Category Archives: Media

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.

Regional Civil Society Statement on the Adoption of an ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

I. We, representatives of the civil society, trade unions, and people’s organizations of Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, have gathered here today in Jakarta on the eighteenth of July two thousand and seventeen for the purpose of strengthening our common ground with a view towards the adoption of an ASEAN instrument on the protection and promotion of the rights of migrant workers;

II. Taking the momentum of fifty years anniversary of ASEAN, ten years anniversary of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Cebu Declaration) and the upcoming 31st ASEAN Summit in November 2017 in the Philippines;

III. Applauding the intention of ASEAN Member States through Cebu Declaration, has made a political commitment to protect migrant workers’ rights and to promote decent, humane, productive, dignified and remunerative employment;

IV. Remembering Article 4 of the ASEAN Human Rights Declaration on the rights of migrant workers and Article 22 of the Cebu Declaration that calls for the development of an ASEAN instrument to fully implement the principles of the Cebu Declaration;

V. Encouraged by the Joint Communique of ASEAN leaders as the result of the 30th Summit in Manila, the Philippines on 29 April 2017 that tasked Labour Ministers of ASEAN member states to finalize an instrument on migrant workers to be adopted at the 31st ASEAN Summit in November 2017;

VI. Believing that an ASEAN instrument on migrant workers is key to strengthen ASEAN political, economic, and social pillars of the ASEAN Community by promoting the full potential and dignity of migrant workers and their family members in a climate of freedom, equality, and stability;

VII. Recognizing the United Nations Convention on the Elimination on Discrimination against Women (CEDAW), the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

VIII. Emphasizing the need for the ASEAN instrument to be guided by international norms and standards embodied in the Universal Declaration of Human Rights and other international instruments including international human rights treaties, international humanitarian law treaties, and the International Labour Organization (ILO) core labour standards;

IX. Trusting that the inclusion of and engagement with civil society, trade unions, and people’s organizations is integral to the adherence to the purpose of ASEAN as stipulated in Article 1.13 of the ASEAN Charter ‘to promote a people-oriented ASEAN, in which all sectors of the society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;

X. Reiterating the Philippines Chairman’s Statement of the 30th ASEAN Summit on 29 April 2017 that defines ‘a people-oriented and people-centered ASEAN’ as one of the six 2 thematic priorities echoing Malaysia Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit on 21 November 2015;

XI. We hereby submit and call upon ASEAN Member States to consider and adopt the following recommendations:

1. Adopt an agreement that protects migrant workers and their family members entitled ‘ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of All Migrant Workers’ to ensure consistency with paragraph 22 of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers;

2. Endow a legally binding nature over the aforementioned instrument in view of fully realizing the Cebu Declaration and implementing the General Principles articulated in the Cebu Declaration;

3. Uphold full labour protection and human rights for all migrant workers regardless of their legal status;

4. Uphold full labour protection and human rights for migrant youths between the age of 15 to 18 years old;

5. Include family members of migrant workers within the ambit of the instrument;

6. Include specific provisions to address the human rights of women migrant workers and domestic workers that are in line with CEDAW and the ILO Convention Number 189;

7. Ensure that the plan of action is linked with the Sustainable Development Goals (SDGs), time-bound, measurable with clear goals, targets, and indicators, including mechanism for tracking monitoring and evaluation with a process that is transparent and inclusive of the civil society, trade unions, and people’s organizations;

8. Include the following items in the plan of action:

a. Programs for the realization of decent work for migrant workers especially migrant domestic workers, low-skilled migrant workers, and those in informal sectors as guaranteed under the four ILO pillars; (1) full and productive employment, (2) rights at work, (3) social protection, and (4) the promotion of social dialogue.

b. The implementation of the rights guaranteed under the eight core ILO conventions;

c. The implementation of the rights of migrant workers and their rights to all matters relating to marriage and family relations under Article 16(1) of CEDAW and the CRC on the rights of family members;

d. Meaningful and substantive participation of civil society, trade unions, and people’s organisations in policy dialogue;

e. Sharing of information through various means of communications, providing consultations with the civil society, multiple stakeholders, and the public;

f. Measures for the protection of women and girl children, migrant workers from discrimination and gender-based violence.

9. Include a mandate of formulating a peer-review mechanism among the ASEAN member states;

Done in Jakarta, Indonesia on this eighteenth day of July of two thousand and seventeen.

Endorsed by the following civil society:

Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia | Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights), Indonesia | Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI – Indonesian Migrant Workers Union), Indonesia | Jaringan Buruh Migran (Migrant Workers Network), Indonesia | Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia | LBH Jakarta (Jakarta Legal Aid), Indonesia | Migrant Care, Indonesia | Institute for Women’s Empowerment (IWE), Indonesia | Brunei Council on Social Welfare, Brunei Darussalam | Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), Cambodia | Bar Council Migrants, Refugees and Immigration Affairs Committee, Malaysia | Migration Working Group, Malaysia | North South Initiative, Malaysia | Public Legal Aid Network (PLAN), Myanmar | Women’s Legal and Human Rights Bureau, Philippines | Center for Migrant Advocacy, Philippines | Think Centre, Singapore | UNI Apro, Singapore | Human Rights and Development Foundation (HRDF), Thailand | Migrant Working Group, Thailand | Foundation for Women, Thailand | Task Force on ASEAN Migrant Workers | ASEAN Services Trade Union Council (ASETUC)

Pemerintah Kaji Ulang 75 Rekomendasi Sidang UPR 2017

Pemerintah telah menjalani universal periodic review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 3 Mei 2017. Ada 101 negara anggota PBB yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Dari 225 rekomendasi yang dilayangkan, 150 diterima pemerintah dan 75 sisanya masih dalam pertimbangan.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, mengatakan sampai saat ini Pemerintah masih mengkaji ulang 75 rekomendasi itu. Ada dua sikap yang harus dipilih oleh negara yang mendapat rekomendasi yakni menerima atau dicatat (noted). Nah, yang 75 rekomendasi tersebut masih berstatus noted.

Rekomendasi yang belum disikapi Pemerintah berkaitan dengan isu praktik hukuman mati, ratifikasi konvensi seperti Statuta Roma, dan standing invitation atau menerima semua kunjungan pelapor khusus PBB. “Pemerintah menerima rekomendasi yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dan kebijakan HAM nasional serta prioritas nasional,” kata Dicky dalam diskusi di Jakarta, Selasa (25/7).

Menurut Dicky tidak semua negara yang memberikan rekomendasi paham situasi di Indonesia. Akibatnya, rekomendasi yang disampaikan negara yang bersangkutan tidak tepat untuk Indonesia. Misalnya, Albania merekomendasikan Indonesia meratifikasi konvensi yang berlaku untuk negara anggota Uni Eropa. Padahal Indonesia jelas bukan bagian dari Uni Eropa.

Pemerintah perlu mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk membahas 75 rekomendasi itu. Pemerintah Indonesia diberi batas waktu sampai September 2017 untuk memberi jawaban terhadap 75 rekomendasi tersebut. “Pemerintah harus memberikan argumentasi yang logis dalam menjawab rekomendasi,” urai Dicky.

Dari 150 rekomendasi UPR 2017 yang diterima pemerintah antara lain soal ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT, melanjutkan kebijakan yang melindungi kaum rentan dan minoritas seperti anak dan perempuan, difabel serta lansia. Dicky menjelaskan selanjutnya rekomendasi UPR itu akan dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron, mengapresiasi pemerintah Indonesia menerima lebih dari 50 persen rekomendasi yang disampaikan berbagai negara dalam UPR 2017. Tapi tantangan bagi pemerintah yakni bagaimana membahas 75 rekomendasi yang masih tertunda itu bersama pihak lain seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. “Pemerintah harus terbuka, dan memberi penjelasan apakah 75 rekomendasi itu ditolak atau diterima,” tukasnya.

Jika mekanisme itu dijalankan Nur Khoiron yakin masyarakat akan mengerti kenapa pemerintah menerima atau menolak rekomendasi UPR. Komnas HAM berharap pemerintah melembagakan proses tersebut. Jangan sampai forum UPR itu hanya sekedar seremonial, tapi pemerintah harus menjalankannya dan membuktikan Indonesia mampu berprestasi di bidang HAM.

