Public Training: International Human Rights Mechanism 2019

Human rights violation not only happens in one country but around the world. Sometimes the case has yet to be done in the domestic level. Therefore, the states around the world create international human rights mechanisms in order to settle the human rights cases either in the regional or international level. Let’s join the training on international human rights mechanisms organized by HRWG on 11th-15th February 2019. Those participants completed the training will get a certificate. Should you have any inquiries, please do not hesitate to contact Naufal.

Indeks HAM Indonesia 2018 Sebesar 0,42

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) menyusun dan mempublikasikan indeks pelaksanaan HAM Indonesia berdasar Rekomendasi UPR satu tahun (2017-2018) dengan skor 0,42. Angka tersebut diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variabel yang diturunkan dalam bebeerapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator prosespelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi.

Koalisi memberi skor tertinggi 4 untuk setiap indikatir jika tindak lanjut rekomendasi UPR sesuai dengan standar HAM. Sementara, untuk tindak lanjut yang justru bertentangan dengan rekomendasi diberi skor -1. Skor 0.42 menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban HAM internasional yang diturunkan dalam program aksi di tingkat nasional.

Skor pelanggaran HAM masa lalu adalah yang terendah di antara semua aspek yaitu -0,25. Padahal, agenda penyelesain HAM masa lalu merupakan janji pemerintahan Jokowi pada masa kampanye dalam program Nawacita. Akan tetapi, pada faktanya selama lima tahun ini Pemerintahan Jokowi minim langkah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkanpemerintahan Jokowi menempatkan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di posisi-posisi yang strategis yang justru memperkuat impunitas. Demikian menurut Arif Muhammad, Direktur LBH Jakarta yang juga anggota koalisi.

Aspek selanjutnya yaitu perlindungan pembela HAM, skor untuk aspek ini juga masih rendah yaitu 0,28. Hal itu dapat dilihat dari beberapa variable seperti pembaruan dan pembentukan hukum, pemulihan hak korban, promosi dan edukasi tentang pembela HAM, dan pencegahan kekerasan terhadap pembela HAM.

Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang undang-undang pembela HAM, meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang merancang peraturan turunan mengenai hal ini. Damairia Pakpahan, dari Yayasan Perlindungan Insani mengatakan banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis lingkungan dan pada pasal 66 dalam draft peraturan turunan tersebutberbunyi jika sesorang memperjuangkan hidup sehat dan bersih tidak boleh dikriminalisasi tetapi pada faktanya  kriminalisasi tetap terjadi.

Terkait perlindungan hak disabilitas, indeks untuk aspek ini menempati urutan tertinggi di antara aspek lainnya dengan angka 1,28. Upaya pemerintah terhadap hal ini ditunjukan dengan meratifikasi UN Convention on the Rights of Personds with Disabilities (UN CRPD) dan adanya Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, menurut Wellin dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sangat penting karena jika terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama perempuan masih belum lembaga dan mekanisme penangananya.. Permasalahan lain adalah pada implementasi aksesibilitas seperti guiding block yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam isu buruh migran, Anwar Bobi Maarif dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan terdapat kemajuan yang cukup signifikan diantaranya dengan penerbitan UU 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui capaian tersebut, indeks penegakkan rekomendasi untuk buruh migran mencapai angka 0.71. Berdasarkan UU 18/2017 emerintah sudah membagi kewenangan antara pusat, daerah, hingga desa. Tingkat desa ini fungsinya untuk meminimalisir percaloan dan layanan terpadu satu atap untuk mempercepat pelayanan. Pada tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian luar negeri ada peningkatan kewenangan atase ketenagekerjaan. Namun, mekanisme perlindungan dan penyelesaian kasus buruh migran masih lama, ditambah lagi baru-baru ini pemerintah Indonesia menandatangi MoU dengan Arab Saudi mengenai pengiriman buruh migran tanpa pengetahuan lebih lanjut mengenai perlindungan buruh migran menurut hukum domestik di negara tersebut.

Isu yang terakhir adalah hak perempuan dan kelompok rentan. Pada saat ini terdapat tiga Rancangan UU yang dinilai masih diskriminatif yaitu, mengenenai penghapusan kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan KUHP yang berkaitan dengan hak perempuan dan kelompok rentan. Menurut Riska dari PKBI, perlindungan pemerintah Indonesia saat ini masih kurang terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Hal ini ditunjukan dengan beberapa kasus seperti kriminalisasi terhadap  LGBT. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 45 peraturan daerah pada tahun 2017 dan empat  surat edaran pada tahun 2018 yang diskriminatif terhadap LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dengan mengambil sikap yang signifikan terhadap rekomendasi UPR untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah suatu mekanisme HAM PBB yang mewajibkan semua negara anggota PBB melaporkan situasi HAM di negaranya dan tindakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara dan sebanyak 167 rekomendasi diterima, sisanya dicatat. Dari 225 rekomendasi tersebut ada tujuh aspek pemenuhan hak yaitu, ratifikasi instumen internasional, kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlindungan terhadap pembela HAM, perlindungan buruh migran, pemenuhan hak-hak disabilitas dan penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kontak: Mohammad Hafiz, Direktur HRWG (+6281282958035)

Download Laporan Indeks Pelaksanaan HAM Indonesia disini dan press releasenya disini.

Seruan Moral Kebhinekaan Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.

Republik Indonesia sejak kelahirannya dirancang oleh para pendirinya, para pendahulu kita, untuk menjadi negara pluralis, negara bhinneka yang inklusif lagi toleran, negara “satu untuk semua, semua untuk satu”, negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan agar tetap menjadi warna dan nuansa Republik, merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua sebagai pewaris Indonesia merdeka. Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai salah satu ruh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan terkini di tengah-tengah Republik mestinya menggugah kita semua untuk mencurahkan perhatian lebih bagi upaya menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan 6 seruan moral sebagai berikut.

  1. Merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut.
  2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka.
  3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.
  4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
  5. Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa’ untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.
  6. Para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas-keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

Jakarta, 20 Februari 2018
Atas Nama Warga Negara Indonesia