Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Siaran Pers

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi baru saja menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu. Dalam pidatonya, Menlu mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers dan Global Compact on Migration for Safe, Orderly, and Reguler Migration serta pengesahan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia No.18/2017.

Pekerja migran Indonesia jelas berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Akan tetapi, ditengah klaim capaian pemerintah, faktanya perlindungan pekerja migran Indonesia masih menemukan banyak keterbatasan. Tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Data yang di peroleh dari Direktorat Perlindungan Warga Negera Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih ada tiga belas (13) pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Eti binti Toyib yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tidak hanya hukuman mati, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah yang dilansir dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 oleh Amerika Serikat, terdapat sekitar 5801 korban TPPO. Posisi Indonesia berada pada tier 2 pemberantasan TPPO yang berarti belum terpenuhinya standar minimum pemberantasan pidana perdagangan orang di dalam negeri. Di tingkat ASEAN, kasus perdagangan manusia juga sangat meresahkan seperti kasus yang terjadi di Kamboja dan Viet Nam di mana banyak dari anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan warga negara tiongkok karena alasan uang.

Melalui ASEAN Consensus, Global Compact on Migration, dan Undang-Undang 18/2017 beserta aturan turunannya, Pemerintah Indonesia dituntut untuk secara partisipatif dan substantive melindungi pekerja migran baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut seharusnya tidak hanya ditunjukan melalui penandatanganan kerjasama regional maupun internasional, tetapi juga upaya implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui kebijakan/peraturan, program kerja, dan rencana aksi nasional. ASEAN Consensus yang diharapkan akan menjadi dokumen mengikat secara hukum di negara-negara ASEAN ternyata hanya disepakati secara konsensus. Terlebih, mekanisme ‘self assesment’ yang di gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi ASEAN Consensus di nilai tidak inklusif dan partisipatif.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.18/2017, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Sayangnya selama tahun 2018, pemerintah Indonesia hanya dapat mengeluarkan tiga prakarsa peraturan di tingkat menteri yaitu untuk seleksi hakim ad hoc, perubahan manfaat jaminan sosial, dan badan pelayanan perlindungan pekerja migran. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus terus ditagih dan dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil guna memastikan adanya kemajuan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Narahubung:

Awigra (08176921757)

Deputi Direktur HRWG

Silahkan mengunduh dokumen siaran pers disini.

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Rekomendasi Film

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Migrant Care, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berletak di Jakarta Selatan mengadakan diskusi film terkait Buruh Migran Perempuan Indonesia yang menjadi target yang sangat rentan terkena paham radikal oleh kelompok ekstrimisme. Film yang diberi judul Pengantin ini, merupakan hasil karya dari Noor Huda Ismail yang menceritakan kerentanan buruh migran perempuan dalam paham ekstrimisme. Dalam film tersebut, penonton dapat melihat adanya interaksi secara langsung antara reporter dengan sang “Pengantin”.

Interaksi tersebut berhasil memberikan gambaran terhadap penonton, bagaimana pekerja migran perempuan menjadi rentan terhadap isu terkait ekstrimisme, bagaimana awal mula mereka ditarik kedalam paham ekstrimisme dan pada akhirnya menjadi seorang “Pengantin”, bahkan, dalam film ini penonton ditunjukkan bahwa terlepas dari sang “Pengantin” menganut paham ekstrimisme, mereka masih seorang perempuan  pada umumnya, bagaimana pada akhirnya kasus ini berdampak pada keluarga “Pengantin”, dan yang paling penting adalah, bagaimana teknologi dan media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran paham ekstrimisme.

Rizky Nurul sekalu Content Manager dari ruangobrol.id memaparkan kisah dua Pengantin, Ika dan Dian yang saat ini sedang menjalankan masa tahanan. Dalam interaksi yang dilakukan oleh Rizky Nurul dengan kedua Pengantin, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam terjunnya kedua buruh migran tersebut kedalam kelompok ekstrimisme. Ika, berawal dari keinginannya untuk mempelajari dan memahami agam Islam lebih dalam melalui bantuan media sosial, sedangkan Dian, bertemu dengan suaminya melalui temannya yang juga merupakan kelompok ekstrimisme, pada akhirnya ditarik dan dijadikan sebagai penggalang dana untuk kelompok tersebut.

Rizky Nurul sendiri juga menegaskan, terlepas dari paham ekstrimisme yang dianut oleh Ika dan Dian, mereka berdua masih seorang perempuan pada umumnya, yang tertarik dengan makeup dan lain sebagainya. Dalam film tersebut penonton ditunjukkan dampak terhadap keluarga dari perempuan yang ditarik kedalam paham ekstrimisme, seperti Ibu dari Dian dan Bude dari Ika, bagaimana kedua keluarga pelaku menjadi tulang punggung keluarga setelah penangkapan terjadi.

Dalam diskusi setelah film berakhir, Rizky Nurul menjelaskan bahwa buruh migran perempuan Indonesia rentan terhadap paham ekstrimisme, karena mereka seringkali kurang mampu untuk menyaring setiap informasi dan pengetahuan yang mereka dapat dari media sosial. Mudahnya akses dalam media sosial pun telah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimisme terlebih dahulu dari pada kelompok pro perdamaian, pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimisme sendiri lebih mudah untuk diterima oleh individu-individu yang rentan oleh isu tersebut. Rizky menegaskan, berbeda dengan pendekatan oleh pemerintah yang dilakukan di media sosial, yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, Rizky juga menghimbau penonton untuk lebih wasapada terhadap konten-konten di media sosial yang mengandung isu ekstrimisme.

Artikel ditulis oleh Rachma Setianingrum, Mahasiswa Hubungan Internasional, 2015, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia yang sedang melakukan internship di Human Rights Working Group (HRWG).

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

Press Release

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

[Jakarta, 24 January 2019] Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN’s) effort in facilitating repatriation for Rohingya refugees facing persecution in Myanmar.  Earlier this week, ASEAN expressed the intent to address the issue of forced migration of Rohingya refugees within the ASEAN region. This comes as a response to the overwhelming need to facilitate a coordinated response to what has been described as the fastest-growing refugee crisis. The Rohingya, a stateless minority group residing in Myanmar’s Rakhine State, have suffered discrimination at the hands of the Myanmar government, and violent persecution by the military and nationalist vigilantes.

ASEAN’s repatriation efforts have been spearheaded by the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), which is coordinating the equitable distribution of aid and relief in affected areas of Myanmar. Along with overall support from the ASEAN community, these efforts have paved the way for the development of a clear pathway towards the realization of peace and human rights objectives.

In order to prevent further escalation of the crisis in Rakhine State, ASEAN must contribute to guarantee the safe repatriation of Rohingya refugees, working alongside ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation to resolve the key issues causing the conflict, and to promote reconciliation with upholding the principles of fair trial and human rights-based approaches.

In order to uphold accountability, it is crucial that Myanmar opens press freedom. Journalists should be free to seek and share information. Accordingly, Myanmar must release the journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who were imprisoned in 2017 for investigating human rights abuses in Rakhine State.

A comprehensive refugee rights policy should be introduced and developed by ASEAN as, since its establishment, ASEAN has not addressed refugee rights.

This crisis can be seen as a golden opportunity for ASEAN to begin to recognize refugee rights as well as begin to end practices such as mandatory detention. Alternative methods include: Supporting the health and well-being of migrants, strengthening the participation in immigration case resolution processes, improving voluntary and independent departure rates and avoiding wrongful detention, overcrowding and long-term detention.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra, Deputy Director of the Human Rights Working Group  at awigra2015@gmail.com or +62817 6921757

For download the press statement please click this link.