Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM Jadi Prinsip Utama

Siaran Pers Catatan Kritis HRWG Atas Pidato Menlu

Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM

Jadi Prinsip Utama

[Jakarta, 9 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi pidato tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi hari ini, yang memaparkan capaian baik di tingkat regional dan internasional, utamanya dalam berperan serta aktif pada isu Palestina, Rohingya, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dibentuknya agensi tunggal “Indonesian Aids”. Di samping itu, Menlu juga menyoroti berbagai tantangan ke depan seperti “me-first diplomacy”, isu-isu keamanan tradisional utamanya terorisme, perang dagang, dan tantangan dunia baru di era digital dengan meningkatnya hoax.

Menlu juga menyampaikan empat prioritas diplomasi Indonesia ke depan; diplomasi kedaulatan negara, perlindungan warga negara, diplomasi ekonomi, dan kemanusian serta perdamaian, khususnya melalui perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Bagi HRWG, berbagai tantangan dan prioritas terebut, hanya akan berhasil dilalui jika Indonesia terus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di dalam merespon dan menyelesaikan – dengan dukungan-dukungan kementerian dan lembaga serta partisipasi masyarakat sipil.

Diplomasi kedaulatan yang utamanya menyoal isu Papua, tidak akan berhasil jika pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan cara-cara represif di sana. Perlindungan WNI, utamanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, anak buah kapal, di mana Indonesia seharusnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat dengan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Konvensi ILO 188 tentang hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, sayangnya justru tidak disebut dalam pidato Menlu.

Selain itu, dipomasi untuk kerjasama ekonomi, misalnya untuk melindungi produksi sawit, juga harus dibarengi dengan penegakkan prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologi dalam bisnis dan investasi. Jika tidak, laju investasi yang tanpa mengindahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan akan menjadi ancaman tersendiri.

Di tengah tren global yang menuju pada ‘me first diplomacy’ dan krisis nilai-nilai multilateralisme, Indonesia justru dapat mengambil peluang di kancah global dengan perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia kembali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Peran ini harus dimaksimalkan dengan mendorong penyelesaian konflik dan perang dengan tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan dukungan “Indonesian Aids”. Hal ini harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat baik di dalam dan luar negeri untuk mendorong tercapainya tujuan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian.

Di tingkat regional, meski mendukung keketuaan Thailand sebagai ketua ASEAN tahun 2019, tetap saja, Indonesia harus memainkan peran untuk mendorong demokrasi dan penghargaan HAM di Thailand –yang kini dikuasai oleh junta militer, dan pemajaun HAM di negara-negara ASEAN. Indonesia, melalui Menlu, bersama dengan menteri luar negeri ASEAN lain, harus lebih mendorong peran Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) untuk turut aktif dalam merespon situasi HAM yang terus digerus oleh krisis demokrasi di kawasan yang stagnan dan terbilang mundur.

Narahubung:

Daniel Awigra (+62 817-6921-757)

Deputi Direktur HRWG

Download link.

==================

HRWG’s Critical Notes on Indonesian Minister of Foreign Affairs’ Speech

Indonesia’s Diplomacy Priorities will only be Successful when Principles of Democracy and Human Rights are Upheld

[Jakarta, January 9, 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Ms. Retno Marsudi, for delivering a speech earlier today on the Ministry’s notable achievements at both regional and international levels. These achievements include, in particular, its active roles in addressing the Palestinian and Rohingya issues, protecting Indonesian citizens overseas and instituting ‘Indonesia Aids,’ which extends humanitarian assistance in times of crisis. In addition, the Minister put a spotlight on some challenges in the foreseeable future ranging from ‘me-first diplomacy’ to terrorism, trade wars and new challenges amidst heightened intensity of fake news circulation in the digital era.

The Minister put forward four priorities of Indonesian diplomacy in the near future: state sovereignty diplomacy, protection of citizens, economic diplomacy, and humanitarian and peace diplomacy, taking account of its current role as a UN Security Council member.

HRWG is of the opinion that efforts to overcome challenges and achieve the aforementioned priorities will come to fruition only when Indonesia continues to uphold the principles of human rights and democracy, in collaboration with relevant governmental bodies and civil society.

Sovereignty diplomacy, especially on the issues of Papua, will be doomed to failure if the State insists on employing security approaches and repression. It is also of note that, on the issue of ‘protection of Indonesian citizens overseas,’ the Minister failed to put into perspective some fundamental yet nonexistent protection mechanisms for its sizeable slice of population overseas: Indonesian migrant workers who work in vulnerable sectors, such as fishing industry and domestic work. Indonesia should urgently ratify the ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers and ILO Convention 188 on Decent Work in Fishing Industry.

Diplomacy on economic cooperation to protect palm production, for instance, must be in line with the principles of human rights and environmental justice, otherwise it will pose a menace to the attainment of the goal itself.

Amidst the global trend of ‘me-first diplomacy’ and the crisis of multilateralism, Indonesia should avail itself of the opportunity to play its role as a UN Security Council member, and a candidate for a UN Human Rights Council member, by championing conflict and war resolutions while adhering to human rights principles, with the support of ‘Indonesia Aids.’ Strong political will, at both domestic and international levels, is necessary to achieve Indonesia’s humanitarian and peace diplomacy goals.

At the regional level, despite the Thai chairmanship of ASEAN, Indonesia should continue to push for democracy and the respect of human rights in Thailand, which is under military junta, and other ASEAN countries. Indonesia, through its Minister of Foreign Affairs, should work together to support the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in responding to various human rights violations that are taking place in ASEAN’s backyard.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra (Deputy Director, Human Rights Working Group) through email at awigra2015@gmail.com or mobile phone at +62817 6921757.

Download link.