Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[Jakarta, 31 Agustus 2017] – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB(Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite. Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004. Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Laporan alternatif juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM (pidana dan ketenagakerjaan), di antaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya. Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnasham tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Laporan juga mengkritisi peran crisis center BNP2TKI untuk mekanisme komplain dan pelaporan kasus pekerja migran tidak menjawab rasa keadilan karena hanya menggunakan proses mediasi dan tidak litigasi padahal ada unsur kepolisian di dalamnya namun tidak digunakan untuk investigasi.

Untuk soal jaminan sosial pekerja migran, laporan alternatif telah memasukan perkembangan di dalam revisi UU 39/2004 yang memasukkan pekerja migran dalam SJSN yakni BPJS Ketenagakerjaan. Namun BPJS tidak memberi jaminan resiko atas adanya pemecatan sepihak, dipindah-pindahkan majikan, pemulangan bermsalah, kegagalan berangkat, dan kasus pemerkosaan  dan tidak kekerasan seksual terhadap pekerja migran. Padahal hal tersebut rentan terjadi terhadap pekerja migran.

Laporan juga mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi KILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang mengatur pekerja domestik atau PRT. Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi KILO 189.

Hal lain adalah soal hak-hak anak pekerja migran yang sulit mendapatkan sertifikat kelahiran dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Padahal hal tersebut adalah hak dasar bagi anak-anak pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak pekerja migran di Malaysia dan Arab Saudi.

Adopsi agenda sesi ke-27 dilanjutkan dengan pertemuan informal dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Komnas HAM pada Senin, 4 September 2017. Sidangnya sendiri (Consideration of Reports submitted by states party) akan berlangsung Selasa, 5 September 2017 pukul 13.00-18:00 dan dilanjutkan pada Rabu, 6 September dari pukul 10.00-13:00 waktu Jenewa. HRWG akan membuat laporan langsung pandangan mata dari Jenewa pada saat sidang berlangsung.

HRWG berharap, sidang Komite akan mendorong standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut.

Kontak: Daniel Awigra Program Manager HRWG : 08176921757

Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan Buruh Migran

Indonesia telah menjadi negara pihak setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. Salah satu kewajiban negara pihak yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi itu kepada Komite PBB untuk Buruh Migran setiap 4 tahun sekali. Program Manager HRWG, Daniel Awigra, melihat pemerintah telah mengirimkan laporan itu pada April 2017. Setelah itu pemerintah Indonesia dijadwalkan mengikuti sidang Komite PBB untuk Buruh Migran pada 4-6 September 2016 di Jenewa, Swiss.

Pria yang disapa Awi itu mengatakan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah independen seperti Komnas HAM di Indonesia diberi kesempatan juga untuk memberi laporan serupa kepada Komite PBB. Menurutnya, sejumlah organisasi seperti HRWG, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan SBMI, telah melayangkan laporan tersebut. Selain itu organisasi masyarakat sipil akan mengirim perwakilan untuk melobi anggota Komite agar mengusung sejumlah isu yang penting bagi buruh migran Indonesia.

Awi mengatakan, salah satu isu yang dilaporkan organisasi masyarakat sipil mengenai minimnya implementasi UU No.6 Tahun 2012 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang Buruh Migran. “Kami harap laporan itu diterima dan digunakan Komite PBB untuk melayangkan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, diharapkan ke depan kebijakan terkait buruh migran sejalan dengan amanat konvensi,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Senior Advisor HRWG, Yuyun Wahyuningrum, mengatakan Komite PBB perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasi UU No.6 Tahun 2012 dengan revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Dalam proses revisi itu masih terlihat dominasi peran PPTKIS/PJTKI dalam merekrut buruh migran tanpa standar yang jelas. “Intinya kami mau pemerintah Indonesia menerapkan standar universal dalam tata kelola buruh migran sebagaimana amanat konvensi,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB, Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB (Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite.

Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004.

Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran.

PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Selengkapnya baca disini.

Negara Belum Serius Urus Perlindungan Buruh Migran

SEBAGAI negara peserta Konvensi Buruh Migran PBB sejak 2012, pertama kalinya Indonesia akan menjalani sidang yang dilakukan oleh Komite PBB untuk buruh migran pada 4 sampai 6 September mendatang di Jenewa Swiss.

Meski telah secara resmi menjadi pihak yang terlibat dalam konvensi, keseriusan pemerintah RI dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran hingga saat ini dianggap belum maksimal.

“Dalam konvensi ada 9 kewajiban negara peserta konvensi untuk buruh migran. Indonesia belum semua dilakukan misalnya mengenai jaminan kerja dan hidup layak bagi buruh migran. Bagaimana memajukan kondisi yang manusiawi bagi mereka. Kemudian terkait bekerja sama mengupayakan anak-anak buruh migran agar terjangkau pendidikan,” ujar SekNas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, dalam jumpa pers di Griya Patriya, Kemang, Jakarta, (31/08).

Savitri mengatakan, diharapkan melalui proses sidang tersebut, akan ada perubahan signifikan akan perlakuan dan perlindungan bagi buruh migran. Khususnya yang dicantumkan dalam revisi UU No. 39 tahun 2004. Revisi tersebut direncanakan akan disahkan dalam waktu dua bulan ke depan oleh DPR.

“Dari kami pihak masyarakat akan menyampaikan pada PBB mengenai daftar isu dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terkait buruh migran nanti di Swiss. Oleh perwakilan kami nanti, akan meminta pemerintah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai konvensi dan membuat peraturan turunan untuk memaksimalkannya,” ujar Savitri.

Senior Advicer Human Rights Working Group (HRWG) Yuyun Wahyuningrum yang akan mewakili Indonesia memaparkan rekomendasi atau laporan alternatif pada PBB september mendatang mengatakan, upaya penyampaian laporan sebagai bentuk dialog sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak buruh migran. Hal itu karena PBB tidak memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pihak konvensi, tetapi mereka berperan sebagai pihak pendengar dan penyampai dialog untuk mendorong implementasi yang maksimal dari kesepakatan dalam konvensi.

“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam konvensi untuk buruh migran dan agar negara menghilangkan gap atau jarak antara ketentuan konvensi dengan undang-undang,” ujar Yuyun.

Selengkapnya baca disini.

Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Pembahasan perlindungan buruh migran di Asean makin intens mengingat November 2017 instrumen perlindungan itu harus terbit sebagaimana amanat deklarasi Cebu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pembahasan instrumen itu telah dilakukan dalam kegiatan Senior Labour Official’s Meeting (SLOM) pada 20-21 Maret 2017 di Manila, Filipina. Pembahasan akan dilanjutkan di kota yang sama pada 25-26 Agustus 2017.

Menjelang pertemuan yang akan digelar akhir Agustus 2017 itu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Filipina, H.E. Silvestre H. Bello III, mengadakan pertemuan membahas instrumen tersebut di Jakarta, Jumat (18/8). Kedua pihak berdiskusi untuk mencari solusi agar instrumen perlindungan itu dapat disepakati semua anggota Asean.

Menurut Hanif Indonesia dan Filipina berkepentingan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan peningkatan keahlian bagi buruh migran. Apalagi kedua negara itu berstatus sebagai negara pengirim buruh migran (sending country). (Baca juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Hanif menjelaskan pertemuan itu fokus membahas status instrumen perlindungan dan langkah penyelesaian penyusunannya. “Di tingkat Asean kami mengusulkan peningkatan dialog negara pengirim dan penerima mengenai pertukaran informasi pasar kerja, pemajuan pengakuan keahlian, dan pembentukan jejaring kerja antar pengawas ketenagakerjaan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/8).

Dalam kerjasama Asean pemerintah Indonesia telah mengusulkan adanya pembahasan khusus mengenai kelompok buruh migran rentan (vulnerable workers), terutama pekerja sektor domestik. Kemudian membahas serius pemenuhan HAM buruh migran, termasuk yang tidak berdokumen lengkap atau non prosedural.

Sebagai tuan rumah pertemuan Asean pada November 2017 sekaligus penyelenggara SLOM, Silvestre selaku perwakilan pemerintah Filipina menyambut usulan Hanif mengenai perlindungan buruh migran. “Kami sangat senang dan berterimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Indonesia M. Hanif Dhakiri atas usulan dan idenya. Saya harap hasil kesepakatan instrumen ini akan lebih meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN nantinya,” kata Silvestre.

Hasil pertemuan SLOM Retreat nanti akan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Asean (ALMM) dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Singapura pada 3 September 2017 di sela acara Kongres Dunia Ke-21 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2017. (Baca juga: Jumlah Petugas Pengawas K3 Bertambah).

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil Asean mendesak negara anggota Asean untuk serius membahas instrumen perlindungan. Instrumen itu harus memberi perlindungan terhadap seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, termasuk yang tidak berdokumen lengkap. Program Manajer Advokasi HAM Asean HRWG, Daniel Awigra, menyayangkan pembahasan instrumen itu sangat tertutup dan tidak bisa diakses masyarakat sipil. Padahal, masyarakat sipil perlu dilibatkan, setidaknya bisa mengakses draft instrumen tersebut.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awigra. [Baca Juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran Asean]
Selengkapnya baca disini.

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)