Belum Ada Kemajuan HAM yang Substantif di Tahun 2020

Download here

Hari HAM 2020


Belum Ada Kemajuan HAM yang Substantif di Tahun 2020

(Refleksi Hari HAM Internasional 10 Desember)

 

Tahun 2020 adalah
tahun pertama pengujian komitmen periode kedua Pemerintah Jokowi terhadap hak
asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Polarisasi pasca Pemilu 2019 yang
memperkuat iklim sektarianisme di masyarakat dan bencana pandemi Covid-19
memberikan pengaruh besar dalam perkembangan demokrasi, hukum, dan HAM di
Indonesia tahun 2020. Kecenderungan Pemerintahan Jokowi periode kedua ini pada
pemenuhan pembangunan ekonomi cenderung mengingkari hak-hak sipil dan politik,
termasuk pula dampak dari rezim pembangunan yang tidak mengindahkan kelompok
rentan dan marjinal.

Ragam kebijakan dan
regulasi dibuat oleh Negara menggambarkan bagaimana komitmen terhadap hak
ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat cukup tergambar dalam program
pembangunan yang diusung oleh Pemerintah, baik dalam kerangka RPJMN maupun
SDGs. Hanya saja, perlu untuk memastikan prinsip “No one left behind” tergambar dari kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran Negara, dari sekedar membuat kebijakan yang umum dan menggunakan
indikator yang hanya memunculkan fakta-fakta kulit, bukan akar masalah yang
dihadapi oleh kelompok paling rentan dan marjinal.

Untuk itu, sudah
seharusnya Pemerintah meninjau kembali program pembangunan yang selama ini
telah dibuat dan dilaksanakan agar semua suara dari kelompok rentan dan
marjinal dimasukkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,
sekaligus pula membuat sistem pendataan nasional yang memastikan tidak satupun
individu atau kelompok yang tertinggal dari proses pembangunan selama ini.
Kesetaraan harus dimaknai sebagai kebijakan khusus untuk masyarakat yang
memiliki situasi berbeda dan rentan, bukan pukul rata. Kebijakan yang sama
untuk situasi yang berbeda merupakan suatu diskriminasi, sebagaimana kebijakan
berbeda untuk suatu masyarakat dalam situasi yang sama. 

Di sisi yang lain,
HRWG memandang, di tengah arus pembangunanisme Indonesia saat ini, Negara
cenderung memperkuat cengkramnya di masyarakat yang mengarah pada pembungkaman
kritisisme masyarakat dan menutup ruang-ruang demokrasi yang meniscayakan
adanya kebebasan ekspresi dan kritik dari semua pihak. Hal ini juga disebabkan
oleh tersumbatnya saluran aspirasi dan partisipasi substantif yang seharusnya
disediakan oleh Negara bagi setiap warga, yang akhirnya menyebabkan aspirasi
itu disampaikan dengan jalur-jalur formal. Hal ini tergambar dari proses
penyusunan KUHP dan RUU Cipta Kerja yang mendapatkan kritik besar dari publik,
namun untuk yang terakhir tetap disahkan dengan pertimbangan yang lebih
pragmatis dan jangka pendek.

Sayangnya, menguatnya
kritisisme warga dan semakin terbukanya perputaran informasi melalui internet
ini disikapi oleh Negara dengan pendekatan-pendekatan represif, dengan
pengerahan pasukan ataupun penggunaan delik-delik yang mengkriminalisasi.
Rentang waktu satu tahun pada 2019 menggambarkan kasus-kasus pembatasan dan
penyempitan ruang ekspresi tersebut, termasuk pula untuk wilayah-wilayah rentan
seperti Papua.

Kemandekan Regulasi HAM, Menguatnya Intervensi Kelompok
Bisnis dan Pembatasan 

Salah satu catatan HAM tahun 2020 adalah terkait dengan kemandekan
upaya penguatan regulasi di bidang hak asasi manusia, terutama setingkat
undang-undang. Di sisi yang lain, 2020 diwarnai dengan produksi peraturan
perundang-undangan yang justru merupakan arus balik dari perlindungan dan pemenuhan
HAM. Beberapa indikasi yang menguatkan hal ini adalah:

Pertama, dalam hal penghapusan kekerasan
terhadap perempuan, meskipun sejumlah kasus tragis seringkali muncul ke publik
dan media sosial, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini juga tidak
kunjung disahkan. Padahal, darurat kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi
alasan perlunya regulasi untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual
yang tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan. Perempuan dan anak menjadi
kelompok paling rentan mendapatkan kekerasan seksual, sementara budaya di
masyarakat saat ini masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual baik
verbal atau non verbal adalah hal lumrah dan sepele. Permasalahan itu
dibuktikan semakin tingginya angka kekerasan seksual pada tahun 2019 yang
mencapai 4.898 kasus berdasarkan catatan komnas perempuan. Hadirnya RUU PKS
yang telah diusulkan 6 tahun silam seharusnya dapat menjadi titik terang dan
pembuktian komitmen pemerintah dalam penanganan 
kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Faktanya, DPR menarik RUU ini
dari RUU Prioritas tahun 2020.

Kedua, RUU Pekerja
Rumah Tangga (PRT) yang notabene dibutuhkan untuk menegaskan komitmen Indonesia
terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri juga tak kunjung
disahkan. Usulan RUU PRT ini sudah masuk dapat pembahasan berkali-kali di DPR,
bahkan terhitung sejak 16 tahun yang lalu. RUU ini sempat dimasukkan pada
Prolegnas tahun 2004 namun pembahasan itu tidak menuai hasil, hingga tahun ini
kembali diusulkan dan diterima menjadi RUU inisiatif 2020 yang disepakati Baleg
DPR RI pada 1 Juli 2020.   Pekerja Rumah
Tangga (PRT) sebagian besar adalah perempuan dan anak di bawah umur sering
sekali dianggap sebelah mata karena pekerjaannya yang bersifat informal,
padahal pada prakteknya mereka memiliki posisi paling rentan menerima tindakan
diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. PRT kerap kali tidak mendapatkan upah
yang tidak layak, jam kerja yang begitu panjang dan tanpa libur, tidak
mendapatkan hak cuti, hingga mendapatkan kekerasan verbal dan non verbal oleh
pemberi kerja. Masalah itu disebabkan karena minimnya pengawasan dan
perlindungan dari pemerintah terhadap PRT, sehingga RUU PRT ini menjadi
kebutuhan mendesak dalam upaya perlindungan hak bagi pekerja domestik. ILO melalui
Konvensi 189 (2011) telah menuturkan pentingnya pengaturan dan perlindungan
pekerja rumah tangga dalam mewujudkan perlindungan HAM.

Ketiga, DPR juga tidak kunjung mengesahkan
RUU Ratifikasi Konvensi
Internasional Perlindungan Semua Orang dari Kejahatan Penghilangan Paksa (International Convention on Protection of
All Peoples from Enforced Disappearances)
, meskipun sejumlah proses
dan upaya telah didorong sejak bertahun-tahun lalu. Pemerintah Indonesia telah
mengirimkan RUU kepada DPR untuk disahkan, namun DPR memandang RUU ini bukan
sebagai suatu hal yang signifikan dan penting, sehingga Konvensi Penghilangan
Paksa merupakan satu-satunya Konvensi yang belum diratifikasi oleh Indonesia
hingga saat ini. Konvensi Penghilangan Paksa sudah ditandatangani oleh
Pemerintah Indonesia sejak September 2010. Padahal, konvensi ini menegaskan komitmen Pemerintah
Indonesia terhadap perlindungan HAM secara menyeluruh dan mencegah terjadinya
tindakan kesewenang-wenangan dari otoritas Negara yang melakukan penculikan
atau penghilangan paksa kepada setiap orang. Urgensi ratifikasi ini setidaknya
mengarah pada sejarah bangsa Indonesia, Negara telah berkali-kali melakukan
penghilangan atas puluhan ribu orang dalam beberapa pelanggaran HAM berat.
Komnas HAM mencatat lebih dari 30 ribu orang dihilangkan secara paksa dalam
peristiwa 1965-1966. Selanjutnya puluhan orang menjadi korban tindakan
penghilangan paksa dalam peristiwa penembakan misterius (Petrus) pada tahun
1982-1985 dan dalam Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, ratusan orang
meninggal dan tidak diketahui keberadaannya dalam Peristiwa Talangsari 1989,
dan serta 23 aktivis diculik dalam kurun waktu 1997-1998 di mana 13 orang di
antaranya tak kunjung diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Keempat, Negara (dalam hal ini
DPR dan Pemerintah) belum pula menyusun peraturan perundang-undangan setingkat
undang-undang terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
Padahal, Konstitusi secara tegas telah mengakui masyarakat hukum adat sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan khusus.
Ragam kebijakan yang ada masih tumpang tindih, antara pemerintah pusat dan
daerah, atau dalam bidang tertentu seperti terkait lahan dan hutan. Ketiadaan
hukum ini memunculkan banyak permasalahan tanah yang dihadapi oleh masyarakat
adat dan bahkan perampasan lahan oleh korporasi, tanpa mempertimbangkan
keberlangsungan kehidupan mereka yang mengandalkan sumber daya alam di
sekitarnya.

 

Di tengah mandeknya regulasi HAM ini, DPR justru mendorong sejumlah RUU
yang notabene bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kecenderungan
ini merupakan sinyal rendahnya komitmen Negara terhadap HAM itu sendiri dan
sekaligus pula keengganan Negara untuk melindungi, memenuhi, dan melindungi hak
setiap warga negara dari tindakan-tindakan represif dan kekerasan dari aktor
Negara atau non-Negara. Hal ini tergambar dari proses pembahasan RUU yang pada
dasarnya merupakan upaya untuk semakin membatasi ruang masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari, di antaranya:

Pertama, pembahasan RUU Ketahanan Keluarga justru terus dilanjutkan,
sementara tidak adanya kejelasan tujuan dari RUU tersebut. Di tengah menguatnya
polarisasi kelompok pasca Pemilu 2019, pada 2020 parlemen justru mendorong
perumusan regulasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Keberadaan RUU Ketahanan Keluarga yang – cenderung diskriminatif – saat ini
menjadi salah satu RUU Prioritas DPR yang disahkan pada tahun 2020 merupakan
gambaran tidak adanya komitmen Negara untuk menjamin perlindungan hak setiap
warga negara. Sementara itu, sebagaimana dalam catatan ini pula, rancangan
peraturan perundang-undangan yang seyogyanya menjadi acuan bagi penyelesaian
permasalahan bangsa, seperti kekerasan terhadap perempuan, justru tidak
dilanjutkan atau mandek.

Kedua, pembahasan RKUHP
dipaksakan lanjut
meskipun ragam kritik dan masukan sudah disampaikan,
meskipun pada akhirnya DPR menunda pembahasan RUU ini. Kemandegan regulasi HAM
di era Joko Widodo juga dapat terlihat pada tahun 2019, di akhir periode pertama
pemerintahan Joko Widodo, saat penolakan besar-besaran muncul di tengah-tengah
masyarakat terhadap RUU KUHP yang rencana awalnya akan disahkan sebelum periode
pertama Jokowi berakhir. Penolakan ini disebabkan oleh problematisnya RKUHP
yang potensial melanggar HAM. HRWG mencatat sekurang-kurangnya 13 masalah yang
terkandung dalam RKUHP itu, di antaranya adalah pasal punitif yang berpotensi
menjadi dasar praktik kriminalisasi atas kelompok dengan orientasi seksual
berbeda, diskriminasi atas kelompok minoritas agama dan/atau kepercayaan,
pembungkaman kebebasan berekspresi dengan pasal makar, kriminalisasi aborsi,
serta upaya Negara untuk masuk ke ruang privat warganya dengan pasal yang akan
mengkriminalisasi hubungan seksual di luar nikah. Penolakan atas upaya DPR
mengesahkan RKUHP memunculkan pelanggaran HAM baru dengan meninggalnya 6
pelajar/mahasiswa.

Ketiga, pengesahan UU Cipta Kerja yang justru bertolak belakang dari agenda HAM dan
bahkan kemunduran komitmen Indonesia untuk menerjemahkan nilai-nilai HAM di
wilayah bisnis. Meskipun ragam kritik sudah disampaikan terkait RUU ini, mulai
dari pembahasannya yang sedari awal tidak transparan dan tidak melibatkan
masyarakat, hingga saat pengesahannya yang dilakukan secara diam-diam,
pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja justru memberikan angin segar bagi
pengusaha untuk mengeksploitasi para pekerja, sumber daya alam, dan lingkungan,
tanpa mengindahkan hak-hak asasi yang melekat pada mereka. Tidak hanya itu, UU
ini juga menghapuskan skema perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal
yang selama ini telah dibangun dan dirumuskan selama bertahun-tahun. Hal ini
tergambar dari pelonggaran ketentuan AMDAL, misalnya, yang potensial membawa
dampak yang buruk bagi lingkungan, pengaturan regulasi ketenagakerjaan yang
merugikan buruh, serta kecenderungan untuk memperkuat campur tangan negara  pada kebebasan sipil yang seharusnya
dihormati.

 

Kemandekan
penguatan regulasi HAM ini merupakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi
prioritas pemerintah dan DPR saat ini. Ada ragam sebab yang mengemuka dari
proses legislasi yang berlangsung, namun setidaknya kecenderungan rezim saat
ini yang berfokus pada pembangunan ekonomi cenderung mengarah pada pengabaian
terhadap norma dan standar hak asasi manusia yang sudah terbangun; alih-alih
memperkokoh bangunan regulasi hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan
terhadap warga negara, ragam peraturan perundang-undangan yang diproduksi
justru ditujukan untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang tidak jarang hanya
menguntungkan segelintir orang dan korporasi. Hal ini juga tidak bisa
dipisahkan dari situasi yang saat ini ada pasca Pemilu 2019, yaitu dari segi
komposisi, Anggota DPR justru banyak diisi oleh mereka yang berprofesi di dunia
bisnis, sehingga aturan-aturan yang dibuat diarahkan untuk mempermudah jalan
eksploitasi sumber daya di Indonesia. Sementara itu, hak asasi manusia hanya
menjadi isapan jempol belaka.

Kemandekan Penegakan HAM

Dalam hal pelaksanaan, tahun 2020 ditandai pula dengan kemandekan upaya
Negara untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia, baik pelanggaran HAM
masa lalu maupun yang selama ini terjadi di lapangan.

Pertama, meskipun upaya itu dilakukan
Pemerintah melalui sejumlah tindakan di level eksekutif, pekerjaan rumah utama
dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui proses judicial belum juga
menunjukkan sinyal positif. Kasus-kasus kembali diserahkan ke Komnas HAM dan
belum ada penyelesaian yang bisa disepakati bagaimana Negara seharusnya
menyikapi kasus-kasus tersebut. Seturut dengan itu, tak kunjung disahkannya
Konvensi Anti Penghilangan Paksa oleh Negara turut menegaskan tak adanya niat
yang kuat untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
sebagaimana selalu dijanjikan dalam janji-janji kampanye Joko Widodo selama
ini. Sebanyak 11 berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah dilimpahkan
Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan hingga saat ini belum ada kejelasan
penyelesaiannya. Alih-alih berkurang, pada Februari 2020 Komnas HAM menetapkan
adanya pelanggaran HAM berat yang baru, yaitu Peristiwa Paniai yang terjadi
pada 2014.

Kedua, dalam hal pelanggaran hak kelompok
minoritas rentan, pelanggaran yang telah
terjadi selama tahun tidak juga diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini
setidaknya terjadi pada komunitas Ahmadiyah yang ada di NTB dan Syiah yang ada
di Jawa Timur. Bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya, seperti inilah
permasalahan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan kebebasan beragama yang
dirasakan oleh kelompok minoritas di Indonesia. Tingginya kasus intoleransi
yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan pada kelompok minoritas agama
disebabkan karena masih  rendahnya
tingkat kesadaran masyarakat dan lemahnya penanganan oleh aparat negara, bahkan
tidak sedikit pelaku diskriminasi dan kekerasan dilakukan oleh aparat negara.
Kasus lain yang tidak juga tuntas adalah pemulihan hak pada JAI Transito, di
Praya, dan pengungsi JAI Lombok Timur, di Nusa Tenggara Barat, yang terusir
dari kampung halamannya dan sudah bertahun-tahun berada di pengungsian.
Bernasib sama, warga Syiah Sampang di Jawa Timur juga sudah mengungsi selama 8
tahun karena perlakuan diskriminatif dan penyerangan pada 2012, namun belum
mendapatkan solusi permanen yang berpihak kepada korban. Beberapa kasus ini
membuktikan bahwa negara sebagai pemangku kewajiban abai dalam melakukan
perlindungan dan pemulihan kepada korban minoritas agama.

Ketiga, Negara juga pantas diberi rapor merah
terkait perlindungan atas HAM kelompok rentan dan marjinal, salah satunya atas
korban pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan maupun kelompok
minoritas beragama/berkeyakinan secara lebih luas. Selain atas komunitas Syiah
di Sampang, Jawa Timur dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Nusa Tenggara Barat,
perlindungan hak-hak KBB atas kelompok minoritas agama/keyakinan secara umum
juga masih rendah. Peristiwa pembunuhan dan penutupan rumah ibadah di Sigi,
Sulawesi Tengah, pelarangan pendirian rumah ibadat yang terjadi selama 2020,
serta sulitnya bagi penghayat kepercayaan dan agama leluhur untuk mendapatkan
dokumen kependudukan adalah salah rangkaian bentuk kegagalan pemerintah
melindungi hak kebebasan beragama warganya. Tak jarang warga kelompok minoritas
agama/keyakinan kerap mengalami kesulitan saat mengurus akta lahir atau
mencatatkan pernikahan mereka. Hal itu kemudian berdampak pada sulitnya
mengurus surat-surat administratif lainnya, termasuk untuk mengakses jaring
pengaman sosial yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. Di lini
pendidikan pun tak jarang seorang penghayat aliran kepercayaan mendapat
diskriminasi, berbentuk sulitnya mendaftar ke institusi pendidikan hingga
perundungan di dalam institusi pendidikan. Pelanggaran hak KBB atas warga
minoritas agama/keyakinan pada faktanya berkelindan dengan pelanggaran atas
hak-hak mendasar mereka secara lebih luas dan berdampak pada kehidupan
sehari-hari.

Kelompok rentan lainnya yang luput dari
perlindungan adalah buruh migran, terutama dalam masa pandemi Covid-19 di tahun
2020. Pekerja migran khususnya di negara tujuan migrasi mengalami berbagai
persoalan, dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, beban kerja
tambahan tanpa ada tambahan insentif akibat anjuran bekerja dan sekolah dari
rumah, bahkan di beberapa negara, PMI mengalami kelaparan, ketakutan untuk
mendapatkan akses kesehatan akibat adanya razia dokumen di negara tujuan. HRWG
membuat survei situasi pekerja migran di awal pandemi dan studi tentang
kebijakan di beberapa negara tujuan yang berimbas pada nasib pekerja migran.
Studi menyimpulkan, kerentanan pekerja migran, khususnya akibat pandemi
disebabkan oleh kurangnya pelibatan pekerja migran dalam berbagai kebijakan di
negara tujuan. Hal ini berkait erat dengan masifnya stigma dan diskriminasi
yang dialami oleh pekerja migran. Tak jarang, mereka distigma sebagai pembawa
virus dan akhirnya mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. 

