Category Archives: Media Coverage

Revisi UU Terorisme Jangan Rusak Reformasi TNI

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan TNI dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Hal itu, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil. Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR tidak serius memperhatikan sejumlah pasal krusial yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia.

“HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan pers, Rabu (21/12).

Secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi nonperang bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang TNI. “Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, tapi hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” jelasnya.

Secara praktis, imbuh Hafiz, TNI sebagai benteng pertahanan negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, karena itu pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip HAM. Apalagi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi nonperang TNI tersebut.

Selain itu, HRWG menilai di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

“Seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

Secara substantif, RUU juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaring terorisme.

Sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilir, tapi miskin upaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” tutup Hafiz. (RO/X-12)

Lihat artikel berita aslinya disini.

HRWG Sesalkan DPR Libatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia menyayangkan sikap DPR menyetujui pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Revisi UU Terorisme yang diserahkan kepada Presiden.

Sebelumnya DPR melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Terorisme ke Pemerintah pada hari Rabu (14/12).

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bertentangan dengan prinsip reformasi TNI yang seharusnya tidak masuk di ranah sipil.

“Lebih dari itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ini tidak memperhatikan lebih serius sejumlah pasal-pasal krusial di dalamnya yang berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia,” kata Hafiz dalam siaran pers, hari Rabu  (21/12).

Hafiz mengatakan, secara hukum, pelibatan TNI dalam operasi non-perang bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, Pasal 7 (2) UU TNI memang menegaskan tugas TNI selain perang, namun hal itu harus dijalankan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Secara praktis, TNI sebagai benteng pertahanan Negara telah dilatih dengan doktrin mematikan, sehingga pelibatan TNI di ranah penanganan terorisme justru sangat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Lebih dari itu, hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perbantuan TNI yang seharusnya menjadi basis utama dalam pelaksanaan operasi non-perang TNI tersebut,” katanya.

Di samping permasalahan di atas, lanjut Hafiz, di dalam DIM tersebut masih terdapat sejumlah Pasal yang masih membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak sipil setiap orang, seperti panjangnya masa penahanan, penahanan sementara yang masih samar operasionalnya, hingga ketentuan bagaimana korban terorisme dijamin hak-haknya.

Menurut dia, seharusnya, kasus kematian salah seorang terduga teroris, Siyono, menjadi pelajaran serius bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan prinsip HAM dan rule of law di dalam penanganan terorisme.

“Hal ini dikarenakan panjangnya masa tahanan dan langkah membuat regulasi penahanan sementara terduga teroris justru membuka peluang terjadinya penyiksaan terhadap mereka yang belum tentu terlibat,” katanya.

“Di sisi yang lain, Indonesia hingga saat ini belum memiliki mekanisme pemantauan dan pencegahan penyiksaan yang memadai untuk menimalisasi tindakan-tindakan represif aparat dalam penegakan hukum, sejak awal penyelidikan hingga proses pengadilan,” dia menambahkan.

Apresiasi Densus 88

Sementara secara substantif, menurut Hafiz, Revisi Undang-Undang (RUU) juga tidak mengatur secara komprehensif bagaimana Negara menangani aksi-aksi radikalisme yang dalam banyak kasus berkaitan dengan jejaringan terorisme.

Dia mengatakan, sejumlah riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran aktor-aktor intoleransi, radikal dan menjadi terorisme, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ini telah seharusnya disikapi secara serius dan komprehensif.

“Bila tidak, maka pemberantasan terorisme hanya akan berfokus di hilirnya saja, namun tidak berupaya untuk mencegah dan memotong benih-benih yang ada,” katanya.

“Secara praktis, hal ini tentu akan sangat sulit, namun RUU seharusnya pula mendiskusikan hal tersebut dan menegaskan aksi-aksi radikal yang bertentangan dengan hukum sepatutnya didekati dengan penegakan hukum agar tidak terus berkembang menjadi teroris,” dia menegaskan.

Sementara itu, HRWG mengapresiasi Detasemen Khusus (Densus) 88 yang telah menangkap sejumlah terduga teroris jaringan ISIS baru-baru ini, karena hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk menjamin hak atas rasa aman setiap orang, termasuk dari ancaman teror mematikan.

“Lebih dari itu, HAM juga menegaskan prinsip-prinsip kunci yang tidak boleh dilanggar agar penanganan terorisme itu sendiri tidak mengancam hak setiap orang,” katanya.

 

Lihat artikelas aslinya disini.

HRWG: Revisi UU Antiterorisme Berpeluang Melanggar HAM

Sandy Indra Pratama, CNN Indonesia | Kamis, 17/03/2016 10:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kelompok lembaga swadaya masyarakat Human Rights Working Group (HRWG) menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membuka peluang pelanggaran HAM. Terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip ‘fair trial’ dan larangan penyiksaan.

“Bukannya memperkuat mekanisme pengawasan dan prosedur penanganan, pasal-pasal revisi justru semakin membuka peluang bagi kesewenang-wenangan aparat dan penegak hukum, jauh dari prinsip penegakan hukum yang adil, akuntabel dan transparan,” kata Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (17/3).

HRWG mendukung upaya pemerintah untuk memberantas segala bentuk teror yang harus berada dalam konteks perlindungan hak rasa aman setiap orang dan pemberantasannya tidak serta merta dapat menabrak prinsip-prinsip penegakan hukum.

Sebaliknya, pemberantasan terorisme harus tetap memperhatikan rambu-rambu hak asasi manusia.

HRWG menilai bahwa penanganan terorisme masih sangat memprihatinkan bila dilihat dari perspektif HAM, terutama dalam kasus terakhir ketika seorang terduga teroris, Siyono (34), warga Kabupaten Klaten, yang diketahui meninggal setelah ditangkap oleh Densus 88.

Siyono ditangkap oleh pasukan Densus Antiteror Mabes Polri di rumahnya di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/3). Pasukan Densus 88 yang didukung anggota Polres Klaten kemudian melakukan penggeledahan di rumah Siyono, pada Kamis (10/3) siang.

“Meski ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, namun hal ini tidak cukup menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi diketahui telah terjadi prosedur dalam pengawalan. Sayangnya, pentingnya prosedur tetap dan transparan ini justru tidak dimasukkan dalam RUU revisi yang memadai dan baik untuk menekan pelanggaran HAM, termasuk pula upaya dialog yang lebih utama dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme,” kata Rafendi.

Menurut HRWG, tidak memadainya revisi dapat dilihat dari sejumlah pasal di dalam RUU, di antaranya perpanjangan masa tahanan, tuntutan dan proses peradilan (Pasal 25 RUU), penghapusan izin penyadapan dari Pengadilan Negeri dan tidak adanya prosedur pengawasan (Pasal 31 RUU), penempatan terduga teroris di tempat tertentu (Pasal 34A) yang justru bertentangan dengan semangat penghukuman dan anti-penyiksaan.

“Kecenderungan yang ada, bukannya mekanisme kontrol dan pengawasan yang diperkuat, tapi sebaliknya mengarah pada penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak transparan,” ujar Rafendi.Kemudian, adanya potensi mengembalikan peranan TNI dalam pemberantasan terorisme (Pasal 43B) yang justru bertentangan dengan semangat reformasi, serta beberapa pasal yang masih kabur dan memunculkan multitafsir.

HRWG mendesak DPR dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penanganan terorisme selama ini, mulai dari pencegahan, deradikalisasi hingga penindakan, untuk menemukan celah pelanggaran HAM dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Di level internasional, HRWG mengingatkan bahwa PBB telah menyepakati sejumlah resolusi yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam penanganan terorisme. Pemberantasan terorisme sebagai musuh bersama tidak bisa digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan brutal oleh penegak hukum.

“Sebaliknya, ‘fair trial’ dan prinsip praduga tak bersalah harus dipegang teguh oleh negara. Bukannya meningkatkan prestasi, tindakan brutal aparat penegak hukum sendiri dapat merusak citra Indonesia yang sudah mendapat predikat baik dalam pemberantasan terorisme,” kata Rafendi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai bahwa pemerintah perlu memasukkan pasal-pasal tentang hak-hak korban dari aksi terorisme. Revisi undang-undang tersebut dianggap terlalu fokus pada masalah penanganan pelaku dan terduga pelaku tindakan terorisme.Sebelumnya, sejumlah kritik dan masukan terhadap rancangan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 datang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dari hasil revisi undang-undang tersebut.

Sementara lembaga demokrasi dan pemerhati perdamaian Setara Institute mengkritisi sejumlah pasal yang berpotensi menjadi tindakan pelanggaran HAM apabila tidak diperjelas ketentuannya.

Beberapa hal yang dikritisi antara lain mengenai keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan teroris, penyadapan, penempatan seorang terduga teroris di suatu tempat dalam jangka waktu enam bulan, serta masa penahanan yang dianggap berlebihan. (Antara/sip)

Source: CNN Indonesia

Business and human rights principles should be aligned: HRWG

Marguerite Afra Sapiie, The Jakarta Post | Jakarta, Tue, January 5, 2016

President Joko “Jokowi” Widodo greets members of NGOs and human rights activists at an event to mark International Human Rights Day at the State Palace on Dec. 11. (Antara/Yudhi Mahatma)

The Human Rights Working Group (HRWG) has called on President Joko “Jokowi” Widodo to uphold human rights and democratic values in line with economic growth, stressing that development should be carried out with respect for human rights.

HRWG executive director Rafendi Djamin said the government’s economic-oriented goals in 2015 had neglected its commitment to upholding human rights, while ideally business and human rights principles should be aligned because they had similar objectives, namely to improve welfare of the people.

“The government needs to be consistent in upholding human rights ahead of boosting economic growth with projects that involve Indonesians,” Rafendi told thejakartapost.com.

Rafendi said that Jokowi’s administration had failed to include human rights principles in its domestic policies that aimed to boost economic and investment growth.

However, HRWG’s program manager for the United Nations and Organization of Islamic Cooperation, Muhammad Hafiz, said in contrast to domestic policy, Indonesia had played a significant role in promoting human rights at the global level through the UN in 2015.

Hafiz said that at the foreign policy level, Indonesia had demonstrated the country’s commitment to upholding democratic values by endorsing a number of UN resolutions related to human rights.

For example, Indonesia pushed for Resolution A/HRC/28/L.4 on combating intolerance and discrimination based on religion or belief to be adopted by the UN Human Rights Council (UNHRC) during its 28th session and contributed to the drafting of Resolution A/HRC/RES/23/9 on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, which was adopted at the UNHRC’€™s 23rd session, both in 2015.

“Indonesia’s foreign policy in the UN is not in line with its domestic policy. Indonesia pushes other countries to be tolerant and to promote anticorruption efforts, but it’s not the same at the domestic level,” Hafiz said.

According to Hafiz, the government should translate its foreign policy at the domestic level by integrating human rights principles into policies that were made to propel business growth, particularly in investment.

Hafiz said the central government needed to ensure that companies investing in Indonesia respected human rights principles and insist that it be stated in the working contract between companies and their workers.

He also stressed the need for the central government to help local governments that mostly lacked the ability to adopt human rights principles into their policies.

Rafendi said human rights violations would keep happening as long as the government did not align business and human rights principles. (bbn)

Source: Jakarta Post

Pemerintah Tidak Sadar, Ada 229 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Senin, 9 Maret 2015 | 19:41 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, dalam menekankan pelaksanaan eksekusi mati, Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak sadar bahwa 229 warga negara Indonesia saat ini terancam untuk dieksekusi mati di negara lain.

“Saat Indonesia menunjukkan kekuatannya terhadap para terpidana, pemerintah tidak sadar ada 229 WNI terancam hukuman mati di negara lain. Apa yang nantinya bisa dikatakan pemerintah saat lakukan pembelaan?” ujar Erasmus saat ditemui di Kantor Human Rights Working Group (HRWG), Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Erasmus menjelaskan, dari total warga negara yang terancam hukuman mati, sebanyak 131 orang merupakan terpidana dalam kasus narkotika. Ia mengatakan, dalam hal ini, Presiden Joko Widodo akan kesulitan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga negaranya yang terancam hukuman mati. (Baca: Dari 229 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, 57 Persen Terkait Narkoba)

Selain itu, secara spesifik, Erasmus mengomentari pembatasan jumlah pengajuan peninjauan kembali (PK), yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Menurut dia, aturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi prinsip fair trial dalam pemenuhan hak sesuai prosedur hukum bagi para terpidana.

“PK tidak boleh lebih dari satu kali membatasi hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Fair trial tidak dijamin di Indonesia. Jokowi harus jelaskan bagaimana menyelamatkan WNI di luar negeri yang akan dihukum mati,” kata Erasmus. (Baca: Pemerintah Janji Dampingi 229 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri) 

Sumber: Kompas

Hukuman Mati Dinilai Berdampak pada Citra Indonesia di Dunia Internasional

Komnas | Senin, 9 Maret 2015 | 17:03 WIB  

JAKARTA – Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin mengatakan, eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana yang dilakukan pemerintah berdampak besar pada citra Indonesia di dunia internasional. Rafendi mengatakan, akibat masih mempertahankan hukuman mati, Indonesia mendapat kecaman dari publik internasional.

“Hukuman mati berimplikasi pada dunia internasional. Kita disamakan dengan Iran, Saudi, Tiongkok. Padahal, Indonesia diharapkan sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Rafendi dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Menurut Rafendi, protes keras yang diajukan pemerintah negara lain sebenarnya bukan ditujukan untuk mengecilkan wibawa Presiden, tetapi sekadar mengingatkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi. (baca: Megawati Minta Jokowi Tak Ampuni Terpidana Mati Narkoba)

Ia mengatakan, bagaimana pun, Indonesia perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintah negara lain. Bahkan, dalam upaya pemberantasan narkotika, kata Rafendi, kepolisian RI membutuhkan kerja sama dengan kepolisian negara-negara lainnya.

Rafendi mengatakan, dalam sidang Dewan HAM di PBB, perwakilan Indonesia pernah menyatakan bahwa pada tahun 2008-2013, Indonesia mengeluarkan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Ia mengatakan, jika saat ini pemerintah kembali memberlakukan hukuman mati, maka diplomat Indonesia harus menjelaskan alasannya dalam sidang tersebut. (baca: Bantah Berita Media Australia, Kemenlu Sebut Tak Ada Moratorium Hukuman Mati)

“Para diploma kita sampai kerepotan membela diri, sampai-sampai ada argumen yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, kita harus kembali memaksa para diplomat untuk berargumen yang sebenarnya sama sekali tidak kuat,” kata Rafendi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung dampak dari narkoba. Menurut dia, eksekusi hukuman mati ini seharusnya tak hanya melihat dari sisi terpidana yang akan dieksekusi, tetapi juga korban yang meninggal karena narkoba. 

Setiap tahunnya, kata Jokowi, ada 4,5 juta orang yang harus menjalani rehabilitasi di Indonesia. Karena itu, Jokowi menolak permohonan grasi para terpidana mati kasus narkotika. (baca:Jokowi: “Gimana” Mau Beri Ampunan, Setahun 18.000 Orang Meninggal karena Narkoba). 

Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan eksekusi mati meskipun mendapat protes dari negara lain. Pada Januari 2015, kejaksaan sudah melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati kasus narkotika. Lima di antaranya ialah WNA asal Belanda, Malawi, Brasil, Nigeria, dan Vietnam.

Sumber: Kompas 

LSM Desak Pengawasan Peredaran Narkoba Dari Lapas

Berita Satu | Senin, 9 Maret 2015 | 15:38 

[JAKARTA] Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti-Hukuman Mati meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air, untuk memberangus praktik bisnis narkoba dari dalam penjara.

“Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam penjara,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti mewakili Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Poengky mengatakan, praktik bisnis narkoba dari dalam penjara menunjukkan begitu lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan di Tanah Air.

“Ini merupakan kegagalan negara untuk memastikan bahwa penjara bersih dari praktik suap-menyuap,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati yang terdiri atas Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, Setara Institute, LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan ELSAM, menyatakan hukuman mati tidak terbukti membuat efek jera terhadap pelaku pidana.

Wakil Human Rights Working Group Muhammad (HRWG) Choirul Anam menyampaikan sesungguhnya apabila hukuman mati membuat efek jera, maka seharusnya ketika hukuman mati pertama kali dilaksanakan, pembunuhan atau tindak pidana tidak terjadi lagi.

“Yang terpenting bongkar mafia narkoba. Kalau tidak dibongkar, mau dieksekusi 1.000 orang pun tidak akan berhenti,” nilai Choirul Anam. [Ant/L-8] 

Source: Berita Satu

HRWG: Napi Jalani 10 Tahun Penjara, Tak Bisa Dieksekusi Mati

CNN Indonesia | Selasa, 10/03/2015 06:11 WIB 

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Human Rights Working Group M Choirul Anam menyatakan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana selama sepuluh tahun atau lebih tidak berhak dihukum mati. Pasalnya, berdasarkan pada kesepahaman bersama ahli pidana Indonesia, orang yang menjalani hukuman sepuluh tahun atau lebih berarti telah menjalani separuh masa hukumannya.

 “Angka sepuluh tahun ini menjadi penting. Setiap terpidana di atas sepuluh tahun tidak boleh dieksekusi mati,” ujar Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, hukuman pidana yang berlaku di Indonesia memiliki rata-rata paling lama 20 tahun penjara. Apabila seseorang telah menjalani sepuluh tahun atau separuh dari hukuman pidananya dan kemudian menjalani hukuman mati, artinya orang tersebut mendapatkan dua hukuman pidana.

“Satu hukuman penjara, kedua eksekusi mati. Itu tidak boleh karena melanggar prinsip-prinsip hukum pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Anam.

Seperti diketahui, beberapa terpidana mati yang dalam waktu dekat ini akan dieksekusi di antaranya telah menjalani hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun.

Misalnya, Raheem Agbaje Salami asal Nigeria yang ditahan pada 1998 atas kasus penyelundupan 5,3 kilogram heroin ke Surabaya. Sudah 17 tahun Raheem menjalani hukuman tahanan penjara, namun kini ia masuk ke dalam daftar eksekusi mati terpidana narkoba gelombang kedua.

Selain Raheem, Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa asal Nigeria juga telah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Ia ditahan pada 2003 karena menyelundupkan 1,2 kilogram heroin.

Raheem dan Silvester kini tinggal menunggu waktu eksekusi mati bersama dengan delapan terpidana lainnya yang telah berada di Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 

Raheem saat ini berada di LP Besi bersama dengan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Sementara, Silvester berada di LP Batu bersama dengan Okwudili Oyatanze asal Nigeria dan Martin Anderson alias Belo asal Ghana. (sur)

Source: CNN Indonesia

HRWG: Mengerikan, Masyarakat Ekonomi Asean Abaikan Perspektif HAM

Selasa, 05 Januari 2016 | JAKARTA, SATUHARAPAN.COM

news_51902_1451991515

Daniel Awigra, Program Manajer Advokasi HAM ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG), mengatakan integrasi regenalisme Komunitas ASEAN yang terdiri atas Masyarakat Ekonomi Asean, masyarakat politik dan keamanan, dan masyarakat sosial dan budaya, tidak diikuti intensi untuk mewujudkan komunitas yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu ia kemukakan dalam konferensi pers bertema Catatan Akhir Tahun 2015 dan Outlook Tahun 2016, hari Selasa (5/1), di Kantor HRWG, Jakarta Pusat.

Human Rights Working Group (HRWG) merupakan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk advokasi HAM Internasional.

Komunitas ASEAN dianggap malah mendorong kerjasama ekonomi yang meninggalkan perspektif HAM yang terbukti dengan disahkannya dokumen Forging Ahead Together di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Tidak ada klausul mengenai HAM dalam kerjasama ekonominya. Ini sangat mengerikan menurut saya, karena ada kekhawatiran investasi-investasi yang terjadi justru akan berakibat pada semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM,” kata Daniel kepada satuharapan.com.

Pelanggaran HAM ada di setiap negara Asia, tidak hanya di Indonesia. Dikatakan oleh Daniel, Indonesia mampu menjadi motor penggerak untuk memajukan agenda-agenda HAM di kawasan regional, seperti kasus-kasus kejahatan negara terhadap warga negaranya, tetapi masih terganjal dengan belum adanya sikap saling menghargai dan kompak n egara anggota Komunitas ASEAN dalam memecahkan permasalahan HAM, khususnya yang disebabkan oleh kerjasama ekonomi (investasi bisnis).

