Category Archives: Press Statement

Local and International groups express solidarity for the families of executed prisoners in Singapore

We, the undersigned organisations, condemn the shameful execution of a Nigerian national, Chijioke Stephen Obioha, and a Malaysian national, Devendran a/l Supramaniam in Singapore on 18 November 2016, which runs counter to global trends towards abolition of capital punishment. Around the same time, at the 50th and 51st meeting of the UN General Assembly's Third Committee’s 71 st session proceedings, the Singapore representative introduced amendments, undermining the spirit of the draft resolution calling for a moratorium on the death penalty, supported by states such as Syria, Egypt and Bangladesh.

We remain appalled that Singapore continues to execute people in contravention of international law and standards. The two men were sentenced to mandatory death penalty, after being convicted of drug trafficking, which does not meet the threshold of the “most serious crimes”.

In July 2011, during its first Universal Periodic Review (UPR), Singapore accepted a recommendation that called on the government to make available statistics and other factual information on the use of the death penalty (A/HRC/18/11, para. 95.15). The lack of transparency in relation to the scheduled executions, therefore, remains deeply concerning and prevents informed and meaningful debates in the country on the retention of this punishment.

We would like to express our regret and share in the disappointment of the families of the executed men. We oppose the use of capital punishment in all circumstances, as a violation of human rights which can never be justified under the flawed assumption that it has a unique deterrent effect.

 

Signatories:

Singapore

Function 8

Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME)

Project X

Singapore Anti-Death Penalty Campaign (SADPC)

Think Centre

We Believe in Second Chances

 

Malaysia

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

Malaysians Against Death Penalty & Torture (MADPET)

 

Indonesia

Human Rights Working Group (HRWG)

 

International Groups and Networks

Amnesty International (AI)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA)

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

Franciscans International (FI)

Human Rights Watch (HRW)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)

For further information please contact Think Centre.

Email: thinkcentre@hotmail.com Tel: +65 94791906

Indonesia Harus Tegas Mendesak Myanmar untuk Hentikan dan Selesaikan Persoalan Rohingya

[Jakarta, 24 November 2016] HRWG mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian Rohingya saat ini. Penyelesaian kasus Rohingya saat ini selain menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di sana, juga harus menuju pada upaya rekonsilasi, perdamaian dan reformasi di tubuh keamanan di Myanmar di bawah pemerintahan NLD.

Data yang didapatkan oleh HRWG dari jaringan NGO advokasi Rohingya di Myanmar, hingga saat ini, masih terdapat sekitar 37 ribu pengungsi internal (IDPs) kelompok minoritas Rohingya yang menyebar di sejumlah wilayah Myanmar. Hal ini menunjukkan, Pemerintah Myanmar sendiri belum melakukan upaya konkret untuk menghentikan kekerasan dan situasi konflik yang sedang berlangsung.

Selain itu, per 20 November 2016, HRWG melaui jaringannya mencatat, setidaknya sejumlah pelanggaran HAM telah terjadi selama 2 bulan terakhir di Negara Bagian Rakhine yang menimpa kelompok etnis Rohingya. Tercatat setidaknya 211 orang ditembak mati, 22 orang dibakar, 97 kasus perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, 387 orang yang ditahan secara sewenang-wenang, 135 orang dinyatakan hilang, dan 158 orang yang terluka dan disiksa. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, tercatat kurang lebih 1688 buah rumah yang terbakar dan hancur.

HRWG menyesalkan penggunaan cara-cara militeristik terhadapa etnis Rohingya yang justru memperburuk keadaan di lapangan. Tugas utama pemerintah Myanmar adalah untuk melindungi setiap orang yang tinggal di Myanmar terbebas dari rasa takut dan tindak kekejaman massal (mass atrocities), termasuk terhadap kelompok Rohingya.

Selain itu, pemerintah Myanmar juga harus berusaha untuk menciptakan suasana kondusif serta mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di sana. Pemerintah juga wajib memastikan jaminan pemulangan bagi kelompok Rohingya yang terusir dapat pulang secara aman, serta berani menindak tegas pelaku kerusuhan, penyebar kebencian serta menghapuskan budaya impunitas.

Situasi ini merupakan pelanggaran HAM serius bagi Pemerintah Myanmar, terlebih dalam konteks komunitas ASEAN. Ekskalasi kekerasan tersebut telah menciderai prinsip-prinsip HAM yang tercantum di dalam Piagam ASEAN dan ASEAN Human Rights Declaration.

Dalam konteks regional pula, HRWG mendesak agar Komisi Antarpemerintah HAM ASEAN (AICHR) bersama dengan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) segera merespon hal ini guna memastikan situasi saat ini terkendali. Selanjutnya, penting untuk ASEAN melakukan kerjasama untukmenjalankan prinsip-prinsip pencegahan terjadinya kekejaman massal (mass atrocities) agar kesatuan ASEAN sebagai komunitas yang damai dan aman tetap dapat berlangsung.

Dengan ini, HRWG kembali mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan regional dengan Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan yang baru saja terjadi dan bila diperlukan membentuk Tim Investigasi gabungan independen yang terdiri dari Pemerintah Myanmar dan Indonesia untuk mendata lebih lanjut dampak kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Di samping itu, Pemerintah Indonesia harus meyakinkan Myanmar untuk membuka akses ke wilayah Rakhine State, terutama bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil, perempuan dan anak, serta memastikan kekerasan tidak terjadi lagi.

“Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik!”

PRESS RELEASE

“Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik!”

SUAKA, sebuah jaringan masyarakat sipil untuk advokasi hak-hak azasi pengungsi dan pencari suaka, sangat menyesalkan pernyataan Mekopolhukam yang menjadikan pencari suaka politik/pengungsi sebagai dagangan politik di saat ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia terjadi terkait masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam sebuah pernyataanna, Menteri KOPOLHUKAM kopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, mengancam akan melepaskan 10.000 pencari suaka bila Australia terus bersikap tak bersahabat terhadap eksekusi mati terpidana Bali nine.   Sebuah pernyataan publik yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang pejabat tertinggi Republik ini yang brtanggung jawab di bidang Politik dan HAM

Dengan pelbagai alasan dan faktor, sepuluh ribu pengungsi/pencari suaka yang ada di Indonesia saat ini adalah orang-orang yang terancam jiwa dan keamanannya di negara asalnya sehingga terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain. Selama ini, sejak 1979, Indonesia, sebagai Negara transit,  telah memberikan bantuan kepada pencari suaka/pengungsi secara sementara, di antaranya pula dengan mengizinkan UNHCR (Kantor Urusan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Imigrasi Internasional) di Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut sembari menunggu solusi jangka panjang.

Untuk itu, SUAKA memandang bahwa pernyataan Menkopolhukam tersebut mencerminkan bahwa Menteri tidak mengerti tentang permasalahan pengungsi internasional, karena pernyataan tersebut bertentangan dengan sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia selama ini yang menilai bahwa permasalahan pengungsi adalah masalah dan tanggung jawab dunia, di mana Indonesia harus dan telah berupaya berbagi beban sebagai bagian dari komunitas Internasional. Dan menjadi actor penting dalam kerjasama regional masalah pengungsi dalam konteks “Bali Process”. yang justru di pimpin oleh Indonesia dan Australia. Pernyataan ini jelas memosisikan para pengungsi hanya sebagai komoditas diplomatik untuk mengurangi tuntutan Australia dalam kasus eksekusi hukuman mati di Indonesia, pernyataan yang merendahkan martabat kemanusiaan, padahal pernyataan ini memberikan efek besar pada kerentanan para pengungsi dan berpotensi menempatkan pengungsi internasional dalam bahaya yang lebih besar.

Sebagai champion demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara sudah seharusnya Indonesia menunjukan komitmennya dengan melihat isu pengungsi ini dari perspektif HAM, terlebih hak untuk mencari suaka telah diakui di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945.

Dengan ini, SUAKA menyatakan:

1.    Suaka mengecam pernyataan Menkopolhukam tersebut yang – bisa jadi mewakili pandangan pemerintah secara umum – menyebutkan bahwa Indonesia “bisa melepaskan 10 ribu pengungsi tersebut menjadi Tsunami Manusia ke Australia.” Pengungsi adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan bukan komoditas politik yang dapat dijadikan daya tawar. Penyebutan pengungsi sebagai “Tsunami Manusia” telah merendahkan martabat manusia  yang selayakanya dijaga sebagai bagian dari penegakan HAM.

2.    Meminta Menkopolhukam agar menarik pernyataannya tersebut dan meningkatkan kerjasama regional  antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Australia, dalam kerangka kerja penanganan permasalahan pengungsi yang mengupayakan perlindungan hak-hak asasi mereka, serta mencarikan solusi yang permanen (durable solution).  

3.    Dengan absennya kerangka hukum di Indonesia dalam perlindungan pengungsi mengakibatkan adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pengungsi sebagai imigran gelap (illegal immigrant), di mana mereka dapat ditangkap dan ditahan tanpa proses yang jelas. Padahal, hukum kebiasaan internasional meletakkan pengungsi sebagai subyek hukum yang harus dilindungi dan difasilitasi.

4.    Melepaskan para pengungsi ke laut lepas melalui perahu akan meletakan hidup para pengungsi ke dalam bahaya yang lebih besar. Khususnya, ketika masih berada dalam proses penentuan status sekaligus perlindungan. Suaka menekankan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik dalam memberikan perlindungan sementara bagi mereka.

Jakarta, 13 Maret 2015

Febionesta, Chair of Suaka

Rafendi Djamin, Director of HRWG/Suaka Member

Joint Statement : Indonesian CSO Regrets the Government’s Position on SOGI Resolution

[GENEVA, 30 JUNE 2016] Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia and Arus Pelangi deeply regret to the vote against the resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI)” that has been adopted on the 32nd Session of the United Nations Human Rights Council,Geneva, Switzerland. The intention of the resolution is to appoint an Independent Expert on the protection against violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity(SOGI) for three years period according to the given mandate.

Although the resolution finally has been adopted with results as 23 in favour, 18 against, and 6 abstain, the resolution was required 3,5 hours to discuss and debates. Pakistan (on behalf the Organization of Islamic Cooperation (OIC), except Albania) has amended several points on the resolution. Historically, the resolution wanted to clarify and reaffirm that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or another opinion, national or social origin, property, birth or another status. It is also to strongly deplore acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed against individuals because of their sexual orientation or gender identity.

In their statement, the Government of Indonesia has said that due to the sensitivity of issue particularly for those who have differences in socio-cultural, religion norms and morality, the draft resolution, as well as the several amendments which have been made, the concept was still lack of recognition on different culture, norms and views of other society. In conclusion, the Government of Indonesia is unable to support and vote against the resolution. They also clarified that they will not want to cooperate with the Independent Expert of SOGI, even if the mandate is created, as reported by Astrid Maharani, Program Officer for UN Advocacy, HRWG Indonesia, which also undergoing the Fellowship Programme in Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) based in Geneva, Switzerland.

As we have seen in recent years, the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups have become the target of irresponsible individual/groups which frequently using violent, discriminate, and stigmatise them of what they have. Even in some countries, many of them got killed, being hated, or even being exiled in the community.

In Indonesia recently, there are numerous of the anti-gay statements even made by public officials. It was increasingly hateful rhetoric shows no sign of abating. The rejection of the Government of Indonesia at the 32nd Session of the UN Human Rights Council also has extended list of repression by the State. Until this year, Arus Pelangi recorded at least 17 Indonesian policy explicitly discriminate against or criminalize people with diverse SOGI. This does not include the policy in its implementation LGBTI oppressive. Democracy spaces on LGBTI groups were banned by the prohibition of implementation of activities by the police and a disregard for the case of the attack on LGBTI activities.

In this regard, HRWG Indonesia and Arus Pelangi urge the Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. It intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders, including United Nations agencies, programmes and funds, regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil society organizations and academic institutions.

The rejection also shows clearly that the Government of Indonesia has betrayed their citizen. The results of the study “Revealing Stigma, Discrimination, and Violence on LGBT in Indonesia” conducted by Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar, and PLUSH on  2013 have uncovered facts that horrible: 89.3% LGBT in Indonesia got violence based on their sexual orientation, gender identity, and/or expression with details as follows: 79.1% experienced psychological violence, physical violence 46.3%, economic violence 26.3%, sexual assault 45.1%, and cultural violence 63.3%.

In this regard, we would like to call for:

  1. The Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to the SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. This intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders;
  2. The Government of Indonesia to run completely and faithful to the mandate of the Indonesia citizen contained in the 1945 Constitution, every person shall be protected by the State, regardless of their background;
  3. The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia to:
  • Significantly embodies its supervisory mandate with a strong warning to the Government of Indonesia regarding its position at the Human Rights Council;
  • Taking notes the Government of Indonesia position in the report of Observation of the implementation of human rights, as stated in the Article 89 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights;
  • Continues to be committed and sincere in implementing the dissemination of knowledge of human rights to its citizen.

To the Indonesia civil society organisations:

  • Continue to maintain, support and build solidarity by using all of potentials and space held for mutually reinforcing, particularly in LGBTIQ groups which most oppressed.

 

Joint Statements by:

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

(Muhammad Hafiz – hafizmuhammad85@gmail.com & Astrid Maharani – amaharanic@gmail.com)

National Federation for LGBTI Communities – Arus Pelangi

(Yuli Rustinawati – yuli@aruspelangi.or.id)