Buku: Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation

Dalam beberapa waktu terakhir, Jepang menghadapi perubahan demografi yang signifikan. Hal ini menyebabkan kelangkaan tenaga kerja dan mengancam kelangsungan berbagai industri. Untuk mengatasinya, Pemerintah Jepang mengamandemen Undang-undang Keimigrasian pada April 2019. Melalui undang-undang ini, Jepang berusaha mendapatkan 340.000 pekerja migran kategori “Specified Skilled Workers” dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Secara khusus, Jepang membidik pekerja migran dari delapan negara di Asia melalui skema tersebut, yakni Vietnam, Tiongkok, Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Mongolia.

Namun, pengesahan Undang-undang ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu terburu-buru dan tidak diikuti dengan penghapusan beberapa skema penerimaan tenaga kerja asing terdahulu yang dianggap bermasalah, yakni Technical Intern Training Program (TITP) dan Economic Partnership Program (EPA). Kajian mengenai skema TITP dan EPA sering berfokus pada negara penempatan (Jepang); amat sedikit kajian yang membahas proses-proses pra-keberangkatan pekerja migran melalui skema TITP dan EPA melalui perspektif negara asal.

Human Rights Working Group telah menyelesaikan kajian mengenai berbagai bentuk kerentanan dan pelanggaran HAM pada proses pra-keberangkatan pekerja migran skema TITP dan EPA. Temuan kajian ini dipaparkan dalam Buku yang diterbitkan oleh HRWG dan Sasakawa Peace Foundation “Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation”.

Download Buku di sini