,” ujar Muhammad Hafiz, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG.

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres tersebut harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, Perpres ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” tegas Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres itu karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antarlembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; serta penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. (RO/OL-3)

Lihat berita aslinya disini.

PERPRES – Refugee Protection Must Answer Key Issues Regarding Asylum Seekers and Refugees in Indonesia

 The Government of Indonesia has passed Presidential Decree (Perpres) 31 December 2016: ”Republic of Indonesia Presidential Decree 125/2016 regarding Refugees from Abroad”.
SUAKA; Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, welcomes this Presidential Decree (Perpres), which has been planned since 2010.
This regulation fills a legal vacuum which has long affected asylum seekers and refugees in Indonesia. It confirms Article 28G of the Indonesian Constitution, and Article 25 – 27 of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations.
 Febi Yonesta, Chair of SUAKA, confirmed that this regulation should become the key regulation and reference for all Indonesian government officials in relation to the treatment of asylum seekers and refugees within Indonesian jurisdiction.
“Before this regulation, government officials, especially junior officials and officials in outlying areas, were hesitant to address issues affecting asylum seekers and refugees, including the arrival of asylum seekers by boat into Indonesian waters,” said Febi. “Due to the absence of regulation their approach was often protectionist, which increases the vulnerability of people seeking asylum from war, persecution and mistreatment,” he said.
 “Based on the Perpres, there is now an established coordination and a clear function by Government in relation to the treatment of asylum seekers, no matter the mode of their arrival,” he continued.

According to SUAKA, the implementation of this Perpres will increase understanding among government officials, and in turn, increase the ability of officers in the field to implement the Perpres. Previously, asylum seekers and refugees were often viewed as illegal immigrants or illegals, principles negative term which is not legally accurate.

 “We appreciate that this new Perpres confirms the definition of refugees contained in the 1951 Refugee Convention, and does not continue to label asylum seekers as illegal immigrants,” said Muhammad Hafiz, SUAKA Advocacy Coordinator, and Executive Director Human Rights Working Group Indonesia (HRWG).
“All relevant government agencies should immediately adopt the Perpres definition, so as to treat asylum seekers and refugees as regulated under Indonesian law.” he added.
 Hafiz further asserted that Indonesia should additionally ensure human rights principles contained in International Conventions are incorporated into any future regulation principles contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), and other International Conventions ratified by the Indonesian Government.
 “Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or 1967 Refugee Protocol. Consequently, Perpres should be carried out in accordance with the convention and protocol, to ensure the rights of asylum seekers and refugees in Indonesia are guaranteed,” affirmed Hafiz.
 SUAKA encourages the Indonesian Government to disseminate the Perpres widely and provide training to local government agencies across Indonesia, in order to ensure effectiveness and compliance. Especially in areas where asylum seekers and refugees are held in detention or live in the community, such as Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang and West Java, SUAKA believes it is important regional government officials understand the reasons why this Perpres was entered, in order to ensure this very vulnerable group will be treated according to basic human rights.
 SUAKA is appreciative of the work of Indonesian government departments to implement the Perpres, as it is already complete enough to protect the rights of refugees and asylum seekers.
SUAKA urges the government to be especially aware and concerned in regards to vulnerable people in emergency situations at sea, and to asylum seekers and refugees in Indonesia who are are experiencing serious and ongoing medical issues, are pregnant, live with a disability, minors under the age of 18 years, especially minors who are separated from their family, and also the elderly. SUAKA also urges the Indonesian government to recognise and implement: the right to family unity; a clear definition of a refugee under Indonesian law; a fair distribution of supportive roles between institutions under the principle of shared responsibility; and the use of the Indonesian state finances to promote refugee protection.
 Jakarta, January 18, 2017  For further comment contact: – Febionesta (Chair SUAKA): 087 870 636 308 – Muhammad Hafiz (Advocacy Coordinator SUAKA): 081 282 958 035