Penanganan Covid-19 di Indonesia Masih Problematis

Sejak pemerintah mengakui adanya kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, publik mulai dilanda kepanikan. Banyak warga melakukan panic buying,  terlebih setelah berbagai riset dan publikasi menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir dengan masker dan pembersih tangan. Akibatnya, dua hal tersebut menjadi langka, menyebabkan para tenaga kesehatan yang berkontak langsung dengan para pasien terinfeksi harus bekerja dengan risiko tinggi. Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga 05 April 2020 setidaknya 18 dokter telah meninggal dunia.

Hingga 05 April 2020 pula, kasus positif Covid-19 tercatat mencapai 2273 orang, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 198 orang dan yang berhasil disembuhkan sebanyak 164 orang.

Kesimpang-siuran Informasi

Pemerintah merilis data mengenai kasus positif Covid-19 ke publik lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, namun informasi yang diterima publik masih simpang-siur. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo data yang disajikan pemerintah pusat tak sinkron dengan pemerintah daerah. Data Kemenkes yang selalu menjadi acuan Gugus Tugas dan Jubir pemerintah untuk isu Covid-19 pun terbatas, menyebabkan data yang disajikan tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini berbahaya. Data yang ditutup-tutupi potensial membuat masyarakat lengah dengan mengira tingkat penyebaran virus corona sudah berkurang.

Tak hanya itu, tidak siapnya manajemen komunikasi pihak berwenang melahirkan problem-problem baru, seperti penolakan jenazah pasien positif Covid-19 atau pasien dalam pengawasan (PDP) yang terindikasi tertular Covid-19.

Penolakan-penolakan tersebut didasari oleh kekhawatiran warga akan tertular virus Covid-19 bila jenazah pasien positif dan/atau PDP Covid-19 dimakamkan di daerah tempat tinggal mereka. Padahal, World Health Organization (WHO) telah mengeluarkan panduan tata cara atau prosedur pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 yang aman.  Panduan ini juga telah dikeluarkan oleh pemerintah lewat siaran pers Kementerian Agama. Bila ini dipahami dan disosialisasikan dengan baik, maka seharusnya penolakan-penolakan tersebut tak perlu terjadi.

Selanjutnya, hingga kini publik masih kesulitan untuk mencari informasi mengenai ke mana mereka harus melakukan pengecekan atas kondisi kesehatan mereka di tengah situasi seperti ini.  

Walikota Surabaya sempat mengatakan akan mengadakan tes gratis bagi warga Surabaya, tetapi ada warga Surabaya yang ternyata tetap harus merogoh kocek pribadi ketika memeriksakan diri. Di sisi lain, pemerintah di tingkat pusat menyebutkan bahwa pemeriksaan tes Covid-19 hanya digratiskan selama itu rekomendasi dari dokter, bukan permintaan orang per orang. Hal tersebut dikatakan oleh Achmad Yurianto, jusu bicara resmi pemerintah untuk penanganan Covid-19. Sementara, menurut Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni, tes tersebut gratis bagi yang terindikasi dan terbukti positif. Apabila hasil tes tersebut negatif, maka pasien harus menanggung biayanya sendiri. Dalam praktiknya, banyak warga masyarakat yang memeriksakan kesehatan dirinya terkait Covid-19 dengan merogoh kocek pribadi.

Laboratorium Mikrobiologi Klinik FK Universitas Indonesia terang-terangan mencantumkan harga untuk tiga paket pemeriksaan dengan kisaran harga Rp 1,5 juta – Rp 2,5 juta. Paket serupa juga dikeluarkan oleh RS Universitas Airlangga, Surabaya.

Kesimpang-siuran informasi juga dapat ditemui dalam pernyataan-pernyataan beberapa pejabat di tingkat pemerintah pusat. Salah satunya mengenai mudik. Di suatu kesempatan, Presiden Jokowi meminta para pemerintah daerah untuk lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halaman yang kemudian dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Di tengah situasi seperti ini, kesimpang-siuran informasi, ketidak-kompakan antar otoritas sebagai yang berwenang mengeluarkan kebijakan, justru membuat publik semakin kebingungan. Padahal, warga negara berhak untuk mengetahui dan memahami persoalan-persoalan publik. Adanya informasi yang akurat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. 

Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara, diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1). Secara lebih luas, hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ia tercantum  dalam  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR). Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut menyatakan “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”. Mengacu pada dokumen yang sama, hak atas kesehatan juga berkaitan erat dengan hak-hak lainnya, termasuk hak atas informasi.

Mengacu pada kerangka HAM, di mana negara adalah pengemban kewajiban (duty bearer)  dan warga negara adalah pemangku hak (rights holder), maka sudah menjadi tugas negara untuk memenuhi hak warga negara atas kesehatan. Menurut Komentar Umum tersebut, hak atas kesehatan termasuk termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. Selanjutnya, di nomor (9) disebutkan bahwa hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Tidak tersedianya pemeriksaan gratis Covid-19 tentu berimplikasi pada adanya kesenjangan sosial dalam kesehatan. Dengan biaya yang tak murah, orang-orang yang bisa mengakses tes tersebut dengan kemauannya sendiri hanya orang-orang yang mampu secara finansial. Hal ini tentu tak sejalan dengan prasyarat mengenai hak atas kesehatan yang tercantum dalam Komentar Umum yang sama, di mana disebutkan bahwa fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara.

Maka, demi memenuhi hak atas kesehatan yang terjamin sebagai HAM, pemerintah perlu mengadakan tes Covid-19 secara massal dan gratis serta dapat diakses oleh semua orang dari semua kalangan. Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam situasi ini, misalnya ketersediaan masker dan pembersih tangan. Fakta bahwa banyak tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia selama penanganan wabah ini juga menegaskan bahwa keamanan para tenaga kesehatan dari risiko kerja juga perlu diperhatikan, seminimal-minimalnya adalah dengan ketersediaan alat-alat kesehatan yang diperlukan saat menangani pasien.

Pemerintah juga perlu memiliki prosedur yang jelas dan menginformasikannya kepada publik tentang tata cara pemeriksaan tes Covid-19 bagi yang merasa memiliki gejala terinfeksi virus ini, sebab hingga saat ini, publik masih mendapatkan informasi yang berbeda mengenai langkah yang harus dilakukan untuk pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan.

Wacana Darurat Sipil dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga.

Pada 31 Maret 2020 Presiden Jokowi terbitkan PP yang mengatur pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, tak jelas apakah hal tersebut meniadakan wacana Darurat Sipil yang digulirkan sehari sebelumnya, 30 Maret 2020.

Mengacu pada Perppu No. 23/1959, bila status Darurat Sipil diterapkan, maka pemerintah akan memiliki kewenangan untuk menggeledah tempat (pasal 14), menyita barang yang diduga akan dipakai untuk mengganggu keamanan (pasal 15), mengetahui dan melarang serta memutuskan dan membatasi berita-berita atau percakapan, serta menetapkan peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat telekomunikasi (pasal 17), membatasi hak berkumpul (pasal 18), membatasi orang berada di luar rumah (pasal 19) dan memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai (pasal 20).

Ketentuan-ketentuan itu potensial memberangus hak-hak sipil, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan bicara, dan hak atas informasi.

Selain itu, penerapan Darurat Sipil juga tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini mengingat syarat-syarat diberlakukannya Darurat Sipil sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 Perppu No 23/1959 tidak terpenuhi. Lagipula, Perppu No. 23/1959 lebih menggunakan pendekatan keamanan yang tidak relevan dengan pandemik COVID-19 yang merupakan isu kesehatan.

HRWG juga menyoroti keputusan pemerintah memberlakukan PSBB. PSBB adalah satu dari beberapa cara pemerintah dalam menerapkan karantina kesehatan. Beberapa cara lain adalah Karantina Wilayah, Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

Tak seperti beberapa cara yang lain, dalam PSBB pemerintah tak wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak selama proses berlangsung seperti pada Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Ini mengindikasikan pemerintah hendak lari dari taggungjawabnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Bila pemerintah tetap bersikukuh menerapkan PSBB, penting untuk segara dibuat kebijakan jaminan kebutuhan  hidup. Tanpa jaminan ini, potensial penerapan PSBB melahirkan berbagai pelanggaran HAM dan juga potensial menimbulkan tindakan koersif yang masif dan meluas.

Lemahnya Pelindungan terhadap Data Privasi Pasien

Sejak awal diberitakan bahwa salah satu warga Indonesia positif terinfeksi Covid-19, pers dan publik berbondong-bondong mencari informasi mengenai data korban tersebut. Padahal, sebuah data dapat dikategorikan privasi apabila data tersebut sudah memberikan informasi yang berujung pada identifikasi pemilik data. Oleh karena itu pemerintah sudah sewajarnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien yang terinfeksi Covid-19 untuk menghindari terjadinya diskriminasi pada pasien ataupun keluarga yang terdampak.

Penegasan mengenai perlindungan data pribadi pasien diatur dalam UU No.26/2004 tentang Praktik Kesehatan, UU No. 36/2009 tentag Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38/2014 tentang Keperawatan serta UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Semuanya menjamin perlindungan data pasien serta rekam medisnya. Selain itu Permen Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Permenkes No. 36/2012 tentang Rahasia Kedokteran, Permenkes No. 55/2013 mengatur cakupan mengenai data kesehatan pasien termasuk rekam medis, penyimpanan, pembukaan, pengawasan, kualifikasi, serta hak dan kewajiban petugas kesehatan yang melakukan perekaman medis.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian  dalam memroses data pasien tersebut. Salah satunya adalah untuk kepentingan umum, kepentingan kesehatan, kepentingan penegakan hukum, kepentingan penelitian atau pendidikan, ataupun permintaan pasien sendiri. Namun pemrosesan data tersebutpun tetap melarang menyebutkan identitas yang akan mengidentifikasi pasien serta harus dilakukan secara transparansi dan profesional. Di samping itu alotnya pihak legislatif dalam mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi juga menjadikan resah para pasien terdampak karena tidak ada peraturan yang membahas mengenai pengembalian hak korban peretasan data pribadi.

Narahubung :

Muhammad Hafiz (Direktur Eksekutif) +62 812-8295-8035