PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

2348110397

Press Statement HRWG  

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah koalisi NGO HAM Indonesia, menegaskan Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia untuk mengatur dan membatasi individu, kelompok maupun organisasi yang menyebarkan kebencian, permusuhan dan melakukan kekerasan berdasarkan ras, suku, agama, identitas tertentu, dan pilihan politik. Kewajiban ini bahkan dinilai oleh HRWG belum maksimal dijalankan oleh Pemerintah di tengah situasi kebangsaan yang terancam dengan aksi-aksi intoleran, radikal dan teror.

Di sisi yang lain, HRWG menyayangkan tindakan reaktif Pemerintah untuk merespon situasi saat ini dengan mengeluarkan PERPPU no. 2 tahun 2017 tentang organisasi massa yang justru berseberangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. PERPPU ini potensial melanggar hak kebebasan berekspresi, organisasi dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

  1. Perpu ini tidak memperbaiki substansi UU Ormas yang di antaranya mengatur tentang penodaan agama. Sebaliknya, PERPPU ini mengintrodusir tindak pidana baru yaitu penistaan agama, memperluas unsur pidana ujaran kebencian atau permusuhan yang tak lazim, yaitu kepada penyelenggara negara. Padahal, dalam catatan HRWG, pasal penghinaan atau ujaran kebencian terhadap penyelenggara negara justru seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan sipil dan ekspresi yang sebetulnya termasuk dalam jaminan hukum di Indonesia. Dengan adanya klausul permusuhan terhadap penyelenggara negara ini, PERPPU ini membangkitkan kembali tindakan anti-subversif/ draconian yang pernah ada di masa lalu.
  2. Prinsip pembatasan yang tidak utuh. Meskipun PERPPU ini mencantumkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sayangnya prinsip pembatasan menurut ICCPR tidak secara menyeluruh diadopsi, sehingga alasan yang legitimit (legitimate aim) yang memungkinkan adanya pembatasan justru masih bersifat ambigu dan potensial disalahgunakan. Salah satu hal penting yang harus ditegaskan dalam pembatasan, misalnya, adalah ketentuan batas waktu pembatasan bila memang dibutuhkan dalam situasi darurat, yang tidak diatur di dalam PERPPU. Artinya, pembatasan terhadap hak-hak yang dijamin konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul, hanya dapat dilakukan dalam waktu yang terukur dan jelas.
  3. Penghapusan prosedur pengadilan. Salah satu catatan penting yang sangat disayangkan dalam PERPPU ini adalah penghapusan mekanisme pengadilan yang telah diatur secara jelas di dalam UU Organisasi Kemasyarakatan sebelumnya. Padahal, mekanisme pengadilan adalah prosesur yang niscaya ada dalam pembatasan hak-hak tertentu menurut ICCPR. Mekanisme pengadilan menegaskan pentingnya transparansi proses pembubaran sebuah organisasi dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari eksekutif, karena di dalamnya organisasi atau siapapun yang menjadi sasaran pembatasan dapat mengajukan keberatan dan berargumen tentang apa yang disangkakan. Apalagi, PERPPU sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme keberatan setelah sebuah organisasi dibubarkan.

Atas dasar tersebut, HRWG menyatakan:

  1. Mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi aksi-aksi intoleran, ujaran kebencian, kekerasan berbasis agama, dan teror yang mengancam keamanan publik di Indonesia. Namun, hal itu harus tetap menjamin kebebasan sipil yang dilindungi oleh konstitusi (Constitutional rights) dan mengatur mekanisme pembatasan yang sesuai prinsip HAM secara utuh.
  2. Pemerintah harus membatalkan PERPPU tersebut untuk disempurnakan, dengan menghapuskan Pasal-pasal bias yang potensial mengkriminalisasi kebebasan sipil, menegaskan kembali mekanisme pengadilan untuk proses pembubaran ormas, dan menjamin adanya mekanisme keberatan.
  3. DPR RI harus menolak keberadaan PERPPU tersebut sesuai dengan prinsip pembatasan hak, serta mengembalikan mekanisme pengadilan yang sebelumnya telah dimuat di dalam UU Ormas yang lama.

 

Jakarta, 13 Juli 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG | 081282958035