All posts by hrwg

Diplomasi 2017 Indonesia Tidak Meletakkan HAM Jadi Prioritas

[Jakarta, 11 Januari 2017] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai proyeksi politik luar negeri Indonesia tahun ini seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta (10/1) tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas diplomasi. HAM disebut pada poin terakhir (poin ke-14) fokus diplomasi tahun 2017.

Komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan, masih mengacu pada paradigma developmentalism yaitu dengan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan luar negeri selaras dengan kebijakan nasional dimana di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia lebih berfokus pada percepatan pembangunan.

“Hak asasi manusia harusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu dilihat bahwa problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM sebagai dasar kebijakannya,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG di Jakarta.

Harus disadari bahwa Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi dan HAM. Semakin kuat sebuah negara maka semakin besar tanggung jawabnya; baik terhadap rakyat maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional.

“Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas,” lanjutnya.

Meski demikian, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya. Khusus untuk isu Palestina, diharapkan Indonesia tidak sekadar aktif di dalam diplomasi mendukung kemerdekaan, melainkan juga aktif menggalang dukungan untuk mengusut pelaku pelanggaran HAM berat di Palestina, seperti kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas krisis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi,” kata Daniel Awigra, Program Menejer ASEAN HRWG.

Peran ini harus terus didorong dan ditingkatkan, khususnya lebih mendasarkan pada semangat kerjasama politik (membangun kepercayaan) dan menggunakan argumentasi HAM.

“Hal yang luput dijelaskan dari pidato Menlu adalah perlunya mendorong penguatan mandat Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Di samping itu, AICHR Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan RI seharusnya lebih pro-aktif menyikapi berbagai persoalan HAM di kawasan. Sebut saja isu hukuman mati, Rohingya, extra judicial killings, buruh migran, intimidasi, pembunuhan, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan dan aktivis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya masih menjadi bayang-bayang narasi pembentukan Komunitas ASEAN,” lanjutnya.

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Laporan ini telah diunggah oleh Sekretariat PBB baru-baru ini dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 35 Konvensi Penyandang Disabilitas menegaskan, Negara yang sudah meratifikasi seharusnya menyampaikan laporan kepada Komite mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil menurut Konvensi ini dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Pasal ini, laporan Pemerintah Indonesia tersebut memang terlambat dari waktu yang seharusnya, yaitu pada 2013, dua tahun pasca ratifikasi. Hanya saja, sebagai suatu komitmen HAM internasional, laporan ini harus dilihat sebagai suatu kemajuan dan capaian dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

Laporan Pemerintah yang berjumlah sekitar 45 ini mengulas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup gambaran umum peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan penjelasan hak-hak disabilitas pasal per pasal di dalam Konvensi.  Menurut HRWG, laporan ini dapat menjadi dasar awal bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena selama ini ada ragam perkembangan yang ada, baik kemajuan atau kendala di lapangan, tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, Komite PBB juga menggunakan laporan ini sebagai bahan utama untuk melakukan penilaian dan dialog lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Secara substansi, HRWG memandang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemerintah telah cukup lengkap untuk mengurai situasi hak-hak disabilitas di Indonesia. Meskipun, terdapat aspek-aspek penting yang seharusnya ada justru tidak dielaborasi lebih lanjut di dalam laporan. Hal ini tergambar pada laporan tentang hak pendidikan disabilitas yang tidak banyak memasukkan kendala dan tantangan lebih jauh, seperti kualitas sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah inklusif; aksesibilitas yang tidak memasukkan sistem pengawasan dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar; hak pengakuan yang sama di hadapan hukum dan access to justice tidak mengungkap lebih lanjut tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa disabilitas dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan hukum.

 

Dewan Kerukunan Ditunggangi Kepentingan Impunitas

Rencana pembentukan Dewan Kerukunan oleh Pemerintah dilihat oleh HRWG sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tidak jelasnya konsep kerukunan justru mengaburkan reformasi hukum yang menjadi perioritas Presiden Jokowi.

HRWG menilai bahwa Dewan Kerukunan justru berbahaya untuk pembangunan hukum di Indonesia, karena ia menggabungkan berbagai permasalahan tanpa membedakan lebih jelas akar dan pokok permasalahan dari suatu peristiwa. Kerukunan yang dimaksud pemerintah seakan ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, padahal dalam sistem Negara yang demokratis penegakan hukum adalah suatu hal yang niscaya. Dari apa yang disampaikan, tidak jelas apakah Dewan ini bertujuan untuk membangun perdamaian, toleransi, kebhinnekaan, atau untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk mencampuradukkan masalah dan tidak jelas arah penyelesaiannya seperti apa.

Di samping itu, ranah kewenangan Dewan juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena jelas kasus-kasus pelanggaran ini merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Di satu sisi Pemerintah mendorong reformasi dan penegakan hukum, tapi di sisi yang lain mendorong terkuburnya fakta-fakta kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Kekaburan lain dari Dewan ini adalah pengenyampingan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian suatu masalah. Padahal, diketahui bahwa hak asasi sendiri sudah masuk dalam Konstitusi, sangat jelas dan tegas. Bila kemudian Dewan mengenyampingkan prinsip ini, maka pembentukan Dewan sama saja untuk membelakangi nilai UUD 1945 yang menjadi dasar Negara ini. Lebih dari itu, prinsip HAM memastikan adanya keadilan bagi korban dan kelompok rentan, karena dalam banyak proses penyelesaian konflik, kelompok rentan, minoritas dan lemah justru dirugikan.

HRWG menilai bahwa penyelesaian konflik dengan cara musyarawah harus pula dibarengi dengan penegakan hukum sebagai landasan utama Negara ini. UUD 1945 sangat tegas menyebutkan, Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Bila tidak, Dewan ini justru akan melanggar prinsip Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai upaya yang ditempuh untuk membangun bangsa Indonesia justru menciderai prinsip hidup bersama di dalam Konstitusi.

Atas dasar ini, HRWG menyatakan sikap terkait dengan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional ini, yaitu:

  1. Dewan Kerukunan Nasional tidak boleh dijadikan ajang untuk mengubur dan mengenyampingkan penegakan hukum yang fair, transparan dan adil bagi korban, karena Indonesia adalah Negara hukum bukan atas kekuasaan. Nilai luhur membangun kebhinnekaan justru dibajak dengan impunitas pelaku kejahatan HAM dan ketidakadilan.
  2. Dewan Kerukunan Nasional harus dibatasi untuk permasalahan yang memang krusial dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, di antaranya adalah meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama. Untuk itu pula, Dewan Kerukunan harus terbatas pada apa yang menjadi kewenangannya, tidak mencampuradukkan antara urusan penegakan hukum, pelanggaran HAM dan pembangunan kebhinnekaan.
  3. Dewan Kerukunan Nasional harus mengadopsi prinsip HAM yang ada di dalam Konstitusi (Pasal 28 UUD), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini memastikan adanya perlindungan hak bagi korban dalam setiap peristiwa, sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan ini tetap mengutamakan kepentingan korban.

Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Human Rights Working Group (HRWG) memberikan apresiasi atas posisi Indonesia, terkait Resolusi PBB terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.

Indonesia mengambil posisi abstain untuk Resulosi PBB (A/RES/71/187), dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin 27 Desember.

Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentions setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi.

Apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini mengingat dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.

HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016.

“Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, 28 Desember dalam keterangan tertulis.

“Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair (adil), serta memperkuat adanya safeguard (pengamanan) dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati,” lanjut pihak HRWG.

“Lebih dari itu, dengan proses reformasi dan perbaikan di level nasional saat ini, HRWG sangat mendukung bila Pemerintah Indonesia dapat mendukung Resolusi tersebut dengan sikap In Favour dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” imbuh Hafiz.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan, Posisi RI atas resolusi mengenai moratorium hukuman mati memang dilandasi oleh: hukuman mati merupakan hukum positif Indonesia dan setiap negara berhak menentukan hukum nasionalnya masing-masing.

“Resolusi itu berisi himbauan bagi diterapkannya moratorium dan bukan abolishment hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada most-serious crimes (kejahatan serius) termasuk drugs (narkoba) yang dikategorikan oleh Indonesia sebagai salah satu most-serious crimes. Hukuman mati dilaksanakan melalui due process of law (melalui proses hukum) dan setelah seluruh langkah hukum dilaksanakan,” ucap Hasan Kleib, saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (29/12/2016).

“Dan tentunya cerminan dari terdapatnya perdebatan publik di dalam negeri mengenai penerapan hukan mati. Posisi atas resolusi ini telah diambil sejak beberapa tahun yang lalu.

Tentunya apresiasi atas pengakuan dan penghargaan atas posisi Indonesia tersebut terutama oleh rekan-rekan pemangku kepentingan di bidang HAM,” pungkas Hasan.

 

Resolusi PBB ini mengalami kemunduran di ASEAN

Di level ASEAN, resolusi ini sedikit mengalami kemunduran pasca Filipina mengalami mengubah posisinya dari in favour menjadi abstain. Hanya Kamboja yang masih mendukung resolusi dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, Malaysia dan Singapura adalah negara yang menolak resolusi.

“Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Daniel Awiga, Program Manager ASEAN HRWG.

“Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan,” sebut Awigra.

Awigra melanjutkan, hukuman mati dan extra-judicial killings (pembunuhan di luar pengadilan) adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia dan telah terbukti tidak meniadakan tindakan ataupun menurunkan angka  kejahatan narkotika. Dewasa ini terdapat fakta yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Tenggara dalam hal negara-negara menyelesaikan kejahatannya.

Terlebih, kawasan ini adalah kawasan yang rentan khususnya bagi kelompok buruh migran yang rentan dieksploitasi menjadi korban sampingan sindikat kejahatan narkotika.

Arti penting resolusi –meskipun tidak mengikat secara hukum– bagi negara retensionis (negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti Indonesia) adalah langkah penting menuju penghapusan hukuman mati. Hasil dari resolusi ini mencerminkan tren global menuju penghapusan hukuman mati.

Di dalamnya, Majelis Umum menyebutkan karakter ireversibel (tidak tergantikan) dari hukuman mati dan menyatakan pendiriannya bahwa moratorium penggunaan hukuman mati adalah kontribusi untuk menghormati dan peningkatan martabat dan hak asasi manusia.

Resolusi itu menyerukan kepada semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk menghormati standar internasional yang memberikan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum.

 

Lihat berita aslinya disini.

HRWG appreciates Indonesia’s stance on UN death penalty moratorium

The Human Rights Working Group (HRWG) expressed appreciation of Indonesia’s stance which, along with 31 other countries, has abstained from using the death penalty in response to the UN resolution made during the UN General Assembly in New York, the United States, on Tuesday.

HRWG executive director Muhammad Hafiz said Indonesia’s choice to abstain from using the death penalty, favoring the UN’s resolution, should be appreciated amid the current implementation of the death penalty in the country.

“Indonesia’s stance to abstain is a moderate choice in the current situation related to the implementation of the death penalty in Indonesia, including the current deliberation of the Criminal Code at the House of Representatives, which still considers the death penalty as a legal punishment,” Hafiz said in a statement in Jakarta on Wednesday.

At the UN general assembly, 117 countries favored the resolution while 40 countries rejected the resolution. Among the ASEAN nations, the Philippines was abstain and Cambodia was in favor of the resolution while Malaysia and Singapore rejected it.

“ASEAN countries are at a cross roads dealing with how to solve crimes, especially related to the drugs,” ASEAN HRWG program manager Daniel Awigra said.

Daniel said the death penalty went against human rights and had been proved to not actually deter perpetrators nor decrease crimes related to drugs.

Find the original text in here.

HRWG: Revisi UU Terorisme Tetap Harus Sesuai Prinsip HAM dan Reformasi TNI

Covesia.com – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam DIM Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal ini bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ini tidak memperhatikan lebih serius sejumlah Pasal-pasal krusial di dalamnya yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

HRWG mengapresiasi Densus 88 yang telah menangkap sejumlah terduga teroris jaringan ISIS baru-baru ini, karena hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk menjamin hak atas rasa aman setiap orang, termasuk dari ancaman teror mematikan.

Lebih dari itu, HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang.

Menurut HRWG melalui pers rilis yang diterima covesia.com, secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi non-perang bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, namun hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Secara praktis, TNI sebagai benteng pertahanan Negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, sehingga pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

Lebih dari itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi non-perang TNI tersebut.

Di samping permasalahan di atas, di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah Pasal yang masih membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Hal ini dikarenakan panjangnya masa tahanan dan langkah membuat regulasi penahanan sementara terduga teroris justru membuka peluang terjadinya penyiksaan terhadap mereka yang belum tentu terlibat.

Di sisi yang lain, Indonesia hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemantauan dan pencegahan penyiksaan yang memadai untuk menimalisasi tindakan-tindakan represif aparat dalam penegakan hukum, sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana Negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaringan terorisme. Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini telah seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

Bila tidak, maka pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilirnya saja, namun tidak berupaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada. Secara praktis, hal ini tentu akan sangat sulit, namun RUU seharusnya pula mendiskusikan hal tersebut dan menegaskan aksi-aksi radikal yang bertentangan dengan hukum sepatutnya didekati dengan penegakan hukum agar tidak terus berkembang menjadi teroris.

Lihat artikel aslinya disini.

Revisi UU Terorisme Jangan Rusak Reformasi TNI

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal itu, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR tidak serius memperhatikan sejumlah pasal krusial yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

“HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan pers, Rabu (21/12).

Secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi nonperang bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang TNI. “Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, tapi hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” jelasnya.

Secara praktis, imbuh Hafiz, TNI sebagai benteng pertahanan negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, karena itu pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip HAM. Apalagi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi nonperang TNI tersebut.

Selain itu, HRWG menilai di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

“Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaring terorisme.

Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilir, tapi miskin upaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” tutup Hafiz. (RO/X-12)

Lihat artikel berita aslinya disini.

HRWG Sesalkan DPR Libatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Sebelumnya DPR melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Terorisme ke Pemerintah pada hari Rabu (14/12).

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil.

“Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ini tidak memperhatikan lebih serius sejumlah pasal-pasal krusial di dalamnya yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia,” kata Hafiz dalam siaran pers, hari Rabu  (21/12).

Hafiz mengatakan, secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi non-perang bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, namun hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Secara praktis, TNI sebagai benteng pertahanan Negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, sehingga pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Lebih dari itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi non-perang TNI tersebut,” katanya.

Di samping permasalahan di atas, lanjut Hafiz, di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah Pasal yang masih membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

Menurut dia, seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

“Hal ini dikarenakan panjangnya masa tahanan dan langkah membuat regulasi penahanan sementara terduga teroris justru membuka peluang terjadinya penyiksaan terhadap mereka yang belum tentu terlibat,” katanya.

“Di sisi yang lain, Indonesia hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemantauan dan pencegahan penyiksaan yang memadai untuk menimalisasi tindakan-tindakan represif aparat dalam penegakan hukum, sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan,” dia menambahkan.

Apresiasi Densus 88

Sementara secara substantif, menurut Hafiz, Revisi Undang-Undang (RUU) juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana Negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaringan terorisme.

Dia mengatakan, sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini telah seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, maka pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilirnya saja, namun tidak berupaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” katanya.

“Secara praktis, hal ini tentu akan sangat sulit, namun RUU seharusnya pula mendiskusikan hal tersebut dan menegaskan aksi-aksi radikal yang bertentangan dengan hukum sepatutnya didekati dengan penegakan hukum agar tidak terus berkembang menjadi teroris,” dia menegaskan.

Sementara itu, HRWG mengapresiasi Detasemen Khusus (Densus) 88 yang telah menangkap sejumlah terduga teroris jaringan ISIS baru-baru ini, karena hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk menjamin hak atas rasa aman setiap orang, termasuk dari ancaman teror mematikan.

“Lebih dari itu, HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” katanya.

 

Lihat artikelas aslinya disini.

Indonesian Civil Society Organizations submitted the 3rd Cycle of the UPR Alternative Reports

Indonesian Civil Society Organizations has been submitted the alternative reports of the Universal Periodic Review (UPR) for the 3rd cycle. Indonesia will be reviewed on the 27th Session of the UN Human Rights Council (April – May 2017). On September 22, 2016, was the deadline submission for the Indonesian Civil Society Organizations to submit their alternative reports. In this matter, Human Rights Working Group (HRWG) as one of the civil society organizations in Indonesia which were coordinating a joint report addressed to the UN Human Rights Council, has submitted the Joint Submission in response to the recommendations of the 2nd Cycle of UPR in 2012, as well as the Individual Reports which based on more than 20s of the thematic issues.