Baca berita aslinya disini.

Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Perlintasan buruh migran antar negara di Asia Tenggara tergolong tinggi. Namun, mobilitas para pekerja lintas negara itu tidak diikuti perlindungan yang memadai. Akibatnya, banyak buruh migran yang haknya tidak terlindungi.

Sejak 2007 ASEAN telah menerbitkan Deklarasi Cebu yang memandatkan negara di asia tenggara untuk menerbitkan instrumen regional yang melindungi buruh migran. Sampai saat ini pembentukan instrumen itu masih berproses, paling lambat harus selesai pada pertemuan ASEAN November 2017 di Manila, Filipina.

Program Manajer Advokasi HAM ASEAN HRWG, Daniel Awigra, mengatakan proses pembentukan draft instrumen itu sangat tertutup. Pemerintah di setiap negara ASEAN tidak memberikan naskah draft tersebut kepada masyarakat sipil. Padahal dokumen itu nanti akan diterapkan untuk publik khususnya perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya.

Walau tidak mendapat draft, pria yang disapa Awi itu mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil di ASEAN menekankan agar ketentuan yang diatur dalam instrumen tersebut melindungi buruh migran dan keluarganya, baik buruh migran yang berdokumen lengkap atau tidak.

Awi menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi perdebatan antar negara Asia Tenggara dalam membahas instrumen perlindungan buruh migran. Pertama, negara asal buruh migran berharap instrumen itu mengikat (legally binding), tapi negara penerima seperti Malaysia dan Singapura tidak menyetujuinya. Kedua, negara penerima hanya mau memberi perlindungan terhadap buruh migran berdokumen.

Ketiga, negara penerima hanya mau melindungi buruh migran, tidak beserta keluarganya. Keempat, sebagian negara hanya mau menggunakan pendekatan pembangunan, padahal yang perlu dijalankan perspektif HAM. “Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awi.

Masyarakat sipil Filipina yang diwakili Centre for Migrant Advocacy Philippines, Ellene S Anna, mengatakan tahun ini genap 50 tahun berdirinya Asean. Oleh karenanya saat ini merupakan momentum penting bagi Asean untuk memiliki instrumen yang melindungi buruh migran. “Pemerintah Filipina harus mendorong diselesaikannya instrumen tersebut sejak 10 tahun lalu berhasil mengawali dengan terbitnya Deklarasi Cebu 2007 silam,” tegasnya.

Koordinator Migration Working Group Malaysia, Sumitha Saanthinni Kishna, menekankan pentingnya implementasi setelah instrumen itu diterbitkan. Perlu dibentuk rencana aksi, dengan tujuan dan batas waktu yang jelas.” Instrumen itu harus mengikat negara Asean. Selain kepada buruh migran asal Asia Tenggara perlindungan juga perlu diberikan kepada buruh migran yang berasal dari negara lain seperti Nepal, Srilangka dan India,” tukasnya.

Baca berita aslinya disini.

Prospects fade for ASEAN migrant worker deal

Many of these figures under-represent the reality, given that undocumented migration is significant. This is one of the issues that the proposed ASEAN deal would address.

The most vulnerable have sometimes had their passports or other identification documents confiscated by employers, in turn leaving them vulnerable to crackdowns such as those in Malaysia and Thailand.

“Sometimes they lose their documents because their boss, or the recruitment agency hijack the documents,” said Daniel Awigra, ASEAN advocacy program manager at the Jakarta-based Human Rights Working Group.

Host countries such as Malaysia and Thailand also feature significant emigration, with just over 1 million Malaysians and 200,000 Thais living elsewhere in the region — a fifth of the total of around 1 million Thais who work overseas.

Economic disparities

The demographics of migration within the bloc reflect its wide economic disparities. Singapore’s gross domestic product per capita was $52,961 in 2016 — the ninth-highest in the world and the highest in ASEAN, according to International Monetary Fund figures. Brunei’s per capita GDP was second on $26,424, with Malaysia next on just under $10,000.

Much lower are countries such as Cambodia on $1,230, the Philippines on $2,924, and Indonesia on $3,604. Thailand, mostly a receiver country, had 2016 GDP per capita of just under $6,000. This is low compared with Malaysia and Singapore but enough to make the country an attractive proposition for migrants from Cambodia and Myanmar, the latter with a GDP per head of $1,275, according to the World Bank.

Singapore and Thailand need migrant labor in sectors where their own nationals are reluctant to work — such as domestic service and fisheries — and people working in those sectors would benefit most from a region-wide code.

“Migrant workers and nationals are generally not treated differently under the labor and employment laws and regulations. However, migrants are often filling jobs that locals do not want and which nationals find low-paying or unattractive. Some of these, like in domestic work, mainly done by women, [and] agriculture and fishing are not afforded some or much of the protections of the labor law. Domestic workers for example are amongst the lowest paid, coupled with long hours, as they are not covered by minimum wage provisions,” said Nilim Baruah, senior migration specialist at the International Labor Organization.

Recent years have seen harrowing revelations of abuse of migrant workers in Thailand’s massive fishing industry, where many have been kept at sea as slaves for years at a time, while Singapore’s courts sometimes deal with domestic helpers’ allegations of abuse against homeowners.

But migrants are vital to host country economies. In the recent Malaysian crackdown, construction companies have complained to local media that they have been left short-staffed as foreign workers avoid showing up for work, fearing arrest.

Of the estimated 4 million migrant workers in Malaysia, around half are thought to be working illegally, with Myanmar and Indonesian migrants making up a significant proportion.

Such numbers, along with the accounts of abuse, and a lack of oversight of the networks of brokers, recruiters and traffickers profiting from migration in the region, all suggest a pressing need for an ASEAN deal on the issue rather than the current set of bilateral arrangements between various states.

While receiver countries have an economic interest in cheap migrant labor, source countries also benefit. During Myanmar’s five decades of military rule, emigration meant that millions of young people, who otherwise might have stayed to become disaffected by a lack of local job opportunities, left for neighboring Malaysia and Thailand.

Job creation

Myanmar’s economic growth since 2011 has spurred hopes that the country can facilitate job creation at home and curb emigration — a less attractive option now given the crackdowns overseas.

“The ‘pull’ factor that drew Burmese people outside Myanmar’s borders has likewise diminished. Thailand is a most uncertain place these days, while closing borders broadly does not augur well,” said Sean Turnell, an economic advisor to the Myanmar government.

The Philippines has facilitated emigration as a means not only of helping surplus labor find employment, but as a supplement to the domestic economy. Huge remittances — equal to 10.2% of Philippine GDP in 2015 according to the World Bank — have long been sent back to the country by overseas Filipino workers, or OFWs.

In 2016 remittances to the Philippines amounted to almost $27 billion, according to the country’s central bank. Most of the money came from Filipinos working outside ASEAN, with only Singapore appearing on the central bank’s listing of the top 10 source countries for remittances in 2016.

Manila is nonetheless keen to sort out a deal ahead of the mid-November ASEAN summit, which will mark the conclusion of its chairmanship.

But after the failure to agree terms at the ASEAN summit held in April, the Philippines has come around to the idea of a non-enforceable code, in the hopes of marking the upcoming summit with a deal. “I think the Philippines, as ASEAN chair presiding over ASEAN’s 50th anniversary, would like to push for the regional instrument’s adoption under their watch,” said Thuzar.

“[The] Philippines as chair wants a feel good photo op,” said Sinapan Samydorai, an advocate for migrant worker rights and director of Southeast Asian affairs at Think Center, a NGO in Singapore.

However Indonesia, by far the biggest country and economy in ASEAN, is holding out for a more robust deal that would help the 1.2 million Indonesians working mostly in Malaysia and Singapore.

“The lack of coordinated action among ASEAN governments to protect human rights in the context of migration is contributing to this problem and giving free rein to employers, recruitment agents, and authorities to abuse migrant workers,” said Eva Kusuma Sundari, an Indonesian MP, in a recent statement by ASEAN Parliamentarians for Human Rights, a non-government group.

Read the original article here.

Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN Desak Perlindungan Buruh Migran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlindungan buruh migran dengan mengadopsi Deklarasi Cebu ke dalam peraturan yang mengikat secara hukum di negara masing-masing.

“Kami mendorong pemerintah membangun satu instrumen yang kuat dan mengikat secara hukum. Kami akan berikan masukan ke Menteri Ketenagakerjaan dan duta-duta besar negara ASEAN untuk diperhatikan dan diadopsi di ASEAN Summit pada November 2017,” papar Program Manager Advokasi ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Daniel Awigra di Jakarta, Selasa (18/7).

Organisasi masyarakat sipil dari delapan negara ASEAN mengadakan konsultasi regional untuk membahas langkah advokasi yang akan diberikan kepada pemerintah masing-masing di Jakarta, Selasa. Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Regional tentang Adopsi Instrumen ASEAN mengenai Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran itu ditandatangani oleh perwakilan delapan negara yakni Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Daniel mengatakan saat ini banyak negara yang belum mengadopsi Deklarasi Cebu tentang buruh migran ke dalam aturan hukum negaranya. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN itu akan mendesak para pemimpin negara yang akan berkumpul pada ASEAN Summit untuk dapat memberi komitmennya demi peningkatan perlindungan bagi buruh migran.

Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah bagi aturan perlindungan mengenai buruh migran dapat juga mencakup keluarga mereka. Selain itu, juga mendesak perlindungan bagi seluruh buruh migran terlepas dari status kepegawaiannya yang legal maupun yang ilegal.

Rekomendasi juga diberikan agar ada ketentuan khusus mengenai buruh migran perempuan dan pekerja domestik seperti pembantu rumah tangga yang mayoritas perempuan, sesuai dengan Deklarai CEDAW dan Konvensi ILO Nomor 189. “Kami menginginkan agar diskriminasi terhadap pekerja migran perempuan dihilangkan,” ujar perwakilan koalisi dari Filipina, Ellene Esana, dari Centre for Migrant Filipina.

Baca berita aslinya disini.

Menaker Dorong ASEAN Sepakati Perlindungan Pekerja Migran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta kepada perwakilan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organisation/CSO) dari negara-negara ASEAN ikut mendesak negaranya untuk mendukung upaya perlindungan pekerja migran yang bersifat mengikat (legally binding) sebagaimana yang perjuangkan Indonesia pada forum ASEAN Committee on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW).

“Indonesia konsisten pada posisinya, memperjuangkan instrument perlindungan pekerja migran yang bersifat legally binding, bukan sekadar morally binding,” kata Menteri Hanif pada jamuan makan malam dengan perwakilan CSO dari negara-negara ASEAN di rumah dinas Menaker, kemarin.

Hanya dengan kesepakatan yang mengikat, perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bisa diberikan secara maksimal. “Saya berharap para NGO dan CSO di ASEAN dapat pula menyampaikan kepada pemerintah di negaranya untuk mendukung legally binding perlindungan dan HAM bagi pekerja migran,” tambah Menaker.

Perlindungan tak hanya kepada pekerja migran yang documented (legal) maupun yang undocumented (illegal), mengingat terdapat pekerja migran yang menjadi undocumented bukan karena kesalahannya.

Hampir seluruh perwakilan CSO yang hadir pada acara tersebut mendukung upaya legally binding bagi perlindungan pekerja migran sebagaimana yang diperjuangkan Indonesia selaman ini.

Salah satu perwakilan CSO Malaysia, Sumitha Shaanthinni Kishna pada acara tersebut menyampaikan bahwa isu legal instrument tingkat ASEAN dalam perlindungan pekerja migran menjadi perhatian internasional. “Kami mendukung adanya legal instrument tingkat regional. Kesepakatan legally binding juga bisa untuk menolong pekerja migran yang undocumented,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari Filipina, Jelen Paclarin. Selain itu, ia meminta kepada Indonesia untuk terus melakukan pendekatan kepada anggota ASEAN lainnya agar memberikan dukungan.

Menteri Hanif sengaja mengundang jamuan makan malam kepada para perwakilan CSO dari negara-negara ASEAN yang sedang menghadiri acara Regional Consultation on the Civil Society Advocacy to the ASEAN Instrument on Migrant Workers yang diselenggarakan HRWG (Human Rights Working Group) di Jakarta.

Sejak 2009, Indonesia konsisten memperjuangkan legally binding perlindungan bagi pekerja migran pada forum ASEAN. Namun, hingga saat ini negara-negara ASEAN belum mencapai konsensus. Diharapkan organisasi masyarakat sipil di tiap negara ASEAN mendorong negaranya untuk mendukung konses perlindungan pekerja migran yang mengikat dan tertulis, bukan sekadar kesepakatan moral.

Baca berita aslinya disini.

ASEAN Gagal Lindungi Buruh Migran

SEPULUH organisasi nonpemerintah (NGO) dari 10 negara anggota ASEAN yang mengadvokasi isu dan permasalahan pekerja migran sepakat bahwa ASEAN gagal dan tidak efektif dalam memberikan perlindung­an hak asasi kepada jutaan buruh migran di kawasan Asia Tenggara. Manager Program Human Rights Working Group (HRWG) mengata­kan kegagalan itu disebabkan belum adanya instrumen regional perlindungan pekerja migran yang mengikat secara hukum sebagai payung perlindungan buruh migran di antara negara anggota ASEAN.

“Padahal, pembentukan instrumen perlindungan dan pemenuh­an hak-hak pekerja migran ialah amanat penting Deklarasi ASEAN yang dihasilkan di Cebu, Filipina, pada 2007,” ujar Manager Program HRWG, Daniel Awigra, di Jakarta, selasa (18/7). “Sudah 10 tahun berlalu tapi belum mencapai konsensus. Di sisi lain, ada sekitar 6 juta pekerja migran Asia Tenggara yang bermigrasi mencari penghidupan lebih baik di kawasan ini. Mereka butuh per­lindungan dan jaminan hukum,” sindir aktivis yang akrab disapa Awi itu. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan buruh migran dari lingkup Asia Tengggara, disusul Singapura dan Brunei. Sementara itu, Indonesia menjadi penyumbang terbesar, diikuti Filipina.

Sebanyak 10 NGO dari 10 negara anggota ASEAN berembuk di salah satu hotel di Jakarta Selatan pada Senin-Selasa (17-18 Juli) untuk me­rumuskan instrumen per­lindungan buruh migran yang akan diserahkan kepada ASEAN dan negara-negara anggota. Mereka menyeru ASEAN untuk mengadopsi instrumen per­lindungan buruh migran yang mengikat secara hukum setidaknya tahun ini bertepatan dengan pertemuan puncak November mendatang. Direktur Eksekutif Center for Migrant Advocacy di Filipina, Ellene A Sana, melihat tahun ini sebagai momentum untuk meng­adopsi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum karena ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina.

“Ya, ini momentum emas karena Deklarasi Cebu 10 tahun lalu dihasilkan ketika Filipina menjadi ketua ASEAN, dan terobosan untuk mengesahkan instrumen yang mengikat bisa dibuat karena sekarang ASEAN di bawah kepemim­pinan Filipina,” kata Ellene. Empat hambatan Awi menambahkan, ada empat hambatan dalam mencapai konsensus di antara anggota ASEAN dalam mengadopsi instrumen perlin­dungan buruh migran yang mengikat secara hukum. Pertama, terkait dengan sifat dokumen tersebut. Dalam hal ini kesepakatan sulit diraih karena negara-negara pe­ngirim buruh migran didorong untuk mengadopsi instrumen tersebut pada taraf yang mengikat secara hukum, sesuatu yang tidak diterima negara penerima.

Kedua, terkait dengan pekerja migran tanpa keterangan (undocumented migrant worker). “Jadi ada negara-negara yang hanya mau melindungi pekerja migran yang sah atau berdokumen,” kata Awi. Ketiga, negara-negara ASEAN gagal mencapai konsensus berkaitan dengan pelibatan anggota keluarga pekerja migran. Keempat, terkait dengan paradigma. “Beberapa negara men­dorong pendekatan hak asasi manusia, sementara negara-negara lain ingin berbasis pada pembangunan saja,” ujarnya. (Hym/I-1)

Baca berita aslinya disini.