Terkait kelompok penyandang disabilitas,
meskipun pada 2020 merupakan tahun kebijakan setingkat Peraturan Pemerintah
banyak diproduksi oleh Pemerintah, pada pelaksanaannya penyandang disabilitas
masih menghadapi ragam diskriminasi dan stigma yang tidak jarang merendahkan
martabat dan kehormatan mereka. PP No. 70 Tahun 2019 yang disahkan Pemerintah
dan diikuti sejumlah Peraturan lainnya juga belum secara utuh terintegrasi
dalam kebijakan; pendekatan charity
dan memandang disabilitas sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) masih kuat di antara pemangku kewajiban, baik di pusat atau pemerintah,
sehingga kebijakan dan praktik aparatur pemerintahan dan negara belum diarahkan
pada pemenuhan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dan membangun
masyarakat masyarakat yang setara. Yang paling mencolok dari sini adalah hingga
saat ini Pemerintah Indonesia belum memiliki data yang utuh terkait dengan
ragam disabilitas di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang diberikan lebih
banyak tambal sulam, tidak sistematis, dan tidak terintegrasi satu sama lain.

 

Keempat, pendekatan keamanan yang terus menuai kritik tetap dilangsungkan di
Papua sehingga terus saja terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang memakan
banyak korban. Apalagi, Papua hari ini sedang mengevaluasi efektivitas UU
Otonomi Khusus Papua. Upaya represif aparat terhadap anggota Majelis Rakyat
Papua bulan lalu misalnya seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah memang
mau mendengarkan aspirasi orang asli Papua. Pengusutan dan penuntutan pelaku
intelektual dan lapangan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua menjadi tolok
ukur keseriusan pemerintah dalam upaya menegakkan keadilan di Papua. Selain
itu, minimnya akses informasi dan keterbukaan pers di Papua menjadi catatan
tersendiri. Kasus internet shutdown adalah
bukti bahwa pemerintah gagal mengelola kebebasan berpendapat di Papua. Salah
satu kasusnya adalah pembunuhan pendeta Yeremia di Papua pada 19 September 2020
oleh aparat negara.

Kelima, terkait dengan peranan Indonesia di Internasional tidak tergambar di
tingkat nasional, HRWG mencatat bahwa kebijakan luar negeri masih belum
beriringan dengan semangat pembangunan HAM di tingkat nasional. Pada tahun
2020, Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, 2 di antara 3
lembaga yang menopang Pilar PBB. Komitmen ini pada prinsipnya harus pula
tergambar dalam praktik pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena
tidak cukup bagi Negara hanya terlibat di internasional namun tak membekas di
nasional. Dengan pelbagai macam peran tersebut pula, sayangnya, kontribusi
Indonesia di tingkat internasional ini belum memberikan dampak positif di
tingkat nasional, bahkan membaca situasi yang dipaparkan di atas, kecenderungan
di tingkat nasional malah semakin jauh dari prinsip-prinsip HAM. Hal serupa
dengan peranan Indonesia sebagai salah satu Negara yang membentuk dan tergabung
dalam Convention Against Torture
Initiative (CTI)
, sebuah forum di PBB yang mendorong ratifikasi semua
negara meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), namun di saat yang
sama Indonesia juga belum memasukkan delik penyiksaan sebagai tindak pidana. Hal
lain adalah terkait dengan peranan Indonesia memajukan Bisnis dan HAM di
tingkat PBB ternyata belum seirama dengan upaya penguatan di dalam Negeri,
terutama dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta
Kerja.

 

Rekomendasi Penegakan HAM 2020

  1. Pemerintah
    Indonesia seharusnya fokus pada penguatan regulasi di bidang HAM sebagai
    amanat dari Pancasila dan Konstitusi UU Dasar 1945. Hal ini di antaranya
    dengan memperkuat regulasi melalui ratifikasi instrumen HAM internasional,
    penguatan perlindungan sipil dan masyarakat dari ragam kekerasan,
    eksploitasi, dan termasuk pula segera membuat regulasi yang
    mengkriminalisasi penyiksaan, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat
    secara umum dari perusakan lingkungan dan perampasan lahan oleh korporasi,
    serta memastikan pelaku usaha menjalankan prinsip-prinsip HAM dalam
    operasi bisnisnya.
  2. Memastikan program pembangunan nasional melibatkan dan
    menyentuh kelompok paling rentan dan marjinal di antara masyarakat,
    sehingga program pemerintah tidak hanya ditujukan pada komunitas yang
    selama ini terkategori miskin, namun yang memiliki kerentanan lebih
    dibandingkan warga negara lain. Setidaknya, hal ini menjadi amanat SDGs
    yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia di tingkat internasional.
  3. Menahan diri untuk tidak membatasi ruang ekspresi,
    pendapat, dan berkumpul yang merupakan hak setiap warga negara dan dijamin
    oleh Konstitusi dan UU HAM. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan alasan
    yang sah, diatur melalui undang-undang, dengan alasan-alasan yang diperbolehkan
    oleh hak asasi manusia. Termasuk pula hal ini adalah memberikan ruang
    ekspresi dan pendapat yang lebih kepada masyarakat Papua yang hingga saat
    ini terus-menerus didekati dengan cara-cara yang militeristik.
  4. DPR dan Pemerintah seharusnya menghentikan pembahasan
    rancangan undang-undang yang mengarah pada menguatnya pembatasan kehidupan
    sipil dan warga negara, seperti RUU Ketahanan Keluarga, RKUHP yang masih
    menyisakan banyak permasalahan, serta aturan-aturan lain yang bertentangan
    dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, melibatkan
    masukan-masukan dari masyarakat sipil dan mencari alternatif regulasi yang
    sesuai dengan HAM merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh
    lembaga legislatif maupun eksekutif pada masa yang akan datang.
  5. Mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
    HAM masa lalu dan menangani pelanggaran HAM yang saat ini hampir tidak
    sepenuhnya diselesaikan oleh Negara dengan sepenuh hati. Setidaknya,
    korban dari setiap pelanggaran HAM tersebut diberikan pemulihan secara
    komprehensif atas kerugian materi dan immateri yang dialami, termasuk pula
    menjamin ketidakberulangan dari setiap pelanggaran yang terjadi.
  6. Memperkuat aparatur Negara dan Pemerintah untuk
    memberikan perlindungan kepada warga negara dari kelompok minoritas, baik
    secara agama, etnis, suku, kepercayaan, maupun kelompok rentan dan
    marjinal lainnya. Pelarangan praktik diskriminasi dan adanya sanksi yang
    tegas atas tindakan diskriminasi merupakan salah satu upaya yang hingga
    saat ini belum sepenuhnya diambil oleh Negara, padahal ragam diskriminasi
    seringkali terjadi di hadapan mata dan terus berulang.
  7. Mendesak pemerintah untuk berupaya maksimal dan
    transparan dalam penanganan COVID-19 sebagai upaya menjamin hak kesehatan
    setiap warga, terutama pada kelompok masyarakat rentan seperti buruh
    migran, penyandang disabilitas, minoritas agama dan etnik, serta mereka
    yang seringkali diabaikan dalam program pembangunan.
  8. Meningkatkan peranan Indonesia di tingkat
    internasional, baik di Dewan HAM maupun di Dewan Keamanan PBB, terutama
    dalam peningkatan perlindungan HAM di negara-negara di dunia, penguatan
    norma HAM di PBB, serta upaya membangun perdamaian dunia. Tidak hanya itu,
    peranan itu harus pula menjadi komitmen Indonesia di tingkat nasional,
    sehingga sikap tersebut tidak hanya menjadi diplomasi gincu yang tidak
    membekas di dalam negeri.

 

Jakarta, 9 Desember
2020

Muhammad Hafiz
(Direktur Eksekutif HRWG, 081282958035)

Daniel Awigra
(Deputi Direktur HRWG, 08176921757)

 

 

 

hrwg
Author: hrwg

Human Rights Working Group: Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy