Category Archives: Strategic Issues

Stockholm Internet Forum 2017 – Leave No One Offline

IMG_20170517_092936

 

Beberapa waktu lalu, Human Rights Working Group (HRWG) berkesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi di salah satu forum internasional, Stockholm Internet Forum (SIF) 2017. Ini merupakan kali keempat, HRWG turut diundang oleh Swedish International Development Agency (SIDA). Tahun ini, SIF 2017 berusaha menggambarkan perkembangan dan tantangan di dunia digital (internet) dengan keterkaitannya dalam penegakkan hak asasi manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga keterkaitannya dengan pembangunan di seluruh dunia. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, perwakilan masyarakat sipil, aktivis, dan sektor bisnis untuk diskusi secara lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini SIF 2017 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Mei 2017 di Stockholm dengan pembagian dua hari pertama workshop Pre-SIF 2017, lalu pada tanggal 17 dan 18 Mei merupakan forum utamanya. Tema yang diusung tahun ini adalah access and power, dimana mengaitkan hubungan antara akses dan kekuasaan/kekuatan, dengan menyasar pada manfaat pemberdayaan akses internet yang menargetkan pada kekuasaan politik, ekonomi dan sosial.

Forum dibuka oleh Alice Bah Kuhnkee yang merupakan Menteri Kebudayaan dan Demokrasi di Swedia (Swedish Ministry of Culture and Democracy). Di dalam pembukaannya Alice menggarisbawahi perkembangan pembangunan dewasa ini yang cenderung mengkhawatirkan, salah satunya perkembangan internet yang kian hari justru menimbulkan permasalahan negatif dalam penggunannya. Beberapa diantaranya, meningkatnya debat mengenai “serangan” di dalam dunia internet yang kemudian mengakibatkan represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Lanjut dalam sesi pertama dengan tema Equal Access – Distributed Power yang melibatkan beberapa panelis yang pakar di bidangnya, yaitu; Nnenna Nwakanma (World Wide Web Foundation), Nadia Al Saqqaf (Former Minister of Information in Yemen), Frank La Rue (Assistant Director-General Communication and Information at UNESCO) dan Alexandria Walden (Public Policy and Government Relations Counsel, Free Expression at Google). Dalam sesi ini masing-masing panelis memberikan respon dan tanggapan atas perkembangan di dunia internet, juga berupa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi di seluruh dunia. Perkembangan ini kemudian melahirkan beberapa permasalahan baru setiap harinya bahkan mengalami kemunduran yang sangat besar dan masif dalam hal dunia digital, seperti yang ditegaskan oleh Frank La Rue kini isu privasi dan HOAX atau fake news merupakan salah satu dari beberapa masalah mendasar yang justru sangat serius di dalam dunia digital.

“Fake news was invented by populism and now used to give pressure for the freedom of the press”

Untuk itu sangat penting untuk membuat konten lokal untuk melawan berita hoax di seluruh Negara di dunia, juga jaminan atas hak privasi setiap orang. Kini, privasi juga menjadi permasalahan serius hampir di seluruh belahan dunia, “…seperti di India yang telah memulai sistem registrasi biometrik untuk mengidentifikasi pergerakan setiap warga negaranya. Di satu sisi, Pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjamin pelayanan publik, tetapi di sisi lain, ini seperti pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh warga negaranya, bahkan kepada setiap warga negara yang tidak memiliki identifikasi file biometrik. Kemudian, hal tersebut menjadi ambigu, ketika kita tidak mengetahui dimana data berita tersebut disimpan, siapa saja yang bisa mengelola data tersebut, dan apakah ini akan dipergunakan untuk alasan komersial apakah hanya alasan keamanan saja, ini yang sangat berbahaya,” jelas Frank La Rue.  Disamping itu, Nnena menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi, gender dan juga infrastruktur seharusnya tidak menjadi hambatan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender dalam dunia internet.

Selain sesi inti di dalam SIF 2017, juga menyelenggarakan beberapa diskusi parallel dengan berbagai tema berbeda, beberapa diantaranya seperti pembahasan mengenai lanjutan diskusi kekerasan berbasis gender, pentingnya akses dan HAM di smart city dan masih ada beberapa pembahasan lainnya.

Forum ini sangat menarik dan menjadi platform yang sangat baik bagi seluruh multistakeholder, tidak hanya bagi aktivis HAM, maupun jurnalis, juga penting melibatkan sektor bisnis, perwakilan Pemerintahan terkait dan juga pembuat keputusan. Mengingat, perkembangan Internet di dunia saat ini mengalami berbagai tantangan di setiap harinya, bahkan kemunduran yang sangat masif mulai terasa dan terlihat dalam perkembangannya saat ini. Begitu pula yang tengah dialami oleh Indonesia, dimana kebebasan berekspresi di Internet sangatlah riskan beberapa waktu ini, bahkan seringkali merugikan kelompok minoritas, salah satunya yang seringkali dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia.

Untuk melihat kembali Stockholm Internet Forum 2017, silahkan mengunjungi link ini.

 

Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Human Rights Working Group (HRWG) memberikan apresiasi atas posisi Indonesia, terkait Resolusi PBB terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.

Indonesia mengambil posisi abstain untuk Resulosi PBB (A/RES/71/187), dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin 27 Desember.

Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentions setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi.

Apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini mengingat dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.

HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016.

“Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, 28 Desember dalam keterangan tertulis.

“Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair (adil), serta memperkuat adanya safeguard (pengamanan) dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati,” lanjut pihak HRWG.

“Lebih dari itu, dengan proses reformasi dan perbaikan di level nasional saat ini, HRWG sangat mendukung bila Pemerintah Indonesia dapat mendukung Resolusi tersebut dengan sikap In Favour dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” imbuh Hafiz.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan, Posisi RI atas resolusi mengenai moratorium hukuman mati memang dilandasi oleh: hukuman mati merupakan hukum positif Indonesia dan setiap negara berhak menentukan hukum nasionalnya masing-masing.

“Resolusi itu berisi himbauan bagi diterapkannya moratorium dan bukan abolishment hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada most-serious crimes (kejahatan serius) termasuk drugs (narkoba) yang dikategorikan oleh Indonesia sebagai salah satu most-serious crimes. Hukuman mati dilaksanakan melalui due process of law (melalui proses hukum) dan setelah seluruh langkah hukum dilaksanakan,” ucap Hasan Kleib, saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (29/12/2016).

“Dan tentunya cerminan dari terdapatnya perdebatan publik di dalam negeri mengenai penerapan hukan mati. Posisi atas resolusi ini telah diambil sejak beberapa tahun yang lalu.

Tentunya apresiasi atas pengakuan dan penghargaan atas posisi Indonesia tersebut terutama oleh rekan-rekan pemangku kepentingan di bidang HAM,” pungkas Hasan.

 

Resolusi PBB ini mengalami kemunduran di ASEAN

Di level ASEAN, resolusi ini sedikit mengalami kemunduran pasca Filipina mengalami mengubah posisinya dari in favour menjadi abstain. Hanya Kamboja yang masih mendukung resolusi dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, Malaysia dan Singapura adalah negara yang menolak resolusi.

“Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Daniel Awiga, Program Manager ASEAN HRWG.

“Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan,” sebut Awigra.

Awigra melanjutkan, hukuman mati dan extra-judicial killings (pembunuhan di luar pengadilan) adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia dan telah terbukti tidak meniadakan tindakan ataupun menurunkan angka  kejahatan narkotika. Dewasa ini terdapat fakta yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Tenggara dalam hal negara-negara menyelesaikan kejahatannya.

Terlebih, kawasan ini adalah kawasan yang rentan khususnya bagi kelompok buruh migran yang rentan dieksploitasi menjadi korban sampingan sindikat kejahatan narkotika.

Arti penting resolusi –meskipun tidak mengikat secara hukum– bagi negara retensionis (negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti Indonesia) adalah langkah penting menuju penghapusan hukuman mati. Hasil dari resolusi ini mencerminkan tren global menuju penghapusan hukuman mati.

Di dalamnya, Majelis Umum menyebutkan karakter ireversibel (tidak tergantikan) dari hukuman mati dan menyatakan pendiriannya bahwa moratorium penggunaan hukuman mati adalah kontribusi untuk menghormati dan peningkatan martabat dan hak asasi manusia.

Resolusi itu menyerukan kepada semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk menghormati standar internasional yang memberikan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum.

 

Lihat berita aslinya disini.

HRWG appreciates Indonesia’s stance on UN death penalty moratorium

The Human Rights Working Group (HRWG) expressed appreciation of Indonesia’s stance which, along with 31 other countries, has abstained from using the death penalty in response to the UN resolution made during the UN General Assembly in New York, the United States, on Tuesday.

HRWG executive director Muhammad Hafiz said Indonesia’s choice to abstain from using the death penalty, favoring the UN’s resolution, should be appreciated amid the current implementation of the death penalty in the country.

“Indonesia’s stance to abstain is a moderate choice in the current situation related to the implementation of the death penalty in Indonesia, including the current deliberation of the Criminal Code at the House of Representatives, which still considers the death penalty as a legal punishment,” Hafiz said in a statement in Jakarta on Wednesday.

At the UN general assembly, 117 countries favored the resolution while 40 countries rejected the resolution. Among the ASEAN nations, the Philippines was abstain and Cambodia was in favor of the resolution while Malaysia and Singapore rejected it.

“ASEAN countries are at a cross roads dealing with how to solve crimes, especially related to the drugs,” ASEAN HRWG program manager Daniel Awigra said.

Daniel said the death penalty went against human rights and had been proved to not actually deter perpetrators nor decrease crimes related to drugs.

Find the original text in here.

HRWG: Revisi UU Terorisme Tetap Harus Sesuai Prinsip HAM dan Reformasi TNI

Covesia.com – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam DIM Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal ini bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ini tidak memperhatikan lebih serius sejumlah Pasal-pasal krusial di dalamnya yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

HRWG mengapresiasi Densus 88 yang telah menangkap sejumlah terduga teroris jaringan ISIS baru-baru ini, karena hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk menjamin hak atas rasa aman setiap orang, termasuk dari ancaman teror mematikan.

Lebih dari itu, HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang.

Menurut HRWG melalui pers rilis yang diterima covesia.com, secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi non-perang bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, namun hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Secara praktis, TNI sebagai benteng pertahanan Negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, sehingga pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

Lebih dari itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi non-perang TNI tersebut.

Di samping permasalahan di atas, di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah Pasal yang masih membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Hal ini dikarenakan panjangnya masa tahanan dan langkah membuat regulasi penahanan sementara terduga teroris justru membuka peluang terjadinya penyiksaan terhadap mereka yang belum tentu terlibat.

Di sisi yang lain, Indonesia hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemantauan dan pencegahan penyiksaan yang memadai untuk menimalisasi tindakan-tindakan represif aparat dalam penegakan hukum, sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana Negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaringan terorisme. Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini telah seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

Bila tidak, maka pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilirnya saja, namun tidak berupaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada. Secara praktis, hal ini tentu akan sangat sulit, namun RUU seharusnya pula mendiskusikan hal tersebut dan menegaskan aksi-aksi radikal yang bertentangan dengan hukum sepatutnya didekati dengan penegakan hukum agar tidak terus berkembang menjadi teroris.

Lihat artikel aslinya disini.

Revisi UU Terorisme Jangan Rusak Reformasi TNI

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal itu, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR tidak serius memperhatikan sejumlah pasal krusial yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

“HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan pers, Rabu (21/12).

Secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi nonperang bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang TNI. “Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, tapi hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” jelasnya.

Secara praktis, imbuh Hafiz, TNI sebagai benteng pertahanan negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, karena itu pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip HAM. Apalagi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi nonperang TNI tersebut.

Selain itu, HRWG menilai di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

“Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaring terorisme.

Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilir, tapi miskin upaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” tutup Hafiz. (RO/X-12)

Lihat artikel berita aslinya disini.

HRWG Sesalkan DPR Libatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Sebelumnya DPR melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Terorisme ke Pemerintah pada hari Rabu (14/12).

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil.

“Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ini tidak memperhatikan lebih serius sejumlah pasal-pasal krusial di dalamnya yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia,” kata Hafiz dalam siaran pers, hari Rabu  (21/12).

Hafiz mengatakan, secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi non-perang bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, namun hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Secara praktis, TNI sebagai benteng pertahanan Negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, sehingga pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Lebih dari itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi non-perang TNI tersebut,” katanya.

Di samping permasalahan di atas, lanjut Hafiz, di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah Pasal yang masih membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

Menurut dia, seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

“Hal ini dikarenakan panjangnya masa tahanan dan langkah membuat regulasi penahanan sementara terduga teroris justru membuka peluang terjadinya penyiksaan terhadap mereka yang belum tentu terlibat,” katanya.

“Di sisi yang lain, Indonesia hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemantauan dan pencegahan penyiksaan yang memadai untuk menimalisasi tindakan-tindakan represif aparat dalam penegakan hukum, sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan,” dia menambahkan.

Apresiasi Densus 88

Sementara secara substantif, menurut Hafiz, Revisi Undang-Undang (RUU) juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana Negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaringan terorisme.

Dia mengatakan, sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini telah seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, maka pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilirnya saja, namun tidak berupaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” katanya.

“Secara praktis, hal ini tentu akan sangat sulit, namun RUU seharusnya pula mendiskusikan hal tersebut dan menegaskan aksi-aksi radikal yang bertentangan dengan hukum sepatutnya didekati dengan penegakan hukum agar tidak terus berkembang menjadi teroris,” dia menegaskan.

Sementara itu, HRWG mengapresiasi Detasemen Khusus (Densus) 88 yang telah menangkap sejumlah terduga teroris jaringan ISIS baru-baru ini, karena hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk menjamin hak atas rasa aman setiap orang, termasuk dari ancaman teror mematikan.

“Lebih dari itu, HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” katanya.

 

Lihat artikelas aslinya disini.