Mengecam Tuduhan LSM Menurunkan Investasi Sawit

HRWG mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit. HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung di DPR saat ini dan sejumlah perusahaan sawit tengah sibuk untuk memasukkan kepentingannya di dalam RUU, termasuk pula keengganan mereka mengikuti prinsip-prinsip HAM.

Sikap ini tidak sesuai dengan posisi Indonesia di level internasional, karena di tingkat PBB Pemerintah Indonesia sangat aktif mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut dari UN Guideline Principle on Business and Human Rights, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan atau pihak swasta menghormati HAM dalam setiap operasi bisnisnya. Jadi, hal ini bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, harusnya juga didukung di level nasional, karena salah satu problem utama dari operasi bisnis yang ada di Indonesia saat ini adalah dampak pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi tanpa solusi.

Perspektif lama dalam operasi bisnis harus segera ditinggalkan oleh Anggota DPR, yaitu beralih dengan mengintegrasikan pendekatan HAM di ranah bisnis, karena sustainability dari bisnis saat ini justru ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk berbisnis secara manusiawi. Harus diakui bahwa di level global terjadi persaingan ketat antara produk sawit dan produk lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan dan HAM, namun hal ini seharusnya tidak disikapi oleh DPR dengan menuduh LSM yang menurunkan nilai investasi, tapi harusnya memperbaiki seluruh aspek operasi bisnis sawit yang ada di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir.

Membungkam suara masyarakat sipil atau rakyat dalam melakukan protes terhadap tidak manusiawinya operasi bisnis di kelapa sawit justru menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat memang tidak pernah berpihak pada rakyat, tapi perpanjangan tangan dari pengusaha dan perusahaan. Apalagi, dari sisi substansi RUU Perkelapasawitan sendiri tidak mengatur permasalahan krusial di bidang sawit, seperti nasib dan perlindungan pekerja/buruh sawit yang sampai sekarang tidak ada jaminan hukumnya. Bagaimana kita mau memperbaiki dan meningkatkan investasi kalau buruh yang nota bene warga negara Indonesia sendiri tidak pernah diperhatikan.

Dari HRWG menyatakan sikap:

  1. Sikap Anggota DPR yang menuduh LSM menurunkan investasi di bidang kepala sawit justru bertentangan dengan Konstitusi yang menegaskan segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia diperuntukkan sepenuhnya untuk rakyat. Tuduhan ini seakan menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat lebih memilih membela pengusaha atau perusahaan dibandingkan warga negara sendiri.
  2. Mendesak DPR untuk tidak menjadikan RUU Perkelapasawitan sebagai perpanjangan tangan para pengusaha atau perusahaan sawit. Sebaliknya, harusnya menyelesaikan permasalahan utama bisnis sawit selama ini, seperti perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja/buruh sawit, dukungan terhadap petani-petani sawit yang seringkali tersingkir dari operasi besar perkebunan sawit perusahaan, serta jaminan due diligent bagi setiap perusahaan sawit untuk mengikuti prinsip-prinsip HAM dalam setiap operasi bisnisnya.
  3. Bahwa kecenderungan global dalam bisnis tidak bisa dihindarkan, yaitu semakin diintegrasikannya nilai HAM dalam setiap operasi bisnis. Untuk itu, DPR harus meninggalkan perspektif lama tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Ketidakmampuan Indonesia untuk memastikan prinsip HAM dalam bisnis justru akan menurunkan nilai jual produk itu sendiri, sehingga RUU Perkelapasawitan seharusnya memasukkan aspek HAM sebagai bagian dari sustainability bisnis itu sendiri.
  4. Mendesak Pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang audit HAM bagi perkebunan dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia agar situasi buruk ini dapat diatasi. Dengan adanya audit tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan sustainability sawit, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Audit ini juga penting untuk membuka mata publik dan menyelesaikan ragam permasalahan saat ini, seperti kepemilikan modal asing dalam bisnis sawit, kerusakan lingkungan, konflik pertanahan akibat sawit, serta adanya perusakan terhadap hutan atau masyarakat adat.

 

Jakarta, 30 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG

Press Statement: Kedatangan Raja Saudi dan Diplomasi Perlindungan Buruh Migran

Press Statement HRWG

“Kedatangan Raja Saudi dan Diplomasi Perlindungan Buruh Migran”

1Jakarta, 1 Maret 2017 | Kedatangan raja Arab Saudi ke Indonesia memunculkan sambutan yang berlebih dibandingkan dengan kunjungan kepala-kepala negara lain. Dari kesepuluh nota kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Raja Salman dalam lawatan kerja dan liburannya ke Indonesia, lebih menekankan pada kerjasama ekonomi, perdagangan, kesehatan, kebudayaan, dan tak satupun menyinggung soal pemajuan demokrasi di dalam konteks Islam dan HAM, khususnya untuk perlindungan hak-hak buruh migran.

Permasalahan buruh migran Indonesia di Arab Saudi menjadi aspek diplomatik yang belum pernah selesai hingga sekarang. Ragam perundingan bilateral dan upaya penguatan perjanjian dilakukan, namun tetap saja buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap pelanggaran.

Menurut pantauan HRWG dan sejumlah serikat buruh migran di Indonesia, ada beberapa kasus yang menguat di Arab Saudi saat ini terkait perlindungan buruh migran, yaitu:

Pertama, pemerintah Indonesia telah melakukan moratorium penempatan buruh migran sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi, berdasarkan pada Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan, namun pada praktiknya penempatan terus dilakukan secara tidak sah dengan modus bekerja di sektor formal. Menurut catatan APJATI, penempatan hingga 5000 orang per bulan. Hal ini menyebabkan buruh migran dalam situasi yang sangat rentan karena mengalami dua kali proses outsourcing.

Kedua, sistem kerja kontrak jangka pendek dan pemotongan gaji bagi PRT. Pada praktiknya saat ini, agency yang ada di Arab Saudi menjual kontrak kerja buruh migran kepada majikan secara perorangan 3 hingga 12 bulan, yang menyebabkan ketidakjelasan status PRT yang bekerja itu sendiri. Bahkan, agency memotong separoh gaji yang seharusnya diterima PRT dari majikan.

Ketiga, kasus lain yang menguat pula di Arab Saudi adalah pelarangan pulang (terutama PRT yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga) oleh majikan, yang biasanya dilakukan dengan penahanan passport dan penutupan akses ke luar termasuk KBRI. Menurut data yang dihimpun oleh SBMI, saat ini setidaknya terdapat 124 kasus buruh migran di Arab Saudi yang dilarang pulang oleh majikan.

Keempat, menguatnya kasus-kasus yang mengkriminalisasi buruh migran di Arab Saudi, seperti yang dialami oleh Rusmini Wati dari Indramayu, yang dituduh melakukan sihir kepada majian perempuannya. Saat ini, setelah melakukan banding, Rusmini dipidana 12 tahun setelah sebelumnya divonis dengan hukuman mati.

Kelima, kasus PHK sepihak oleh perusahaan di Arab Saudi, tidak digaji dan bahkan tidak dipenuhi hak-haknya. Ini yang terjadi baru-baru ini ketika perusahaan Bin Laden Group mengalami kebangkrutan dan menyebabkan 11.743 WNI yang bekerja di sektor infrastruktur dan bangunan di-PHK secara massal dan tidak diberikan hak-haknya sebagai pekerja.

HRWG memandang bahwa permasalahan buruh migran Indonesia di luar negeri, termasuk di Arab Saudi, merupakan permasalahan bilateral dan global yang harus diselesaikan pada tingkat high-level diplomacy yang melibatkan kepala negara masing-masing pihak. Dalam kondisi saat ini Arab Saudi yang berkepentingan untuk menanamkan modal asingnya di Indonesia seharusnya dapat dijadikan jalan masuk bagi Pemerintah Indonesia untuk juga meminta Arab Saudi melindungi buruh migran Indonesia yang ada di sana.

Perlindungan ini dapat ditekankan pada beberapa aspek, yaitu:

  1. Pemerintah Indonesia harus meminta KSA untuk membuat sistem perlindungan hukum yang tegas dan jelas bagi hak-hak buruh migran Indonesia yang ada di Arab Saudi, seperti jaminan upah minimum, akses layanan publik dan jaminan sosial, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan, pengawasan dan penghukuman bagi agen atau majikan yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku;
  2. Menyusun kerangka sistem perlindungan buruh migran Indonesia di Arab Saudi yang bekerja di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga (PRT), serta memastikan adanya jaminan hak-hak yang setara dengan pekerja formal.
  3. Membangun kerangka hukum perlindungan buruh migran di KSA yang sesuai dengan prinsip Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, termasuk pula harmonisasi dan perlindungan hukum bagi buruh migran yang setara dengan warga negara KSA.
  4. Memerangi stigma negatif terhadap WNI di Arab Saudi, terutama bagi pekerja rumah tangga, yang seringkali dianggap sebagai ammah (budak), sehingga menyebabkan posisi PRT semakin rentan atas pelanggaran, pelecehan seksual, bahkan perkosaan.

 

Jakarta, 1 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Pjs. Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Daniel Awigra, Program Manajer HRWG (08176921757)