Category Archives: Press Statement

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.

 

Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.

 

Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

Mengecam Tuduhan LSM Menurunkan Investasi Sawit

HRWG mengecam sikap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, yang menyatakan LSM menurunkan perekonomian Indonesia dengan mengkampanyekan pelanggaran HAM di ranah perkebunan sawit. HRWG menduga sikap tersebut disampaikan terkait dengan proses pembahasan RUU Perkelapasawitan yang sedang berlangsung di DPR saat ini dan sejumlah perusahaan sawit tengah sibuk untuk memasukkan kepentingannya di dalam RUU, termasuk pula keengganan mereka mengikuti prinsip-prinsip HAM.

Sikap ini tidak sesuai dengan posisi Indonesia di level internasional, karena di tingkat PBB Pemerintah Indonesia sangat aktif mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut dari UN Guideline Principle on Business and Human Rights, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan atau pihak swasta menghormati HAM dalam setiap operasi bisnisnya. Jadi, hal ini bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia, harusnya juga didukung di level nasional, karena salah satu problem utama dari operasi bisnis yang ada di Indonesia saat ini adalah dampak pelanggaran HAM yang terus-menerus terjadi tanpa solusi.

Perspektif lama dalam operasi bisnis harus segera ditinggalkan oleh Anggota DPR, yaitu beralih dengan mengintegrasikan pendekatan HAM di ranah bisnis, karena sustainability dari bisnis saat ini justru ditentukan oleh keseriusan perusahaan untuk berbisnis secara manusiawi. Harus diakui bahwa di level global terjadi persaingan ketat antara produk sawit dan produk lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan dan HAM, namun hal ini seharusnya tidak disikapi oleh DPR dengan menuduh LSM yang menurunkan nilai investasi, tapi harusnya memperbaiki seluruh aspek operasi bisnis sawit yang ada di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir.

Membungkam suara masyarakat sipil atau rakyat dalam melakukan protes terhadap tidak manusiawinya operasi bisnis di kelapa sawit justru menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat memang tidak pernah berpihak pada rakyat, tapi perpanjangan tangan dari pengusaha dan perusahaan. Apalagi, dari sisi substansi RUU Perkelapasawitan sendiri tidak mengatur permasalahan krusial di bidang sawit, seperti nasib dan perlindungan pekerja/buruh sawit yang sampai sekarang tidak ada jaminan hukumnya. Bagaimana kita mau memperbaiki dan meningkatkan investasi kalau buruh yang nota bene warga negara Indonesia sendiri tidak pernah diperhatikan.

Dari HRWG menyatakan sikap:

  1. Sikap Anggota DPR yang menuduh LSM menurunkan investasi di bidang kepala sawit justru bertentangan dengan Konstitusi yang menegaskan segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia diperuntukkan sepenuhnya untuk rakyat. Tuduhan ini seakan menguatkan asumsi bahwa wakil rakyat lebih memilih membela pengusaha atau perusahaan dibandingkan warga negara sendiri.
  2. Mendesak DPR untuk tidak menjadikan RUU Perkelapasawitan sebagai perpanjangan tangan para pengusaha atau perusahaan sawit. Sebaliknya, harusnya menyelesaikan permasalahan utama bisnis sawit selama ini, seperti perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja/buruh sawit, dukungan terhadap petani-petani sawit yang seringkali tersingkir dari operasi besar perkebunan sawit perusahaan, serta jaminan due diligent bagi setiap perusahaan sawit untuk mengikuti prinsip-prinsip HAM dalam setiap operasi bisnisnya.
  3. Bahwa kecenderungan global dalam bisnis tidak bisa dihindarkan, yaitu semakin diintegrasikannya nilai HAM dalam setiap operasi bisnis. Untuk itu, DPR harus meninggalkan perspektif lama tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Ketidakmampuan Indonesia untuk memastikan prinsip HAM dalam bisnis justru akan menurunkan nilai jual produk itu sendiri, sehingga RUU Perkelapasawitan seharusnya memasukkan aspek HAM sebagai bagian dari sustainability bisnis itu sendiri.
  4. Mendesak Pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang audit HAM bagi perkebunan dan perusahaan sawit yang ada di Indonesia agar situasi buruk ini dapat diatasi. Dengan adanya audit tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan sustainability sawit, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Audit ini juga penting untuk membuka mata publik dan menyelesaikan ragam permasalahan saat ini, seperti kepemilikan modal asing dalam bisnis sawit, kerusakan lingkungan, konflik pertanahan akibat sawit, serta adanya perusakan terhadap hutan atau masyarakat adat.

