LSM: Pemerintah Masih Punya Pekerjaan Rumah Soal HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 11 LSM menyampaikan pernyataan bersama terkait dengan terpilihnya Republik Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan status tersebut sebatas untuk menaikkan posisi tawar secara global.

Dalam pernyataan bersamanya, 11 LSM mengatakan Indonesia ditantang untuk menghormati standar hukum internasional dan secara substantif memperbaiki situasi HAM. Kesebelas LSM tersebut antara lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), dan Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Rumah Cemara, dan Lokataru Foundation juga satu suara soal hal tersebut.

Menurut LSM, ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri.

Mereka menilai pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM. Seharusnya itu menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Keempat prioritas Indonesia itu disampaikan Menlu RI melalui konferensi video langsung usai pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York, yang diikuti Antara pada Jumat (8/6) malam.

Menlu RI menyebutkan bahwa salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia. Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kemudian, prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Baca berita selanjutnya disini.

HRWG Desak Presiden Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Bisnis.com, JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mendesak komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu termasuk menyelesaikan perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional HAM.

Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengatakan bahwa bila dibandingkan dengan 20 tahun lalu, proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM semestinya sudah lebih maju.

“Pada medio 1999-2000, Pemerintah Indonesia bisa menghasilkan dua UU dan peraturan lainnya yang memperkuat jaminan HAM dan mendorong proses penyelesaaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi,” paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (9/6/2018).

Muhammad menuturkan pemerintah dan legislatif pada periode itu berhasil mendorong terbitnya beleid UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai tonggak komitmen negara.

Terkait perdebatan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, hal itu bermula pada 2012 di mana Komite HAM PBB memasukkan deadlock dalam rekomendasi dan meminta pemerintah bisa menyelesaikannya.

“Namun, hingga kini bahkan setelah Presiden RI menemui korban pekan lalu, kebuntuan belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan dan Komnas HAM sangat terbatas dalam penyelidikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, HRWG menilai pentingnya Presiden Jokowi membuat teroboasan kebijakan bila kasus pelanggaran HAM ingin diselesaikan.

“Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan mandat lebih kepada Komnas HAM adalah pilihan strategis harus dilihat Presiden,” lanjut Muhammad.

Dalam UU itu, hanya ada pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM (pasal 18). Selain itu, dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik (pasal 20).

Sementara itu, penyidikan masih dilakukan oleh Jaksa Agung (pasal 21).

Baca berita selanjutnya disini.

HRWG: Atasi Kebuntuan, Komnas HAM Perlu Diberi Kewenangan Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo perlu membuat perubahan kebijakan dan terobosan institusional terkait penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Pasalnya, masih terdapat perbedaan sikap antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Terlebih lagi perbedaan sikap itu muncul setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan keluarga korban yang tergabung dalam Aksi Kamisan. “Pertemuan Presiden dengan korban yang konsisten melakukan Aksi Kamisan harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret untuk kepentingan korban, baik melalui perubahan kebijakan maupun terobosan institusional,” ujar Hafiz kepada Kompas.com, Sabtu (9/6/2018). Menurut Hafiz, Presiden Jokowi seharusnya melanjutkan rencana pembentukan Komite Kepresidenan sebagai pemberi arah kebijakan dan strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Apalagi, pembentukan Komite ini telah disebutkan di dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Komite Kepresidenan akan memberikan arah dan strategi kebijakan bagaimana kasus pelanggaran HAM masa lalu ini dapat diselesaikan,” tutur Hafiz. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan memperluas kewenangan Komnas HAM melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Hafiz menilai Komnas HAM perlu diberikan kewenangan penyidikan agar dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang berkasnya berhenti di Kejaksaan Agung. Dengan begitu pemerintah dapat mengakhiri kebuntuan tersebut dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Berdasarkan UU Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya memiliki fungsi penyelidikan. Dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilanjutkan proses penyidikan. Namun, Kejaksaan Agung enggan melakukan proses penyidikan dengan berbagai alasan, salah satunya berkas penyelidikan dianggap belum lengkap. “Kebuntuan ini belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan, namun mandat Komnas HAM sendiri sangat terbatas pada penyelidikan,” ucapnya. “Revisi UU Pengadilan HAM adalah mendesak dilakukan bila memang komunikasi antara dua lembaga ini tidak kunjung selesai,” kata Hafiz. Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi dengan Peserta Kamisan, Istana Bantah karena Tahun Politik Sebelumnya, Presiden Jokowi telah bertemu dengan keluarga korban kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang tergabung dalam Aksi Kamisan. Namun, nampaknya pertemuan tersebut belum memberikan titik terang bagi penuntasan kasus. Pasalnya, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Komnas HAM memiliki perbedaan sikap yang diungkapkan setelah pertemuan tersebut. Prasetyo menilai sulit untuk membawa perkara pelanggaran HAM berat masa lalu ke ranah hukum, siapapun yang menjadi presiden dan jaksa agungnya. Bahkan ia menganggap hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap enam perkara pelanggaran HAM berat masa lalu bukan bukti otentik. Sementara, Komnas HAM menegaskan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara patut dengan meminta keterangan korban, keterangan saksi dan ditunjang dengan alat bukti. Setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas hingga saat ini. Ketujuh kasus itu adalah kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa pada 1997-1998, Tragedi Mei 1998, Kasus Talang Sari, Kasus Penembakan Misterius, Tragedi 1965-1966, serta kasus penembakan Wasior dan Wamena.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “HRWG: Atasi Kebuntuan, Komnas HAM Perlu Diberi Kewenangan Penyidikan”, https://nasional.kompas.com/read/2018/06/10/11053361/hrwg-atasi-kebuntuan-komnas-ham-perlu-diberi-kewenangan-penyidikan.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Erlangga Djumena