Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[Jakarta, 31 Agustus 2017] – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB(Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite. Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004. Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Laporan alternatif juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM (pidana dan ketenagakerjaan), di antaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya. Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnasham tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Laporan juga mengkritisi peran crisis center BNP2TKI untuk mekanisme komplain dan pelaporan kasus pekerja migran tidak menjawab rasa keadilan karena hanya menggunakan proses mediasi dan tidak litigasi padahal ada unsur kepolisian di dalamnya namun tidak digunakan untuk investigasi.

Untuk soal jaminan sosial pekerja migran, laporan alternatif telah memasukan perkembangan di dalam revisi UU 39/2004 yang memasukkan pekerja migran dalam SJSN yakni BPJS Ketenagakerjaan. Namun BPJS tidak memberi jaminan resiko atas adanya pemecatan sepihak, dipindah-pindahkan majikan, pemulangan bermsalah, kegagalan berangkat, dan kasus pemerkosaan  dan tidak kekerasan seksual terhadap pekerja migran. Padahal hal tersebut rentan terjadi terhadap pekerja migran.

Laporan juga mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi KILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang mengatur pekerja domestik atau PRT. Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi KILO 189.

Hal lain adalah soal hak-hak anak pekerja migran yang sulit mendapatkan sertifikat kelahiran dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Padahal hal tersebut adalah hak dasar bagi anak-anak pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak pekerja migran di Malaysia dan Arab Saudi.

Adopsi agenda sesi ke-27 dilanjutkan dengan pertemuan informal dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Komnas HAM pada Senin, 4 September 2017. Sidangnya sendiri (Consideration of Reports submitted by states party) akan berlangsung Selasa, 5 September 2017 pukul 13.00-18:00 dan dilanjutkan pada Rabu, 6 September dari pukul 10.00-13:00 waktu Jenewa. HRWG akan membuat laporan langsung pandangan mata dari Jenewa pada saat sidang berlangsung.

HRWG berharap, sidang Komite akan mendorong standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut.

Kontak: Daniel Awigra Program Manager HRWG : 08176921757

Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan Buruh Migran

Indonesia telah menjadi negara pihak setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. Salah satu kewajiban negara pihak yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi itu kepada Komite PBB untuk Buruh Migran setiap 4 tahun sekali. Program Manager HRWG, Daniel Awigra, melihat pemerintah telah mengirimkan laporan itu pada April 2017. Setelah itu pemerintah Indonesia dijadwalkan mengikuti sidang Komite PBB untuk Buruh Migran pada 4-6 September 2016 di Jenewa, Swiss.

Pria yang disapa Awi itu mengatakan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah independen seperti Komnas HAM di Indonesia diberi kesempatan juga untuk memberi laporan serupa kepada Komite PBB. Menurutnya, sejumlah organisasi seperti HRWG, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan SBMI, telah melayangkan laporan tersebut. Selain itu organisasi masyarakat sipil akan mengirim perwakilan untuk melobi anggota Komite agar mengusung sejumlah isu yang penting bagi buruh migran Indonesia.

Awi mengatakan, salah satu isu yang dilaporkan organisasi masyarakat sipil mengenai minimnya implementasi UU No.6 Tahun 2012 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang Buruh Migran. “Kami harap laporan itu diterima dan digunakan Komite PBB untuk melayangkan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, diharapkan ke depan kebijakan terkait buruh migran sejalan dengan amanat konvensi,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Senior Advisor HRWG, Yuyun Wahyuningrum, mengatakan Komite PBB perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasi UU No.6 Tahun 2012 dengan revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Dalam proses revisi itu masih terlihat dominasi peran PPTKIS/PJTKI dalam merekrut buruh migran tanpa standar yang jelas. “Intinya kami mau pemerintah Indonesia menerapkan standar universal dalam tata kelola buruh migran sebagaimana amanat konvensi,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB, Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB (Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite.

Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004.

Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran.

PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Selengkapnya baca disini.