 

Jakarta, 30 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG

Press Statement: Kedatangan Raja Saudi dan Diplomasi Perlindungan Buruh Migran

Press Statement HRWG

“Kedatangan Raja Saudi dan Diplomasi Perlindungan Buruh Migran”

1Jakarta, 1 Maret 2017 | Kedatangan raja Arab Saudi ke Indonesia memunculkan sambutan yang berlebih dibandingkan dengan kunjungan kepala-kepala negara lain. Dari kesepuluh nota kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Raja Salman dalam lawatan kerja dan liburannya ke Indonesia, lebih menekankan pada kerjasama ekonomi, perdagangan, kesehatan, kebudayaan, dan tak satupun menyinggung soal pemajuan demokrasi di dalam konteks Islam dan HAM, khususnya untuk perlindungan hak-hak buruh migran.

Permasalahan buruh migran Indonesia di Arab Saudi menjadi aspek diplomatik yang belum pernah selesai hingga sekarang. Ragam perundingan bilateral dan upaya penguatan perjanjian dilakukan, namun tetap saja buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap pelanggaran.

Menurut pantauan HRWG dan sejumlah serikat buruh migran di Indonesia, ada beberapa kasus yang menguat di Arab Saudi saat ini terkait perlindungan buruh migran, yaitu:

Pertama, pemerintah Indonesia telah melakukan moratorium penempatan buruh migran sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi, berdasarkan pada Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan, namun pada praktiknya penempatan terus dilakukan secara tidak sah dengan modus bekerja di sektor formal. Menurut catatan APJATI, penempatan hingga 5000 orang per bulan. Hal ini menyebabkan buruh migran dalam situasi yang sangat rentan karena mengalami dua kali proses outsourcing.

Kedua, sistem kerja kontrak jangka pendek dan pemotongan gaji bagi PRT. Pada praktiknya saat ini, agency yang ada di Arab Saudi menjual kontrak kerja buruh migran kepada majikan secara perorangan 3 hingga 12 bulan, yang menyebabkan ketidakjelasan status PRT yang bekerja itu sendiri. Bahkan, agency memotong separoh gaji yang seharusnya diterima PRT dari majikan.

Ketiga, kasus lain yang menguat pula di Arab Saudi adalah pelarangan pulang (terutama PRT yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga) oleh majikan, yang biasanya dilakukan dengan penahanan passport dan penutupan akses ke luar termasuk KBRI. Menurut data yang dihimpun oleh SBMI, saat ini setidaknya terdapat 124 kasus buruh migran di Arab Saudi yang dilarang pulang oleh majikan.

Keempat, menguatnya kasus-kasus yang mengkriminalisasi buruh migran di Arab Saudi, seperti yang dialami oleh Rusmini Wati dari Indramayu, yang dituduh melakukan sihir kepada majian perempuannya. Saat ini, setelah melakukan banding, Rusmini dipidana 12 tahun setelah sebelumnya divonis dengan hukuman mati.

Kelima, kasus PHK sepihak oleh perusahaan di Arab Saudi, tidak digaji dan bahkan tidak dipenuhi hak-haknya. Ini yang terjadi baru-baru ini ketika perusahaan Bin Laden Group mengalami kebangkrutan dan menyebabkan 11.743 WNI yang bekerja di sektor infrastruktur dan bangunan di-PHK secara massal dan tidak diberikan hak-haknya sebagai pekerja.

HRWG memandang bahwa permasalahan buruh migran Indonesia di luar negeri, termasuk di Arab Saudi, merupakan permasalahan bilateral dan global yang harus diselesaikan pada tingkat high-level diplomacy yang melibatkan kepala negara masing-masing pihak. Dalam kondisi saat ini Arab Saudi yang berkepentingan untuk menanamkan modal asingnya di Indonesia seharusnya dapat dijadikan jalan masuk bagi Pemerintah Indonesia untuk juga meminta Arab Saudi melindungi buruh migran Indonesia yang ada di sana.

Perlindungan ini dapat ditekankan pada beberapa aspek, yaitu:

  1. Pemerintah Indonesia harus meminta KSA untuk membuat sistem perlindungan hukum yang tegas dan jelas bagi hak-hak buruh migran Indonesia yang ada di Arab Saudi, seperti jaminan upah minimum, akses layanan publik dan jaminan sosial, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan, pengawasan dan penghukuman bagi agen atau majikan yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku;
  2. Menyusun kerangka sistem perlindungan buruh migran Indonesia di Arab Saudi yang bekerja di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga (PRT), serta memastikan adanya jaminan hak-hak yang setara dengan pekerja formal.
  3. Membangun kerangka hukum perlindungan buruh migran di KSA yang sesuai dengan prinsip Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, termasuk pula harmonisasi dan perlindungan hukum bagi buruh migran yang setara dengan warga negara KSA.
  4. Memerangi stigma negatif terhadap WNI di Arab Saudi, terutama bagi pekerja rumah tangga, yang seringkali dianggap sebagai ammah (budak), sehingga menyebabkan posisi PRT semakin rentan atas pelanggaran, pelecehan seksual, bahkan perkosaan.

 

Jakarta, 1 Maret 2017

Muhammad Hafiz, Pjs. Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Daniel Awigra, Program Manajer HRWG (08176921757)

[Press Statement] HRWG Mengecam Kekerasan terhadap Jurnalis Terjadi Lagi

 

Press Statement

HRWG Mengecam Kekerasan terhadap Jurnalis Terjadi Lagi

Jakarta, 11 Februari 2017 | HRWG mengecam terjadinya kekerasan kepada jurnalis/wartawan yang sedang bekerja meliput aksi damai 112. Kekerasan dan intimidasi apapun terhadap media, terutama jurnalis yang sedang bekerja mengumpulkan informasi, merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers yang dilindungi UU. Bahkan, di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan penghalangan atau penghambatan aktifitas tersebut. 

Jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan HAM, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan terhadap pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi. Penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa. 

Semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis, karena bila tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk melangkah prosedur yang telah disediakan, seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk mengeluh atas apa yang diberita oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan.

Di sisi yang lain, lembaga-lembaga pengawas media juga seharusnya dapat bekerja independen dan tetap menjaga independensi pers di Indonesia dan memastikan setiap media untuk berpegang pada prinsip jurnalisme profesional. Industri media, dengan pelbagai macam kepentingannya, harus pula tetap mendorong independensi dan menggunakan prinsip dan etika jurnalistik.

Untuk itu pula, dalam situasi demikian Negara – melalui perangkat penegakan hukum – harus memastikan setiap awak media di lapangan dapat bekerja secara aman, tanpa ada kekerasan dari pihak manapun, sebagai bagian dari hak yang dijamin melalui Konstitusi dan  undang-undang.  

Jakarta, 11 Februari 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG

(081282958035)

PERPRES – Refugee Protection Must Answer Key Issues Regarding Asylum Seekers and Refugees in Indonesia

 The Government of Indonesia has passed Presidential Decree (Perpres) 31 December 2016: ”Republic of Indonesia Presidential Decree 125/2016 regarding Refugees from Abroad”.
SUAKA; Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, welcomes this Presidential Decree (Perpres), which has been planned since 2010.
This regulation fills a legal vacuum which has long affected asylum seekers and refugees in Indonesia. It confirms Article 28G of the Indonesian Constitution, and Article 25 – 27 of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations.
 Febi Yonesta, Chair of SUAKA, confirmed that this regulation should become the key regulation and reference for all Indonesian government officials in relation to the treatment of asylum seekers and refugees within Indonesian jurisdiction.
“Before this regulation, government officials, especially junior officials and officials in outlying areas, were hesitant to address issues affecting asylum seekers and refugees, including the arrival of asylum seekers by boat into Indonesian waters,” said Febi. “Due to the absence of regulation their approach was often protectionist, which increases the vulnerability of people seeking asylum from war, persecution and mistreatment,” he said.
 “Based on the Perpres, there is now an established coordination and a clear function by Government in relation to the treatment of asylum seekers, no matter the mode of their arrival,” he continued.

According to SUAKA, the implementation of this Perpres will increase understanding among government officials, and in turn, increase the ability of officers in the field to implement the Perpres. Previously, asylum seekers and refugees were often viewed as illegal immigrants or illegals, principles negative term which is not legally accurate.

 “We appreciate that this new Perpres confirms the definition of refugees contained in the 1951 Refugee Convention, and does not continue to label asylum seekers as illegal immigrants,” said Muhammad Hafiz, SUAKA Advocacy Coordinator, and Executive Director Human Rights Working Group Indonesia (HRWG).
“All relevant government agencies should immediately adopt the Perpres definition, so as to treat asylum seekers and refugees as regulated under Indonesian law.” he added.
 Hafiz further asserted that Indonesia should additionally ensure human rights principles contained in International Conventions are incorporated into any future regulation principles contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), and other International Conventions ratified by the Indonesian Government.
 “Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or 1967 Refugee Protocol. Consequently, Perpres should be carried out in accordance with the convention and protocol, to ensure the rights of asylum seekers and refugees in Indonesia are guaranteed,” affirmed Hafiz.
 SUAKA encourages the Indonesian Government to disseminate the Perpres widely and provide training to local government agencies across Indonesia, in order to ensure effectiveness and compliance. Especially in areas where asylum seekers and refugees are held in detention or live in the community, such as Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang and West Java, SUAKA believes it is important regional government officials understand the reasons why this Perpres was entered, in order to ensure this very vulnerable group will be treated according to basic human rights.
 SUAKA is appreciative of the work of Indonesian government departments to implement the Perpres, as it is already complete enough to protect the rights of refugees and asylum seekers.
SUAKA urges the government to be especially aware and concerned in regards to vulnerable people in emergency situations at sea, and to asylum seekers and refugees in Indonesia who are are experiencing serious and ongoing medical issues, are pregnant, live with a disability, minors under the age of 18 years, especially minors who are separated from their family, and also the elderly. SUAKA also urges the Indonesian government to recognise and implement: the right to family unity; a clear definition of a refugee under Indonesian law; a fair distribution of supportive roles between institutions under the principle of shared responsibility; and the use of the Indonesian state finances to promote refugee protection.
 Jakarta, January 18, 2017  For further comment contact: – Febionesta (Chair SUAKA): 087 870 636 308 – Muhammad Hafiz (Advocacy Coordinator SUAKA): 081 282 958 035

Diplomasi 2017 Indonesia Tidak Meletakkan HAM Jadi Prioritas

[Jakarta, 11 Januari 2017] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai proyeksi politik luar negeri Indonesia tahun ini seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta (10/1) tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas diplomasi. HAM disebut pada poin terakhir (poin ke-14) fokus diplomasi tahun 2017.

Komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan, masih mengacu pada paradigma developmentalism yaitu dengan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan luar negeri selaras dengan kebijakan nasional dimana di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia lebih berfokus pada percepatan pembangunan.

“Hak asasi manusia harusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu dilihat bahwa problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM sebagai dasar kebijakannya,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG di Jakarta.

Harus disadari bahwa Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi dan HAM. Semakin kuat sebuah negara maka semakin besar tanggung jawabnya; baik terhadap rakyat maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional.

“Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas,” lanjutnya.

Meski demikian, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya. Khusus untuk isu Palestina, diharapkan Indonesia tidak sekadar aktif di dalam diplomasi mendukung kemerdekaan, melainkan juga aktif menggalang dukungan untuk mengusut pelaku pelanggaran HAM berat di Palestina, seperti kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas krisis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi,” kata Daniel Awigra, Program Menejer ASEAN HRWG.

Peran ini harus terus didorong dan ditingkatkan, khususnya lebih mendasarkan pada semangat kerjasama politik (membangun kepercayaan) dan menggunakan argumentasi HAM.

“Hal yang luput dijelaskan dari pidato Menlu adalah perlunya mendorong penguatan mandat Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Di samping itu, AICHR Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan RI seharusnya lebih pro-aktif menyikapi berbagai persoalan HAM di kawasan. Sebut saja isu hukuman mati, Rohingya, extra judicial killings, buruh migran, intimidasi, pembunuhan, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan dan aktivis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya masih menjadi bayang-bayang narasi pembentukan Komunitas ASEAN,” lanjutnya.

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Laporan ini telah diunggah oleh Sekretariat PBB baru-baru ini dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 35 Konvensi Penyandang Disabilitas menegaskan, Negara yang sudah meratifikasi seharusnya menyampaikan laporan kepada Komite mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil menurut Konvensi ini dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Pasal ini, laporan Pemerintah Indonesia tersebut memang terlambat dari waktu yang seharusnya, yaitu pada 2013, dua tahun pasca ratifikasi. Hanya saja, sebagai suatu komitmen HAM internasional, laporan ini harus dilihat sebagai suatu kemajuan dan capaian dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

Laporan Pemerintah yang berjumlah sekitar 45 ini mengulas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup gambaran umum peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan penjelasan hak-hak disabilitas pasal per pasal di dalam Konvensi.  Menurut HRWG, laporan ini dapat menjadi dasar awal bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena selama ini ada ragam perkembangan yang ada, baik kemajuan atau kendala di lapangan, tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, Komite PBB juga menggunakan laporan ini sebagai bahan utama untuk melakukan penilaian dan dialog lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Secara substansi, HRWG memandang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemerintah telah cukup lengkap untuk mengurai situasi hak-hak disabilitas di Indonesia. Meskipun, terdapat aspek-aspek penting yang seharusnya ada justru tidak dielaborasi lebih lanjut di dalam laporan. Hal ini tergambar pada laporan tentang hak pendidikan disabilitas yang tidak banyak memasukkan kendala dan tantangan lebih jauh, seperti kualitas sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah inklusif; aksesibilitas yang tidak memasukkan sistem pengawasan dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar; hak pengakuan yang sama di hadapan hukum dan access to justice tidak mengungkap lebih lanjut tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa disabilitas dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan hukum.

 

Dewan Kerukunan Ditunggangi Kepentingan Impunitas

Rencana pembentukan Dewan Kerukunan oleh Pemerintah dilihat oleh HRWG sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tidak jelasnya konsep kerukunan justru mengaburkan reformasi hukum yang menjadi perioritas Presiden Jokowi.

HRWG menilai bahwa Dewan Kerukunan justru berbahaya untuk pembangunan hukum di Indonesia, karena ia menggabungkan berbagai permasalahan tanpa membedakan lebih jelas akar dan pokok permasalahan dari suatu peristiwa. Kerukunan yang dimaksud pemerintah seakan ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, padahal dalam sistem Negara yang demokratis penegakan hukum adalah suatu hal yang niscaya. Dari apa yang disampaikan, tidak jelas apakah Dewan ini bertujuan untuk membangun perdamaian, toleransi, kebhinnekaan, atau untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk mencampuradukkan masalah dan tidak jelas arah penyelesaiannya seperti apa.

Di samping itu, ranah kewenangan Dewan juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena jelas kasus-kasus pelanggaran ini merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Di satu sisi Pemerintah mendorong reformasi dan penegakan hukum, tapi di sisi yang lain mendorong terkuburnya fakta-fakta kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Kekaburan lain dari Dewan ini adalah pengenyampingan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian suatu masalah. Padahal, diketahui bahwa hak asasi sendiri sudah masuk dalam Konstitusi, sangat jelas dan tegas. Bila kemudian Dewan mengenyampingkan prinsip ini, maka pembentukan Dewan sama saja untuk membelakangi nilai UUD 1945 yang menjadi dasar Negara ini. Lebih dari itu, prinsip HAM memastikan adanya keadilan bagi korban dan kelompok rentan, karena dalam banyak proses penyelesaian konflik, kelompok rentan, minoritas dan lemah justru dirugikan.

HRWG menilai bahwa penyelesaian konflik dengan cara musyarawah harus pula dibarengi dengan penegakan hukum sebagai landasan utama Negara ini. UUD 1945 sangat tegas menyebutkan, Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Bila tidak, Dewan ini justru akan melanggar prinsip Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai upaya yang ditempuh untuk membangun bangsa Indonesia justru menciderai prinsip hidup bersama di dalam Konstitusi.

Atas dasar ini, HRWG menyatakan sikap terkait dengan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional ini, yaitu:

  1. Dewan Kerukunan Nasional tidak boleh dijadikan ajang untuk mengubur dan mengenyampingkan penegakan hukum yang fair, transparan dan adil bagi korban, karena Indonesia adalah Negara hukum bukan atas kekuasaan. Nilai luhur membangun kebhinnekaan justru dibajak dengan impunitas pelaku kejahatan HAM dan ketidakadilan.
  2. Dewan Kerukunan Nasional harus dibatasi untuk permasalahan yang memang krusial dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, di antaranya adalah meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama. Untuk itu pula, Dewan Kerukunan harus terbatas pada apa yang menjadi kewenangannya, tidak mencampuradukkan antara urusan penegakan hukum, pelanggaran HAM dan pembangunan kebhinnekaan.
  3. Dewan Kerukunan Nasional harus mengadopsi prinsip HAM yang ada di dalam Konstitusi (Pasal 28 UUD), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini memastikan adanya perlindungan hak bagi korban dalam setiap peristiwa, sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan ini tetap mengutamakan kepentingan korban.