Indonesia UPR Information Meeting Session on 3rd of May, 2017

flyer-9

On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human rights situation in Indonesia, including the Papua situation,  human rights defenders, past human rights abuses, women rights, the death penalty and freedom of expression.

Panellists:

  1. Muhammad Hafiz – Acting Executive Director of Human Rights Working Group (HRWG)
  2. Yuniyanti Chuzaifah – Commissioner of National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan RI)
  3. Cahyadi Satria – Protection Desk Indonesia/Protection International
  4. Fatia Maulidiyanti – The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  5. Wenislaus Fatubun – the Forum of Commission of Justice Peace and Integrity of Creations of West Papua/Franciscans International
  6. Nurkhoiron – Chairman of National Commission on Human Rights of Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) *)tbc

Moderator: Iniyan Ilango (FORUM-ASIA)

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

 

Lihat berita aslinya disini.

Gafatar dan Kebebasan Beragama Akan Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang.

“Isu tersebut di antaranya adalah kasus kebebasan beragama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati selama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh satuharapan.com pada hari Minggu (2/4).

Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya, hak-hak disabilitas – terutama layanan kesehatan, pasung dan perempuan disabilitas, masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM dan akses jurnalis di Papua.

Mekanisme UPR ini adalah mekanisme regular yang dilaksanakan empat tahunan, dimulai sejak tahun 2008 dan diteruskan pada 2012. Review 2017 merupakan kali ketiga Indonesia ikut dalam evaluasi universal ini.

UPR adalah mekanisme unik, menggambarkan kesetaraan semua Negara di dunia, karena 193 Negara PBB direview oleh Anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Maka dari itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya disikapi secara dewasa oleh Pemerintah dan publik di Indonesia sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang. Artinya, dalam iklim kesetaraan dan demokratis, Indonesia juga dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka ditinjau di UPR.

Indonesia adalah salah satu negara yang sejak awal telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR ini, di mana partisipasi masyarakat sipil diperkuat, bersedia secara sukarela pada tahun 2008 untuk direview untuk pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

“Dengan prestasi ini, HRWG memandang penting bagi Pemerintah Indonesia saat ini untuk terlibat aktif dan mendukung UPR pada 3 Mei 2017 mendatang, di antaranya adalah dengan bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.”

Menurut dia, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi yang terjadi di setiap negara. Maka itu, menutup-nutupi situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. Bila demikian, maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain.

Ada beberapa isu yang akan nampak signifikan dalam Sidang UPR nantinya mengingat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus tersebut tentu akan menjadi perhatian negara-negara, apalagi bila penyelesaiannya belum nampak nyata.

Terhadap isu-isu tersebut, HRWG mengharapkan pemerintah telah menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen yang sedang dilakukan. Jawaban Pemerintah akan menjadi catatan bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional, sehingga jawaban yang defensif justru akan memperburuk citra Indonesia itu sendiri.

Apalagi, terhadap isu-isu tersebut, masyarakat sipil Indonesia telah menyampaikan laporannya pada September 2016 yang lalu dan komunitas internasional telah memiliki cukup bahan untuk berdialog dengan pemerintah secara kritis. (PR)

 

Lihat berita aslinya disini.

Indonesia Ajukan Diri Dievaluasi Dewan HAM PBB

JAKARTA – Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi.

Menurut keterangan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib, evaluasi ini memang biasa dilakukan setiap empat tahun sekali, dan dilakukan atas keinginan setiap negara. Dimana, setiap negara memang harus mengajukan diri untuk dievaluasi.

“Akan memaparkan keadaan HAM di Indonesia, kita terus coba memperbaiki itu. Harus dilihat dengan kacamata sekarang, bukan dulu. Yang kami tidak bisa terima adalah ketika mereka berbicara soal Papua, yang dibicarakan bukan masalah pembangunan atau HAM, tapi separatis. Itu lain cerita, itu tidak mungkin, siapapun akan kita hadapi. Tapi kalau berbicara soal peningkatan kesejahteraan dan perkembangan dengan cara baik-baik, jelas kita terima,” ucap Hassan.

“Seperti akses jurnalis ke sana kan sudah dibuka. Kalo jurnalis lihat ketimpangan dan masukan tidak apa-apa, tapi kalau dorongan ke negara-negara pasifik jelas kita tentang,” sambungnya.

Dia menuturkan, pada evaluasi tahun 2012, enam persen dari rekomendasi yang masuk ke Indonesia adalah mengenai Papua. Selain itu, ada juga permintaan untuk merekatifikasi sejumlah aturan, seperti penghapusan hukuman mati, abolisi, dan kebebasan beragama.

“Negara-negara barat itu selalu melihat adanya peningkatan proteksi dan promosi HAM di papua, ekonomi, dan pembangunan. Itu tentunya kita jelaskan progres di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Meski demikian, Hassan mengaatakan Indonesia tidak menutup mata mengenai masih adanya tantangan-tangan proteksi HAM. Namun, dia menegaskan yang penting dilihat apa yang Indonesia lakukan untuk mengatasi itu.

Dia menambahkan, Indonesia sudah memberikan laporan perkembangan HAM ke PBB. Tapi, selain dari Indonesia ada dua laporannya lainnya, yakni laporan bayangan yang berasal dari LSM-LSM, baik lokal atau internasional, dan juga dari badan PBB yang beroperasi di Indonesia.

 

Berita aslinya ada disini.