“Mengecam Putusan Mahkamah Agung pada Penetapan Hukum Ibu Meliana atas Kasus Penodaan Agama”

PRESS RELEASE

“Mengecam Putusan Mahkamah Agung pada Penetapan Hukum Ibu Meliana atas Kasus Penodaan Agama”

Pada 8 April 2019 Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi dan menjatuhi hukuman 18 bulan penjara atas kasus yang menimpa Meliana terkait tuduhan Penodaan Agama. Kasus tersebut menjadi besar dan sorotan hingga dunia internasional, karena memang tidak sepatutnya diselesaikan dengan cara pidana.

Peristiwa ini bermula pada Juli 2016 di saat Meliana mempertanyakan bahwa suara adzan dari masjid di dekat rumahnya lebih keras dan tidak seperti biasanya. Hal ini kemudian ditanggapi secara berbeda oleh beberapa pihak pengurus masjid. Meliana dianggap melarang adanya adzan dan sudah menistakan agama Islam karena pernyataannya tersebut.

Tak hanya dianggap menistakan agama saja, Meliana juga diusir dari kediamannya setelah dihampiri oleh para pengurus masjid tersebut. Meliana dan keluarganya meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh pernyataannya. Sayangnya peristiwa ini kembali berlanjut setelah pihak pengurus masjid mengajak Ibu Meliana untuk membahas hal ini di kantor kelurahan setempat.

Pada saat yang bersamaan dengan proses ketika Meliana dibawa ke kantor kelurahan, rumahnya menjadi sasaran amok massa yang melakukan pelemparan dan perusakan. Anak-anaknya berhasil diselamatkan oleh tukang becak melalui pintu belakang dan diungsikan ke Polres Tanjung Balai.

Peristiwa Meliana ini juga dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menyebarkan kebencian melalui media sosial. Ada pihak-pihak tidak dikenal menyebarkan peristiwa ini melalui media sosial dan menyebarkan seruan-seruan kebencian secara massif melalui media Facebook dan pesan berantai di media sosial.

Seruan kebencian ini kemudian meluas dan berimplikasi pada rusaknya 15 klenteng, vihara, rumah, dan yayasan yang menjadi sasaran amuk massa pada 29-30 Juli 2016. 15 vihara, klenteng, rumah, dan yayasan tersebut tak hanya dirusak, namun juga dibakar yang bahkan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik saja, namun juga menyisakan trauma pada banyak pihak.

Untuk itu HRWG menyatakan:

  1. Menyesalkan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung karena hal tersebut merupakan presenden buruk bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
  2. Mahkamah Agung seharusnya mampu menggali kesalahan penerapan hukum dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding.
  3. Pemerintah dan DPR seharusnya melakukan revisi pasal “karet” Penodaan Agama, yakni Pasal 156a huruf a KUHP, karena tidak sejalan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
  4. Pemerintah seharusnya membuat mekanisme dialog yang mencegah terjadinya kriminalisasi kasus-kasus keagamaan.
  5. Kepolisian seharusnya menerapkan SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian secara utuh dan betul-betul melihat kasus ujaran kebencian sesuai dengan tujuan pengaturannya. Apa yang dilakukan oleh Meliana tak seharusnya dianggap sebagai ujaran kebencian.

 

Jakarta, 10 April 2019

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG

081282958035

 

Public Training: International Human Rights Mechanism 2019

Human rights violation not only happens in one country but around the world. Sometimes the case has yet to be done in the domestic level. Therefore, the states around the world create international human rights mechanisms in order to settle the human rights cases either in the regional or international level. Let’s join the training on international human rights mechanisms organized by HRWG on 11th-15th February 2019. Those participants completed the training will get a certificate. Should you have any inquiries, please do not hesitate to contact Naufal.

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Siaran Pers

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi baru saja menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu. Dalam pidatonya, Menlu mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers dan Global Compact on Migration for Safe, Orderly, and Reguler Migration serta pengesahan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia No.18/2017.

Pekerja migran Indonesia jelas berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Akan tetapi, ditengah klaim capaian pemerintah, faktanya perlindungan pekerja migran Indonesia masih menemukan banyak keterbatasan. Tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Data yang di peroleh dari Direktorat Perlindungan Warga Negera Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih ada tiga belas (13) pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Eti binti Toyib yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tidak hanya hukuman mati, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah yang dilansir dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 oleh Amerika Serikat, terdapat sekitar 5801 korban TPPO. Posisi Indonesia berada pada tier 2 pemberantasan TPPO yang berarti belum terpenuhinya standar minimum pemberantasan pidana perdagangan orang di dalam negeri. Di tingkat ASEAN, kasus perdagangan manusia juga sangat meresahkan seperti kasus yang terjadi di Kamboja dan Viet Nam di mana banyak dari anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan warga negara tiongkok karena alasan uang.

Melalui ASEAN Consensus, Global Compact on Migration, dan Undang-Undang 18/2017 beserta aturan turunannya, Pemerintah Indonesia dituntut untuk secara partisipatif dan substantive melindungi pekerja migran baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut seharusnya tidak hanya ditunjukan melalui penandatanganan kerjasama regional maupun internasional, tetapi juga upaya implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui kebijakan/peraturan, program kerja, dan rencana aksi nasional. ASEAN Consensus yang diharapkan akan menjadi dokumen mengikat secara hukum di negara-negara ASEAN ternyata hanya disepakati secara konsensus. Terlebih, mekanisme ‘self assesment’ yang di gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi ASEAN Consensus di nilai tidak inklusif dan partisipatif.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.18/2017, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Sayangnya selama tahun 2018, pemerintah Indonesia hanya dapat mengeluarkan tiga prakarsa peraturan di tingkat menteri yaitu untuk seleksi hakim ad hoc, perubahan manfaat jaminan sosial, dan badan pelayanan perlindungan pekerja migran. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus terus ditagih dan dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil guna memastikan adanya kemajuan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Narahubung:

Awigra (08176921757)

Deputi Direktur HRWG

Silahkan mengunduh dokumen siaran pers disini.