Siaran Pers HRWG “Catatan Kritis Potensi Pelanggaran HAM dalam Implementasi PSBB”

Guna melandaikan kurva persebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang mengurangi sejumlah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang menjadi kewajiban negara. Dalam implementasinya, pemerintah melakukan berbagai anjuran untuk tetap di rumah, beribadah di rumah, pelarangan berkumpul, pelarangan bergerak, termasuk yang terakhir pelarangan mudik.

Dalam norma HAM, untuk alasan kesehatan publik, pemerintah punya kewenangan untuk menerapkan sejumlah pembatasan. Meski demikian, hal tersebut asas proporsionalitas dan legalitas harus dipenuhi.

“Yang jelas, pembatasan ini telah mengganggu penikmatan HAM, khususnya hak-hak ekonomi sosial dan budaya,” ujar Choirul Anam, Anggota Komnasham dalam diskusi publik HRWG tentang Kesehatan Publik dan Pembatasan Hak, di Jakarta (30/4). Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya harus dilihat dalam perspektif realisasi yang progresif (progressive realisation) di antaranya apakah upaya pemerintah selama ini cepat dan efektif, tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan minimum. Pemerintah wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Untuk pemenuhan hak-hak sipil dan politik seperti kasus penangkapan Ravio Patra misalkan, Anam justru mendorong Polri untuk mengungkap siapa pihak-pihak yang peretasan dan pihak-pihak yang ingin suasana menjadi panik, seperti dalam isu penjarahan.

Menurut Anam, Komnasham mendorong Polri terus menggunakan pendekatan persuasif dan tak perlu menggunakan pendekatan koersif, sebab hal itu hanya akan mempersulit kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah pemerintah menggalakkan pentingnya solidaritas di tengah pandemi.

“Bila memang harus menggunakan sanksi, maka sanksi yang diterapkan sebaiknya bersifat administratif, seperti membeli masker untuk dibagi-bagikan, dan sebagainya,” katanya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dr. Brian Sriprahastuti menyatakan Covid-19 ditetapkan Presiden sebagai bencana nasional non-alam, dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi dengan risiko tertinggi dihadapi oleh kelompok usia lanjut. Salah satu cara terbaik mencegahnya adalah dengan pemberlakuan jaga jarak fisik. Jaga jarak fisik itulah yang kemudian membatasi hak bergerak dan berkumpul setiap individu, juga hak kebebasan beragama berkeyakinan yang di dalamnya adalah hak untuk beribadah di tempat peribadatan. Pembatasan –pembatasan itu disusul dengan pelarangan mudik, didasari dengan sebuah penelitian yang memprediksi bila mudik tidak dilarang, maka akan terjadi dua kali masa puncak pandemi di Indonesia.

Yuyun Wahyuningrum, Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN mengatakan, terdapat kemiripan pola di negara-negara ASEAN, di mana pendekatan yang diambil utamanya menggunakan pendekatan keamanan, reaktif, anti-sains, berpusat pada pemerintah, dan punitif. Beberapa masalah konkret misalnya larangan pulang bagi warga Thailand dari luar negeri oleh pemerintah Thailand kecuali bila orang tersebut memiliki sertifikat bebas Covid-19, tiadanya layanan kesehatan bagi orang-orang selain warga negara Singapura di Singapura, atau kebebasan pers yang masih dikekang si beberapa negara ASEAN.

Senada dengan Yuyun, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) mencatat, keterlambatan dan kegamangan respon memperkeruh suasana di masyarakat.

Lebih lengkap, tayangan ulangnya dapat disaksikan di tautan berikut: https://youtu.be/TyCUO3CnfWk

Narahubung:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (+62 812 8295 8035)