Apresiasi Ketegasan Polisi Menghadang dan Memproses Serangan dan Kekerasan oleh Kelompok Ekstremis di Kantor YLBHI – LBH Jakarta 

[Jakarta, 18 September 2017] HRWG mengecam keras tindakan brutal aksi massa yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar. Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. HRWG apresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM.
Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut. Hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.
Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu. Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki.
Jakarta, 18 September 2017
Muhammad Hafiz
Direktur Eksekutif HRWG

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)