Category Archives: ASEAN Advocacy

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!

JAKARTA – Konflik di Myanmar semakin gawat. Negara Bagian Rakhine makin memanas. Ratusan ribu masyarakat dari etnis rohingya terdampak rangkaian peristiwa yang disebut-sebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling parah di dunia.

Sebagian dibunuh, diperkosa dan dianiaya. Sebagiannya lagi melarikan diri mencari suaka ke negara-negara tetangga, lantaran pemerintah Myanmar belakangan justru terlibat semakin jauh dalam pembantaian masyarakat rohingya.

Di Indonesia, hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya 959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh, Medan, Makassar hingga Jakarta.

Human Rights Working Group (HRWG) bersama SUAKA, jaringan masyarakat sipil yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia telah memetakan lima permasalahan mendasar yang dialami pengungsi rohingya di Indonesia, berikut uraiannya:

1. Permasalahan Pendidikan

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz menjelaskan, ratusan anak rohingya di Indonesia kesulitan mendapat akses pendidikan. Memang, sejumlah sekolah negeri di beberapa wilayah telah menyatakan sikap untuk menerima sebagian anak rohingya sebagai siswa, namun tetap saja, besarnya jumlah anak-anak pengungsi rohingya tak mampu tertampung sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain belum semua sekolah menyatakan sikap yang sama –untuk menerima anak rohingya, HRWG dan SUAKA juga mengaku mengalami kesulitan soal pendataan terkait penyebaran lokasi anak-anak rohingya. Terkait masalah ini, HRWG mendorong pemerintah untuk mencari solusi celah yang dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak rohingya untuk bersekolah.

“Misalnya untuk masalah sekolah, kalau mereka tidak bisa sekolah di negeri, ya izinkanlah mereka sekolah di swasta,” kata Hafiz ketika dihubungi Okezone.com, Senin (4/9.2017).

2. Permasalahan Kesehatan

Selain masalah pendidikan, pengungsi rohingya di Indonesia nyatanya juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Proses administrasi yang rumit disebut-sebut sebagai masalah utama.

HRWG mencatat, dalam sejumlah kasus, ibu-ibu dari etnis rohingya bahkan mengalami kesulitan dalam proses persalinan mereka.

3. Permasalahan Pekerjaan

Permasalahan pekerjaan jadi salah satu yang paling rumit bagi warga rohingya di Indonesia. Status mereka sebaga pengungsi menyulitkan mereka untuk bekerja. Terlebih, Indonesia tak turut ambil bagian dalam meratifikasi konvensi 1951, sehingga pemerintah tak berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi para pengungsi.

Alhasil, para pengungsi rohingya di Indonesia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO). Selain itu, HRWG mencatat banyaknya pengungsi yang justru menjadi pekerja ilegal untuk menutupi kebutuhan hidup seperti pakaian dan pulsa telepon.

 Baca berita lengkapnya disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Konflik dan kekerasan Rohingya di Rakhine State pun terus berlanjut. Hafiz menduga hal ini juga tak lepas dari adanya friksi cukup kuat di pemerintahan Myanmar. “Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu dengan melibatkan semua pihak,” ucapnya.

Karena itu, HRWG Indonesia mendorong pemerintah Indonesia membuat aliansi global dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan serta penyerangan kepada penduduk Rohingya. “Selain proses formal yang telah berlangsung di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” tuturnya.

Selain itu, Indonesia dinilai perlu membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. “Ini untuk menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya,” katanya.

Baca beritanya disini.

HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menginisiasi kaukus diplomasi, baik di level pemerintah maupun parlemen. Hal itu bertujuan untuk mengentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen,” ujar Hafiz kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Hafiz menjelaskan, HRWG mencatat sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini, kata Hafiz, terjadi karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Hafiz, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, yakni menghasilkan rekomendasi, pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu, untuk dijalankan oleh pemerintah.

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

“Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” kata Hafiz.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurut Hafiz, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level, dengan melibatkan semua pihak.

Selengkapnya baca disini.

HRWG: Diplomasi Merupakan Cara Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer pemerintah Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Kecaman juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army-ARSA).

HRWG sangat menyesalkan pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine.

“Komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara,” ujar Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG dalam keterangannya, Minggu (3/9/2017).

HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012. Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

“Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Pembahasan perlindungan buruh migran di Asean makin intens mengingat November 2017 instrumen perlindungan itu harus terbit sebagaimana amanat deklarasi Cebu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pembahasan instrumen itu telah dilakukan dalam kegiatan Senior Labour Official’s Meeting (SLOM) pada 20-21 Maret 2017 di Manila, Filipina. Pembahasan akan dilanjutkan di kota yang sama pada 25-26 Agustus 2017.

Menjelang pertemuan yang akan digelar akhir Agustus 2017 itu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Filipina, H.E. Silvestre H. Bello III, mengadakan pertemuan membahas instrumen tersebut di Jakarta, Jumat (18/8). Kedua pihak berdiskusi untuk mencari solusi agar instrumen perlindungan itu dapat disepakati semua anggota Asean.

Menurut Hanif Indonesia dan Filipina berkepentingan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan peningkatan keahlian bagi buruh migran. Apalagi kedua negara itu berstatus sebagai negara pengirim buruh migran (sending country). (Baca juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Hanif menjelaskan pertemuan itu fokus membahas status instrumen perlindungan dan langkah penyelesaian penyusunannya. “Di tingkat Asean kami mengusulkan peningkatan dialog negara pengirim dan penerima mengenai pertukaran informasi pasar kerja, pemajuan pengakuan keahlian, dan pembentukan jejaring kerja antar pengawas ketenagakerjaan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/8).

Dalam kerjasama Asean pemerintah Indonesia telah mengusulkan adanya pembahasan khusus mengenai kelompok buruh migran rentan (vulnerable workers), terutama pekerja sektor domestik. Kemudian membahas serius pemenuhan HAM buruh migran, termasuk yang tidak berdokumen lengkap atau non prosedural.

Sebagai tuan rumah pertemuan Asean pada November 2017 sekaligus penyelenggara SLOM, Silvestre selaku perwakilan pemerintah Filipina menyambut usulan Hanif mengenai perlindungan buruh migran. “Kami sangat senang dan berterimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Indonesia M. Hanif Dhakiri atas usulan dan idenya. Saya harap hasil kesepakatan instrumen ini akan lebih meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN nantinya,” kata Silvestre.

Hasil pertemuan SLOM Retreat nanti akan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Asean (ALMM) dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Singapura pada 3 September 2017 di sela acara Kongres Dunia Ke-21 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2017. (Baca juga: Jumlah Petugas Pengawas K3 Bertambah).

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil Asean mendesak negara anggota Asean untuk serius membahas instrumen perlindungan. Instrumen itu harus memberi perlindungan terhadap seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, termasuk yang tidak berdokumen lengkap. Program Manajer Advokasi HAM Asean HRWG, Daniel Awigra, menyayangkan pembahasan instrumen itu sangat tertutup dan tidak bisa diakses masyarakat sipil. Padahal, masyarakat sipil perlu dilibatkan, setidaknya bisa mengakses draft instrumen tersebut.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awigra. [Baca Juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran Asean]
Selengkapnya baca disini.

Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Perlintasan buruh migran antar negara di Asia Tenggara tergolong tinggi. Namun, mobilitas para pekerja lintas negara itu tidak diikuti perlindungan yang memadai. Akibatnya, banyak buruh migran yang haknya tidak terlindungi.

Sejak 2007 ASEAN telah menerbitkan Deklarasi Cebu yang memandatkan negara di asia tenggara untuk menerbitkan instrumen regional yang melindungi buruh migran. Sampai saat ini pembentukan instrumen itu masih berproses, paling lambat harus selesai pada pertemuan ASEAN November 2017 di Manila, Filipina.

Program Manajer Advokasi HAM ASEAN HRWG, Daniel Awigra, mengatakan proses pembentukan draft instrumen itu sangat tertutup. Pemerintah di setiap negara ASEAN tidak memberikan naskah draft tersebut kepada masyarakat sipil. Padahal dokumen itu nanti akan diterapkan untuk publik khususnya perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya.

Walau tidak mendapat draft, pria yang disapa Awi itu mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil di ASEAN menekankan agar ketentuan yang diatur dalam instrumen tersebut melindungi buruh migran dan keluarganya, baik buruh migran yang berdokumen lengkap atau tidak.

Awi menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi perdebatan antar negara Asia Tenggara dalam membahas instrumen perlindungan buruh migran. Pertama, negara asal buruh migran berharap instrumen itu mengikat (legally binding), tapi negara penerima seperti Malaysia dan Singapura tidak menyetujuinya. Kedua, negara penerima hanya mau memberi perlindungan terhadap buruh migran berdokumen.

Ketiga, negara penerima hanya mau melindungi buruh migran, tidak beserta keluarganya. Keempat, sebagian negara hanya mau menggunakan pendekatan pembangunan, padahal yang perlu dijalankan perspektif HAM. “Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awi.

Masyarakat sipil Filipina yang diwakili Centre for Migrant Advocacy Philippines, Ellene S Anna, mengatakan tahun ini genap 50 tahun berdirinya Asean. Oleh karenanya saat ini merupakan momentum penting bagi Asean untuk memiliki instrumen yang melindungi buruh migran. “Pemerintah Filipina harus mendorong diselesaikannya instrumen tersebut sejak 10 tahun lalu berhasil mengawali dengan terbitnya Deklarasi Cebu 2007 silam,” tegasnya.

Koordinator Migration Working Group Malaysia, Sumitha Saanthinni Kishna, menekankan pentingnya implementasi setelah instrumen itu diterbitkan. Perlu dibentuk rencana aksi, dengan tujuan dan batas waktu yang jelas.” Instrumen itu harus mengikat negara Asean. Selain kepada buruh migran asal Asia Tenggara perlindungan juga perlu diberikan kepada buruh migran yang berasal dari negara lain seperti Nepal, Srilangka dan India,” tukasnya.

Baca berita aslinya disini.

Prospects fade for ASEAN migrant worker deal

Many of these figures under-represent the reality, given that undocumented migration is significant. This is one of the issues that the proposed ASEAN deal would address.

The most vulnerable have sometimes had their passports or other identification documents confiscated by employers, in turn leaving them vulnerable to crackdowns such as those in Malaysia and Thailand.

“Sometimes they lose their documents because their boss, or the recruitment agency hijack the documents,” said Daniel Awigra, ASEAN advocacy program manager at the Jakarta-based Human Rights Working Group.

Host countries such as Malaysia and Thailand also feature significant emigration, with just over 1 million Malaysians and 200,000 Thais living elsewhere in the region — a fifth of the total of around 1 million Thais who work overseas.

Economic disparities

The demographics of migration within the bloc reflect its wide economic disparities. Singapore’s gross domestic product per capita was $52,961 in 2016 — the ninth-highest in the world and the highest in ASEAN, according to International Monetary Fund figures. Brunei’s per capita GDP was second on $26,424, with Malaysia next on just under $10,000.

Much lower are countries such as Cambodia on $1,230, the Philippines on $2,924, and Indonesia on $3,604. Thailand, mostly a receiver country, had 2016 GDP per capita of just under $6,000. This is low compared with Malaysia and Singapore but enough to make the country an attractive proposition for migrants from Cambodia and Myanmar, the latter with a GDP per head of $1,275, according to the World Bank.

Singapore and Thailand need migrant labor in sectors where their own nationals are reluctant to work — such as domestic service and fisheries — and people working in those sectors would benefit most from a region-wide code.

“Migrant workers and nationals are generally not treated differently under the labor and employment laws and regulations. However, migrants are often filling jobs that locals do not want and which nationals find low-paying or unattractive. Some of these, like in domestic work, mainly done by women, [and] agriculture and fishing are not afforded some or much of the protections of the labor law. Domestic workers for example are amongst the lowest paid, coupled with long hours, as they are not covered by minimum wage provisions,” said Nilim Baruah, senior migration specialist at the International Labor Organization.

Recent years have seen harrowing revelations of abuse of migrant workers in Thailand’s massive fishing industry, where many have been kept at sea as slaves for years at a time, while Singapore’s courts sometimes deal with domestic helpers’ allegations of abuse against homeowners.

But migrants are vital to host country economies. In the recent Malaysian crackdown, construction companies have complained to local media that they have been left short-staffed as foreign workers avoid showing up for work, fearing arrest.

Of the estimated 4 million migrant workers in Malaysia, around half are thought to be working illegally, with Myanmar and Indonesian migrants making up a significant proportion.

Such numbers, along with the accounts of abuse, and a lack of oversight of the networks of brokers, recruiters and traffickers profiting from migration in the region, all suggest a pressing need for an ASEAN deal on the issue rather than the current set of bilateral arrangements between various states.

While receiver countries have an economic interest in cheap migrant labor, source countries also benefit. During Myanmar’s five decades of military rule, emigration meant that millions of young people, who otherwise might have stayed to become disaffected by a lack of local job opportunities, left for neighboring Malaysia and Thailand.

Job creation

Myanmar’s economic growth since 2011 has spurred hopes that the country can facilitate job creation at home and curb emigration — a less attractive option now given the crackdowns overseas.

“The ‘pull’ factor that drew Burmese people outside Myanmar’s borders has likewise diminished. Thailand is a most uncertain place these days, while closing borders broadly does not augur well,” said Sean Turnell, an economic advisor to the Myanmar government.

The Philippines has facilitated emigration as a means not only of helping surplus labor find employment, but as a supplement to the domestic economy. Huge remittances — equal to 10.2% of Philippine GDP in 2015 according to the World Bank — have long been sent back to the country by overseas Filipino workers, or OFWs.

In 2016 remittances to the Philippines amounted to almost $27 billion, according to the country’s central bank. Most of the money came from Filipinos working outside ASEAN, with only Singapore appearing on the central bank’s listing of the top 10 source countries for remittances in 2016.

Manila is nonetheless keen to sort out a deal ahead of the mid-November ASEAN summit, which will mark the conclusion of its chairmanship.

But after the failure to agree terms at the ASEAN summit held in April, the Philippines has come around to the idea of a non-enforceable code, in the hopes of marking the upcoming summit with a deal. “I think the Philippines, as ASEAN chair presiding over ASEAN’s 50th anniversary, would like to push for the regional instrument’s adoption under their watch,” said Thuzar.

“[The] Philippines as chair wants a feel good photo op,” said Sinapan Samydorai, an advocate for migrant worker rights and director of Southeast Asian affairs at Think Center, a NGO in Singapore.

However Indonesia, by far the biggest country and economy in ASEAN, is holding out for a more robust deal that would help the 1.2 million Indonesians working mostly in Malaysia and Singapore.

“The lack of coordinated action among ASEAN governments to protect human rights in the context of migration is contributing to this problem and giving free rein to employers, recruitment agents, and authorities to abuse migrant workers,” said Eva Kusuma Sundari, an Indonesian MP, in a recent statement by ASEAN Parliamentarians for Human Rights, a non-government group.

Read the original article here.