Rilis Pers: Pemerintah Harus Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi

Jakarta 13 Maret 2020

Human Rights Working Group (HRWG) mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan aparat pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini, Satpol PP menyegel Masjid Al Furqon yang dikelola oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Penutupan tempat ibadat JAI di Sukabumi, terutama terhadap Masjid Al Furqon yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap orang. Bahkan, selama 2020, telah terjadi 2 kali penyegelan, pertama terjadi pada 20 Februari 2020 yang lalu saat sejak dua hari sebelumnya (18 Februari 2020) jemaah akhirnya memutuskan untuk mulai merenovasi masjid karena membutuhkan tempat ibadah yang layak. 

Hak atas tempat ibadah merupakan bagian dari hak kebebasab beragama berkeyakinan (KBB). Hak KBB sendiri diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political rights – ICCPR), sebuah kovenan internasional yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sendiri telah meratifkasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM. 

Atas tindakan ini, HRWG menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berpotensi melanggar hak asasi manusia karena tidak menjamin hak warga negara untuk melaksanakan hak sesuai Konstitusi. Lebih dari itu, Pemerintah Daerah Sukabumi seharusnya mengikuti SKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan hak-hak Ahmadiyah untuk beribadat, karena SKB melarang untuk menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW (Pasal poin Kedua SKB 3 Menteri). Sementara masjid adalah tempat ibadat yang digunakan oleh jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan ke penganut non-Ahmadiyah. Pelarangan terhadap pendirian atau renovasi rumah ibadat yang tentunya menghalangi JAI untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu di masjid ini justru melanggar hak-hak dasar yang non-deragable, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 28I UUD dan Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang HAM.

Sangat disayangkan Indonesia yang terlibat aktif dalam perumusan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB yang menegaskan tentang Memerangi Intoleransi dan Kekerasan kepada Seseorang Atas Dasar Agama justru tidak mampu mendorong masyarakat, bahkan aparatur negara, untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas agama atau keyakinan. Padahal, sebagaimana dimandatkan di dalam Resolusi, Pemerintah memiliki kewajiban terus-menerus membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Tidak adanya solusi atas penyelesaian kasus masjid tersebut justru menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk membangun masyarakat yang toleran dan mampu menerima perbedaan.  

Untuk itu, HRWG mendesak agar:

a.     Pemerintah Daerah Sukabumi untuk menjamin hak-hak JAI di Sukabumi untuk memiliki rumah ibadat (Masjid Al Furqon) dan melindungi setiap penganut JAI di wilayah tersebut untuk menggunakannya sebagai tempat peribadatan.

b.     Kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa seharusnya membangun dialog yang terus-menerus di antara warga JAI dan non-JAI di wilayah tersebut agar terbangun kesepahaman dan kerukunan di antara warga. Hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis.

c.     Kepada Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perhatian serius terhadap hal-hal demikian, karena pembangunan rumah ibadat adalah bagian dari hak yang melekat pada diri setiap warga negara. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memanggil dan/atau mempertanyakan kepada pemerintah daerah Sukabumi terkait permasalahan ini dan segera mencari solusi penyelesaian yang berpihak kepada korban.  

Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama.

Narahubung:

1. Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG : +6281282958035

2. Daniel Awigra, Deputi Direktur HRWG : +628176921757