Mengecam Tuduhan LSM Menurunkan Investasi Sawit

HRWG mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit. HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung di DPR saat ini dan sejumlah perusahaan sawit tengah sibuk untuk memasukkan kepentingannya di dalam RUU, termasuk pula keengganan mereka mengikuti prinsip-prinsip HAM.

Sikap ini tidak sesuai dengan posisi Indonesia di level internasional, karena di tingkat PBB Pemerintah Indonesia sangat aktif mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut dari UN Guideline Principle on Business and Human Rights, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan atau pihak swasta menghormati HAM dalam setiap operasi bisnisnya. Jadi, hal ini bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, harusnya juga didukung di level nasional, karena salah satu problem utama dari operasi bisnis yang ada di Indonesia saat ini adalah dampak pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi tanpa solusi.

Perspektif lama dalam operasi bisnis harus segera ditinggalkan oleh Anggota DPR, yaitu beralih dengan mengintegrasikan pendekatan HAM di ranah bisnis, karena sustainability dari bisnis saat ini justru ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk berbisnis secara manusiawi. Harus diakui bahwa di level global terjadi persaingan ketat antara produk sawit dan produk lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan dan HAM, namun hal ini seharusnya tidak disikapi oleh DPR dengan menuduh LSM yang menurunkan nilai investasi, tapi harusnya memperbaiki seluruh aspek operasi bisnis sawit yang ada di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir.

Membungkam suara masyarakat sipil atau rakyat dalam melakukan protes terhadap tidak manusiawinya operasi bisnis di kelapa sawit justru menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat memang tidak pernah berpihak pada rakyat, tapi perpanjangan tangan dari pengusaha dan perusahaan. Apalagi, dari sisi substansi RUU Perkelapasawitan sendiri tidak mengatur permasalahan krusial di bidang sawit, seperti nasib dan perlindungan pekerja/buruh sawit yang sampai sekarang tidak ada jaminan hukumnya. Bagaimana kita mau memperbaiki dan meningkatkan investasi kalau buruh yang nota bene warga negara Indonesia sendiri tidak pernah diperhatikan.

Dari HRWG menyatakan sikap:

  1. Sikap Anggota DPR yang menuduh LSM menurunkan investasi di bidang kepala sawit justru bertentangan dengan Konstitusi yang menegaskan segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia diperuntukkan sepenuhnya untuk rakyat. Tuduhan ini seakan menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat lebih memilih membela pengusaha atau perusahaan dibandingkan warga negara sendiri.
  2. Mendesak DPR untuk tidak menjadikan RUU Perkelapasawitan sebagai perpanjangan tangan para pengusaha atau perusahaan sawit. Sebaliknya, harusnya menyelesaikan permasalahan utama bisnis sawit selama ini, seperti perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja/buruh sawit, dukungan terhadap petani-petani sawit yang seringkali tersingkir dari operasi besar perkebunan sawit perusahaan, serta jaminan due diligent bagi setiap perusahaan sawit untuk mengikuti prinsip-prinsip HAM dalam setiap operasi bisnisnya.
  3. Bahwa kecenderungan global dalam bisnis tidak bisa dihindarkan, yaitu semakin diintegrasikannya nilai HAM dalam setiap operasi bisnis. Untuk itu, DPR harus meninggalkan perspektif lama tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Ketidakmampuan Indonesia untuk memastikan prinsip HAM dalam bisnis justru akan menurunkan nilai jual produk itu sendiri, sehingga RUU Perkelapasawitan seharusnya memasukkan aspek HAM sebagai bagian dari sustainability bisnis itu sendiri.
  4. Mendesak Pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang audit HAM bagi perkebunan dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia agar situasi buruk ini dapat diatasi. Dengan adanya audit tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan sustainability sawit, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Audit ini juga penting untuk membuka mata publik dan menyelesaikan ragam permasalahan saat ini, seperti kepemilikan modal asing dalam bisnis sawit, kerusakan lingkungan, konflik pertanahan akibat sawit, serta adanya perusakan terhadap hutan atau masyarakat adat.

 

Jakarta, 30 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG