Brutalisme dan Pengepungan Kantor LBH Jakarta Dikecam

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan brutal aksi massa, yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar.

Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. “HRWG mengapresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (18/9).

Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.

HRWG menyebutkan, hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.

Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu.

Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki. (OL-4)

 

Baca berita aslinya disini.

Apresiasi Ketegasan Polisi Menghadang dan Memproses Serangan dan Kekerasan oleh Kelompok Ekstremis di Kantor YLBHI – LBH Jakarta 

[Jakarta, 18 September 2017] HRWG mengecam keras tindakan brutal aksi massa yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar. Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. HRWG apresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM.
Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut. Hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.
Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu. Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki.
Jakarta, 18 September 2017
Muhammad Hafiz
Direktur Eksekutif HRWG

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!

JAKARTA – Konflik di Myanmar semakin gawat. Negara Bagian Rakhine makin memanas. Ratusan ribu masyarakat dari etnis rohingya terdampak rangkaian peristiwa yang disebut-sebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling parah di dunia.

Sebagian dibunuh, diperkosa dan dianiaya. Sebagiannya lagi melarikan diri mencari suaka ke negara-negara tetangga, lantaran pemerintah Myanmar belakangan justru terlibat semakin jauh dalam pembantaian masyarakat rohingya.

Di Indonesia, hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya 959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh, Medan, Makassar hingga Jakarta.

Human Rights Working Group (HRWG) bersama SUAKA, jaringan masyarakat sipil yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia telah memetakan lima permasalahan mendasar yang dialami pengungsi rohingya di Indonesia, berikut uraiannya:

1. Permasalahan Pendidikan

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz menjelaskan, ratusan anak rohingya di Indonesia kesulitan mendapat akses pendidikan. Memang, sejumlah sekolah negeri di beberapa wilayah telah menyatakan sikap untuk menerima sebagian anak rohingya sebagai siswa, namun tetap saja, besarnya jumlah anak-anak pengungsi rohingya tak mampu tertampung sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain belum semua sekolah menyatakan sikap yang sama –untuk menerima anak rohingya, HRWG dan SUAKA juga mengaku mengalami kesulitan soal pendataan terkait penyebaran lokasi anak-anak rohingya. Terkait masalah ini, HRWG mendorong pemerintah untuk mencari solusi celah yang dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak rohingya untuk bersekolah.

“Misalnya untuk masalah sekolah, kalau mereka tidak bisa sekolah di negeri, ya izinkanlah mereka sekolah di swasta,” kata Hafiz ketika dihubungi Okezone.com, Senin (4/9.2017).

2. Permasalahan Kesehatan

Selain masalah pendidikan, pengungsi rohingya di Indonesia nyatanya juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Proses administrasi yang rumit disebut-sebut sebagai masalah utama.

HRWG mencatat, dalam sejumlah kasus, ibu-ibu dari etnis rohingya bahkan mengalami kesulitan dalam proses persalinan mereka.

3. Permasalahan Pekerjaan

Permasalahan pekerjaan jadi salah satu yang paling rumit bagi warga rohingya di Indonesia. Status mereka sebaga pengungsi menyulitkan mereka untuk bekerja. Terlebih, Indonesia tak turut ambil bagian dalam meratifikasi konvensi 1951, sehingga pemerintah tak berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi para pengungsi.

Alhasil, para pengungsi rohingya di Indonesia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO). Selain itu, HRWG mencatat banyaknya pengungsi yang justru menjadi pekerja ilegal untuk menutupi kebutuhan hidup seperti pakaian dan pulsa telepon.

 Baca berita lengkapnya disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Konflik dan kekerasan Rohingya di Rakhine State pun terus berlanjut. Hafiz menduga hal ini juga tak lepas dari adanya friksi cukup kuat di pemerintahan Myanmar. “Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu dengan melibatkan semua pihak,” ucapnya.

Karena itu, HRWG Indonesia mendorong pemerintah Indonesia membuat aliansi global dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan serta penyerangan kepada penduduk Rohingya. “Selain proses formal yang telah berlangsung di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” tuturnya.

Selain itu, Indonesia dinilai perlu membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. “Ini untuk menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya,” katanya.

Baca beritanya disini.

HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menginisiasi kaukus diplomasi, baik di level pemerintah maupun parlemen. Hal itu bertujuan untuk mengentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen,” ujar Hafiz kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Hafiz menjelaskan, HRWG mencatat sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini, kata Hafiz, terjadi karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Hafiz, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, yakni menghasilkan rekomendasi, pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu, untuk dijalankan oleh pemerintah.

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

“Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” kata Hafiz.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurut Hafiz, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level, dengan melibatkan semua pihak.

Selengkapnya baca disini.