Category Archives: ASEAN Advocacy

Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN Desak Perlindungan Buruh Migran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan buruh migran dengan mengadopsi Deklarasi Cebu ke dalam peraturan yang mengikat secara hukum di negara masing-masing.

“Kami mendorong pemerintah membangun satu instrumen yang kuat dan mengikat secara hukum. Kami akan berikan masukan ke Menteri Ketenagakerjaan dan duta-duta besar negara ASEAN untuk diperhatikan dan diadopsi di ASEAN Summit pada November 2017,” papar Program Manager Advokasi ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Daniel Awigra di Jakarta, Selasa (18/7).

Organisasi masyarakat sipil dari delapan negara ASEAN mengadakan konsultasi regional untuk membahas langkah advokasi yang akan diberikan kepada pemerintah masing-masing di Jakarta, Selasa. Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Regional tentang Adopsi Instrumen ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran itu ditandatangani oleh perwakilan delapan negara yakni Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Daniel mengatakan saat ini banyak negara yang belum mengadopsi Deklarasi Cebu tentang buruh migran ke dalam aturan hukum negaranya. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN itu akan mendesak para pemimpin negara yang akan berkumpul pada ASEAN Summit untuk dapat memberi komitmennya demi peningkatan perlindungan bagi buruh migran.

Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah bagi aturan perlindungan mengenai buruh migran dapat juga mencakup keluarga mereka. Selain itu, juga mendesak perlindungan bagi seluruh buruh migran terlepas dari status kepegawaiannya yang legal maupun yang ilegal.

Rekomendasi juga diberikan agar ada ketentuan khusus mengenai buruh migran perempuan dan pekerja domestik seperti pembantu rumah tangga yang mayoritas perempuan, sesuai dengan Deklarai CEDAW dan Konvensi ILO Nomor 189. “Kami menginginkan agar diskriminasi terhadap pekerja migran perempuan dihilangkan,” ujar perwakilan koalisi dari Filipina, Ellene Esana, dari Centre for Migrant Filipina.

Baca berita aslinya disini.

Menaker Dorong ASEAN Sepakati Perlindungan Pekerja Migran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta kepada perwakilan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organisation/CSO) dari negara-negara ASEAN ikut mendesak negaranya untuk mendukung upaya perlindungan pekerja migran yang bersifat mengikat (legally binding) sebagaimana yang perjuangkan Indonesia pada forum ASEAN Committee on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW).

“Indonesia konsisten pada posisinya, memperjuangkan instrument perlindungan pekerja migran yang bersifat legally binding, bukan sekadar morally binding,” kata Menteri Hanif pada jamuan makan malam dengan perwakilan CSO dari negara-negara ASEAN di rumah dinas Menaker, kemarin.

Hanya dengan kesepakatan yang mengikat, perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bisa diberikan secara maksimal. “Saya berharap para NGO dan CSO di ASEAN dapat pula menyampaikan kepada pemerintah di negaranya untuk mendukung legally binding perlindungan dan HAM bagi pekerja migran,” tambah Menaker.

Perlindungan tak hanya kepada pekerja migran yang documented (legal) maupun yang undocumented (illegal), mengingat terdapat pekerja migran yang menjadi undocumented bukan karena kesalahannya.

Hampir seluruh perwakilan CSO yang hadir pada acara tersebut mendukung upaya legally binding bagi perlindungan pekerja migran sebagaimana yang diperjuangkan Indonesia selaman ini.

Salah satu perwakilan CSO Malaysia, Sumitha Shaanthinni Kishna pada acara tersebut menyampaikan bahwa isu legal instrument tingkat ASEAN dalam perlindungan pekerja migran menjadi perhatian internasional. “Kami mendukung adanya legal instrument tingkat regional. Kesepakatan legally binding juga bisa untuk menolong pekerja migran yang undocumented,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari Filipina, Jelen Paclarin. Selain itu, ia meminta kepada Indonesia untuk terus melakukan pendekatan kepada anggota ASEAN lainnya agar memberikan dukungan.

Menteri Hanif sengaja mengundang jamuan makan malam kepada para perwakilan CSO dari negara-negara ASEAN yang sedang menghadiri acara Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers yang diselenggarakan HRWG (Human Rights Working Group) di Jakarta.

Sejak 2009, Indonesia konsisten memperjuangkan legally binding perlindungan bagi pekerja migran pada forum ASEAN. Namun, hingga saat ini negara-negara ASEAN belum mencapai konsensus. Diharapkan organisasi masyarakat sipil di tiap negara ASEAN mendorong negaranya untuk mendukung konses perlindungan pekerja migran yang mengikat dan tertulis, bukan sekadar kesepakatan moral.

Baca berita aslinya disini.

ASEAN Gagal Lindungi Buruh Migran

SEPULUH organisasi nonpemerintah (NGO) dari 10 negara anggota ASEAN yang mengadvokasi isu dan permasalahan pekerja migran sepakat bahwa ASEAN gagal dan tidak efektif dalam memberikan perlindung­an hak asasi kepada jutaan buruh migran di kawasan Asia Tenggara. Manager Program Human Rights Working Group (HRWG) mengata­kan kegagalan itu disebabkan belum adanya instrumen regional perlindungan pekerja migran yang mengikat secara hukum sebagai payung perlindungan buruh migran di antara negara anggota ASEAN.

“Padahal, pembentukan instrumen perlindungan dan pemenuh­an hak-hak pekerja migran ialah amanat penting Deklarasi ASEAN yang dihasilkan di Cebu, Filipina, pada 2007,” ujar Manager Program HRWG, Daniel Awigra, di Jakarta, selasa (18/7). “Sudah 10 tahun berlalu tapi belum mencapai konsensus. Di sisi lain, ada sekitar 6 juta pekerja migran Asia Tenggara yang bermigrasi mencari penghidupan lebih baik di kawasan ini. Mereka butuh per­lindungan dan jaminan hukum,” sindir aktivis yang akrab disapa Awi itu. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan buruh migran dari lingkup Asia Tengggara, disusul Singapura dan Brunei. Sementara itu, Indonesia menjadi penyumbang terbesar, diikuti Filipina.

Sebanyak 10 NGO dari 10 negara anggota ASEAN berembuk di salah satu hotel di Jakarta Selatan pada Senin-Selasa (17-18 Juli) untuk me­rumuskan instrumen per­lindungan buruh migran yang akan diserahkan kepada ASEAN dan negara-negara anggota. Mereka menyeru ASEAN untuk mengadopsi instrumen per­lindungan buruh migran yang mengikat secara hukum setidaknya tahun ini bertepatan dengan pertemuan puncak November mendatang. Direktur Eksekutif Center for Migrant Advocacy di Filipina, Ellene A Sana, melihat tahun ini sebagai momentum untuk meng­adopsi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum karena ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina.

“Ya, ini momentum emas karena Deklarasi Cebu 10 tahun lalu dihasilkan ketika Filipina menjadi ketua ASEAN, dan terobosan untuk mengesahkan instrumen yang mengikat bisa dibuat karena sekarang ASEAN di bawah kepemim­pinan Filipina,” kata Ellene. Empat hambatan Awi menambahkan, ada empat hambatan dalam mencapai konsensus di antara anggota ASEAN dalam mengadopsi instrumen perlin­dungan buruh migran yang mengikat secara hukum. Pertama, terkait dengan sifat dokumen tersebut. Dalam hal ini kesepakatan sulit diraih karena negara-negara pe­ngirim buruh migran didorong untuk mengadopsi instrumen tersebut pada taraf yang mengikat secara hukum, sesuatu yang tidak diterima negara penerima.

Kedua, terkait dengan pekerja migran tanpa keterangan (undocumented migrant worker). “Jadi ada negara-negara yang hanya mau melindungi pekerja migran yang sah atau berdokumen,” kata Awi. Ketiga, negara-negara ASEAN gagal mencapai konsensus berkaitan dengan pelibatan anggota keluarga pekerja migran. Keempat, terkait dengan paradigma. “Beberapa negara men­dorong pendekatan hak asasi manusia, sementara negara-negara lain ingin berbasis pada pembangunan saja,” ujarnya. (Hym/I-1)

Baca berita aslinya disini.

Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers

Welcome Remarks

Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers

Jakarta, 17th July 2017

by Muhammad Hafiz, the Executive Director of HRWG

 

It is a great honour for me to welcome you to the Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers that will be started by today until 19th July 2017. I would like also to thank Bapak George J. Lantu, Director of ASEAN Functional Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to give welcome remarks at this meeting and Ibu Roostiawaty, The Director of Labor Market Development, Ministry of Manpower of Indonesia who will share the negotiation process of the draft Instrument of Migrant Workers in ASEAN.

Taking this opportunity, I would like to congratulate the organiser from Human Rights Working Group and Solidaritas Perempuan who have successfully organised this meeting. HRWG and Solidaritas Perempuan have been actively engaged with Indonesian Representatives of ASEAN Committee on Migrant Workers from Ministry of Manpower and Ministry of Foreign Affairs to discuss on the forthcoming adopted ASEAN instrument of migrant workers in next ASEAN Summit on November 2017 in the Philippines.

The number migrant workers are kept growing in ASEAN since ASEAN has already launched the ASEAN Economic Community in 2015 which allow ASEAN citizen to work in their neighbouring ASEAN countries. ASEAN Economic Community has become the major milestone to the economic development in regional agenda. However, the challenges are quite dangerous especially to the vulnerable groups who need maximum protection from ASEAN government undeniably migrant workers.

Thus it is very important for civil society in the region to engage in the adoption process of the instrument on migrant workers in ASEAN that has been mandated on the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers or Cebu Declaration ten years ago.

Currently, HRWG evaluated the Recommendations of the ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) that one of recommendation is to continue the drafting of the regional instrument for the migrant worker. The publication and assessment showed us that the implementation of Cebu Declaration and AFML’s recommendation have not fully implemented and ASEAN should have a stronger legal framework which can ensure human rights protection for all migrant workers.

In line with that, the ASEAN Labour Ministers Retreat on February 2017 in Davao City, Philippines, has made significant milestone to the negotiation process of the draft ASEAN instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.The retreat finally has unlocked the unfinished debate on some contentious issues namely legal status of the document, protection for undocumented migrant workers and their family members, and the nature of the instrument.

Now, ASEAN has the draft Instrument of the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as agreed by the ASEAN Labour Ministers and the ASEAN Senior Labour Officials. However, the finalisation of the draft is getting stagnant due to some pending articles.

Having that said, it is urgent for us as ASEAN civil societies to be included in giving our recommendation to those pending and contentious issues. Hopefully, your valuable inputs, recommendation, and argumentation in this meeting will be further discussed and compelled to be ASEAN CSOs’ Submission for ASEAN leaders.

Let me end this speech by saying that this regional Consultation is one of the milestones to ASEAN CSOs to be heard and included in the process of ASEAN’s effort to protect the MW in the region, including also in the drafting of the Instrument for migrant workers and their family members.

In the end, we should ensure ASEAN as “caring and sharing” community that prioritise and protecting the rights of migrant workers as the part of ASEAN people centred, people, oriented.

Thank you.

 

 

Local and International groups express solidarity for the families of executed prisoners in Singapore

We, the undersigned organisations, condemn the shameful execution of a Nigerian national, Chijioke Stephen Obioha, and a Malaysian national, Devendran a/l Supramaniam in Singapore on 18 November 2016, which runs counter to global trends towards abolition of capital punishment. Around the same time, at the 50th and 51st meeting of the UN General Assembly's Third Committee’s 71 st session proceedings, the Singapore representative introduced amendments, undermining the spirit of the draft resolution calling for a moratorium on the death penalty, supported by states such as Syria, Egypt and Bangladesh.

We remain appalled that Singapore continues to execute people in contravention of international law and standards. The two men were sentenced to mandatory death penalty, after being convicted of drug trafficking, which does not meet the threshold of the “most serious crimes”.

In July 2011, during its first Universal Periodic Review (UPR), Singapore accepted a recommendation that called on the government to make available statistics and other factual information on the use of the death penalty (A/HRC/18/11, para. 95.15). The lack of transparency in relation to the scheduled executions, therefore, remains deeply concerning and prevents informed and meaningful debates in the country on the retention of this punishment.

We would like to express our regret and share in the disappointment of the families of the executed men. We oppose the use of capital punishment in all circumstances, as a violation of human rights which can never be justified under the flawed assumption that it has a unique deterrent effect.

 

Signatories:

Singapore

Function 8

Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME)

Project X

Singapore Anti-Death Penalty Campaign (SADPC)

Think Centre

We Believe in Second Chances

 

Malaysia

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

Malaysians Against Death Penalty & Torture (MADPET)

 

Indonesia

Human Rights Working Group (HRWG)

 

International Groups and Networks

Amnesty International (AI)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA)

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

Franciscans International (FI)

Human Rights Watch (HRW)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)

For further information please contact Think Centre.

Email: thinkcentre@hotmail.com Tel: +65 94791906

HRWG Kritik Substansi Deklarasi HAM ASEAN

Rabu, 26 September 2012 | Hukum Online

Human Rights Working Group (HRWG) menyatakan sejumlah substansi draf Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) tidak sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia. Wakil Direktur HRWG, M. Choirul Anam mengatakan AHRD memiliki sejumlah kekurangan dalam bagian Prinsip-prinsip Umum yang berpotensi menjadikannya tidak sejalan dengan standar internasional.

“Di sana masih terdapat klausula kekhususan regional dan nasional (national and regional particularities) pada pasal 7 serta klausula pembatasan (limitation of rights) hak pada pasal 8,” ujar Anam dalam siaran pers.

Menurut Anam, seharusnya, pada bagian Prinsip-prinsip Umum harus menjamin nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia seperti asas non-diskriminasi, persamaan, imparsial, dan karakter universitas dari deklarasi HAM.

“Pasal 6 juga masih bermasalah,” Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor ASEAN and Human Rights di HRWG menambahkan. Yuyun mengatakan Pasal 6 berbicara tentang penyeimbangan hak dan kewajiban individual, komunitas, dan masyarakat dengan lainnya. Padahal, kerangka HAM internasional tidak mengenal konsep penyeimbangan antara hak dan kewajiban.

“HAM itu sifatnya melekat, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan berhubungan antara satu dengan lainnya. AHRD tidak seharusnya mendifinisikan hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban individual, kelompok dan masyarakat dalam kerangka HAM,” papar Yuyun.

Lantaran dinilai masih bermasalah, HRWG berharap para Menteri Luar Negeri ASEAN mengembalikan AHRD kepada AICHR agar merevisi sejumlah pasal bermasalah. Sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN dijadwalkan akan mendiskusikan AHRD pada 27 September selama Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) di sela-sela Sidang Umum ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Source: Hukum Online

HRWG Kecam Aksi Brutal Militer Myanmar terhadap Rohingya

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar ke wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (19/11).

HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut, beberapa hari yang lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung.

“Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili,” tegas Hafiz.

Atas kejadian itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN.

“Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban,” imbuh Hafiz

“Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita,” pungkasnya. (OL-3)

Sumber: Media Indonesia