Perpres Harus Menjawab Permasalahan Utama Pengungsi di Indonesia

PADA 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 rentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, SUAKA, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak 2010.

Secara normatif, Perpres itu mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25–27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA, menegaskan, Perpres itu harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah sering kali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas, menurut Febi, pendekatan yang sering kali digunakan ialah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres tersebut ialah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau ilegal.

“Kami mengapresiasi Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal,” ujar Muhammad Hafiz, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG.

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres tersebut harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, Perpres ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” tegas Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres itu karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antarlembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; serta penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. (RO/OL-3)

Lihat berita aslinya disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *