Regional CSOs Consultation on the Implementation of the ASEAN Consensus on the Rights of Migrant Workers

IMG_4802
IMG_1738
IMG_1478
IMG_1461
IMG_1373
IMG_1370

[February 2018] Human Rights Working Group (HRWG) in collaboration with Sasakawa Peace Foundation (SPF) has successfully convened the “Regional CSOs Consultation on the Implementation of the ASEAN Consensus on the Rights of Migrant Workers” on last 20-21 February 2018 at Alila Hotel Pecenongan, Jakarta, Indonesia to gather recommendation from ASEAN CSOs on the implementation of ASEAN Consensus on Migrant Workers. HRWG held the consultation to ensure that the Regional Plan of Action (RPA) of the Consensus is based on the international human rights standards to fully promote and protect the rights of migrant workers in ASEAN. Furthermore, through this consultation HRWG and all ASEAN CSOs would like to be involved in the negotiation process for developing the RPA.

The consultation was attended by the Representative of Indonesian Ministry of Manpower, Mrs. Roostiawaty, Director of Labour Market Development, the Ambassador of EU Mission to ASEAN, H.E. Amb. Fontan Fransisco, the First Secretary of Indian, Amb. Mr. Rakesh K. Upadhyay, Representatives of Diplomatic Missions to ASEAN, Indonesian Representative to ACWC for Child Rights, Mrs. Yuyum Fhahni, Focal Point of Indonesia to Senior Official Meeting on the Social Welfare and Development (SOMSWD), Mr. Mu’man Nuryana, Academes, The Regional Advisor of TIPs from Australia-Asia Program to Combat Trafficking on Persons (AAPTIP), Ms. Dian Anshar, Representative of CSOs from ten ASEAN Member States, and Jakarta based media.

The recommendation focuses on specific issues related to migrant workers’ rights and current problems in ASEAN namely, ensure the Regional Plan of Action (RPA) is transparent and inclusive of the ASEAN Civil Society, trade unions, and people organizations. In addition to that, the ten CSOs from ASEAN Member States recommended these following issues to be included in the RPA namely 1) decent work and social protection; 2) undocumented migrant workers and cross-cutting human rights issues; 3) access to justice; 4) information, empowerment, and recruitment; 5) repatriation and reintegration; 6) the cooperation among AMS and mechanisms; and 7) standard-setting and ratification of the CMW. For detail and complete recommendation please download here or contact Mr. Daniel Awigra, Program Manager of Human Rights and ASEAN at HRWG through email awigra2015@gmail.com.

Seruan Moral Kebhinekaan Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.

Republik Indonesia sejak kelahirannya dirancang oleh para pendirinya, para pendahulu kita, untuk menjadi negara pluralis, negara bhinneka yang inklusif lagi toleran, negara “satu untuk semua, semua untuk satu”, negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan agar tetap menjadi warna dan nuansa Republik, merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua sebagai pewaris Indonesia merdeka. Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai salah satu ruh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan terkini di tengah-tengah Republik mestinya menggugah kita semua untuk mencurahkan perhatian lebih bagi upaya menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan 6 seruan moral sebagai berikut.

  1. Merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut.
  2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka.
  3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.
  4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
  5. Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa’ untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.
  6. Para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas-keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

Jakarta, 20 Februari 2018
Atas Nama Warga Negara Indonesia

 

Rekomendasi-rekomendasi Krusial Harus Segera Dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi

[Jakarta, 7 Februari 2018] Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Zeid Ra’ad al Husein, tanggal 5-7 Februari 2018. Dalam kesempatan ini, HRWG mengkoordinasikan masyarakat sipil Indonesia dan perwakilan korban-korban pelanggaran HAM untuk bertemu dan berdiskusi dengan KT HAM PBB. Dengan kerjasama yang konstruktif dan kritis antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil, KT HAM sangat menghargai partisipasi aktif dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat sipil di Indonesia dalam kunjungannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sipil dan korban menyampaikan sejumlah isu krusial pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan di Indonesia, di antaranya terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, lingkungan dan sumber daya alam, pembela HAM, diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang masih seringkali dialami oleh kelompok minoritas dan rentan di Indonesia.

Menanggapi siaran pers di hari terakhir kunjungan KT HAM PBB, HRWG mendukung sejumlah perhatian yang diberikan oleh KT HAM untuk mendorong Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan menegakkan norma-norma hak asasi manusia; menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM yang berfokus pada advokasi isu hak-hak atas tanah dan lingkungan; menghimbau Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam merancang dan mengesahkan RKUHP, jangan sampai pasal-pasal diskriminatif masih tertulis dalam RKUHP yang kemudian akan menghambat usaha Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); memberikan perlindungan kelompok rentan, termasuk SOGIE, di Indonesia dari segala bentuk stigma, ancaman, diskriminasi dan intimidasi.

Selain itu, terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, pendekatan penembakkan sewenang-wenang tersangka pelaku narkoba (war on drugs) dan hukuman mati juga mendapatkan perhatian serius oleh KT HAM PBB. Zeid mengakui bahwa Narkoba memang dapat menghancurkan individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya, namun ia mengingatkan bahwasanya kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius, dan melakukan ‘pembunuhan di tempat’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan hukuman mati merupakan tindakan yang tidak terbukti dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam pertemuan dengan komunitas keagamaan, Zeid menyampaikan pendekatan Beirut Declaration tentang “Faith for Rights” yang mendorong setiap komunitas agama dapat memajukan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan nilai dan gagasan keagamaan. Hal ini, menurut HRWG, sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini yang tengah menghadapi tantangan sektarianisme berbasis agama. Dengan kata lain, dalam situasi agama yang semakin memengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia saat ini, pendekatan Faith for Rights sangat relevan untuk tetap menjaga spirit keagamaan di satu sisi, namun tetap menjaga dan melindungi hak-hak individu di sisi yang lain. Menurut Zeid, agama harus menjadi inspirasi untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Terakhir, HRWG memandang bahwa pertemuan antara Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk tetap memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta menjadikan agenda HAM sebagai agenda prioritas pemerintah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan demikian, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Jokowi dapat betul-betul dirasakan oleh kelompok yang paling rentan di Indonesia yang selama ini menjadi korban diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM.

Untuk itu HRWG mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Melanjutkan kerjasama dengan komunitas internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, di antaranya dengan menindaklanjuti perhatian yang telah disampaikan oleh KT HAM PBB dalam RUU KUHP yang masih potensi mengancam jaminan hak-hak individu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, menjalankan dan mengintegrasikan komitmen dan rekomendasi HAM internasional (SGDs, UPR dan Komite-komite PBB) ke dalam kebijakan hukum nasional seperti RANHAM, penghapusan hukuman mati dan fair trial, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, termasuk pasal penodaan agama dan jaminan hak bagi penghayat kepercayaan.
  2. Melanjutkan peranan aktif Indonesia di tingkat regional ASEAN, tidak hanya tentang Rohingya, namun dalam perlindungan HAM secara umum. Hal ini perlu untuk dilanjutkan mengingat Indonesia adalah Negara yang demokratis dan lebih berkomitmen terhadap HAM dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
  3. Mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dalam agenda pembangunan dan kebijakan negara, termasuk dalam memastikan agenda-agenda HAM dapat terlaksana secara efektif, baik di level pusat maupun di tingkat daerah.

Jakarta, 7 Februari 2018
Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG
081282958035