Regional CSOs Consultation on the Implementation of the ASEAN Consensus on the Rights of Migrant Workers

IMG_4802
IMG_1738
IMG_1478
IMG_1461
IMG_1373
IMG_1370

[February 2018] Human Rights Working Group (HRWG) in collaboration with Sasakawa Peace Foundation (SPF) has successfully convened the “Regional CSOs Consultation on the Implementation of the ASEAN Consensus on the Rights of Migrant Workers” on last 20-21 February 2018 at Alila Hotel Pecenongan, Jakarta, Indonesia to gather recommendation from ASEAN CSOs on the implementation of ASEAN Consensus on Migrant Workers. HRWG held the consultation to ensure that the Regional Plan of Action (RPA) of the Consensus is based on the international human rights standards to fully promote and protect the rights of migrant workers in ASEAN. Furthermore, through this consultation HRWG and all ASEAN CSOs would like to be involved in the negotiation process for developing the RPA.

The consultation was attended by the Representative of Indonesian Ministry of Manpower, Mrs. Roostiawaty, Director of Labour Market Development, the Ambassador of EU Mission to ASEAN, H.E. Amb. Fontan Fransisco, the First Secretary of Indian, Amb. Mr. Rakesh K. Upadhyay, Representatives of Diplomatic Missions to ASEAN, Indonesian Representative to ACWC for Child Rights, Mrs. Yuyum Fhahni, Focal Point of Indonesia to Senior Official Meeting on the Social Welfare and Development (SOMSWD), Mr. Mu’man Nuryana, Academes, The Regional Advisor of TIPs from Australia-Asia Program to Combat Trafficking on Persons (AAPTIP), Ms. Dian Anshar, Representative of CSOs from ten ASEAN Member States, and Jakarta based media.

The recommendation focuses on specific issues related to migrant workers’ rights and current problems in ASEAN namely, ensure the Regional Plan of Action (RPA) is transparent and inclusive of the ASEAN Civil Society, trade unions, and people organizations. In addition to that, the ten CSOs from ASEAN Member States recommended these following issues to be included in the RPA namely 1) decent work and social protection; 2) undocumented migrant workers and cross-cutting human rights issues; 3) access to justice; 4) information, empowerment, and recruitment; 5) repatriation and reintegration; 6) the cooperation among AMS and mechanisms; and 7) standard-setting and ratification of the CMW. For detail and complete recommendation please download here or contact Mr. Daniel Awigra, Program Manager of Human Rights and ASEAN at HRWG through email awigra2015@gmail.com.

2017: Masih Mencari Solusi Hukuman Mati

ASEAN jadi salah satu kawasan yang masih gencar mempromosikan hukuman mati. Napi tereksekusi mati Indonesia adalah yang terbanyak di kawasan ini.

tirto.id – Natal tahun ini, Renae Lawrence mendapat pengurangan masa tahanan dua bulan. Salah satu anggota Bali Nine ini akan jadi satu-satunya anggota sindikat bandar narkoba itu yang lolos dari hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ia bahkan bisa bebas pada Mei tahun depan, jika bayar denda Rp 1 miliar, yang setara dengan enam bulan tahanan tambahan. Artinya, kalaupun tidak bebas pada Mei, dia tetap bisa keluar dari bui paling lama November tahun depan.

Lawrence adalah satu-satunya perempuan dalam sindikat itu, sekaligus jadi yang mendapat vonis paling ringan. Dua anggota lainnya, Myuran Sukuraman dan Andrew Chen sudah dieksekusi mati 2015 silam. Sementara anggota lainnya dapat hukuman seumur hidup.

Di Indonesia, menjadi bandar narkoba memang dianggap kejahatan besar yang ancamannya bisa hukuman mati. Belum lagi, perang pada narkoba adalah salah satu kejahatan yang jadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dua tahun pertama pemerintahannya, tercatat 14 eksekusi mati telah dilakukan. Semua merupakan hukuman dalam kasus narkoba.

Berbeda dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengeksekusi mati 24 orang. Namun, tidak semua eksekusi itu berasal dari kasus narkoba.

Di ASEAN, Indonesia adalah tempat eksekusi mati paling banyak terjadi dalam lima tahun terakhir. Dalam laporan Amnesty International yang dikutip Coalition for the Abolition of Death Penalty in ASEAN (CADPA), angkanya sampai 19 kasus. Disusul Vietnam dengan 14 kasus di tempat kedua. Singapura di posisi ketiga dengan 4 kasus, dan berikutnya Malaysia dengan 3 kasus.

Dari data yang sama, Indonesia punya 135 napi yang menanti hukuman mati. Angka itu membuat Indonesia berada di posisi keempat negara di ASEAN yang punya calon tereksekusi paling banyak. Posisi pertama ada Malaysia dengan 902 kasus, Vietnam dengan 676, dan Myanmar dengan 235. Dari data terbaru milik CADPA, per 12 Oktober 2017, angka itu bahkan bertambah.

Di Indonesia, setidaknya ada 165 orang terpidana mati, 7 di antaranya perempuan, dan sebanyak 42 orang adalah warga negara asing (WNA). Kasus terbanyak adalah pidana umum pembunuhan yang sampai 90 orang. Sementara tertinggi kedua adalah narkoba dengan total 73 orang, dan teroris dengan jumlah 2 orang saja.

Tingginya angka hukuman mati di ASEAN jadi perhatian dunia. Terutama karena kebijakan yang diambil beberapa pemimpin negara kawasan ini, seperti Presiden Jokowi dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sementara berdasarkan catatan CADPA, semua negara di kawasan ASEAN masih menganut hukum tersebut. Hanya saja, Myanmar, Laos, dan Brunei mulai mengabolisi praktik tersebut.

Berita dapat dibaca lebih lanjut disini.

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.