“Jangan hanya ketika ada keuntungan mau bekerja sama, tetapi begitu muncul persoalaan lalu diam dan lepas tangan tidak peduli. Ini yang kita kritik dalam Komunitas ASEAN, sudah seharusnya komunitas sebesar ini menyediakan satu mekanisme untuk perlindungan HAM, bukan hanya untuk urusan perdagangan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam kerja sama ekonomi harus menampakkan keberpihakan pada HAM,” ujar Daniel.

Daniel menambahkan, Komunitas ASEAN pattern-nya masih sama, substansi-nya masih sama, yaitu mengadakan semua kerjasama di bidang keamanan politik untuk stabilitas pasar bebas.

Komunitas ASEAN menurut pandangan HRWG, tidak menawarkan kebaruan.

“Hingga detik ini, investasi di dalam pilar kerjasama ekonomi  tidak mengenal HAM, hal ini masih mencerminkan muka Komunitas ASEAN yang lama dan tidak melihat kebaruan. Demokrasi dan HAM menjadi seolah-olah berlawanan dengan kemajuan ekonomi,” tegas Daniel.

HRWG mengkritik  ekonomi dalam Komunitas ASEAN yang tidak berperspektif HAM. Sebagai contoh, integrasi politik ekonomi maupun sosial budaya akan sangat berpengaruh pada nasib kelompok buruh migran. Mereka dianggap yang paling rentan karena tinggal di dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya yang berbeda, namun masih dalam Komunitas ASEAN.

Terdapat tiga juta lebih penduduk Indonesia yang bermigrasi mencari penghidupan di luar negeri, khususnya di dalam negara-negara ASEAN.

“Mereka harus dilindungi. Komunitas ASEAN telah gagal mencapai konsensus terhadap perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya di level ASEAN, hal itu karena Komunitas ASEAN membebaskan saja proses perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja dan hanya menjadikannya urusan perusahaan tanpa campur tangan dan kepedulian negara,” kata Daniel.

Secara substansi maupun proses,  HRWG melihat Komunitas ASEAN gagal memberikan keyakinan kepada publik bahwa orientasi mereka pada kepentingan rakyat. Tagline Komunitas ASEAN: “people centre, people oriented” dianggap hanya hembusan angin yang tak berbentuk karena tidak banyak kebaruan yang ditawarkan.

Editor : Eben E. Siadari
Source: Satu Harapan

HRWG Kritik Substansi Deklarasi HAM ASEAN

Rabu, 26 September 2012 | Hukum Online

Human Rights Working Group (HRWG) menyatakan sejumlah substansi draf Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) tidak sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia. Wakil Direktur HRWG, M. Choirul Anam mengatakan AHRD memiliki sejumlah kekurangan dalam bagian Prinsip-prinsip Umum yang berpotensi menjadikannya tidak sejalan dengan standar internasional.

“Di sana masih terdapat klausula kekhususan regional dan nasional (national and regional particularities) pada pasal 7 serta klausula pembatasan (limitation of rights) hak pada pasal 8,” ujar Anam dalam siaran pers.

Menurut Anam, seharusnya, pada bagian Prinsip-prinsip Umum harus menjamin nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia seperti asas non-diskriminasi, persamaan, imparsial, dan karakter universitas dari deklarasi HAM.

“Pasal 6 juga masih bermasalah,” Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor ASEAN and Human Rights di HRWG menambahkan. Yuyun mengatakan Pasal 6 berbicara tentang penyeimbangan hak dan kewajiban individual, komunitas, dan masyarakat dengan lainnya. Padahal, kerangka HAM internasional tidak mengenal konsep penyeimbangan antara hak dan kewajiban.

“HAM itu sifatnya melekat, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan berhubungan antara satu dengan lainnya. AHRD tidak seharusnya mendifinisikan hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban individual, kelompok dan masyarakat dalam kerangka HAM,” papar Yuyun.

Lantaran dinilai masih bermasalah, HRWG berharap para Menteri Luar Negeri ASEAN mengembalikan AHRD kepada AICHR agar merevisi sejumlah pasal bermasalah. Sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN dijadwalkan akan mendiskusikan AHRD pada 27 September selama Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) di sela-sela Sidang Umum ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Source: Hukum Online