All posts by hrwg

HRWG: Diplomasi HAM RI Berstandar Ganda di PBB

Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari | Sabtu, 4 Februari 2012, 17:03 WIB

VIVAnews – Human Rights Working Group (HRWG) menilai penegakan hak asasi manusia oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini masih sebatas pencitraan. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

“Selama kurun waktu satu tahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik yang memprihatinkan,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin. “Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional,” katanya  dalam konperensi pers di Gedung Jiwasraya, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2012.

Rafendi mengatakan terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan pemerintah abai dalam penegakan HAM. Pertama, tidak seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai komunikasi dari mekanisme HAM PBB–terutama dari pelapor khusus–terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan.

“Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespons perhatian komunitas dan mekanisme PBB terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri,” katanya.

Menurut Rafendi, kondisi itu bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi, serta kedudukan Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB. “Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini,” katanya.

Kedua, terdapat beberapa inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi yang didorong, baik di Dewan HAM atau Majelis Umum PBB. “Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” katanya.

Ketiga, Rafendi melanjutkan, gambaran diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan sekilas bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. Dia melihat semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan pula anggapan bahwa Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2011, secara lebih khusus meningkatkan sinyalemen pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri harus didahului dengan perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” katanya. (kd)

Source: Viva News

Penegakan HAM Hanya Lip Service

JAKARTA- Sunday, 05 February 2012 | Penegakan hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih sebatas pencitraan dan lips service karena tidak serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin.

Rafendi mengatakan, dalam berbagai kesempatan SBY selalu mengatakan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. ”Namun, dalam praktiknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM. Memang dalam UU No.26 tahun 2006 disebutkan pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu. Pemerkosaan dan penyiksaan harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM. Termasuk peristiwa meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” papar Eafendi dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (4/2).

Ia mengemukakan, dalam kurun waktu setahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik memprihatinkan. Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional, dimana  pengabaian pemerintah terkait penegakan HAM diantaranya kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam.

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi di Dewan HAM maupun Majelis Umum PBB. ”Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” terang Rafendi.

Selain itu, diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. ”Padahal semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan anggapan Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri,” katanya.

Rafendi menuturkan, semua hal tadi bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi serta kedudukan Indonesia di Dewan HAM PBB. ”Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini. Harus ada perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” tegasnya. (ind)

Source: Indopos

 

HRWG Kecam Aksi Brutal Militer Myanmar terhadap Rohingya

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar ke wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (19/11).

HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut, beberapa hari yang lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung.

“Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili,” tegas Hafiz.

Atas kejadian itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN.

“Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban,” imbuh Hafiz

“Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita,” pungkasnya. (OL-3)

Sumber: Media Indonesia

Indonesia Performance at the 32nd Session of the UN Human Rights Council

Indonesia was re-elected as a UN Human Rights Council Member from 2015 to 2017. As a democratic country in ASEAN, Indonesia occupies an important position in the region. During the 32nd session of the Human Rights Council, Indonesia actively delivered statements on issues of concern to the country. It raised issues of migrant workers and responded to the report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. It also discussed its commitment to the SDGs and the right to development. Indonesia has officially invited the Special Rapporteur on Health to visit the country in 2017 for further engagement.

In spite of these positive developments, Indonesia remains silent on some critical domestic and regional issues , including follow-up to human rights violations against Papuans; summary executions; and violations against the Rohingya in Burma/Myanmar.

NGOs often draw the Council’s attention to the human rights situation in West Papua as it is one of the most isolated areas in the world. There are many reported cases of arbitrary arrests by Indonesian security forces of indigenous Papuans for participating in peaceful gatherings. While Franciscans International delivered a joint statement with the Human Rights Working Group Indonesia on this issue during the General Debate, Indonesia remained silent.

Although Indonesia offered temporary shelter for Rohingya people, it did not deliver a statement on issues involving the Rohingya or other ethnic groups in Burma/Myanmar following the presentation of the High Commissioner.

Indonesia also attempted to avoid a sensitive issue in the country when it voted against a draft resolution on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity”. Indonesia claimed that it based its decision on respect for socio-cultural and religious values, norms and morality. However, in reality it would appear that it decided not to respect fundamental human rights of certain individuals.

Indonesia was part of the core group that introduced the resolution A/HRC/RES/32/32 on “the rights to freedom of peaceful assembly and of association”, along with other Asian countries such as the Maldives and the Philippines. While this may show Indonesia’s international appreciation for the involvement of civil society in maintaining a democratic society, the freedom of assembly and association inside Indonesia is at risk. LGBTI groups, ethnic groups, religious minority groups, and other individuals have been considered threats to sovereignty and ideology in Indonesia.

 

Originally published in: FORUM-ASIA

Joint Statement : Indonesian CSO Regrets the Government’s Position on SOGI Resolution

[GENEVA, 30 JUNE 2016] Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia and Arus Pelangi deeply regret to the vote against the resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI)” that has been adopted on the 32nd Session of the United Nations Human Rights Council,Geneva, Switzerland. The intention of the resolution is to appoint an Independent Expert on the protection against violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity(SOGI) for three years period according to the given mandate.

Although the resolution finally has been adopted with results as 23 in favour, 18 against, and 6 abstain, the resolution was required 3,5 hours to discuss and debates. Pakistan (on behalf the Organization of Islamic Cooperation (OIC), except Albania) has amended several points on the resolution. Historically, the resolution wanted to clarify and reaffirm that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or another opinion, national or social origin, property, birth or another status. It is also to strongly deplore acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed against individuals because of their sexual orientation or gender identity.

In their statement, the Government of Indonesia has said that due to the sensitivity of issue particularly for those who have differences in socio-cultural, religion norms and morality, the draft resolution, as well as the several amendments which have been made, the concept was still lack of recognition on different culture, norms and views of other society. In conclusion, the Government of Indonesia is unable to support and vote against the resolution. They also clarified that they will not want to cooperate with the Independent Expert of SOGI, even if the mandate is created, as reported by Astrid Maharani, Program Officer for UN Advocacy, HRWG Indonesia, which also undergoing the Fellowship Programme in Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) based in Geneva, Switzerland.

As we have seen in recent years, the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups have become the target of irresponsible individual/groups which frequently using violent, discriminate, and stigmatise them of what they have. Even in some countries, many of them got killed, being hated, or even being exiled in the community.

In Indonesia recently, there are numerous of the anti-gay statements even made by public officials. It was increasingly hateful rhetoric shows no sign of abating. The rejection of the Government of Indonesia at the 32nd Session of the UN Human Rights Council also has extended list of repression by the State. Until this year, Arus Pelangi recorded at least 17 Indonesian policy explicitly discriminate against or criminalize people with diverse SOGI. This does not include the policy in its implementation LGBTI oppressive. Democracy spaces on LGBTI groups were banned by the prohibition of implementation of activities by the police and a disregard for the case of the attack on LGBTI activities.

In this regard, HRWG Indonesia and Arus Pelangi urge the Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. It intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders, including United Nations agencies, programmes and funds, regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil society organizations and academic institutions.

The rejection also shows clearly that the Government of Indonesia has betrayed their citizen. The results of the study “Revealing Stigma, Discrimination, and Violence on LGBT in Indonesia” conducted by Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar, and PLUSH on  2013 have uncovered facts that horrible: 89.3% LGBT in Indonesia got violence based on their sexual orientation, gender identity, and/or expression with details as follows: 79.1% experienced psychological violence, physical violence 46.3%, economic violence 26.3%, sexual assault 45.1%, and cultural violence 63.3%.

In this regard, we would like to call for:

  1. The Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to the SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. This intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders;
  2. The Government of Indonesia to run completely and faithful to the mandate of the Indonesia citizen contained in the 1945 Constitution, every person shall be protected by the State, regardless of their background;
  3. The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia to:
  • Significantly embodies its supervisory mandate with a strong warning to the Government of Indonesia regarding its position at the Human Rights Council;
  • Taking notes the Government of Indonesia position in the report of Observation of the implementation of human rights, as stated in the Article 89 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights;
  • Continues to be committed and sincere in implementing the dissemination of knowledge of human rights to its citizen.

To the Indonesia civil society organisations:

  • Continue to maintain, support and build solidarity by using all of potentials and space held for mutually reinforcing, particularly in LGBTIQ groups which most oppressed.

 

Joint Statements by:

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

(Muhammad Hafiz – hafizmuhammad85@gmail.com & Astrid Maharani – amaharanic@gmail.com)

National Federation for LGBTI Communities – Arus Pelangi

(Yuli Rustinawati – yuli@aruspelangi.or.id)