Category Archives: Media Coverage

28 Peserta Lolos Seleksi Calon Anggota Komisioner Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia Seleksi Calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI ( Komnas HAM) periode 2017-2022 menyatakan, 28 dari 60 orang peserta lolos melewati tahapan dialog publik dan rekam jejak.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Panitia Seleksi Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Dalam proses seleksi para peserta, Pansel juga melibatkan publik dan lembaga pemerintah serta para pihak lainnya untuk memberikan masukan.

“Kami sudah diskusi publik, tracking yang juga dilakukan dengan jaringan lembaga sosial masyarakat dan juga minta masukan lembaga resmi seperti Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Akhirnya kami sudah putuskan dalam rapat pleno kemarin ialah 28 orang (yang lolos),” kata Jimly.

Selanjutnya, ke-28 peserta akan mengikuti tahapan tes psikologi (psiko test) yang akan dilaksanakan pada 17 dan 18 Juli 2017, serta wawancara terbuka yang akan dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017.

Rencananya, wawancara terbuka akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pansel akan memilih 14 nama yang akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan.

Kemudian, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Jimly menilai, ke-28 peserta yang lolos pada tahapan ini merupakan orang-orang yang cukup kompeten mengemban tugas sebagai komisioner Komnas HAM.

Untuk lolos ke tahapan berikutnya, peserta harus memenuhi kriteria terkait kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi.

Hal ini disampaikan Jimly, menanggapi hasil penelusuran Koalisi Selamatkan Komnas HAM yang menyebut bahwa sembilan orang peserta terindikasi berafiliasi dengan ormas radikal.

“ke-28 ini terbebas dari yang ditakutkan itu. Tapi tentu 28 ini belum sempurna juga karena harus ada data yang dikonfirmasi lagi,” kata Jimly.

Pansel akan menelusuri lebih jauh mengenai latar belakang para calon komisioner.

Adapun 28 peserta yang lolos ke tahap berikutnya, yakni:
1. Ahmad T Damanik
2. Amirudin
3. Anggara
4. Antonio Pradjasto
5. Arimbi Herupoetri
6. Barul Fuad (Peneliti)
7. Beka Ulung
8. Bunyan Saptomo (Birokrat)
9. Choirul Anam
10. Dedy Askari (Komisioner Komnas HAM Sulteng)
11. Fadillah
12. FX Rudy Gunawan
13. Hafid Abbas (Birokrat)
14. Hairansyah
15. Harris Azhar
16. Imdadun Rahmat
17. Jones Manurung
18. Judhariksawan (Dosen Universitas Hasanuddin)
19. Munafrizal Manan (Dosen Universitas Al Azhar Jakarta)
20. Norman
21. Nur Ismanto (Advokat)
22. Rafendi Djamin
23. Roichatul
24. Sandra Moniaga
25. Sondang Frishka
26. Sri Lestari
27. Sudarto
28. Sumedi (Purnawirawan TNI)

Baca selanjutnya disini.

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

 

Lihat berita aslinya disini.

Gafatar dan Kebebasan Beragama Akan Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang.

“Isu tersebut di antaranya adalah kasus kebebasan beragama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati selama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh satuharapan.com pada hari Minggu (2/4).

Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya, hak-hak disabilitas – terutama layanan kesehatan, pasung dan perempuan disabilitas, masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM dan akses jurnalis di Papua.

Mekanisme UPR ini adalah mekanisme regular yang dilaksanakan empat tahunan, dimulai sejak tahun 2008 dan diteruskan pada 2012. Review 2017 merupakan kali ketiga Indonesia ikut dalam evaluasi universal ini.

UPR adalah mekanisme unik, menggambarkan kesetaraan semua Negara di dunia, karena 193 Negara PBB direview oleh Anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Maka dari itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya disikapi secara dewasa oleh Pemerintah dan publik di Indonesia sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang. Artinya, dalam iklim kesetaraan dan demokratis, Indonesia juga dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka ditinjau di UPR.

Indonesia adalah salah satu negara yang sejak awal telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR ini, di mana partisipasi masyarakat sipil diperkuat, bersedia secara sukarela pada tahun 2008 untuk direview untuk pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

“Dengan prestasi ini, HRWG memandang penting bagi Pemerintah Indonesia saat ini untuk terlibat aktif dan mendukung UPR pada 3 Mei 2017 mendatang, di antaranya adalah dengan bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.”

Menurut dia, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi yang terjadi di setiap negara. Maka itu, menutup-nutupi situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. Bila demikian, maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain.

Ada beberapa isu yang akan nampak signifikan dalam Sidang UPR nantinya mengingat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus tersebut tentu akan menjadi perhatian negara-negara, apalagi bila penyelesaiannya belum nampak nyata.

Terhadap isu-isu tersebut, HRWG mengharapkan pemerintah telah menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen yang sedang dilakukan. Jawaban Pemerintah akan menjadi catatan bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional, sehingga jawaban yang defensif justru akan memperburuk citra Indonesia itu sendiri.

Apalagi, terhadap isu-isu tersebut, masyarakat sipil Indonesia telah menyampaikan laporannya pada September 2016 yang lalu dan komunitas internasional telah memiliki cukup bahan untuk berdialog dengan pemerintah secara kritis. (PR)

 

Lihat berita aslinya disini.

Indonesia Ajukan Diri Dievaluasi Dewan HAM PBB

JAKARTA – Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi.

Menurut keterangan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib, evaluasi ini memang biasa dilakukan setiap empat tahun sekali, dan dilakukan atas keinginan setiap negara. Dimana, setiap negara memang harus mengajukan diri untuk dievaluasi.

“Akan memaparkan keadaan HAM di Indonesia, kita terus coba memperbaiki itu. Harus dilihat dengan kacamata sekarang, bukan dulu. Yang kami tidak bisa terima adalah ketika mereka berbicara soal Papua, yang dibicarakan bukan masalah pembangunan atau HAM, tapi separatis. Itu lain cerita, itu tidak mungkin, siapapun akan kita hadapi. Tapi kalau berbicara soal peningkatan kesejahteraan dan perkembangan dengan cara baik-baik, jelas kita terima,” ucap Hassan.

“Seperti akses jurnalis ke sana kan sudah dibuka. Kalo jurnalis lihat ketimpangan dan masukan tidak apa-apa, tapi kalau dorongan ke negara-negara pasifik jelas kita tentang,” sambungnya.

Dia menuturkan, pada evaluasi tahun 2012, enam persen dari rekomendasi yang masuk ke Indonesia adalah mengenai Papua. Selain itu, ada juga permintaan untuk merekatifikasi sejumlah aturan, seperti penghapusan hukuman mati, abolisi, dan kebebasan beragama.

“Negara-negara barat itu selalu melihat adanya peningkatan proteksi dan promosi HAM di papua, ekonomi, dan pembangunan. Itu tentunya kita jelaskan progres di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Meski demikian, Hassan mengaatakan Indonesia tidak menutup mata mengenai masih adanya tantangan-tangan proteksi HAM. Namun, dia menegaskan yang penting dilihat apa yang Indonesia lakukan untuk mengatasi itu.

Dia menambahkan, Indonesia sudah memberikan laporan perkembangan HAM ke PBB. Tapi, selain dari Indonesia ada dua laporannya lainnya, yakni laporan bayangan yang berasal dari LSM-LSM, baik lokal atau internasional, dan juga dari badan PBB yang beroperasi di Indonesia.

 

Berita aslinya ada disini.

HRWG Kecam Kekerasan terhadap Wartawan dalam Aksi 112

KELOMPOK pegiat Hak Asasi Manusia HRWG mengecam tindakan kekerasan kepada jurnalis atau wartawan yang sedang bekerja meliput aksi damai 112 (11 Februari).

Kekerasan dan intimidasi apa pun terhadap media, terutama jurnalis yang sedang bekerja mengumpulkan informasi merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers yang dilindungi undang-undang. Bahkan, di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan penghalangan atau penghambatan aktifitas tersebut.

“Jurnalis ialah komponen penting demokrasi dan perlindungan HAM, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan terhadap pemberitaan media dengan alasan yang beragam, tetapi menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi. Penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/2).

Ia menambahkan, semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis. Bila tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk melangkah prosedur yang telah disediakan, seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk mengeluh atas apa yang diberita oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan,” ujarnya.

