Artikel: Registrasi Agama dan Organisasi Keagamaan

 

HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATU BERKEYAKINAN:

REGISTRASI AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAN[1]

 

Muhammad Hafiz[2]

Kebebasan untuk berfikir, hati nurani dan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (underogable rights). Keberadaannya dijamin oleh hukum HAM internasional dan sejumlah instrumen lainnya, termasuk pula UUD RI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di luar kategori kebebasan internal ini, terdapat hak yang melekat pada setiap orang dan komunitas keagamaan sebagai suatu hak yang melekat secara eksternal (manifestasi), yaitu hak untuk mendaftarkan dirinya sebagai entitas sosiologis atau subyek hukum dan dengannya pula kelompok keagamaan memiliki hak-hak untuk bertindak secara hukum atau diakui sebagai komunitas. Meskipun termasuk dalam kategori kebebasan eksternal, registrasi agama atau hak untuk berorganisasi ini tidak boleh digunakan oleh Negara untuk membatasi secara sewenang-wenang kelompok agama, apalagi digunakan sebagai alat kontrol dan menjadikan registrasi agama sebagai sebuah kewajiban.

Pendaftaran agama ini berada pada posisi yang dilematis, terutama bila praktiknya tidak secara hati-hati diterapkan. Di satu sisi keberadaannya merupakan prasyarat penikmatan hak-hak keagamaan yang lain, namun di sisi yang lain registrasi sangat rentan terhadap pembatasan hak dan memunculkan diskriminasi. Hal ini terjadi di sejumlah negara, pendaftaran keagamaan dibuat secara ketat, seperti hanya komunitas yang mencapai jumlah minimum pengikut dan/atau masa waktu keberadaan komunitas agama yang dapat mendaftarkan diri sebagai kelompok agama.

Baca selanjutnya…

—–

[1] Tulisan ini bagian dari tulisan yang telah diterbitkan oleh The Wahid Foundation dalam buku “Buku Sumber: Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia”, (Jakarta: The Wahid Foundation, 20176)

[2] Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Koalisi NGO HAM Indonesia untuk advokasi HAM internasional.

 

 

9 Pertanyaan Tentang Persekusi

Persekusi berbeda dengan kejahatan biasa karena di antaranya adanya unsur identitas yang dimiliki oleh korban dan karenanya pula korban menjadi sasaran persekusi. Identitas ini beragam, mulai dari agama, etnis, suku, ras, politik, jenis kelamin, hingga identitas kolektif, bahkan kesamaan pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh sekelompok orang dapat pula menjadi alasan mengapa orang dipersekusi. Siapapun bisa menjadi sasaran persekusi dengan alasan yang dimunculkan secara subyektif oleh pelaku.

Baca selengkapnya:

 

 

Hukuman Mati dan Posisi Indonesia di PBB: Laporan FGD

Indonesia telah telah cukup maju di level internasional dalam hal moratorium hukuman mati ketika mengubah posisinya dari Againts (Menolak) menjadi Abstaint (abstain) pada Resolusi PBB tentang Moratorium Hukuman Mati. Meskipun tidak pada posisi In Favour (mendukung), perubahan tersebut positif mengingat sebelumnya Indonesia bersikap menolak. Hal ini terjadi pada tahun 2012, yang ditandai sebagai titik awal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dalam hukuman mati, terutama pasca moratorium dari tahun 2008 – 2012. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan statemen bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, merubah posisinya.

Baca selengkapnya di sini:

Perppu ormas tuai beragam kritik

JAKARTA, Indonesia – Beragam kritik muncul usai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto mengumumkan muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Mulai dari poin-poin terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting menilai tidak ada syarat kekosongan hukum sehingga mengharuskan Jokowi untuk meneken Perppu.

“Tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas. UU Ormas dengan jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Miko saat dihubungi Rappler pada Kamis, 13 Juli.

Aturan yang telah ada sebelumnya, yakni UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, sudah secara lengkap mengatur mekanisme pembubaran ormas termasuk pemberian sanksi administratif sebelumnya.

Dari segi susbtansial, Perppu Ormas telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu proses pembubaran organisasi melalui pengadilan. Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.

“Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas,” kata Miko.

Perppu ini menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil, sama seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan terakhir kali terjadi saat Pemerintah Orde Baru—melalui UU Nomor 8 Tahun 1985—membubarkan secara sepihak organisasi Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) pada 1987.

Lebih dari itu, ketentuan dalam Perppu Ormas memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menjadi pengurus atau anggota ormas apabila ormasnya melakukan pelanggaran. Hal ini memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas.

“Situasi itu tentu berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi,” kata Miko.

PSHK mendorong DPR untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam masa sidang berikutnya. Selain itu, tanpa perlu menunggu proses pembahasan Perppu Ormas di DPR, upaya kalangan masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan pengujian Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi juga harus terus didorong.

Sementara Human Rights Working Group (HRWG) melihat kalau Perppu ini justru semakin meneguhkan penodaan agama sebagai bentuk tindak kriminal. Padahal, pasal tersebut diperdebatkan lantaran dianggap sumir dan rawan menimbulkan kriminalisasi.

“Dalam catatan HRWG pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi yang termuat dalam UU,” kata Direktur HRWG Muhammad Hafiz.

Apalagi pembatasan dalam Perppu tersebut, seperti pengertian bertentangan dengan Pancasila seperti penggunaan simbol atau atribut menyerupai organisasi terlarang juga ambigu. Hafiz melihat adanya potensi penyalahgunaan pasal tersebut untuk kriminalisasi, seperti yang sering terjadi dengan UU ITE dan penodaan agama.

Keduanya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menindak aksi intoleran. Namun, bukan artinya dengan memangkas prosedur pengadilan dan memberikan kewenangan absolut pada pemerintah.

“Kami berharap DPR akan menolak Perppu ini,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Aturan ini diduga terkait dengan kesulitan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

Baca berita aslinya disini.

[Diskusi Publik] Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi UPR Indonesia 2017

HUMAN RIGHTS WORKING GR

Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (Working Group Session) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sedikitnya terdapat empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR, yaitu; persiapan laporan, sesi kelompok kerja, adopsi UPR di Dewan HAM PBB dan implementasi serta tindak lanjut.

Siklus pertama Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2012. Tahun ini merupakan siklus ketiga UPR di Dewan HAM PBB yang juga merupakan siklus ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB. Indonesia ditinjau dalam Sesi Kelompok Kerja ke-27 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI serta beberapa perwakilan Kementerian lainnya telah memberikan paparan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi UPR yang diterima pada tahun 2012 lalu.

Sejumlah 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di Indonesia, dengan total 225 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat sesi Outcome UPR, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa telah menyatakan bahwa Pemerintah menerima 150 rekomendasi dan 75 rekomendasi masih dalam pertimbangan dan jawaban akan diberikan pada Sesi Dewan HAM PBB di bulan September 2017 mendatang. Beberapa rekomendasi yang masih tertunda, beberapa diantaranya terkait dengan isu; ratifikasi perjanjian internasional, hukuman mati, diskriminasi terhadap kelompok minoritas (agama/kepercayaan, LGBT, disabilitas), engage dengan Prosedur Khusus PBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan (UU penodaan agama), pelanggaran HAM berat masa lalu, dan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan (spesifik isu sunat perempuan (FGM).

Beberapa rekomendasi UPR yang masih ditunda oleh Indonesia sangat berdampak pada masa depan situasi kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, beberapa diantaranya sangat berdampak pada hak-hak perempuan, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok penduduk asli dan masyarakat adat hingga kelompok yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menjadi penting terhadap pemajuan dan penegakkan situasi HAM di Indonesia, karena kelompok-kelompok tersebut masih seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses implementasi dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi UPR ini merupakan hal yang tidak kalah penting bagi masyarakat sipil, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi, terlebih lagi advokasi UPR ini telah dilaksanakan sejak proses awal penulisan laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi UPR, serta mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda sesuai dengan situasi HAM di Indonesia.

 

Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers

Welcome Remarks

Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers

Jakarta, 17th July 2017

by Muhammad Hafiz, the Executive Director of HRWG

 

It is a great honour for me to welcome you to the Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers that will be started by today until 19th July 2017. I would like also to thank Bapak George J. Lantu, Director of ASEAN Functional Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to give welcome remarks at this meeting and Ibu Roostiawaty, The Director of Labor Market Development, Ministry of Manpower of Indonesia who will share the negotiation process of the draft Instrument of Migrant Workers in ASEAN.

Taking this opportunity, I would like to congratulate the organiser from Human Rights Working Group and Solidaritas Perempuan who have successfully organised this meeting. HRWG and Solidaritas Perempuan have been actively engaged with Indonesian Representatives of ASEAN Committee on Migrant Workers from Ministry of Manpower and Ministry of Foreign Affairs to discuss on the forthcoming adopted ASEAN instrument of migrant workers in next ASEAN Summit on November 2017 in the Philippines.

The number migrant workers are kept growing in ASEAN since ASEAN has already launched the ASEAN Economic Community in 2015 which allow ASEAN citizen to work in their neighbouring ASEAN countries. ASEAN Economic Community has become the major milestone to the economic development in regional agenda. However, the challenges are quite dangerous especially to the vulnerable groups who need maximum protection from ASEAN government undeniably migrant workers.

Thus it is very important for civil society in the region to engage in the adoption process of the instrument on migrant workers in ASEAN that has been mandated on the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers or Cebu Declaration ten years ago.

Currently, HRWG evaluated the Recommendations of the ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) that one of recommendation is to continue the drafting of the regional instrument for the migrant worker. The publication and assessment showed us that the implementation of Cebu Declaration and AFML’s recommendation have not fully implemented and ASEAN should have a stronger legal framework which can ensure human rights protection for all migrant workers.

In line with that, the ASEAN Labour Ministers Retreat on February 2017 in Davao City, Philippines, has made significant milestone to the negotiation process of the draft ASEAN instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.The retreat finally has unlocked the unfinished debate on some contentious issues namely legal status of the document, protection for undocumented migrant workers and their family members, and the nature of the instrument.

Now, ASEAN has the draft Instrument of the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as agreed by the ASEAN Labour Ministers and the ASEAN Senior Labour Officials. However, the finalisation of the draft is getting stagnant due to some pending articles.

Having that said, it is urgent for us as ASEAN civil societies to be included in giving our recommendation to those pending and contentious issues. Hopefully, your valuable inputs, recommendation, and argumentation in this meeting will be further discussed and compelled to be ASEAN CSOs’ Submission for ASEAN leaders.

Let me end this speech by saying that this regional Consultation is one of the milestones to ASEAN CSOs to be heard and included in the process of ASEAN’s effort to protect the MW in the region, including also in the drafting of the Instrument for migrant workers and their family members.

In the end, we should ensure ASEAN as “caring and sharing” community that prioritise and protecting the rights of migrant workers as the part of ASEAN people centred, people, oriented.

Thank you.

 

 

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

2348110397

Press Statement HRWG  

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah koalisi NGO HAM Indonesia, menegaskan Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia untuk mengatur dan membatasi individu, kelompok maupun organisasi yang menyebarkan kebencian, permusuhan dan melakukan kekerasan berdasarkan ras, suku, agama, identitas tertentu, dan pilihan politik. Kewajiban ini bahkan dinilai oleh HRWG belum maksimal dijalankan oleh Pemerintah di tengah situasi kebangsaan yang terancam dengan aksi-aksi intoleran, radikal dan teror.

Di sisi yang lain, HRWG menyayangkan tindakan reaktif Pemerintah untuk merespon situasi saat ini dengan mengeluarkan PERPPU no. 2 tahun 2017 tentang organisasi massa yang justru berseberangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. PERPPU ini potensial melanggar hak kebebasan berekspresi, organisasi dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

  1. Perpu ini tidak memperbaiki substansi UU Ormas yang di antaranya mengatur tentang penodaan agama. Sebaliknya, PERPPU ini mengintrodusir tindak pidana baru yaitu penistaan agama, memperluas unsur pidana ujaran kebencian atau permusuhan yang tak lazim, yaitu kepada penyelenggara negara. Padahal, dalam catatan HRWG, pasal penghinaan atau ujaran kebencian terhadap penyelenggara negara justru seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan sipil dan ekspresi yang sebetulnya termasuk dalam jaminan hukum di Indonesia. Dengan adanya klausul permusuhan terhadap penyelenggara negara ini, PERPPU ini membangkitkan kembali tindakan anti-subversif/ draconian yang pernah ada di masa lalu.
  2. Prinsip pembatasan yang tidak utuh. Meskipun PERPPU ini mencantumkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sayangnya prinsip pembatasan menurut ICCPR tidak secara menyeluruh diadopsi, sehingga alasan yang legitimit (legitimate aim) yang memungkinkan adanya pembatasan justru masih bersifat ambigu dan potensial disalahgunakan. Salah satu hal penting yang harus ditegaskan dalam pembatasan, misalnya, adalah ketentuan batas waktu pembatasan bila memang dibutuhkan dalam situasi darurat, yang tidak diatur di dalam PERPPU. Artinya, pembatasan terhadap hak-hak yang dijamin konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul, hanya dapat dilakukan dalam waktu yang terukur dan jelas.
  3. Penghapusan prosedur pengadilan. Salah satu catatan penting yang sangat disayangkan dalam PERPPU ini adalah penghapusan mekanisme pengadilan yang telah diatur secara jelas di dalam UU Organisasi Kemasyarakatan sebelumnya. Padahal, mekanisme pengadilan adalah prosesur yang niscaya ada dalam pembatasan hak-hak tertentu menurut ICCPR. Mekanisme pengadilan menegaskan pentingnya transparansi proses pembubaran sebuah organisasi dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari eksekutif, karena di dalamnya organisasi atau siapapun yang menjadi sasaran pembatasan dapat mengajukan keberatan dan berargumen tentang apa yang disangkakan. Apalagi, PERPPU sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme keberatan setelah sebuah organisasi dibubarkan.

Atas dasar tersebut, HRWG menyatakan:

  1. Mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi aksi-aksi intoleran, ujaran kebencian, kekerasan berbasis agama, dan teror yang mengancam keamanan publik di Indonesia. Namun, hal itu harus tetap menjamin kebebasan sipil yang dilindungi oleh konstitusi (Constitutional rights) dan mengatur mekanisme pembatasan yang sesuai prinsip HAM secara utuh.
  2. Pemerintah harus membatalkan PERPPU tersebut untuk disempurnakan, dengan menghapuskan Pasal-pasal bias yang potensial mengkriminalisasi kebebasan sipil, menegaskan kembali mekanisme pengadilan untuk proses pembubaran ormas, dan menjamin adanya mekanisme keberatan.
  3. DPR RI harus menolak keberadaan PERPPU tersebut sesuai dengan prinsip pembatasan hak, serta mengembalikan mekanisme pengadilan yang sebelumnya telah dimuat di dalam UU Ormas yang lama.

 

Jakarta, 13 Juli 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG | 081282958035

28 Peserta Lolos Seleksi Calon Anggota Komisioner Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia Seleksi Calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI ( Komnas HAM) periode 2017-2022 menyatakan, 28 dari 60 orang peserta lolos melewati tahapan dialog publik dan rekam jejak.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Panitia Seleksi Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Dalam proses seleksi para peserta, Pansel juga melibatkan publik dan lembaga pemerintah serta para pihak lainnya untuk memberikan masukan.

“Kami sudah diskusi publik, tracking yang juga dilakukan dengan jaringan lembaga sosial masyarakat dan juga minta masukan lembaga resmi seperti Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Akhirnya kami sudah putuskan dalam rapat pleno kemarin ialah 28 orang (yang lolos),” kata Jimly.

Selanjutnya, ke-28 peserta akan mengikuti tahapan tes psikologi (psiko test) yang akan dilaksanakan pada 17 dan 18 Juli 2017, serta wawancara terbuka yang akan dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017.

Rencananya, wawancara terbuka akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pansel akan memilih 14 nama yang akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan.

Kemudian, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Jimly menilai, ke-28 peserta yang lolos pada tahapan ini merupakan orang-orang yang cukup kompeten mengemban tugas sebagai komisioner Komnas HAM.

Untuk lolos ke tahapan berikutnya, peserta harus memenuhi kriteria terkait kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi.

Hal ini disampaikan Jimly, menanggapi hasil penelusuran Koalisi Selamatkan Komnas HAM yang menyebut bahwa sembilan orang peserta terindikasi berafiliasi dengan ormas radikal.

“ke-28 ini terbebas dari yang ditakutkan itu. Tapi tentu 28 ini belum sempurna juga karena harus ada data yang dikonfirmasi lagi,” kata Jimly.

Pansel akan menelusuri lebih jauh mengenai latar belakang para calon komisioner.

Adapun 28 peserta yang lolos ke tahap berikutnya, yakni:
1. Ahmad T Damanik
2. Amirudin
3. Anggara
4. Antonio Pradjasto
5. Arimbi Herupoetri
6. Barul Fuad (Peneliti)
7. Beka Ulung
8. Bunyan Saptomo (Birokrat)
9. Choirul Anam
10. Dedy Askari (Komisioner Komnas HAM Sulteng)
11. Fadillah
12. FX Rudy Gunawan
13. Hafid Abbas (Birokrat)
14. Hairansyah
15. Harris Azhar
16. Imdadun Rahmat
17. Jones Manurung
18. Judhariksawan (Dosen Universitas Hasanuddin)
19. Munafrizal Manan (Dosen Universitas Al Azhar Jakarta)
20. Norman
21. Nur Ismanto (Advokat)
22. Rafendi Djamin
23. Roichatul
24. Sandra Moniaga
25. Sondang Frishka
26. Sri Lestari
27. Sudarto
28. Sumedi (Purnawirawan TNI)

Baca selanjutnya disini.