Belum Ada Kemajuan HAM yang Substantif di Tahun 2020

(Refleksi Hari HAM Internasional 10 Desember)

Tahun 2020 adalah tahun pertama pengujian komitmen periode kedua Pemerintah Jokowi terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Polarisasi pasca Pemilu 2019 yang memperkuat iklim sektarianisme di masyarakat dan bencana pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar dalam perkembangan demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia tahun 2020. Arah kebijakan Pemerintahan Jokowi periode kedua pada pemenuhan pembangunan ekonomi cenderung mengingkari hak-hak sipil dan politik, termasuk pula dampak dari rezim pembangunan yang tidak mengindahkan kelompok rentan dan marjinal.

HRWG mencatat, ragam kebijakan dan regulasi dibuat oleh Negara menggambarkan bagaimana komitmen terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat cukup tergambar dalam program pembangunan yang diusung oleh Pemerintah, baik dalam kerangka RPJMN maupun SDGs. Hanya saja, perlu untuk memastikan prinsip “No one left behind” tergambar dari kebijakan, perencanaan, dan penganggaran Negara, dari sekedar membuat kebijakan yang umum dan menggunakan indikator yang hanya memunculkan data-data umum, bukan akar masalah yang dihadapi oleh kelompok paling rentan dan marjinal.

Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah meninjau kembali program pembangunan yang selama ini telah dibuat dan dilaksanakan agar semua suara dari kelompok rentan dan marjinal dimasukkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, sekaligus pula membuat sistem pendataan nasional yang memastikan tidak satupun individu atau kelompok yang tertinggal dari proses pembangunan selama ini. Kesetaraan harus dimaknai sebagai kebijakan khusus untuk masyarakat yang memiliki situasi berbeda dan rentan, bukan pukul rata. Kebijakan yang sama untuk situasi yang berbeda merupakan suatu diskriminasi, sebagaimana kebijakan berbeda untuk suatu masyarakat dalam situasi yang sama. 

Di sisi yang lain, HRWG memandang, di tengah arus ‘pembangunanisme’ Indonesia saat ini, Negara cenderung memperkuat cengkramnya di masyarakat yang mengarah pada pembungkaman kritisisme masyarakat dan menutup ruang-ruang demokrasi yang meniscayakan adanya kebebasan ekspresi dan kritik dari semua pihak. Hal ini juga disebabkan oleh tersumbatnya saluran aspirasi dan partisipasi substantif yang seharusnya disediakan oleh Negara bagi setiap warga, yang akhirnya menyebabkan aspirasi itu disampaikan dengan jalur-jalur formal. Hal ini tergambar dari proses penyusunan KUHP dan RUU Cipta Kerja yang mendapatkan kritik besar dari publik, namun untuk yang terakhir tetap disahkan dengan pertimbangan yang lebih pragmatis dan jangka pendek.

Sayangnya, menguatnya kritisisme warga dan semakin terbukanya perputaran informasi melalui internet ini disikapi oleh Negara dengan pendekatan-pendekatan represif, dengan pengerahan pasukan, penindakan oleh aparat keamanan, ataupun penggunaan delik-delik yang mengkriminalisasi. Rentang waktu satu tahun selama 2020 menggambarkan situasi pembatasan dan penyempitan ruang ekspresi tersebut, termasuk pula untuk wilayah-wilayah rentan seperti Papua.

Kemandekan Regulasi HAM, Menguatnya Intervensi Kelompok Bisnis dan Pembatasan 

Salah satu catatan HAM tahun 2020 adalah terkait dengan kemandekan upaya penguatan regulasi di bidang hak asasi manusia, terutama setingkat undang-undang. Di sisi yang lain, 2020 diwarnai dengan produksi peraturan perundang-undangan yang justru merupakan arus balik dari perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa indikasi yang menguatkan hal ini adalah:

Pertama, dalam hal penghapusan kekerasan terhadap perempuan, meskipun sejumlah kasus tragis seringkali muncul ke publik dan media sosial, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini juga tidak kunjung disahkan. Padahal, darurat kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi alasan perlunya regulasi untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan mendapatkan kekerasan seksual, sementara budaya di masyarakat saat ini masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual baik verbal atau non verbal adalah hal lumrah dan sepele. Permasalahan itu dibuktikan semakin tingginya angka kekerasan seksual pada tahun 2019 yang mencapai 4.898 kasus berdasarkan catatan Komnas Perempuan. Hadirnya RUU PKS yang telah diusulkan 6 tahun silam seharusnya dapat menjadi titik terang dan pembuktian komitmen pemerintah dalam penanganan  kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Faktanya, DPR menarik RUU ini dari RUU Prioritas tahun 2020.

Kedua, RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang notabene dibutuhkan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri juga tak kunjung disahkan. Usulan RUU PRT ini sudah masuk dapat pembahasan berkali-kali di DPR, bahkan terhitung sejak 16 tahun yang lalu. RUU ini sempat dimasukkan pada Prolegnas tahun 2004 namun pembahasan itu tidak menuai hasil, hingga tahun ini kembali diusulkan dan diterima menjadi RUU inisiatif 2020 yang disepakati Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020.   Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagian besar adalah perempuan dan anak di bawah umur sering sekali dianggap sebelah mata karena pekerjaannya yang bersifat informal, padahal pada prakteknya mereka memiliki posisi paling rentan menerima tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. PRT kerap kali tidak mendapatkan upah yang tidak layak, jam kerja yang begitu panjang dan tanpa libur, tidak mendapatkan hak cuti, hingga mendapatkan kekerasan verbal dan non verbal oleh pemberi kerja. Masalah itu disebabkan karena minimnya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap PRT, sehingga RUU PRT ini menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya perlindungan hak bagi pekerja domestik. ILO melalui Konvensi 189 (2011) telah menuturkan pentingnya pengaturan dan perlindungan pekerja rumah tangga dalam mewujudkan perlindungan HAM.

Ketiga, DPR juga tidak kunjung mengesahkan RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Kejahatan Penghilangan Paksa (International Convention on Protection of All Peoples from Enforced Disappearances), meskipun sejumlah proses dan upaya telah didorong sejak bertahun-tahun lalu. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan RUU kepada DPR untuk disahkan, namun DPR memandang RUU ini bukan sebagai suatu hal yang signifikan dan penting, sehingga Konvensi Penghilangan Paksa merupakan satu-satunya Konvensi yang belum diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini. Konvensi Penghilangan Paksa sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak September 2010. Padahal, konvensi ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan HAM secara menyeluruh dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari otoritas Negara yang melakukan penculikan atau penghilangan paksa kepada setiap orang. Urgensi ratifikasi ini setidaknya mengarah pada sejarah bangsa Indonesia, Negara telah berkali-kali melakukan penghilangan atas puluhan ribu orang dalam beberapa pelanggaran HAM berat. Komnas HAM mencatat lebih dari 30 ribu orang dihilangkan secara paksa dalam peristiwa 1965-1966. Selanjutnya puluhan orang menjadi korban tindakan penghilangan paksa dalam peristiwa penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982-1985 dan dalam Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, ratusan orang meninggal dan tidak diketahui keberadaannya dalam Peristiwa Talangsari 1989, dan serta 23 aktivis diculik dalam kurun waktu 1997-1998 di mana 13 orang di antaranya tak kunjung diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Keempat, Negara (dalam hal ini DPR dan Pemerintah) belum pula menyusun peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Padahal, Konstitusi secara tegas telah mengakui masyarakat hukum adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Ragam kebijakan yang ada masih tumpang tindih, antara pemerintah pusat dan daerah, atau dalam bidang tertentu seperti terkait lahan dan hutan. Ketiadaan hukum ini memunculkan banyak permasalahan tanah yang dihadapi oleh masyarakat adat dan bahkan perampasan lahan oleh korporasi, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan mereka yang mengandalkan sumber daya alam di sekitarnya.

Di tengah mandeknya regulasi HAM ini, DPR justru mendorong sejumlah RUU yang notabene bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kecenderungan ini merupakan sinyal rendahnya komitmen Negara terhadap HAM itu sendiri dan sekaligus pula keengganan Negara untuk melindungi, memenuhi, dan melindungi hak setiap warga negara dari tindakan-tindakan represif dan kekerasan dari aktor Negara atau non-Negara. Hal ini tergambar dari proses pembahasan RUU yang pada dasarnya merupakan upaya untuk semakin membatasi ruang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya:

Pertama, pembahasan RUU Ketahanan Keluarga justru terus dilanjutkan, sementara tidak adanya kejelasan tujuan dari RUU tersebut. Di tengah menguatnya polarisasi kelompok pasca Pemilu 2019, pada 2020 parlemen justru mendorong perumusan regulasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Keberadaan RUU Ketahanan Keluarga yang – cenderung diskriminatif – saat ini menjadi salah satu RUU Prioritas DPR yang disahkan pada tahun 2020 merupakan gambaran tidak adanya komitmen Negara untuk menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Sementara itu, sebagaimana dalam catatan ini pula, rancangan peraturan perundang-undangan yang seyogyanya menjadi acuan bagi penyelesaian permasalahan bangsa, seperti kekerasan terhadap perempuan, justru tidak dilanjutkan atau mandek.

Kedua, pembahasan RKUHP dipaksakan lanjut meskipun ragam kritik dan masukan sudah disampaikan, meskipun pada akhirnya DPR menunda pembahasan RUU ini. Kemandegan regulasi HAM di era Joko Widodo juga dapat terlihat pada tahun 2019, di akhir periode pertama pemerintahan Joko Widodo, saat penolakan besar-besaran muncul di tengah-tengah masyarakat terhadap RUU KUHP yang rencana awalnya akan disahkan sebelum periode pertama Jokowi berakhir. Penolakan ini disebabkan oleh problematisnya RKUHP yang potensial melanggar HAM. HRWG mencatat sekurang-kurangnya 13 masalah yang terkandung dalam RKUHP itu, di antaranya adalah pasal punitif yang berpotensi menjadi dasar praktik kriminalisasi atas kelompok dengan orientasi seksual berbeda, diskriminasi atas kelompok minoritas agama dan/atau kepercayaan, pembungkaman kebebasan berekspresi dengan pasal makar, kriminalisasi aborsi, serta upaya Negara untuk masuk ke ruang privat warganya dengan pasal yang akan mengkriminalisasi hubungan seksual di luar nikah. Penolakan atas upaya DPR mengesahkan RKUHP memunculkan pelanggaran HAM baru dengan meninggalnya 6 pelajar/mahasiswa.

Ketiga, pengesahan UU Cipta Kerja yang justru bertolak belakang dari agenda HAM dan bahkan kemunduran komitmen Indonesia untuk menerjemahkan nilai-nilai HAM di wilayah bisnis. Meskipun ragam kritik sudah disampaikan terkait RUU ini, mulai dari pembahasannya yang sedari awal tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, hingga saat pengesahannya yang dilakukan secara diam-diam, pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja justru memberikan angin segar bagi pengusaha untuk mengeksploitasi para pekerja, sumber daya alam, dan lingkungan, tanpa mengindahkan hak-hak asasi yang melekat pada mereka. Tidak hanya itu, UU ini juga menghapuskan skema perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal yang selama ini telah dibangun dan dirumuskan selama bertahun-tahun. Hal ini tergambar dari pelonggaran ketentuan AMDAL, misalnya, yang potensial membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, pengaturan regulasi ketenagakerjaan yang merugikan buruh, serta kecenderungan untuk memperkuat campur tangan negara  pada kebebasan sipil yang seharusnya dihormati.

Kemandekan penguatan regulasi HAM ini merupakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dan DPR saat ini. Ada ragam sebab yang mengemuka dari proses legislasi yang berlangsung, namun setidaknya kecenderungan rezim saat ini yang berfokus pada pembangunan ekonomi mengarah pada pengabaian terhadap norma dan standar hak asasi manusia yang sudah terbangun; alih-alih memperkokoh bangunan regulasi hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara, sejumlah peraturan perundang-undangan yang diproduksi justru ditujukan untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang tidak jarang hanya menguntungkan segelintir orang dan korporasi. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari situasi yang saat ini ada pasca Pemilu 2019, yaitu dari segi komposisi, Anggota DPR justru banyak diisi oleh mereka yang berprofesi di dunia bisnis, sehingga aturan-aturan yang dibuat diarahkan untuk mempermudah jalan eksploitasi sumber daya di Indonesia. Sementara itu, hak asasi manusia hanya menjadi isapan jempol belaka.

