Brutalisme dan Pengepungan Kantor LBH Jakarta Dikecam

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan brutal aksi massa, yang meneriakkan kebencian dan tindak kekerasan dengan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta atas alasan yang sangat tidak berdasar.

Apalagi, aparat kepolisian sudah memastikan acara yang digelar sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. “HRWG mengapresiasi tindakan kepolisian yang tegas sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat, serta mencegah terjadinya kekerasan berlanjut yang berujung pada pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (18/9).

Berdiskusi, berkumpul dan berekspresi adalah hak warganegara yang dilindungi Konstitusi 1945, bagi setiap orang dan kelompok. Pemaksaan pembubaran dengan ancaman menggunakan kekerasan oleh kelompok sipil dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut.

HRWG menyebutkan, hal itu juga telah melabrak prinsip demokrasi yang telah dipegang oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Untuk itu, adalah tepat bila kepolisian bertindak tegas, membubarkan aksi massa, dan memastikan aksi tersebut tidak berlanjut pada pembubaran dan kekerasan.

Atas kejadian ini, HRWG juga mendukung upaya kepolisian untuk memproses sejumlah provokator yang memunculkan kerusuhan dan mengusut para pelaku intelektual yang merencanakan dan mengerahkan massa dengan melakukan provokasi melalui media sosial. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat awam dan isu-isu tertentu.

Polisi harus tegas dan berwibawa untuk menjamin hak setiap warga negara dan melindungi hak itu dengan segenap kekuatan yang dimiliki. (OL-4)

 

Baca berita aslinya disini.

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.