Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

Press Release

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

[Jakarta, 24 January 2019] Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN’s) effort in facilitating repatriation for Rohingya refugees facing persecution in Myanmar.  Earlier this week, ASEAN expressed the intent to address the issue of forced migration of Rohingya refugees within the ASEAN region. This comes as a response to the overwhelming need to facilitate a coordinated response to what has been described as the fastest-growing refugee crisis. The Rohingya, a stateless minority group residing in Myanmar’s Rakhine State, have suffered discrimination at the hands of the Myanmar government, and violent persecution by the military and nationalist vigilantes.

ASEAN’s repatriation efforts have been spearheaded by the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), which is coordinating the equitable distribution of aid and relief in affected areas of Myanmar. Along with overall support from the ASEAN community, these efforts have paved the way for the development of a clear pathway towards the realization of peace and human rights objectives.

In order to prevent further escalation of the crisis in Rakhine State, ASEAN must contribute to guarantee the safe repatriation of Rohingya refugees, working alongside ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation to resolve the key issues causing the conflict, and to promote reconciliation with upholding the principles of fair trial and human rights-based approaches.

In order to uphold accountability, it is crucial that Myanmar opens press freedom. Journalists should be free to seek and share information. Accordingly, Myanmar must release the journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who were imprisoned in 2017 for investigating human rights abuses in Rakhine State.

A comprehensive refugee rights policy should be introduced and developed by ASEAN as, since its establishment, ASEAN has not addressed refugee rights.

This crisis can be seen as a golden opportunity for ASEAN to begin to recognize refugee rights as well as begin to end practices such as mandatory detention. Alternative methods include: Supporting the health and well-being of migrants, strengthening the participation in immigration case resolution processes, improving voluntary and independent departure rates and avoiding wrongful detention, overcrowding and long-term detention.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra, Deputy Director of the Human Rights Working Group  at awigra2015@gmail.com or +62817 6921757

For download the press statement please click this link.

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

Siaran Pers

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

[Jakarta, 30 Januari 2019] Jaringan masyarakat sipil mengutuk keras tindakan brutal terhadap aktivis Walhi di NTB pada 28 Januari pukul 03.00 Wita. Rumah tinggal Murdani, Direktur Eksekutif WALHI, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibakar oleh oknum yang tidak dikenal. Peristiwa ini telah membahayakan nyawa beliau bersama keluarga dan kerugian harta benda. Apalagi api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit.

Kami memandang bahwa peristiwa ini merupakan gambaran nyata belum adanya skema perlindungan bagi pembela HAM, terutama aktivis lingkungan. Kekosongan skema perlindungan ini harus disikapi serius oleh penegak hukum dengan memastikan proses penegakan hukum yang adil untuk korban. Sekaligus pada serius terhadap pelaku lapangan dan bahkan pelaku dalang di balik kasus ini harus dilakukan. Bila tidak, ini menjadi bagian impunitas negara atas pelanggaran HAM. Apalagi, perundang-undangan, di antaranya UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tegas menjamin hak-hak para pembela lingkungan.

Pengusutan kasus ini merupakan komitmen negara untuk menjalankan UU. Di tengah proses perumusan Rancangan Permen pelaksanaan Pasal 66 UU LHK, aparat penegak hukum dan semua pemangku kewajiban harus memperhatikan kasus ini secara menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemulihan, dan ganti rugi korban. Komitmen negara atas lingkungan hidup harus tergambar dalam proses penyelesaian. Bila tidak, pemerintah hanya berkomitmen di atas kertas dan tidak serius melindungi lingkungan dan alam dari kerusakan.

Untuk itu pula, kami mengecam tindakan pembakaran rumah dan kendaraan dan mendesak:

  1. Kepolisian RI, terutama Polda NTB, untuk memproses kasus ini secara akuntabel dan transparan, tidak membiarkan pelaku pembakaran lepas dari tindakan brutal yang sudah dilakukan.
  2. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk penegak hukum, bekerjasama untuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya, termasuk pula pemulihan psikologis atas kerugian fisik yang diderita.
  3. Mempercepat proses perumusan Permen KLHK untuk melaksanakan Pasal 66 UU LHK, termasuk pula membuat undang-undang perlindungan pembela HAM sebagai UU induk. Atau dengan cepat merevisi UU HAM dengan pasal-pasal yang secara tegas dan jelas melindungi para pembela HAM.
  4. Mendesak Komnasham untuk dengan jelas memastikan pembela HAM sebagai salah satu isu strategis termasuk kebijakan di dalamnya.

Untuk informasi lebih lanjut dan/atau klarifikasi, sila hubungi Muhammad Hafiz melalui surel (hafizmuhammad85@gmail.com) atau telepon (+62 812-8295-8035).

Jakarta, 30 Januari 2019

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil:

  1. Human Rights Working Group.
  2. Perlindungan Insani Indonesia.
  3. Yayasan Pusaka
  4. YLBHI
  5. Indonesian Court Monitoring
  6. PBHI
  7. LBH Masyarakat
  8. ICJR
  9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
  10. Serikat Tani Nasional (STN).
  11. Institute Inklusif Indonesia
  12. LBH Disabilitas Jawa Timur
  13. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  14. KNTI

Untuk press statement tersebut dapat di unduh di sini. 

HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

Siaran Pers Bersama

HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

[Jakarta, 24 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyesalkan usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengusulkan untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunisme secara besar-besaran. Dengan alasan, dalam buku tersebut mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang sehingga ditakutkan masyarakat justru bertentangan dengan kebebasan berfikir, berpendapat, serta akademik.

Tindakan perampasan, penyitaan, serta pemberangusan buku-buku tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain juga tak sejalan dengan prinsip due process of law. Dalam due process of law, penegakan hukum tidak diperbolehkan atas dasar stigma maupun kebencian sehingga dalam kasus ini yang mana melakukan razia terhadap buku kiri merupakan tindakan yang subjektif.

Sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan melalui proses pengujian di persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan. Dalam putusan tersebut MK menyatakan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law.

Buku kiri memberikan gambaran terkait sejarah Indonesia yang pada umumnya tidak dibicarakan oleh khalayak banyak, karena sifatnya yang sensitif. Namun, tidak serta-merta apa yang di dalam buku tersebut bersifat propaganda dan bertujuan untuk membangkitkan kembali ideologi komunisme di Indonesia.

Bagi kami, tidak ada alasan yang jelas untuk melarang buku terkait komunisme. Selain itu, pelarangan bersifat bias dan tidak ada batasan yang jelas. Ukurannya sangat subjektif, bertentangan dengan demokrasi dan hak sasi manusia yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Dalam konsep hak asasi manusia, pembatasan memang dimungkinkan, namun hal itu hanya dengan alasan yang kuat untuk ketertiban umum, kesehatan publik, dan keselamatan jiwa. Tidak ada alasan yang kuat untuk melarang buku-buku itu, sehingga pelarangan justru tidak konstitusional.

Pasal 28F UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memaparkan mengenai hak setiap individu dalam berkomunikasi dan akses dalam mendapatkan informasi serta penyaluran informasi tersebut. Hak kepemilikan barang pribadi juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak milik. Usulan razia dan pemberangusan buku-buku tersebut justru menutup akses masyarakat guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Cukup masa orde baru Indonesia ditakut-takuti dengan pemberedelan buku-buku yang dianggap berbahaya.

Dengan menghormati Konstitusi kita bersama dan peraturan perundang-undangan yang ada Jaksa Agung sebaiknya mengkaji ulang kembali atas usulan yang dikemukakan mengenai peraziaan buku kiri di kalangan masyarakat. HRWG dan LBH Pers menyesalkan tindakan tersebut sebagai suatu hal yang inkonstitusional. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana razia buku kiri yang melanggar hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

 

Jakarta, 24 Januari 2019

Narahubung:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers (085773238190)

Untuk press release mohon download disini.