Kemandekan Penegakan HAM

Dalam hal pelaksanaan, tahun 2020 ditandai pula dengan kemandekan upaya Negara untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia, baik pelanggaran HAM masa lalu maupun yang selama ini terjadi di lapangan.

Pertama, meskipun upaya itu dilakukan Pemerintah melalui sejumlah tindakan di level eksekutif, pekerjaan rumah utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui proses judicial belum juga menunjukkan sinyal positif. Kasus-kasus kembali diserahkan ke Komnas HAM dan belum ada penyelesaian yang bisa disepakati bagaimana Negara seharusnya menyikapi kasus-kasus tersebut. Seturut dengan itu, tak kunjung disahkannya Konvensi Anti Penghilangan Paksa oleh Negara turut menegaskan tak adanya niat yang kuat untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana selalu dijanjikan dalam janji-janji kampanye Joko Widodo selama ini. Sebanyak 11 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan hingga saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Alih-alih berkurang, pada Februari 2020 Komnas HAM menetapkan adanya pelanggaran HAM berat yang baru, yaitu Peristiwa Paniai yang terjadi pada 2014.

Kedua, dalam hal pelanggaran hak kelompok minoritas rentan, pelanggaran yang telah terjadi selama tahun tidak juga diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini setidaknya terjadi pada komunitas Ahmadiyah yang ada di NTB dan Syiah yang ada di Jawa Timur. Bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya, seperti inilah permasalahan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan kebebasan beragama yang dirasakan oleh kelompok minoritas di Indonesia. Tingginya kasus intoleransi yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan pada kelompok minoritas agama disebabkan karena masih  rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan lemahnya penanganan oleh aparat negara, bahkan tidak sedikit pelaku diskriminasi dan kekerasan dilakukan oleh aparat negara. Kasus lain yang tidak juga tuntas adalah pemulihan hak pada JAI Transito, di Praya, dan pengungsi JAI Lombok Timur, di Nusa Tenggara Barat, yang terusir dari kampung halamannya dan sudah bertahun-tahun berada di pengungsian. Bernasib sama, warga Syiah Sampang di Jawa Timur juga sudah mengungsi selama 8 tahun karena perlakuan diskriminatif dan penyerangan pada 2012, namun belum mendapatkan solusi permanen yang berpihak kepada korban. Beberapa kasus ini membuktikan bahwa negara sebagai pemangku kewajiban abai dalam melakukan perlindungan dan pemulihan kepada korban minoritas agama.

Ketiga, Negara juga pantas diberi rapor merah terkait perlindungan atas HAM kelompok rentan dan marjinal, salah satunya atas korban pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan maupun kelompok minoritas beragama/berkeyakinan secara lebih luas. Selain atas komunitas Syiah di Sampang, Jawa Timur dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Nusa Tenggara Barat, perlindungan hak-hak KBB atas kelompok minoritas agama/keyakinan secara umum juga masih rendah. Peristiwa pembunuhan dan penutupan rumah ibadah di Sigi, Sulawesi Tengah, pelarangan pendirian rumah ibadat yang terjadi selama 2020, serta sulitnya bagi penghayat kepercayaan dan agama leluhur untuk mendapatkan dokumen kependudukan adalah salah rangkaian bentuk kegagalan pemerintah melindungi hak kebebasan beragama warganya. Tak jarang warga kelompok minoritas agama/keyakinan kerap mengalami kesulitan saat mengurus akta lahir atau mencatatkan pernikahan mereka. Hal itu kemudian berdampak pada sulitnya mengurus surat-surat administratif lainnya, termasuk untuk mengakses jaring pengaman sosial yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. Di lini pendidikan pun tak jarang seorang penghayat aliran kepercayaan mendapat diskriminasi, berbentuk sulitnya mendaftar ke institusi pendidikan hingga perundungan di dalam institusi pendidikan. Pelanggaran hak KBB atas warga minoritas agama/keyakinan pada faktanya berkelindan dengan pelanggaran atas hak-hak mendasar mereka secara lebih luas dan berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kelompok rentan lainnya yang luput dari perlindungan adalah buruh migran, terutama dalam masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pekerja migran khususnya di negara tujuan migrasi mengalami berbagai persoalan, dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, beban kerja tambahan tanpa ada tambahan insentif akibat anjuran bekerja dan sekolah dari rumah, bahkan di beberapa negara, PMI mengalami kelaparan, ketakutan untuk mendapatkan akses kesehatan akibat adanya razia dokumen di negara tujuan. HRWG membuat survei situasi pekerja migran di awal pandemi dan studi tentang kebijakan di beberapa negara tujuan yang berimbas pada nasib pekerja migran. Studi menyimpulkan, kerentanan pekerja migran, khususnya akibat pandemi disebabkan oleh kurangnya pelibatan pekerja migran dalam berbagai kebijakan di negara tujuan. Hal ini berkait erat dengan masifnya stigma dan diskriminasi yang dialami oleh pekerja migran. Tak jarang, mereka distigma sebagai pembawa virus dan akhirnya mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. 

Terkait kelompok penyandang disabilitas, meskipun pada 2020 merupakan tahun kebijakan setingkat Peraturan Pemerintah banyak diproduksi oleh Pemerintah, pada pelaksanaannya penyandang disabilitas masih menghadapi ragam diskriminasi dan stigma yang tidak jarang merendahkan martabat dan kehormatan mereka. PP No. 70 Tahun 2019 yang disahkan Pemerintah dan diikuti sejumlah Peraturan lainnya juga belum secara utuh terintegrasi dalam kebijakan; pendekatan charity dan memandang disabilitas sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih kuat di antara pemangku kewajiban, baik di pusat atau pemerintah, sehingga kebijakan dan praktik aparatur pemerintahan dan negara belum diarahkan pada pemenuhan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dan membangun masyarakat masyarakat yang setara. Yang paling mencolok dari sini adalah hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki data yang utuh terkait dengan ragam disabilitas di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang diberikan lebih banyak tambal sulam, tidak sistematis, dan tidak terintegrasi satu sama lain.

Keempat, pendekatan keamanan yang terus menuai kritik tetap dilangsungkan di Papua sehingga terus saja terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang memakan banyak korban. Apalagi, Papua hari ini sedang mengevaluasi efektivitas UU Otonomi Khusus Papua. Upaya represif aparat terhadap anggota Majelis Rakyat Papua bulan lalu misalnya seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah memang mau mendengarkan aspirasi orang asli Papua. Pengusutan dan penuntutan pelaku intelektual dan lapangan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam upaya menegakkan keadilan di Papua. Selain itu, minimnya akses informasi dan keterbukaan pers di Papua menjadi catatan tersendiri. Kasus internet shutdown adalah bukti bahwa pemerintah gagal mengelola kebebasan berpendapat di Papua. Salah satu kasusnya adalah pembunuhan pendeta Yeremia di Papua pada 19 September 2020 oleh aparat negara.

Kelima, terkait dengan peranan Indonesia di Internasional tidak tergambar di tingkat nasional, HRWG mencatat bahwa kebijakan luar negeri masih belum beriringan dengan semangat pembangunan HAM di tingkat nasional. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, 2 di antara 3 lembaga yang menopang Pilar PBB. Komitmen ini pada prinsipnya harus pula tergambar dalam praktik pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena tidak cukup bagi Negara hanya terlibat di internasional namun tak membekas di nasional. Dengan pelbagai macam peran tersebut pula, sayangnya, kontribusi Indonesia di tingkat internasional ini belum memberikan dampak positif di tingkat nasional, bahkan membaca situasi yang dipaparkan di atas, kecenderungan di tingkat nasional malah semakin jauh dari prinsip-prinsip HAM. Hal serupa dengan peranan Indonesia sebagai salah satu Negara yang membentuk dan tergabung dalam Convention Against Torture Initiative (CTI), sebuah forum di PBB yang mendorong ratifikasi semua negara meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), namun di saat yang sama Indonesia juga belum memasukkan delik penyiksaan sebagai tindak pidana. Hal lain adalah terkait dengan peranan Indonesia memajukan Bisnis dan HAM di tingkat PBB ternyata belum seirama dengan upaya penguatan di dalam Negeri, terutama dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta Kerja.

Rekomendasi Penegakan HAM 2020

  1. Pemerintah Indonesia seharusnya fokus pada penguatan regulasi di bidang HAM sebagai amanat dari Pancasila dan Konstitusi UU Dasar 1945. Hal ini di antaranya dengan memperkuat regulasi melalui ratifikasi instrumen HAM internasional, penguatan perlindungan sipil dan masyarakat dari ragam kekerasan, eksploitasi, dan termasuk pula segera membuat regulasi yang mengkriminalisasi penyiksaan, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat secara umum dari perusakan lingkungan dan perampasan lahan oleh korporasi, serta memastikan pelaku usaha menjalankan prinsip-prinsip HAM dalam operasi bisnisnya.
  2. Memastikan program pembangunan nasional melibatkan dan menyentuh kelompok paling rentan dan marjinal di antara masyarakat, sehingga program pemerintah tidak hanya ditujukan pada komunitas yang selama ini terkategori miskin, namun yang memiliki kerentanan lebih dibandingkan warga negara lain. Setidaknya, hal ini menjadi amanat SDGs yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia di tingkat internasional.
  3. Menahan diri untuk tidak membatasi ruang ekspresi, pendapat, dan berkumpul yang merupakan hak setiap warga negara dan dijamin oleh Konstitusi dan UU HAM. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah, diatur melalui undang-undang, dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hak asasi manusia. Termasuk pula hal ini adalah memberikan ruang ekspresi dan pendapat yang lebih kepada masyarakat Papua yang hingga saat ini terus-menerus didekati dengan cara-cara yang militeristik.
  4. DPR dan Pemerintah seharusnya menghentikan pembahasan rancangan undang-undang yang mengarah pada menguatnya pembatasan kehidupan sipil dan warga negara, seperti RUU Ketahanan Keluarga, RKUHP yang masih menyisakan banyak permasalahan, serta aturan-aturan lain yang bertentangan dengan prinsip hak asasi

manusia. Dalam hal ini, melibatkan masukan-masukan dari masyarakat sipil dan mencari alternatif regulasi yang sesuai dengan HAM merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif pada masa yang akan datang.

  1. Mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan menangani pelanggaran HAM yang saat ini hampir tidak sepenuhnya diselesaikan oleh Negara dengan sepenuh hati. Setidaknya, korban dari setiap pelanggaran HAM tersebut diberikan pemulihan secara komprehensif atas kerugian materi dan immateri yang dialami, termasuk pula menjamin ketidakberulangan dari setiap pelanggaran yang terjadi.
  2. Memperkuat aparatur Negara dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari kelompok minoritas, baik secara agama, etnis, suku, kepercayaan, maupun kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pelarangan praktik diskriminasi dan adanya sanksi yang tegas atas tindakan diskriminasi merupakan salah satu upaya yang hingga saat ini belum sepenuhnya diambil oleh Negara, padahal ragam diskriminasi seringkali terjadi di hadapan mata dan terus berulang.
  3. Mendesak pemerintah untuk berupaya maksimal dan transparan dalam penanganan COVID-19 sebagai upaya menjamin hak kesehatan setiap warga, terutama pada kelompok masyarakat rentan seperti buruh migran, penyandang disabilitas, minoritas agama dan etnik, serta mereka yang seringkali diabaikan dalam program pembangunan.
  4. Meningkatkan peranan Indonesia di tingkat internasional, baik di Dewan HAM maupun di Dewan Keamanan PBB, terutama dalam peningkatan perlindungan HAM di negara-negara di dunia, penguatan norma HAM di PBB, serta upaya membangun perdamaian dunia. Tidak hanya itu, peranan itu harus pula menjadi komitmen Indonesia di tingkat nasional, sehingga sikap tersebut tidak hanya menjadi diplomasi gincu yang tidak membekas di dalam negeri.

Jakarta, 9 Desember 2020,

Muhammad Hafiz (Direktur Eksekutif HRWG, 081282958035)

Daniel Awigra (Deputi Direktur HRWG, 08176921757)