Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR