Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM Jadi Prinsip Utama

Siaran Pers Catatan Kritis HRWG Atas Pidato Menlu

Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM

Jadi Prinsip Utama

[Jakarta, 9 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi pidato tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi hari ini, yang memaparkan capaian baik di tingkat regional dan internasional, utamanya dalam berperan serta aktif pada isu Palestina, Rohingya, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dibentuknya agensi tunggal “Indonesian Aids”. Di samping itu, Menlu juga menyoroti berbagai tantangan ke depan seperti “me-first diplomacy”, isu-isu keamanan tradisional utamanya terorisme, perang dagang, dan tantangan dunia baru di era digital dengan meningkatnya hoax.

Menlu juga menyampaikan empat prioritas diplomasi Indonesia ke depan; diplomasi kedaulatan negara, perlindungan warga negara, diplomasi ekonomi, dan kemanusian serta perdamaian, khususnya melalui perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Bagi HRWG, berbagai tantangan dan prioritas terebut, hanya akan berhasil dilalui jika Indonesia terus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di dalam merespon dan menyelesaikan – dengan dukungan-dukungan kementerian dan lembaga serta partisipasi masyarakat sipil.

Diplomasi kedaulatan yang utamanya menyoal isu Papua, tidak akan berhasil jika pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan cara-cara represif di sana. Perlindungan WNI, utamanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, anak buah kapal, di mana Indonesia seharusnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat dengan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Konvensi ILO 188 tentang hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, sayangnya justru tidak disebut dalam pidato Menlu.

Selain itu, dipomasi untuk kerjasama ekonomi, misalnya untuk melindungi produksi sawit, juga harus dibarengi dengan penegakkan prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologi dalam bisnis dan investasi. Jika tidak, laju investasi yang tanpa mengindahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan akan menjadi ancaman tersendiri.

Di tengah tren global yang menuju pada ‘me first diplomacy’ dan krisis nilai-nilai multilateralisme, Indonesia justru dapat mengambil peluang di kancah global dengan perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia kembali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Peran ini harus dimaksimalkan dengan mendorong penyelesaian konflik dan perang dengan tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan dukungan “Indonesian Aids”. Hal ini harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat baik di dalam dan luar negeri untuk mendorong tercapainya tujuan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian.

Di tingkat regional, meski mendukung keketuaan Thailand sebagai ketua ASEAN tahun 2019, tetap saja, Indonesia harus memainkan peran untuk mendorong demokrasi dan penghargaan HAM di Thailand –yang kini dikuasai oleh junta militer, dan pemajaun HAM di negara-negara ASEAN. Indonesia, melalui Menlu, bersama dengan menteri luar negeri ASEAN lain, harus lebih mendorong peran Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) untuk turut aktif dalam merespon situasi HAM yang terus digerus oleh krisis demokrasi di kawasan yang stagnan dan terbilang mundur.

Narahubung:

Daniel Awigra (+62 817-6921-757)

Deputi Direktur HRWG

Download link.

==================

HRWG’s Critical Notes on Indonesian Minister of Foreign Affairs’ Speech

Indonesia’s Diplomacy Priorities will only be Successful when Principles of Democracy and Human Rights are Upheld

[Jakarta, January 9, 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Ms. Retno Marsudi, for delivering a speech earlier today on the Ministry’s notable achievements at both regional and international levels. These achievements include, in particular, its active roles in addressing the Palestinian and Rohingya issues, protecting Indonesian citizens overseas and instituting ‘Indonesia Aids,’ which extends humanitarian assistance in times of crisis. In addition, the Minister put a spotlight on some challenges in the foreseeable future ranging from ‘me-first diplomacy’ to terrorism, trade wars and new challenges amidst heightened intensity of fake news circulation in the digital era.

The Minister put forward four priorities of Indonesian diplomacy in the near future: state sovereignty diplomacy, protection of citizens, economic diplomacy, and humanitarian and peace diplomacy, taking account of its current role as a UN Security Council member.

HRWG is of the opinion that efforts to overcome challenges and achieve the aforementioned priorities will come to fruition only when Indonesia continues to uphold the principles of human rights and democracy, in collaboration with relevant governmental bodies and civil society.

Sovereignty diplomacy, especially on the issues of Papua, will be doomed to failure if the State insists on employing security approaches and repression. It is also of note that, on the issue of ‘protection of Indonesian citizens overseas,’ the Minister failed to put into perspective some fundamental yet nonexistent protection mechanisms for its sizeable slice of population overseas: Indonesian migrant workers who work in vulnerable sectors, such as fishing industry and domestic work. Indonesia should urgently ratify the ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers and ILO Convention 188 on Decent Work in Fishing Industry.

Diplomacy on economic cooperation to protect palm production, for instance, must be in line with the principles of human rights and environmental justice, otherwise it will pose a menace to the attainment of the goal itself.

Amidst the global trend of ‘me-first diplomacy’ and the crisis of multilateralism, Indonesia should avail itself of the opportunity to play its role as a UN Security Council member, and a candidate for a UN Human Rights Council member, by championing conflict and war resolutions while adhering to human rights principles, with the support of ‘Indonesia Aids.’ Strong political will, at both domestic and international levels, is necessary to achieve Indonesia’s humanitarian and peace diplomacy goals.

At the regional level, despite the Thai chairmanship of ASEAN, Indonesia should continue to push for democracy and the respect of human rights in Thailand, which is under military junta, and other ASEAN countries. Indonesia, through its Minister of Foreign Affairs, should work together to support the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in responding to various human rights violations that are taking place in ASEAN’s backyard.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra (Deputy Director, Human Rights Working Group) through email at awigra2015@gmail.com or mobile phone at +62817 6921757.

Download link.

HRWG Mendesak Jokowi Buat Terobosan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

[Jakarta, 8 Juni 2018] – Human Rights Working Group (HRWG) mendesak komitmen Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini harus dijawab oleh Presiden dengan menyelesaikan sengkarut perdebatan yang tak kunjung usai antara Kejaksaan dan Komnas HAM, baik melalui perubahan kebijakan maupun terobosan institusional.

Pertemuan Presiden dengan korban yang konsisten melakukan Aksi Kamisan harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret untuk kepentingan korban. HRWG memandang, wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diarahkan untuk mendorong rekonsiliasi justru tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena secara hukum instansi kementerian tidak patut mengintervensi perkara penegakan hukum.

Di luar wacana DKN tersebut, sebelumnya telah ada inisiasi pembentukan Komite Kepresidenan yang justru lebih memadai untuk diteruskan oleh Presiden. Apalagi, pembentukan Komite ini telah disebutkan di dalam Nawacita dan RPJMN. Komite Kepresidenan ini setidaknya dilakukan oleh suatu lembaga baru yang lebih kredibel dan independen. Komite akan memberikan arah dan strategi kebijakan bagaimana kasus pelanggaran HAM masa lalu ini dapat diselesaikan.

Skenario lain yang juga relevan adalah dengan membuat terobosan untuk memutus perdebatan yang tak pernah selesai antara Kejaksaan dan Komnas HAM. Tahun 2012, Komite HAM PBB telah memasukkan deadlock ini dalam Rekomendasi dan meminta Pemerintah bisa menyelesaikannya. Namun hingga saat ini, bahkan pada saat Presiden menemui korban pekan lalu, kebuntuan ini belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan, namun mandat Komnas HAM sendiri sangat terbatas pada penyelidikan.

Untuk memutus kebuntuan ini, HRWG menilai pentingnya Jokowi membuat terobosan kebijakan bila kasus pelanggaran HAM masa hendak diselesaikan. Wacana mengeluarkan PERPPU revisi UU No. 26/2000 yang memberikan mandat lebih kepada Komnas HAM adalah salah satu pilihan strategis yang harus dilihat Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, UU 26/2000 hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM (Pasal 18) dan dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada Penyidik (Pasal 20). Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21).

Mengatasi kebuntuan tersebut, revisi UU 26/2000 adalah mendesak dilakukan bila memang komunikasi antara dua lembaga ini tidak kunjung selesai. Melalui PERPPU, Komnas HAM seharusnya diberikan kewenangan lebih untuk melakukan Penyidikan (Pasal 20) dan melanjutkan proses pro justicia kasus-kasus yang telah lengkap bukti permulaannya. Bila tidak, kebuntuan ini tidak akan kunjung selesai. Beberapa komitmen yang disepakati, misalnya, untuk menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena, ternyata tak juga bisa dilanjutkan dengan segala kendala yang muncul dalam proses penyelesaiannya.

Menurut HRWG, bila dibandingkan 20 tahun yang lalu, proses penegakan hukum dan penyelesaian dosa masa lalu ini seharusnya sudah lebih maju. Pada medio 1999 hingga 2000, Pemerintah Indonesia bisa menghasilkan dua UU dan peraturan lainnya yang memperkuat jaminan HAM dan mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah tonggak komitmen Negara. Maka itu, dalam perjalanan kurang lebih 20 tahun tersebut, Pemerintah harus lebih maju lagi penguatan norma dan penegakan HAM ini. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

Untuk itu, HRWG mendesak Presiden Jokowi untuk:

  1. Segera mengatasi kebuntuan komunikasi antara Kejaksaan dan Komnas HAM dan memprioritaskan kasus-kasus yang telah dapat dilanjutkan ke proses penyidikan agar dapat segera memberikan kepastian keadilan kepada para korban.
  2. Menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang tidak memenuhi unsur independen dan akuntabilitas suatu badan penyelesaian perkara hukum dan keadilan. Pembentukan DKN ini juga bertentangan dengan Pasal 47 UU No. 26/2000.
  3. Membuat terobosan institusi ataupun kebijakan, di antaranya dengan melanjutkan rencana pembentukan Komite Kepresidenan yang memberikan arah kebijakan dan strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan/atau mengeluarkan PERPPU terkait revisi UU No. 26 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM.

Jakarta, 8 Juni 2018

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG

(081282958035)

Seruan Moral Kebhinekaan Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.

Republik Indonesia sejak kelahirannya dirancang oleh para pendirinya, para pendahulu kita, untuk menjadi negara pluralis, negara bhinneka yang inklusif lagi toleran, negara “satu untuk semua, semua untuk satu”, negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan agar tetap menjadi warna dan nuansa Republik, merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua sebagai pewaris Indonesia merdeka. Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai salah satu ruh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan terkini di tengah-tengah Republik mestinya menggugah kita semua untuk mencurahkan perhatian lebih bagi upaya menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan 6 seruan moral sebagai berikut.

  1. Merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut.
  2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka.
  3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.
  4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
  5. Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa’ untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.
  6. Para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas-keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

Jakarta, 20 Februari 2018
Atas Nama Warga Negara Indonesia