HAM Sebatas Komoditas Politik, Capres Tidak Mampu Meyakinkan Calon Pemilih                         

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai kedua capres tidak memiliki visi dan strategi yang jelas untuk menunaikan kewajiban HAM negara, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka masih belum menyasar inti masalah, yaitu budaya impunitas.

Pasangan nomor urut 01 berdalih bahwa upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan memerlukan dukungan supremasi hukum yang kuat. Walaupun begiu, pasangan nomor urut 01 berjanji masih ingin menuntaskan. Sementara, pasangan 02 melihat akar masalahnya terletak pada soal kesejahteraan aparat. Ini sangat tidaknyambung dengan akar masalah penyelesaian persoalan HAM berat di Indonesia.

Masalah impunitas adalah suatu bentuk kejahatan yang susah diungkap karena pelaku memiliki kekuatan politik untuk menghalang-halangi pengungkapannya. Masalahnya pada kemauan politik yang kuat dari presiden, pemegang otoritas politik tertinggi.

Jokowi dan Prabowo belum mampu meyakinkan pemilih bagaimana kemauan politiklah yang pertama bisa memecah kebuntuan pengungkapan dan pengusutannya. Prabowo yang diduga kuat sebagai aktor pelanggar HAM berat masa lalu sangat tidak jelas visinya soal ini. Sementara, Jokowi seperti tidak mampu keluar dari kungkungan pembantu dan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga adalah pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam debat, kedua pasangan calon lebih nyaman membahas hak sosial-ekonomi-budaya (ekosob), yang dekat dengan isu pembangunan. Tetapi, mereka belum menangkap bahwa tanpa jaminan hak sipil-politik (sipol), bagaimana mungkin hak ekosob dapat mereka rasakan.

Dari debat pertama ini, HRWG menilai isu HAM sekadar masih menjadi komoditas politik daripada menjadi prioritas kerja kedua capres. Isu HAM belum benar-benar menjadi acuan cara pemimpin negara, utamanya calon presiden dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memprosesnya, serta menjamin pelanggaran serupa tidak terulang.

Kontak: Daniel Awigra, Deputy Director Human Rights Working Group (0817 6921757)

Download siaran pers-nya di link ini.

Indeks HAM Indonesia 2018 Sebesar 0,42

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) menyusun dan mempublikasikan indeks pelaksanaan HAM Indonesia berdasar Rekomendasi UPR satu tahun (2017-2018) dengan skor 0,42. Angka tersebut diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variabel yang diturunkan dalam bebeerapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator prosespelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi.

Koalisi memberi skor tertinggi 4 untuk setiap indikatir jika tindak lanjut rekomendasi UPR sesuai dengan standar HAM. Sementara, untuk tindak lanjut yang justru bertentangan dengan rekomendasi diberi skor -1. Skor 0.42 menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban HAM internasional yang diturunkan dalam program aksi di tingkat nasional.

Skor pelanggaran HAM masa lalu adalah yang terendah di antara semua aspek yaitu -0,25. Padahal, agenda penyelesain HAM masa lalu merupakan janji pemerintahan Jokowi pada masa kampanye dalam program Nawacita. Akan tetapi, pada faktanya selama lima tahun ini Pemerintahan Jokowi minim langkah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkanpemerintahan Jokowi menempatkan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di posisi-posisi yang strategis yang justru memperkuat impunitas. Demikian menurut Arif Muhammad, Direktur LBH Jakarta yang juga anggota koalisi.

Aspek selanjutnya yaitu perlindungan pembela HAM, skor untuk aspek ini juga masih rendah yaitu 0,28. Hal itu dapat dilihat dari beberapa variable seperti pembaruan dan pembentukan hukum, pemulihan hak korban, promosi dan edukasi tentang pembela HAM, dan pencegahan kekerasan terhadap pembela HAM.

Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang undang-undang pembela HAM, meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang merancang peraturan turunan mengenai hal ini. Damairia Pakpahan, dari Yayasan Perlindungan Insani mengatakan banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis lingkungan dan pada pasal 66 dalam draft peraturan turunan tersebutberbunyi jika sesorang memperjuangkan hidup sehat dan bersih tidak boleh dikriminalisasi tetapi pada faktanya  kriminalisasi tetap terjadi.

Terkait perlindungan hak disabilitas, indeks untuk aspek ini menempati urutan tertinggi di antara aspek lainnya dengan angka 1,28. Upaya pemerintah terhadap hal ini ditunjukan dengan meratifikasi UN Convention on the Rights of Personds with Disabilities (UN CRPD) dan adanya Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, menurut Wellin dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sangat penting karena jika terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama perempuan masih belum lembaga dan mekanisme penangananya.. Permasalahan lain adalah pada implementasi aksesibilitas seperti guiding block yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam isu buruh migran, Anwar Bobi Maarif dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan terdapat kemajuan yang cukup signifikan diantaranya dengan penerbitan UU 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui capaian tersebut, indeks penegakkan rekomendasi untuk buruh migran mencapai angka 0.71. Berdasarkan UU 18/2017 emerintah sudah membagi kewenangan antara pusat, daerah, hingga desa. Tingkat desa ini fungsinya untuk meminimalisir percaloan dan layanan terpadu satu atap untuk mempercepat pelayanan. Pada tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian luar negeri ada peningkatan kewenangan atase ketenagekerjaan. Namun, mekanisme perlindungan dan penyelesaian kasus buruh migran masih lama, ditambah lagi baru-baru ini pemerintah Indonesia menandatangi MoU dengan Arab Saudi mengenai pengiriman buruh migran tanpa pengetahuan lebih lanjut mengenai perlindungan buruh migran menurut hukum domestik di negara tersebut.

Isu yang terakhir adalah hak perempuan dan kelompok rentan. Pada saat ini terdapat tiga Rancangan UU yang dinilai masih diskriminatif yaitu, mengenenai penghapusan kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan KUHP yang berkaitan dengan hak perempuan dan kelompok rentan. Menurut Riska dari PKBI, perlindungan pemerintah Indonesia saat ini masih kurang terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Hal ini ditunjukan dengan beberapa kasus seperti kriminalisasi terhadap  LGBT. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 45 peraturan daerah pada tahun 2017 dan empat  surat edaran pada tahun 2018 yang diskriminatif terhadap LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dengan mengambil sikap yang signifikan terhadap rekomendasi UPR untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah suatu mekanisme HAM PBB yang mewajibkan semua negara anggota PBB melaporkan situasi HAM di negaranya dan tindakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara dan sebanyak 167 rekomendasi diterima, sisanya dicatat. Dari 225 rekomendasi tersebut ada tujuh aspek pemenuhan hak yaitu, ratifikasi instumen internasional, kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlindungan terhadap pembela HAM, perlindungan buruh migran, pemenuhan hak-hak disabilitas dan penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kontak: Mohammad Hafiz, Direktur HRWG (+6281282958035)

Download Laporan Indeks Pelaksanaan HAM Indonesia disini dan press releasenya disini.

Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM Jadi Prinsip Utama

Siaran Pers Catatan Kritis HRWG Atas Pidato Menlu

Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM

Jadi Prinsip Utama

[Jakarta, 9 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi pidato tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi hari ini, yang memaparkan capaian baik di tingkat regional dan internasional, utamanya dalam berperan serta aktif pada isu Palestina, Rohingya, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dibentuknya agensi tunggal “Indonesian Aids”. Di samping itu, Menlu juga menyoroti berbagai tantangan ke depan seperti “me-first diplomacy”, isu-isu keamanan tradisional utamanya terorisme, perang dagang, dan tantangan dunia baru di era digital dengan meningkatnya hoax.

Menlu juga menyampaikan empat prioritas diplomasi Indonesia ke depan; diplomasi kedaulatan negara, perlindungan warga negara, diplomasi ekonomi, dan kemanusian serta perdamaian, khususnya melalui perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Bagi HRWG, berbagai tantangan dan prioritas terebut, hanya akan berhasil dilalui jika Indonesia terus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di dalam merespon dan menyelesaikan – dengan dukungan-dukungan kementerian dan lembaga serta partisipasi masyarakat sipil.

Diplomasi kedaulatan yang utamanya menyoal isu Papua, tidak akan berhasil jika pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan cara-cara represif di sana. Perlindungan WNI, utamanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, anak buah kapal, di mana Indonesia seharusnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat dengan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Konvensi ILO 188 tentang hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, sayangnya justru tidak disebut dalam pidato Menlu.

Selain itu, dipomasi untuk kerjasama ekonomi, misalnya untuk melindungi produksi sawit, juga harus dibarengi dengan penegakkan prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologi dalam bisnis dan investasi. Jika tidak, laju investasi yang tanpa mengindahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan akan menjadi ancaman tersendiri.

Di tengah tren global yang menuju pada ‘me first diplomacy’ dan krisis nilai-nilai multilateralisme, Indonesia justru dapat mengambil peluang di kancah global dengan perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia kembali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Peran ini harus dimaksimalkan dengan mendorong penyelesaian konflik dan perang dengan tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan dukungan “Indonesian Aids”. Hal ini harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat baik di dalam dan luar negeri untuk mendorong tercapainya tujuan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian.

Di tingkat regional, meski mendukung keketuaan Thailand sebagai ketua ASEAN tahun 2019, tetap saja, Indonesia harus memainkan peran untuk mendorong demokrasi dan penghargaan HAM di Thailand –yang kini dikuasai oleh junta militer, dan pemajaun HAM di negara-negara ASEAN. Indonesia, melalui Menlu, bersama dengan menteri luar negeri ASEAN lain, harus lebih mendorong peran Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) untuk turut aktif dalam merespon situasi HAM yang terus digerus oleh krisis demokrasi di kawasan yang stagnan dan terbilang mundur.

Narahubung:

Daniel Awigra (+62 817-6921-757)

Deputi Direktur HRWG

Download link.

==================

HRWG’s Critical Notes on Indonesian Minister of Foreign Affairs’ Speech

Indonesia’s Diplomacy Priorities will only be Successful when Principles of Democracy and Human Rights are Upheld

[Jakarta, January 9, 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Ms. Retno Marsudi, for delivering a speech earlier today on the Ministry’s notable achievements at both regional and international levels. These achievements include, in particular, its active roles in addressing the Palestinian and Rohingya issues, protecting Indonesian citizens overseas and instituting ‘Indonesia Aids,’ which extends humanitarian assistance in times of crisis. In addition, the Minister put a spotlight on some challenges in the foreseeable future ranging from ‘me-first diplomacy’ to terrorism, trade wars and new challenges amidst heightened intensity of fake news circulation in the digital era.

The Minister put forward four priorities of Indonesian diplomacy in the near future: state sovereignty diplomacy, protection of citizens, economic diplomacy, and humanitarian and peace diplomacy, taking account of its current role as a UN Security Council member.

HRWG is of the opinion that efforts to overcome challenges and achieve the aforementioned priorities will come to fruition only when Indonesia continues to uphold the principles of human rights and democracy, in collaboration with relevant governmental bodies and civil society.

Sovereignty diplomacy, especially on the issues of Papua, will be doomed to failure if the State insists on employing security approaches and repression. It is also of note that, on the issue of ‘protection of Indonesian citizens overseas,’ the Minister failed to put into perspective some fundamental yet nonexistent protection mechanisms for its sizeable slice of population overseas: Indonesian migrant workers who work in vulnerable sectors, such as fishing industry and domestic work. Indonesia should urgently ratify the ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers and ILO Convention 188 on Decent Work in Fishing Industry.

Diplomacy on economic cooperation to protect palm production, for instance, must be in line with the principles of human rights and environmental justice, otherwise it will pose a menace to the attainment of the goal itself.

Amidst the global trend of ‘me-first diplomacy’ and the crisis of multilateralism, Indonesia should avail itself of the opportunity to play its role as a UN Security Council member, and a candidate for a UN Human Rights Council member, by championing conflict and war resolutions while adhering to human rights principles, with the support of ‘Indonesia Aids.’ Strong political will, at both domestic and international levels, is necessary to achieve Indonesia’s humanitarian and peace diplomacy goals.

At the regional level, despite the Thai chairmanship of ASEAN, Indonesia should continue to push for democracy and the respect of human rights in Thailand, which is under military junta, and other ASEAN countries. Indonesia, through its Minister of Foreign Affairs, should work together to support the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in responding to various human rights violations that are taking place in ASEAN’s backyard.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra (Deputy Director, Human Rights Working Group) through email at awigra2015@gmail.com or mobile phone at +62817 6921757.

Download link.