All posts by hrwg

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.

 

Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

Diskusi dan Nonton Bareng UPR Indonesia 2017

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?

Sehubungan dengan UPR Indonesia Tahun 2017,

HRWG beserta Koalisi Masyarakat Sipil turut mengundang rekan-rekan ke dalam acara “Diskusi & Nonton Bareng UPR Indonesia”

yang akan diselenggarakan pada:

Rabu, 3 Mei 2017
@ Tjikinii Lima Restaurant and Cafe
12.00 s/d 18.30 WIB (**)

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?
Yuk, mari kita ramai-ramai mengawal proses UPR Indonesia dan diskusi santai sore bersama para pakar di bidangnya, yaitu:
– Risnawati Utami, OHANA (DPO Indonesia)
– Jayadi Damanik, Koordinator Desk KBB – Komnas HAM
– Asep Komarudin, LBH Pers
– Yuli Rustinawati, Arus Pelangi
– Komnas Perempuan (*)
– Imparsial (*)

Diskusi akan dimoderatori oleh: Rafendi Djamin

Acara ini terbuka untuk umum, namun karena tempat sangat terbatas, mohon untuk segera melakukan RSVP: Astrid Maharani (amaharanic@gmail.com)

Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan!

Salam

(*) tbc
(**) Acara diawali makan siang dan juga tersedia snack sore.

Diskusi & Nobar UPR Indonesia 2017

Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.

 

Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

Indonesia UPR Information Meeting Session on 3rd of May, 2017

flyer-9

On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human rights situation in Indonesia, including the Papua situation,  human rights defenders, past human rights abuses, women rights, the death penalty and freedom of expression.

Panellists:

  1. Muhammad Hafiz – Acting Executive Director of Human Rights Working Group (HRWG)
  2. Yuniyanti Chuzaifah – Commissioner of National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan RI)
  3. Cahyadi Satria – Protection Desk Indonesia/Protection International
  4. Fatia Maulidiyanti – The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  5. Wenislaus Fatubun – the Forum of Commission of Justice Peace and Integrity of Creations of West Papua/Franciscans International
  6. Nurkhoiron – Chairman of National Commission on Human Rights of Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) *)tbc

Moderator: Iniyan Ilango (FORUM-ASIA)

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

 

Lihat berita aslinya disini.

Gafatar dan Kebebasan Beragama Akan Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang.

“Isu tersebut di antaranya adalah kasus kebebasan beragama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati selama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh satuharapan.com pada hari Minggu (2/4).

Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya, hak-hak disabilitas – terutama layanan kesehatan, pasung dan perempuan disabilitas, masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM dan akses jurnalis di Papua.

Mekanisme UPR ini adalah mekanisme regular yang dilaksanakan empat tahunan, dimulai sejak tahun 2008 dan diteruskan pada 2012. Review 2017 merupakan kali ketiga Indonesia ikut dalam evaluasi universal ini.

UPR adalah mekanisme unik, menggambarkan kesetaraan semua Negara di dunia, karena 193 Negara PBB direview oleh Anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Maka dari itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya disikapi secara dewasa oleh Pemerintah dan publik di Indonesia sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang. Artinya, dalam iklim kesetaraan dan demokratis, Indonesia juga dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka ditinjau di UPR.

Indonesia adalah salah satu negara yang sejak awal telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR ini, di mana partisipasi masyarakat sipil diperkuat, bersedia secara sukarela pada tahun 2008 untuk direview untuk pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

“Dengan prestasi ini, HRWG memandang penting bagi Pemerintah Indonesia saat ini untuk terlibat aktif dan mendukung UPR pada 3 Mei 2017 mendatang, di antaranya adalah dengan bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.”

Menurut dia, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi yang terjadi di setiap negara. Maka itu, menutup-nutupi situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. Bila demikian, maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain.

Ada beberapa isu yang akan nampak signifikan dalam Sidang UPR nantinya mengingat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus tersebut tentu akan menjadi perhatian negara-negara, apalagi bila penyelesaiannya belum nampak nyata.

Terhadap isu-isu tersebut, HRWG mengharapkan pemerintah telah menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen yang sedang dilakukan. Jawaban Pemerintah akan menjadi catatan bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional, sehingga jawaban yang defensif justru akan memperburuk citra Indonesia itu sendiri.

Apalagi, terhadap isu-isu tersebut, masyarakat sipil Indonesia telah menyampaikan laporannya pada September 2016 yang lalu dan komunitas internasional telah memiliki cukup bahan untuk berdialog dengan pemerintah secara kritis. (PR)

 

Lihat berita aslinya disini.

Indonesia Ajukan Diri Dievaluasi Dewan HAM PBB

JAKARTA – Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi.

Menurut keterangan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib, evaluasi ini memang biasa dilakukan setiap empat tahun sekali, dan dilakukan atas keinginan setiap negara. Dimana, setiap negara memang harus mengajukan diri untuk dievaluasi.

“Akan memaparkan keadaan HAM di Indonesia, kita terus coba memperbaiki itu. Harus dilihat dengan kacamata sekarang, bukan dulu. Yang kami tidak bisa terima adalah ketika mereka berbicara soal Papua, yang dibicarakan bukan masalah pembangunan atau HAM, tapi separatis. Itu lain cerita, itu tidak mungkin, siapapun akan kita hadapi. Tapi kalau berbicara soal peningkatan kesejahteraan dan perkembangan dengan cara baik-baik, jelas kita terima,” ucap Hassan.

“Seperti akses jurnalis ke sana kan sudah dibuka. Kalo jurnalis lihat ketimpangan dan masukan tidak apa-apa, tapi kalau dorongan ke negara-negara pasifik jelas kita tentang,” sambungnya.

Dia menuturkan, pada evaluasi tahun 2012, enam persen dari rekomendasi yang masuk ke Indonesia adalah mengenai Papua. Selain itu, ada juga permintaan untuk merekatifikasi sejumlah aturan, seperti penghapusan hukuman mati, abolisi, dan kebebasan beragama.

“Negara-negara barat itu selalu melihat adanya peningkatan proteksi dan promosi HAM di papua, ekonomi, dan pembangunan. Itu tentunya kita jelaskan progres di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Meski demikian, Hassan mengaatakan Indonesia tidak menutup mata mengenai masih adanya tantangan-tangan proteksi HAM. Namun, dia menegaskan yang penting dilihat apa yang Indonesia lakukan untuk mengatasi itu.

Dia menambahkan, Indonesia sudah memberikan laporan perkembangan HAM ke PBB. Tapi, selain dari Indonesia ada dua laporannya lainnya, yakni laporan bayangan yang berasal dari LSM-LSM, baik lokal atau internasional, dan juga dari badan PBB yang beroperasi di Indonesia.

 

Berita aslinya ada disini.

Mengecam Tuduhan LSM Menurunkan Investasi Sawit

HRWG mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit. HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung di DPR saat ini dan sejumlah perusahaan sawit tengah sibuk untuk memasukkan kepentingannya di dalam RUU, termasuk pula keengganan mereka mengikuti prinsip-prinsip HAM.

Sikap ini tidak sesuai dengan posisi Indonesia di level internasional, karena di tingkat PBB Pemerintah Indonesia sangat aktif mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut dari UN Guideline Principle on Business and Human Rights, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan atau pihak swasta menghormati HAM dalam setiap operasi bisnisnya. Jadi, hal ini bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, harusnya juga didukung di level nasional, karena salah satu problem utama dari operasi bisnis yang ada di Indonesia saat ini adalah dampak pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi tanpa solusi.

Perspektif lama dalam operasi bisnis harus segera ditinggalkan oleh Anggota DPR, yaitu beralih dengan mengintegrasikan pendekatan HAM di ranah bisnis, karena sustainability dari bisnis saat ini justru ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk berbisnis secara manusiawi. Harus diakui bahwa di level global terjadi persaingan ketat antara produk sawit dan produk lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan dan HAM, namun hal ini seharusnya tidak disikapi oleh DPR dengan menuduh LSM yang menurunkan nilai investasi, tapi harusnya memperbaiki seluruh aspek operasi bisnis sawit yang ada di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir.

Membungkam suara masyarakat sipil atau rakyat dalam melakukan protes terhadap tidak manusiawinya operasi bisnis di kelapa sawit justru menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat memang tidak pernah berpihak pada rakyat, tapi perpanjangan tangan dari pengusaha dan perusahaan. Apalagi, dari sisi substansi RUU Perkelapasawitan sendiri tidak mengatur permasalahan krusial di bidang sawit, seperti nasib dan perlindungan pekerja/buruh sawit yang sampai sekarang tidak ada jaminan hukumnya. Bagaimana kita mau memperbaiki dan meningkatkan investasi kalau buruh yang nota bene warga negara Indonesia sendiri tidak pernah diperhatikan.

Dari HRWG menyatakan sikap:

  1. Sikap Anggota DPR yang menuduh LSM menurunkan investasi di bidang kepala sawit justru bertentangan dengan Konstitusi yang menegaskan segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia diperuntukkan sepenuhnya untuk rakyat. Tuduhan ini seakan menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat lebih memilih membela pengusaha atau perusahaan dibandingkan warga negara sendiri.
  2. Mendesak DPR untuk tidak menjadikan RUU Perkelapasawitan sebagai perpanjangan tangan para pengusaha atau perusahaan sawit. Sebaliknya, harusnya menyelesaikan permasalahan utama bisnis sawit selama ini, seperti perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja/buruh sawit, dukungan terhadap petani-petani sawit yang seringkali tersingkir dari operasi besar perkebunan sawit perusahaan, serta jaminan due diligent bagi setiap perusahaan sawit untuk mengikuti prinsip-prinsip HAM dalam setiap operasi bisnisnya.
  3. Bahwa kecenderungan global dalam bisnis tidak bisa dihindarkan, yaitu semakin diintegrasikannya nilai HAM dalam setiap operasi bisnis. Untuk itu, DPR harus meninggalkan perspektif lama tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Ketidakmampuan Indonesia untuk memastikan prinsip HAM dalam bisnis justru akan menurunkan nilai jual produk itu sendiri, sehingga RUU Perkelapasawitan seharusnya memasukkan aspek HAM sebagai bagian dari sustainability bisnis itu sendiri.
  4. Mendesak Pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang audit HAM bagi perkebunan dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia agar situasi buruk ini dapat diatasi. Dengan adanya audit tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan sustainability sawit, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Audit ini juga penting untuk membuka mata publik dan menyelesaikan ragam permasalahan saat ini, seperti kepemilikan modal asing dalam bisnis sawit, kerusakan lingkungan, konflik pertanahan akibat sawit, serta adanya perusakan terhadap hutan atau masyarakat adat.

 

Jakarta, 30 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG