Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Rekomendasi Film

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Migrant Care, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berletak di Jakarta Selatan mengadakan diskusi film terkait Buruh Migran Perempuan Indonesia yang menjadi target yang sangat rentan terkena paham radikal oleh kelompok ekstrimisme. Film yang diberi judul Pengantin ini, merupakan hasil karya dari Noor Huda Ismail yang menceritakan kerentanan buruh migran perempuan dalam paham ekstrimisme. Dalam film tersebut, penonton dapat melihat adanya interaksi secara langsung antara reporter dengan sang “Pengantin”.

Interaksi tersebut berhasil memberikan gambaran terhadap penonton, bagaimana pekerja migran perempuan menjadi rentan terhadap isu terkait ekstrimisme, bagaimana awal mula mereka ditarik kedalam paham ekstrimisme dan pada akhirnya menjadi seorang “Pengantin”, bahkan, dalam film ini penonton ditunjukkan bahwa terlepas dari sang “Pengantin” menganut paham ekstrimisme, mereka masih seorang perempuan  pada umumnya, bagaimana pada akhirnya kasus ini berdampak pada keluarga “Pengantin”, dan yang paling penting adalah, bagaimana teknologi dan media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran paham ekstrimisme.

Rizky Nurul sekalu Content Manager dari ruangobrol.id memaparkan kisah dua Pengantin, Ika dan Dian yang saat ini sedang menjalankan masa tahanan. Dalam interaksi yang dilakukan oleh Rizky Nurul dengan kedua Pengantin, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam terjunnya kedua buruh migran tersebut kedalam kelompok ekstrimisme. Ika, berawal dari keinginannya untuk mempelajari dan memahami agam Islam lebih dalam melalui bantuan media sosial, sedangkan Dian, bertemu dengan suaminya melalui temannya yang juga merupakan kelompok ekstrimisme, pada akhirnya ditarik dan dijadikan sebagai penggalang dana untuk kelompok tersebut.

Rizky Nurul sendiri juga menegaskan, terlepas dari paham ekstrimisme yang dianut oleh Ika dan Dian, mereka berdua masih seorang perempuan pada umumnya, yang tertarik dengan makeup dan lain sebagainya. Dalam film tersebut penonton ditunjukkan dampak terhadap keluarga dari perempuan yang ditarik kedalam paham ekstrimisme, seperti Ibu dari Dian dan Bude dari Ika, bagaimana kedua keluarga pelaku menjadi tulang punggung keluarga setelah penangkapan terjadi.

Dalam diskusi setelah film berakhir, Rizky Nurul menjelaskan bahwa buruh migran perempuan Indonesia rentan terhadap paham ekstrimisme, karena mereka seringkali kurang mampu untuk menyaring setiap informasi dan pengetahuan yang mereka dapat dari media sosial. Mudahnya akses dalam media sosial pun telah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimisme terlebih dahulu dari pada kelompok pro perdamaian, pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimisme sendiri lebih mudah untuk diterima oleh individu-individu yang rentan oleh isu tersebut. Rizky menegaskan, berbeda dengan pendekatan oleh pemerintah yang dilakukan di media sosial, yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, Rizky juga menghimbau penonton untuk lebih wasapada terhadap konten-konten di media sosial yang mengandung isu ekstrimisme.

Artikel ditulis oleh Rachma Setianingrum, Mahasiswa Hubungan Internasional, 2015, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia yang sedang melakukan internship di Human Rights Working Group (HRWG).

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

Press Release

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

[Jakarta, 24 January 2019] Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN’s) effort in facilitating repatriation for Rohingya refugees facing persecution in Myanmar.  Earlier this week, ASEAN expressed the intent to address the issue of forced migration of Rohingya refugees within the ASEAN region. This comes as a response to the overwhelming need to facilitate a coordinated response to what has been described as the fastest-growing refugee crisis. The Rohingya, a stateless minority group residing in Myanmar’s Rakhine State, have suffered discrimination at the hands of the Myanmar government, and violent persecution by the military and nationalist vigilantes.

ASEAN’s repatriation efforts have been spearheaded by the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), which is coordinating the equitable distribution of aid and relief in affected areas of Myanmar. Along with overall support from the ASEAN community, these efforts have paved the way for the development of a clear pathway towards the realization of peace and human rights objectives.

In order to prevent further escalation of the crisis in Rakhine State, ASEAN must contribute to guarantee the safe repatriation of Rohingya refugees, working alongside ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation to resolve the key issues causing the conflict, and to promote reconciliation with upholding the principles of fair trial and human rights-based approaches.

In order to uphold accountability, it is crucial that Myanmar opens press freedom. Journalists should be free to seek and share information. Accordingly, Myanmar must release the journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who were imprisoned in 2017 for investigating human rights abuses in Rakhine State.

A comprehensive refugee rights policy should be introduced and developed by ASEAN as, since its establishment, ASEAN has not addressed refugee rights.

This crisis can be seen as a golden opportunity for ASEAN to begin to recognize refugee rights as well as begin to end practices such as mandatory detention. Alternative methods include: Supporting the health and well-being of migrants, strengthening the participation in immigration case resolution processes, improving voluntary and independent departure rates and avoiding wrongful detention, overcrowding and long-term detention.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra, Deputy Director of the Human Rights Working Group  at awigra2015@gmail.com or +62817 6921757

For download the press statement please click this link.

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

Siaran Pers

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

[Jakarta, 30 Januari 2019] Jaringan masyarakat sipil mengutuk keras tindakan brutal terhadap aktivis Walhi di NTB pada 28 Januari pukul 03.00 Wita. Rumah tinggal Murdani, Direktur Eksekutif WALHI, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibakar oleh oknum yang tidak dikenal. Peristiwa ini telah membahayakan nyawa beliau bersama keluarga dan kerugian harta benda. Apalagi api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit.

Kami memandang bahwa peristiwa ini merupakan gambaran nyata belum adanya skema perlindungan bagi pembela HAM, terutama aktivis lingkungan. Kekosongan skema perlindungan ini harus disikapi serius oleh penegak hukum dengan memastikan proses penegakan hukum yang adil untuk korban. Sekaligus pada serius terhadap pelaku lapangan dan bahkan pelaku dalang di balik kasus ini harus dilakukan. Bila tidak, ini menjadi bagian impunitas negara atas pelanggaran HAM. Apalagi, perundang-undangan, di antaranya UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tegas menjamin hak-hak para pembela lingkungan.

Pengusutan kasus ini merupakan komitmen negara untuk menjalankan UU. Di tengah proses perumusan Rancangan Permen pelaksanaan Pasal 66 UU LHK, aparat penegak hukum dan semua pemangku kewajiban harus memperhatikan kasus ini secara menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemulihan, dan ganti rugi korban. Komitmen negara atas lingkungan hidup harus tergambar dalam proses penyelesaian. Bila tidak, pemerintah hanya berkomitmen di atas kertas dan tidak serius melindungi lingkungan dan alam dari kerusakan.

Untuk itu pula, kami mengecam tindakan pembakaran rumah dan kendaraan dan mendesak:

  1. Kepolisian RI, terutama Polda NTB, untuk memproses kasus ini secara akuntabel dan transparan, tidak membiarkan pelaku pembakaran lepas dari tindakan brutal yang sudah dilakukan.
  2. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk penegak hukum, bekerjasama untuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya, termasuk pula pemulihan psikologis atas kerugian fisik yang diderita.
  3. Mempercepat proses perumusan Permen KLHK untuk melaksanakan Pasal 66 UU LHK, termasuk pula membuat undang-undang perlindungan pembela HAM sebagai UU induk. Atau dengan cepat merevisi UU HAM dengan pasal-pasal yang secara tegas dan jelas melindungi para pembela HAM.
  4. Mendesak Komnasham untuk dengan jelas memastikan pembela HAM sebagai salah satu isu strategis termasuk kebijakan di dalamnya.

Untuk informasi lebih lanjut dan/atau klarifikasi, sila hubungi Muhammad Hafiz melalui surel (hafizmuhammad85@gmail.com) atau telepon (+62 812-8295-8035).

Jakarta, 30 Januari 2019

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil:

  1. Human Rights Working Group.
  2. Perlindungan Insani Indonesia.
  3. Yayasan Pusaka
  4. YLBHI
  5. Indonesian Court Monitoring
  6. PBHI
  7. LBH Masyarakat
  8. ICJR
  9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
  10. Serikat Tani Nasional (STN).
  11. Institute Inklusif Indonesia
  12. LBH Disabilitas Jawa Timur
  13. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  14. KNTI

Untuk press statement tersebut dapat di unduh di sini.