Di sisi yang lain, lembaga-lembaga pengawas media juga seharusnya dapat bekerja independen dan tetap menjaga independensi pers di Indonesia dan memastikan setiap media untuk berpegang pada prinsip jurnalisme profesional.

“Industri media, dengan pelbagai macam kepentingannya, harus pula tetap mendorong independensi dan menggunakan prinsip dan etika jurnalistik,” imbuh Hafiz.

Lihat berita aslinya disini.

Jaksa Agung: Penyelesaian Kasus 1998 Secara Nonyudisial

TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) 1998 secara nonyudisial. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi sulit dilakukan.

“Sementara kita berkeinginan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat ini segera terselesaikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Februari 2017.

Menurut dia, siapa pun yang menangani kasus ini akan kesulitan membawanya ke arah pendekatan yudisial. Sebab peristiwa ini sudah lama terjadi.

Prasetyo berujar pemerintah sudah berulang kali melakukan rapat membahas penyelesaian kasus ini. Keputusan penyelesaian secara nonyudisial diambil karena melihat dinamika saat ini. “Makanya Pak Menkopolhukam mengambil inisiatif,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM tetap dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. “Kalaupun dilaksanakan ke penyidikan, jangan dipaksakan ke judicial bila ternyata hasilnya tidak maksimal,” tuturnya.

Sikap pemerintah ini dikecam oleh Human Rights Working Group (HRWG). Keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya jaksa tidak mau merespons temuan Komnas HAM, maka kami mendesak presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, kata Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara. Menurut dia, hal ini bukan sekadar pembuktian suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa. “Ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.

Hafiz mengatakan proses tidak boleh langsung melompat ke nonyudisial. Namun, harus diungkap dulu kebenarannya. “Siapa melakukan apa, atas perintah siapa dan atas sebab apa? Siapa korbannya? Bagaimana gambaran utuh peristiwanya? Semuanya harus diungkap ke publik,” ujarnya.

 

Lihat berita aslinya disini.

HRWG Kecam Putusan Pemerintah Selesaikan Kasus TSS Melalui Jalur Non Yudisial

Covesia.com – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keputusan Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semnaggi II (TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

HRWG menganggap, keputusan ini merupakan jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya Jaksa tidak mau merespon temuan Komnas HAM, maka kami mendesak Presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya. Selama ini, Jaksa Agung terbukti menghambat pelaksanaan dan melawan Nawacita, yang salah satunya adalah akan menyelsaikan kasus pelanggran HAM masa lalu,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG melalui pers rilis yang diterima covesia.com, Rabu (1/2/2017).

Hafiz juga mengingatkan bahwa persetujuan tak berkesudahan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini telah menjadi perhatian Komite HAM PBB.

Bahkan, menurut Hafiz, Komite HAM PBB menjadikan penyelesaian perseteruan dua lembaga ini sebagai rekomendasi kunci atau prioritas pada tahun 2013, selain 3 rekomendasi lainnya.

“Hingga saat ini, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, Kejaksaan dan Komnas saling lempar, saling tuduh tidak lengkapnya dokumen, sehingga kasus penyelesaiannya mandeg”, tegasnya.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, lanjut Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara.

Tidak hanya sebagai pembuktian terhadap suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa, hal ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang. Lebih dari itu, proses ini mendorong adanya pemenuhan hak-hak korban itu sendiri.

Di samping itu, HRWG juga mendorong agar temuan Komnas HAM dan termasuk pula Komnas Perempuan terkait pelanggaran HAM TSS bisa dijadikan rujukan untuk proses penyidikan.

“Apalagi, kasus ini adalah kasus yang tergolong baru, saksi, korban dan keluarganya, serta mungkin pelaku masih hidup. Bila fakta sudah diungkap, setelah itu terserah korban dan keluarganya untuk menindaklanjuti atau tidak ke proses pengadilan hingga penghukuman. Bukan hak pemerintah dan Komnas HAM,” jelasnya.

Meski diingat, hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan, ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain.

KPP HAM TSS juga menyatakan, terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas.

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Utama Pencari Suaka di Indonesia

Covesia.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010.

Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA melalui pers rilis yang diterima covesia.com, kamis (19/1/2017), menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi.

Menurutnya, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Agar efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Lihat berita aslinya disini.