Peringati Migrant Day, SBMI Gelar Aksi Damai Menyuarakan 13 Tuntutan

Jakarta, LiputanBMI – Memperingati Hari Buruh Migran Internasional (International Migrant Day), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi damai menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Aksi yang diikuti oleh ratusan masa ini terdiri dari seluruh perwakilan pengurus SBMI se-Indonesia dan didukung oleh Solidaritas Perempuan (SP), Human Right Working Group (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM).

Titik kumpul aksi dimulai dari perempatan Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian long march menuju gedung Istana Negara.

Aksi damai dibuka oleh ketua umum SBMI, Haryanto, kemudian diisi dengan orasi dari perwakilan pengurus SBMI daerah seluruh Indonesia. Selain itu, aksi juga dimeriahkan dengan pagelaran drama teater dari Solidaritas Perempuan yang berkisah tentang penganiayaan TKI di luar negeri.

Haryanto dalam orasinya menyampaikan, upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017. Pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan peran swasta dalam sistem penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), peralihan pengelolaan jaminan sosial dari swasta ke negara, dan melibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting yang diatur dalam UU yang patut diapresiasi.

Berita dapat dibaca lebih lanjut disini.

2017: Masih Mencari Solusi Hukuman Mati

ASEAN jadi salah satu kawasan yang masih gencar mempromosikan hukuman mati. Napi tereksekusi mati Indonesia adalah yang terbanyak di kawasan ini.

tirto.id – Natal tahun ini, Renae Lawrence mendapat pengurangan masa tahanan dua bulan. Salah satu anggota Bali Nine ini akan jadi satu-satunya anggota sindikat bandar narkoba itu yang lolos dari hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ia bahkan bisa bebas pada Mei tahun depan, jika bayar denda Rp 1 miliar, yang setara dengan enam bulan tahanan tambahan. Artinya, kalaupun tidak bebas pada Mei, dia tetap bisa keluar dari bui paling lama November tahun depan.

Lawrence adalah satu-satunya perempuan dalam sindikat itu, sekaligus jadi yang mendapat vonis paling ringan. Dua anggota lainnya, Myuran Sukuraman dan Andrew Chen sudah dieksekusi mati 2015 silam. Sementara anggota lainnya dapat hukuman seumur hidup.

Di Indonesia, menjadi bandar narkoba memang dianggap kejahatan besar yang ancamannya bisa hukuman mati. Belum lagi, perang pada narkoba adalah salah satu kejahatan yang jadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dua tahun pertama pemerintahannya, tercatat 14 eksekusi mati telah dilakukan. Semua merupakan hukuman dalam kasus narkoba.

Berbeda dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengeksekusi mati 24 orang. Namun, tidak semua eksekusi itu berasal dari kasus narkoba.

Di ASEAN, Indonesia adalah tempat eksekusi mati paling banyak terjadi dalam lima tahun terakhir. Dalam laporan Amnesty International yang dikutip Coalition for the Abolition of Death Penalty in ASEAN (CADPA), angkanya sampai 19 kasus. Disusul Vietnam dengan 14 kasus di tempat kedua. Singapura di posisi ketiga dengan 4 kasus, dan berikutnya Malaysia dengan 3 kasus.

Dari data yang sama, Indonesia punya 135 napi yang menanti hukuman mati. Angka itu membuat Indonesia berada di posisi keempat negara di ASEAN yang punya calon tereksekusi paling banyak. Posisi pertama ada Malaysia dengan 902 kasus, Vietnam dengan 676, dan Myanmar dengan 235. Dari data terbaru milik CADPA, per 12 Oktober 2017, angka itu bahkan bertambah.

Di Indonesia, setidaknya ada 165 orang terpidana mati, 7 di antaranya perempuan, dan sebanyak 42 orang adalah warga negara asing (WNA). Kasus terbanyak adalah pidana umum pembunuhan yang sampai 90 orang. Sementara tertinggi kedua adalah narkoba dengan total 73 orang, dan teroris dengan jumlah 2 orang saja.

Tingginya angka hukuman mati di ASEAN jadi perhatian dunia. Terutama karena kebijakan yang diambil beberapa pemimpin negara kawasan ini, seperti Presiden Jokowi dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sementara berdasarkan catatan CADPA, semua negara di kawasan ASEAN masih menganut hukum tersebut. Hanya saja, Myanmar, Laos, dan Brunei mulai mengabolisi praktik tersebut.

Berita dapat dibaca lebih lanjut disini.

Nobar Film PKI, HRWG: Masyarakat Harus Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer HAM Asean Human Right Working Group (HRWG) Daniel Awigra berpendapat seruan pemutaran film G30 S PKI dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo sah saja, tetapi jangan dipaksakan. Menurutnya, seruan atau imbauan dari otoritas mana pun boleh saja, tetapi yang harus diingat adalah diperlukan kritisisme dari masyarakat.

“Jadi silakan saja menyuarakan, tapi jangan dipaksakan, enggak boleh dipaksakan, diimbau boleh, tapi nggak boleh dipaksakan kewenangan. Setelah enggak dipaksakan adalah ya masyarakat harus kritis untuk mengakses sumber sumber dari sumber yang lain,” kata Daniel, Kamis (21/19).

Dia berpendapat, film itu secara substansi bermasalah. Daniel meminta publik jangan percaya begitu saja terhadap satu sumber yang terkesan dipaksakan. Dia menyinggung zaman Orde Baru, di mana setiap tanggal 30 September masyarakat diharuskan menonton film tersebut.

“Dan apa yang terjadi? Faktanya itu tidak hanya satu versi itu aja ada banyak versi-versi lain yang kita ketahui bahwa memang fakta itu ditutup-tutupi bahkan bisa dikatakan kebenarannya dipertanyakan makan ada berapa orang yang menyebut itu hoaks,” lanjutnya.

Berita lebih lanjut dapat dibaca disini.