Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *