Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!

JAKARTA – Konflik di Myanmar semakin gawat. Negara Bagian Rakhine makin memanas. Ratusan ribu masyarakat dari etnis rohingya terdampak rangkaian peristiwa yang disebut-sebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling parah di dunia.

Sebagian dibunuh, diperkosa dan dianiaya. Sebagiannya lagi melarikan diri mencari suaka ke negara-negara tetangga, lantaran pemerintah Myanmar belakangan justru terlibat semakin jauh dalam pembantaian masyarakat rohingya.

Di Indonesia, hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya 959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh, Medan, Makassar hingga Jakarta.

Human Rights Working Group (HRWG) bersama SUAKA, jaringan masyarakat sipil yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia telah memetakan lima permasalahan mendasar yang dialami pengungsi rohingya di Indonesia, berikut uraiannya:

1. Permasalahan Pendidikan

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz menjelaskan, ratusan anak rohingya di Indonesia kesulitan mendapat akses pendidikan. Memang, sejumlah sekolah negeri di beberapa wilayah telah menyatakan sikap untuk menerima sebagian anak rohingya sebagai siswa, namun tetap saja, besarnya jumlah anak-anak pengungsi rohingya tak mampu tertampung sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain belum semua sekolah menyatakan sikap yang sama –untuk menerima anak rohingya, HRWG dan SUAKA juga mengaku mengalami kesulitan soal pendataan terkait penyebaran lokasi anak-anak rohingya. Terkait masalah ini, HRWG mendorong pemerintah untuk mencari solusi celah yang dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak rohingya untuk bersekolah.

“Misalnya untuk masalah sekolah, kalau mereka tidak bisa sekolah di negeri, ya izinkanlah mereka sekolah di swasta,” kata Hafiz ketika dihubungi Okezone.com, Senin (4/9.2017).

2. Permasalahan Kesehatan

Selain masalah pendidikan, pengungsi rohingya di Indonesia nyatanya juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Proses administrasi yang rumit disebut-sebut sebagai masalah utama.

HRWG mencatat, dalam sejumlah kasus, ibu-ibu dari etnis rohingya bahkan mengalami kesulitan dalam proses persalinan mereka.

3. Permasalahan Pekerjaan

Permasalahan pekerjaan jadi salah satu yang paling rumit bagi warga rohingya di Indonesia. Status mereka sebaga pengungsi menyulitkan mereka untuk bekerja. Terlebih, Indonesia tak turut ambil bagian dalam meratifikasi konvensi 1951, sehingga pemerintah tak berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi para pengungsi.

Alhasil, para pengungsi rohingya di Indonesia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO). Selain itu, HRWG mencatat banyaknya pengungsi yang justru menjadi pekerja ilegal untuk menutupi kebutuhan hidup seperti pakaian dan pulsa telepon.

 Baca berita lengkapnya disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Konflik dan kekerasan Rohingya di Rakhine State pun terus berlanjut. Hafiz menduga hal ini juga tak lepas dari adanya friksi cukup kuat di pemerintahan Myanmar. “Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu dengan melibatkan semua pihak,” ucapnya.

Karena itu, HRWG Indonesia mendorong pemerintah Indonesia membuat aliansi global dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan serta penyerangan kepada penduduk Rohingya. “Selain proses formal yang telah berlangsung di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” tuturnya.

Selain itu, Indonesia dinilai perlu membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. “Ini untuk menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya,” katanya.

Baca beritanya disini.

HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menginisiasi kaukus diplomasi, baik di level pemerintah maupun parlemen. Hal itu bertujuan untuk mengentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen,” ujar Hafiz kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Hafiz menjelaskan, HRWG mencatat sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini, kata Hafiz, terjadi karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Hafiz, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, yakni menghasilkan rekomendasi, pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu, untuk dijalankan oleh pemerintah.

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

“Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” kata Hafiz.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurut Hafiz, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level, dengan melibatkan semua pihak.

Selengkapnya baca disini.

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)

Indonesia Perlu Membangun Kaukus Diplomasi Permanen untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kronologi penghilangan kewarganegaraan rohingya

Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya.

HRWG mencatat bahwa sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas  internasional, regional, dan pelbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini di antaranya memang masih belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut, karena militer masih mencengkram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dengan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, di antaranya adalah tim penasehat ini sudah menghasilkan rekomendasi pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu untuk dijalankan oleh Pemerintah, baik terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State. Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu, dengan melibatkan semua pihak. Hampir semua inisiasi yang terjadi ditolak oleh Myanmar, mulai dari PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun inisiasi internasional lainnya. Di level ASEAN, hanya pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk  terlibat dalam Informal ASEAN Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar ASEAN, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Dalam hal ini pula, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membuat aliansi global di antara pemerintah-pemerintah di dunia, selain proses formal yang telah berlangsung di PBB, untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan kepada penduduk Rohingya, termasuk di antaranya adalah kerjasama reformasi sektor keamanan. Kaukus diplomasi permanen penting dirumuskan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan berlanjut dan menyelesaikan permasalahan utama konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz,

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

HRWG: Diplomasi Merupakan Cara Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer pemerintah Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Kecaman juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army-ARSA).

HRWG sangat menyesalkan pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine.

“Komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara,” ujar Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG dalam keterangannya, Minggu (3/9/2017).

HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012. Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

“Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Indonesia Diminta Serius Lindungi Buruh Migran

Pemerintah Indonesia te­lah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini. Project ManagerHuman Rights Working Group(HRWG), Daniel Awigra menu­turkan, pihaknya sebagai pre­sidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan ber­hasil menyusun laporan alter­natif yang telah dikirimkan ke Komite.

“Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendor­ong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri,” katanya.

Dalam draf terakhir revisi UU 30/2004, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

“Hal ini mengakibatkan per­soalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab,” sebutnya.

Sementara itu, laporan al­ternatif yang dibuat presidium advokasi JBM bersama jaringannya juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM. Di antaranya MoU den­gan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum mem­perbaharuinya.

Sementara masih ada perekru­tan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten per­lindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru men­geluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif itu juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara un­tuk memastikan negara men­jalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnas HAM tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Pihaknya mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang men­gatur pekerja domestik atau PRT.

“Padahal, kasus pekerja mi­gran di luar negeri yang may­oritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi Konvensi ILO 189,” tandas Daniel.

Selengkapnya baca disini.

Diplomacy of the Indonesia-Myanmar Permanent Conflict Resolution Needed to Prevent the Continuity of Brutality and Violence

HRWG strongly condemns the acts of mass violence by the military, security forces, and Myanmarese militia groups against the Rohingya ethnic minorities in Myanmar, as well as the violent acts by the armed Rohingya group who call themselves Al Yaqin (Arakan Rohingya Salvation Army—ARSA) against civilians. HRWG deeply regrets the existence of the Myanmarese government—Aung San Suu Kyi as Myanmar’s State Counselor—who is unable to do much to stop the violence. The acts of violence show that the Myanmarese government, specifically the military, refuses to cooperate with the international community to resolve the crisis and human rights abuses that are occurring in the Rakhine state. Hence, the international community must present a firmer, more serious stance towards the Myanmarese government. The ending of crime and acts of terror is legitimate for every nation, but the responsibility to protect civilians in a situation of conflict is also a state obligation.

Regarding the issue of the Rohingya, HRWG welcomes the Indonesian government’s approach towards internal conflict resolution that has been carried out since the rise of mass violence against the Rohingya minority group in 2012, which was in an effort to resolve the Andaman regional crisis (Rohingya refugees in ASEAN territorial waters), to the reoccurrence of violence at a smaller scale in October 2016.

However, our view is that the Indonesian government must further strengthen their diplomatic approach to the conflict resolution that has been carried out, not only to the Myanmarese government but also to military groups in Myanmar that are often beyond the government’s control. Humanitarian aid and the cessation of mass violence is a pressing need at this moment, but ensuring that Myanmar solves the Rohingya issue and does not use repressive approaches are also things that should be done. If not, cases of violence against the Rohingya will continue to occur without a permanent solution.

Besides that, HRWG also regrets the fact that the Myanmarese government does not cooperate with the international community (UN) that has established a Fact Finding Mission for cases of violence and alleged crimes against humanity that occurred in the Rakhine state in March 2017. Conversely, the resistance raised, with the application of the security and violence approach, actually leads the situation in the Rakhine state to worsen, causing a myriad of casualties from the civilian population. The Advisory Committee, led by former UN Secretary General Koffie Annan, has formed several important recommendations related to the root of the problem—namely, discrimination and citizenship—to be implemented by the Myanmarese government and supported by the military.

Within the international community, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is unable to do much to suppress this problem because, factually, the Myanmarese government refuses to cooperate, and there are still limitations within the ASEAN mechanism for internal conflict resolution that have regional impacts. The Indonesian government holds an important diplomatic role that has been accepted by the Myanmarese government, along with showing bilateral cooperation with the Myanmarese military a number of times. In regard to that, maximising Indonesia’s diplomatic role with the Myanmarese government is one of the current actions that can be carried out immediately in order to stop non-sustained violence and build an agreement to prevent future occurrences. If not, the Indonesian government’s efforts will be limited to “extinguishing the fire” instead of resolving the root of the problem.

Discrimination against the ethnic Rohingyas has occurred for decades, especially since the 1980s when the Myanmarese military junta officially removed the Rohingya ethnicity from the list of official list of ethnicities existing in Myanmar via the Constitution and Citizenship Act. In fact, throughout the early days of Myanmar’s independence, the Rohingya was one of the ethnic and racial groups that was recognised, within both the Constitution and in legislation. From the 1980s until now, the Rohingya have experienced a serious human rights violation by the government, starting from the violence and repressive approaches by the military and security forces, mass violence by vigilante groups in Myanmar, to the imposition of a Bengali identity as immigrants from Bangladesh. Until now, hundreds of thousands to a million ethnic Rohingyas remaining in the Rakhine state still do not have a citizenship status, do not have access to public services, are discriminated against by state policies, and are vulnerable to violence from the military and even civilians.

With the above description, HRWG states:

  1. The Myanmarese government must immediately end their militaristic and violent approach towards the Rohingyas in the Rakhine state as an international commitment that must be fulfilled. In addition, the government should immediately run an investigation regarding the violence that has occurred, bringing perpetrators to legal proceedings in order to prevent ongoing violence. The Bengali government should also be urged to provide protection towards displaced people from the Rohingya ethnic group that enters Bengali territory.
  2. The Myanmarese government should allow humanitarian aid to be given to the victimised Rohingya community—both to those who remain in the Rakhine state and to internally displaced people in surrounding areas.
  3. In line with that, we urge the Myanmarese government to cooperate with the international community, in this case the UN Fact Finding Mission, to investigate the violence that has occurred and resolve the issue of the Rohingyas as a whole.
  4. Implementing the recommendations issued by the Advisory Committee headed by Kofi Annan on the 24th of August 2017 would include making a concrete effort to cease the segregation between the Buddhist and Rohingya Muslim communities in the Rakhine state, ensuring humanitarian aid for victims in the Rohingya community, providing citizenship rights towards ethnic Rohingyas and revising the 1982 Citizenship Act, carrying out the process of law enforcement for human rights violations, and ensuring freedom of speech and freedom of movement for the Rohingya community.
  5. The Indonesian government must further their diplomatic efforts, both bilateral and regional, to push the Myanmarese government to cease the occurring violence, withdraw security and military personnel from ongoing operations, prioritise dialogue to solve the crisis in Rakhine, and cooperate with the UN Fact Finding Mission.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz, Executive Director HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[Jakarta, 31 Agustus 2017] – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB(Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite. Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004. Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Laporan alternatif juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM (pidana dan ketenagakerjaan), di antaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya. Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnasham tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Laporan juga mengkritisi peran crisis center BNP2TKI untuk mekanisme komplain dan pelaporan kasus pekerja migran tidak menjawab rasa keadilan karena hanya menggunakan proses mediasi dan tidak litigasi padahal ada unsur kepolisian di dalamnya namun tidak digunakan untuk investigasi.

Untuk soal jaminan sosial pekerja migran, laporan alternatif telah memasukan perkembangan di dalam revisi UU 39/2004 yang memasukkan pekerja migran dalam SJSN yakni BPJS Ketenagakerjaan. Namun BPJS tidak memberi jaminan resiko atas adanya pemecatan sepihak, dipindah-pindahkan majikan, pemulangan bermsalah, kegagalan berangkat, dan kasus pemerkosaan  dan tidak kekerasan seksual terhadap pekerja migran. Padahal hal tersebut rentan terjadi terhadap pekerja migran.

Laporan juga mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi KILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang mengatur pekerja domestik atau PRT. Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi KILO 189.

Hal lain adalah soal hak-hak anak pekerja migran yang sulit mendapatkan sertifikat kelahiran dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Padahal hal tersebut adalah hak dasar bagi anak-anak pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak pekerja migran di Malaysia dan Arab Saudi.

Adopsi agenda sesi ke-27 dilanjutkan dengan pertemuan informal dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Komnas HAM pada Senin, 4 September 2017. Sidangnya sendiri (Consideration of Reports submitted by states party) akan berlangsung Selasa, 5 September 2017 pukul 13.00-18:00 dan dilanjutkan pada Rabu, 6 September dari pukul 10.00-13:00 waktu Jenewa. HRWG akan membuat laporan langsung pandangan mata dari Jenewa pada saat sidang berlangsung.

HRWG berharap, sidang Komite akan mendorong standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut.

Kontak: Daniel Awigra Program Manager HRWG : 08176921757