The previous recommendations accepted by Indonesia Government in 2012 could be downloaded:

  1. Report of the Working Group (5 July 2012)
  2. Addendum of the Report of UPR Working Group (5 September 2012)
  3. Decision of the Outcome (12 October 2012)

See the Summary of recommendations for Indonesia (accepted and rejected) by UPR-Info at UPR-Info

The Reports of Indonesian CSOs on the implementation of 2012 UPR Recommendations, submitted to the UPR Working Group on 22 September 2017:

  1. UPR Joint Submission (General report responding all of issues in the UPR 2012 Recommendation, submitted by Indonesian NGOs Coalition)
  2. UPR Joint Stakeholders Submission on the rights of the persons with disabilities
  3. UPR Joint Stakeholders Submission on Indonesia women and children issue
  4. UPR Joint Stakeholders Submission on issues relating to the death penalty
  5. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of human rights of indigenous peoples in Indonesia
  6. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Human Rights Defenders in Indonesia
  7. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief in Indonesia
  8. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief violation in Indonesia : Case of Millah Abraham/Gafatar
  9. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of the right to a clean and healthy environment and rights to land and housing in Indonesia
  10. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of LGBT people in Indonesia
  11. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of expression and freedom of assembly and of association in Indonesia
  12. UPR Joint Stakeholders Submission on Reproductive Health (including child and women) 
  13. UPR Joint Stakeholders Submission on the Sexual and Reproductive Health 
  14. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Indonesia Women and Children Issues
  15. UPR Joint Witness Statement on Human Rights and Drug Policy (LBH Masyarakat, Reprieve, International Centre on Human Rights and Drug Policy)

Kindly check the calendar of reviews for the 3rd UPR cycle (2017-2021) is now available here.

Indonesia will be reviewed by the UPR Working Group on the 3rd of May, 2017 (UPR 27th Timetable), find the list of Troikas of Indonesia UPR 27 Troikas.

Local and International groups express solidarity for the families of executed prisoners in Singapore

We, the undersigned organisations, condemn the shameful execution of a Nigerian national, Chijioke Stephen Obioha, and a Malaysian national, Devendran a/l Supramaniam in Singapore on 18 November 2016, which runs counter to global trends towards abolition of capital punishment. Around the same time, at the 50th and 51st meeting of the UN General Assembly's Third Committee’s 71 st session proceedings, the Singapore representative introduced amendments, undermining the spirit of the draft resolution calling for a moratorium on the death penalty, supported by states such as Syria, Egypt and Bangladesh.

We remain appalled that Singapore continues to execute people in contravention of international law and standards. The two men were sentenced to mandatory death penalty, after being convicted of drug trafficking, which does not meet the threshold of the “most serious crimes”.

In July 2011, during its first Universal Periodic Review (UPR), Singapore accepted a recommendation that called on the government to make available statistics and other factual information on the use of the death penalty (A/HRC/18/11, para. 95.15). The lack of transparency in relation to the scheduled executions, therefore, remains deeply concerning and prevents informed and meaningful debates in the country on the retention of this punishment.

We would like to express our regret and share in the disappointment of the families of the executed men. We oppose the use of capital punishment in all circumstances, as a violation of human rights which can never be justified under the flawed assumption that it has a unique deterrent effect.

 

Signatories:

Singapore

Function 8

Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME)

Project X

Singapore Anti-Death Penalty Campaign (SADPC)

Think Centre

We Believe in Second Chances

 

Malaysia

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

Malaysians Against Death Penalty & Torture (MADPET)

 

Indonesia

Human Rights Working Group (HRWG)

 

International Groups and Networks

Amnesty International (AI)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA)

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

Franciscans International (FI)

Human Rights Watch (HRW)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)

For further information please contact Think Centre.

Email: thinkcentre@hotmail.com Tel: +65 94791906