Rekomendasi-rekomendasi Krusial Harus Segera Dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi

[Jakarta, 7 Februari 2018] Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Zeid Ra’ad al Husein, tanggal 5-7 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, HRWG mengkoordinasikan masyarakat sipil Indonesia dan perwakilan korban-korban pelanggaran HAM untuk bertemu dan berdiskusi dengan KT HAM PBB. Dengan kerjasama yang konstruktif dan kritis antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil, KT HAM sangat menghargai partisipasi aktif dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam kunjungannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil dan korban menyampaikan sejumlah isu krusial pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan di Indonesia, di antaranya terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, lingkungan dan sumber daya alam, pembela HAM, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang masih seringkali dialami oleh kelompok minoritas dan rentan di Indonesia.

Menanggapi siaran pers di hari terakhir kunjungan KT HAM PBB, HRWG mendukung sejumlah perhatian yang diberikan oleh KT HAM untuk mendorong Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan menegakkan norma-norma hak asasi manusia; menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak atas tanah dan lingkungan; menghimbau Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam merancang dan mengesahkan RKUHP, jangan sampai pasal-pasal diskriminatif masih tertulis dalam RKUHP yang kemudian akan menghambat usaha Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); memberikan perlindungan kelompok rentan, termasuk SOGIE, di Indonesia dari segala bentuk stigma, ancaman, diskriminasi dan intimidasi.

Selain itu, terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, pendekatan penembakkan sewenang-wenang tersangka pelaku narkoba (war on drugs) dan hukuman mati juga mendapatkan perhatian serius oleh KT HAM PBB. Zeid mengakui bahwa Narkoba memang dapat menghancurkan individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya, namun ia mengingatkan bahwasanya kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius, dan melakukan ‘pembunuhan di tempat’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan hukuman mati merupakan tindakan yang tidak terbukti dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam pertemuan dengan komunitas keagamaan, Zeid menyampaikan pendekatan Beirut Declaration tentang “Faith for Rights” yang mendorong setiap komunitas agama dapat memajukan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan nilai dan gagasan keagamaan. Hal ini, menurut HRWG, sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan sektarianisme berbasis agama. Dengan kata lain, dalam situasi agama yang semakin memengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia saat ini, pendekatan Faith for Rights sangat relevan untuk tetap menjaga spirit keagamaan di satu sisi, namun tetap menjaga dan melindungi hak-hak individu di sisi yang lain. Menurut Zeid, agama harus menjadi inspirasi untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Terakhir, HRWG memandang bahwa pertemuan antara Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjadikan agenda HAM sebagai agenda prioritas pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan demikian, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Jokowi dapat betul-betul dirasakan oleh kelompok yang paling rentan di Indonesia yang selama ini menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM.

Untuk itu HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, di antaranya dengan menindaklanjuti perhatian yang telah disampaikan oleh KT HAM PBB dalam RUU KUHP yang masih potensi mengancam jaminan hak-hak individu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjalankan dan mengintegrasikan komitmen dan rekomendasi HAM internasional (SGDs, UPR dan Komite-komite PBB) ke dalam kebijakan hukum nasional seperti RANHAM, penghapusan hukuman mati dan fair trial, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk pasal penodaan agama dan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan.
  2. Melanjutkan peranan aktif Indonesia di tingkat regional ASEAN, tidak hanya tentang Rohingya, namun dalam perlindungan HAM secara umum. Hal ini perlu untuk dilanjutkan mengingat Indonesia adalah Negara yang demokratis dan lebih berkomitmen terhadap HAM dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
  3. Mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dalam agenda pembangunan dan kebijakan negara, termasuk dalam memastikan agenda-agenda HAM dapat terlaksana secara efektif, baik di level pusat maupun di tingkat daerah.

Jakarta, 7 Februari 2018
Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG
081282958035