Category Archives: Media Coverage

HRWG Desak Pemerintah Indonesia Dukung Resolusi Dewan HAM PBB untuk Rohingya

Nasional | Beritasatu.com | Jumat, 31 Mei 2013 | 20:04

1368164354Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan serta aktif mendukung inisatif Dewan HAM PBB yang akan mengeluarkan resolusi terhadap situasi Rohingya. Resolusi ini juga akan diikuti dengan inisiatif pembukaan kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Myanmar seperti yang tengah mengemuka dalam sidang ke-23, 27 Mei – 14 Juni 2013 di Jenewa, Swiss.

Ada sejumlah alasan mengapa Resolusi ini penting untuk didukung. Pertama, sejak awal Pemerintah Indonesia telah meletakkan kasus Rohingya, Myanmar, sebagai permasalahan HAM dan etnis. HRWG selalu mendorong penyelesaian kasus Rohingya dan kekerasan etnik yang terjadi di Myanmar dengan menggunakan pendekatan tersebut, dan tidak terjebak pada sentimen keagamaan.

Kedua, mendorong penyelesaikan permasalahan etnis di Myanmar ini, termasuk pula mengajak semua pihak secara luas sepert Dewan HAM PBB, menjadi penting ketika Pemerintah Myanmar makin membatasi hak-hak sosial budaya (untuk berkeluarga) bagi etnis Rohingya. Pekan lalu, pemerintah negara bagian Rakhine di Myanmar berencana menerapkan pembatasan jumlah anak bagi etnis Rohingya. HRWG mengecam keras rencana ini mengingat regulasi pembatasan kelahiran bayi khusus untuk etnis Rohingya bisa mengarah pada upaya pemusnahan etnis secara sistematis dan terstruktur.

Ketiga, di level ASEAN, Indonesia menjadi salah satu aktor penting dalam demokratisasi Myanmar, sehingga menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses reformasi tersebut dan memastikan bahwa demokrasi di Myanmar berjalan secara baik, terutama dalam melindungi etnis dan kelompok minoritas Rohingya. HRWG juga mendorong agar momentum ini dapat disambut positif oleh Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) sebagai bentuk terobosan untuk pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya perlindungan etnis Rohingya di Myanmar.

Keempat, hal lain yang menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia untuk bersikap aktif dalam Resolusi ini adalah untuk mendorong Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk juga menjadikan HAM sebagai pendekatan utama dalam melihat permasalahan Rohingya dan tidak menggunakan pendekatan keagamaan. Tidak hanya seiring dengan kebijakan luar negeri Indonesia, hal ini juga meminimalisasi kekisruhan permasalahan yang terjadi, baik di Myanmarnya sendiri ataupun di Dewan HAM.

Untuk itu, HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendukung resolusi tersebut sebagai instrumen perdamaian dan upaya percepatan penyelesaian persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Arakan State, khususnya untuk entis Rohingnya. HRWG juga memandang perlu dibukanya kantor perwakilan Dewan HAM di Myanmar untuk mencegah dan memastikan kekerasan berlanjut dan sebagai komunitas internasional, Indonesia dalam posisinya sebagai negara ASEAN dan anggota OKI untuk terus menggunakan pendekatan dan mekanisme HAM dalam penyelesaian konflik Rohingya.

Source: Berita Satu

SBY Ngaku Tidak Ada Pelanggaran HAM, Faktanya Banyak

Pengakuan Presiden SBY soal tidak adanya pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, di lapangan justru seringkali terjadi pelanggaran HAM. Misalnya kematian tahanan di Sijunjung, Sumut sampai perkosaan dan perampokan di dalam angkot.

DIREKTUR Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Djamin mengungkapkan di dalam UU nomor 26 Tahun 2006, memang disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. “Pelanggaran HAM itu sebenarnya bukan hanya itu. Banyak tindakan kejahatan yang melanggar HAM,” ujar Djamin dalam Keterangan pers ‘Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan 2012’ di Jakarta, Minggu (4/2/2012).

Djamin menyatakan yang disebut dengan pelanggaran HAM itu tidak hanya sebatas pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Terjadinya tindak perkosaan dan penyiksaan terhadap seseorang, harus dinilai dan dimasukkan juga ke dalam pelanggaran HAM.

Sebut saja kasus meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung. Kasus ini juga harus menjadi perhatian dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM. “Apalagi bentuknya penyiksaan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Ini jelas layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” ujarnya.

Source: Monitor Indonesia

Pernyataan SBY Tentang Tidak Ada Lagi Pelanggaran HAM Dipertanyakan

Mohamad Rizki Maulana – detikNews | Sabtu, 04/02/2012 15:17 WIB

Jakarta – Dalam berbagai kesempatan SBY selalu menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Namun, pernyataan ini dipertanyakan. Karena dalam prakteknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM.

“Memang dalam UU no 26 Tahun 2006, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tetapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu,” terang Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG),Rafendi Djamin dalam Konpers Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan di 2012 di Gedung Jiwasraya, Jalan RP Soeroso No 41, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2012).

Menurutnya, pelanggaran HAM itu tidak hanya pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pemerkosaan dan penyiksaan dinilai harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM.

“Kejadian meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” ujarnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Program Manager HRWG Akbar Tanjung, menyatakan pembiaran terjadinya penyerangan terhadap orang dengan keyakinan tertentu juga termasuk pelanggaran HAM. Hal ini juga menjadi bahan oleh Pelapor Khusus yang dilaporkan ke Dewan HAM PBB.

“Pelapor Khusus PBB sudah kasih complaint ke Pemerintah Indonesia mengenai masalah ini. Sanksi memang tidak bisa diberikan tapi ini saja sudah membuat kita malu,” imbuhnya.

Source: Detik News

HRWG: Diplomasi HAM RI Berstandar Ganda di PBB

Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari | Sabtu, 4 Februari 2012, 17:03 WIB

VIVAnews – Human Rights Working Group (HRWG) menilai penegakan hak asasi manusia oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini masih sebatas pencitraan. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

“Selama kurun waktu satu tahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik yang memprihatinkan,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin. “Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional,” katanya  dalam konperensi pers di Gedung Jiwasraya, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2012.

Rafendi mengatakan terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan pemerintah abai dalam penegakan HAM. Pertama, tidak seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai komunikasi dari mekanisme HAM PBB–terutama dari pelapor khusus–terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan.

“Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespons perhatian komunitas dan mekanisme PBB terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri,” katanya.

Menurut Rafendi, kondisi itu bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi, serta kedudukan Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB. “Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini,” katanya.

Kedua, terdapat beberapa inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi yang didorong, baik di Dewan HAM atau Majelis Umum PBB. “Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” katanya.

Ketiga, Rafendi melanjutkan, gambaran diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan sekilas bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. Dia melihat semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan pula anggapan bahwa Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2011, secara lebih khusus meningkatkan sinyalemen pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri harus didahului dengan perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” katanya. (kd)

Source: Viva News

Penegakan HAM Hanya Lip Service

JAKARTA- Sunday, 05 February 2012 | Penegakan hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih sebatas pencitraan dan lips service karena tidak serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin.

Rafendi mengatakan, dalam berbagai kesempatan SBY selalu mengatakan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. ”Namun, dalam praktiknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM. Memang dalam UU No.26 tahun 2006 disebutkan pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu. Pemerkosaan dan penyiksaan harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM. Termasuk peristiwa meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” papar Eafendi dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (4/2).

Ia mengemukakan, dalam kurun waktu setahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik memprihatinkan. Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional, dimana  pengabaian pemerintah terkait penegakan HAM diantaranya kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam.

Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi di Dewan HAM maupun Majelis Umum PBB. ”Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” terang Rafendi.

Selain itu, diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. ”Padahal semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan anggapan Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri,” katanya.

Rafendi menuturkan, semua hal tadi bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi serta kedudukan Indonesia di Dewan HAM PBB. ”Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini. Harus ada perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” tegasnya. (ind)

Source: Indopos

 

HRWG Kecam Aksi Brutal Militer Myanmar terhadap Rohingya

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar ke wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (19/11).

HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut, beberapa hari yang lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung.

“Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili,” tegas Hafiz.

Atas kejadian itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN.

“Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban,” imbuh Hafiz

“Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita,” pungkasnya. (OL-3)

Sumber: Media Indonesia

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy