Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Siaran Pers

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi baru saja menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu. Dalam pidatonya, Menlu mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers dan Global Compact on Migration for Safe, Orderly, and Reguler Migration serta pengesahan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia No.18/2017.

Pekerja migran Indonesia jelas berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Akan tetapi, ditengah klaim capaian pemerintah, faktanya perlindungan pekerja migran Indonesia masih menemukan banyak keterbatasan. Tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Data yang di peroleh dari Direktorat Perlindungan Warga Negera Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih ada tiga belas (13) pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Eti binti Toyib yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tidak hanya hukuman mati, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah yang dilansir dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 oleh Amerika Serikat, terdapat sekitar 5801 korban TPPO. Posisi Indonesia berada pada tier 2 pemberantasan TPPO yang berarti belum terpenuhinya standar minimum pemberantasan pidana perdagangan orang di dalam negeri. Di tingkat ASEAN, kasus perdagangan manusia juga sangat meresahkan seperti kasus yang terjadi di Kamboja dan Viet Nam di mana banyak dari anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan warga negara tiongkok karena alasan uang.

Melalui ASEAN Consensus, Global Compact on Migration, dan Undang-Undang 18/2017 beserta aturan turunannya, Pemerintah Indonesia dituntut untuk secara partisipatif dan substantive melindungi pekerja migran baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut seharusnya tidak hanya ditunjukan melalui penandatanganan kerjasama regional maupun internasional, tetapi juga upaya implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui kebijakan/peraturan, program kerja, dan rencana aksi nasional. ASEAN Consensus yang diharapkan akan menjadi dokumen mengikat secara hukum di negara-negara ASEAN ternyata hanya disepakati secara konsensus. Terlebih, mekanisme ‘self assesment’ yang di gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi ASEAN Consensus di nilai tidak inklusif dan partisipatif.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.18/2017, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Sayangnya selama tahun 2018, pemerintah Indonesia hanya dapat mengeluarkan tiga prakarsa peraturan di tingkat menteri yaitu untuk seleksi hakim ad hoc, perubahan manfaat jaminan sosial, dan badan pelayanan perlindungan pekerja migran. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus terus ditagih dan dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil guna memastikan adanya kemajuan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Narahubung:

Awigra (08176921757)

Deputi Direktur HRWG

Silahkan mengunduh dokumen siaran pers disini.

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

Press Release

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

[Jakarta, 24 January 2019] Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN’s) effort in facilitating repatriation for Rohingya refugees facing persecution in Myanmar.  Earlier this week, ASEAN expressed the intent to address the issue of forced migration of Rohingya refugees within the ASEAN region. This comes as a response to the overwhelming need to facilitate a coordinated response to what has been described as the fastest-growing refugee crisis. The Rohingya, a stateless minority group residing in Myanmar’s Rakhine State, have suffered discrimination at the hands of the Myanmar government, and violent persecution by the military and nationalist vigilantes.

ASEAN’s repatriation efforts have been spearheaded by the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), which is coordinating the equitable distribution of aid and relief in affected areas of Myanmar. Along with overall support from the ASEAN community, these efforts have paved the way for the development of a clear pathway towards the realization of peace and human rights objectives.

In order to prevent further escalation of the crisis in Rakhine State, ASEAN must contribute to guarantee the safe repatriation of Rohingya refugees, working alongside ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation to resolve the key issues causing the conflict, and to promote reconciliation with upholding the principles of fair trial and human rights-based approaches.

In order to uphold accountability, it is crucial that Myanmar opens press freedom. Journalists should be free to seek and share information. Accordingly, Myanmar must release the journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who were imprisoned in 2017 for investigating human rights abuses in Rakhine State.

A comprehensive refugee rights policy should be introduced and developed by ASEAN as, since its establishment, ASEAN has not addressed refugee rights.

This crisis can be seen as a golden opportunity for ASEAN to begin to recognize refugee rights as well as begin to end practices such as mandatory detention. Alternative methods include: Supporting the health and well-being of migrants, strengthening the participation in immigration case resolution processes, improving voluntary and independent departure rates and avoiding wrongful detention, overcrowding and long-term detention.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra, Deputy Director of the Human Rights Working Group  at awigra2015@gmail.com or +62817 6921757

For download the press statement please click this link.

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

Siaran Pers

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

[Jakarta, 30 Januari 2019] Jaringan masyarakat sipil mengutuk keras tindakan brutal terhadap aktivis Walhi di NTB pada 28 Januari pukul 03.00 Wita. Rumah tinggal Murdani, Direktur Eksekutif WALHI, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibakar oleh oknum yang tidak dikenal. Peristiwa ini telah membahayakan nyawa beliau bersama keluarga dan kerugian harta benda. Apalagi api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit.

Kami memandang bahwa peristiwa ini merupakan gambaran nyata belum adanya skema perlindungan bagi pembela HAM, terutama aktivis lingkungan. Kekosongan skema perlindungan ini harus disikapi serius oleh penegak hukum dengan memastikan proses penegakan hukum yang adil untuk korban. Sekaligus pada serius terhadap pelaku lapangan dan bahkan pelaku dalang di balik kasus ini harus dilakukan. Bila tidak, ini menjadi bagian impunitas negara atas pelanggaran HAM. Apalagi, perundang-undangan, di antaranya UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tegas menjamin hak-hak para pembela lingkungan.

Pengusutan kasus ini merupakan komitmen negara untuk menjalankan UU. Di tengah proses perumusan Rancangan Permen pelaksanaan Pasal 66 UU LHK, aparat penegak hukum dan semua pemangku kewajiban harus memperhatikan kasus ini secara menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemulihan, dan ganti rugi korban. Komitmen negara atas lingkungan hidup harus tergambar dalam proses penyelesaian. Bila tidak, pemerintah hanya berkomitmen di atas kertas dan tidak serius melindungi lingkungan dan alam dari kerusakan.

Untuk itu pula, kami mengecam tindakan pembakaran rumah dan kendaraan dan mendesak:

  1. Kepolisian RI, terutama Polda NTB, untuk memproses kasus ini secara akuntabel dan transparan, tidak membiarkan pelaku pembakaran lepas dari tindakan brutal yang sudah dilakukan.
  2. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk penegak hukum, bekerjasama untuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya, termasuk pula pemulihan psikologis atas kerugian fisik yang diderita.
  3. Mempercepat proses perumusan Permen KLHK untuk melaksanakan Pasal 66 UU LHK, termasuk pula membuat undang-undang perlindungan pembela HAM sebagai UU induk. Atau dengan cepat merevisi UU HAM dengan pasal-pasal yang secara tegas dan jelas melindungi para pembela HAM.
  4. Mendesak Komnasham untuk dengan jelas memastikan pembela HAM sebagai salah satu isu strategis termasuk kebijakan di dalamnya.

Untuk informasi lebih lanjut dan/atau klarifikasi, sila hubungi Muhammad Hafiz melalui surel (hafizmuhammad85@gmail.com) atau telepon (+62 812-8295-8035).

Jakarta, 30 Januari 2019

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil:

  1. Human Rights Working Group.
  2. Perlindungan Insani Indonesia.
  3. Yayasan Pusaka
  4. YLBHI
  5. Indonesian Court Monitoring
  6. PBHI
  7. LBH Masyarakat
  8. ICJR
  9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
  10. Serikat Tani Nasional (STN).
  11. Institute Inklusif Indonesia
  12. LBH Disabilitas Jawa Timur
  13. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  14. KNTI

Untuk press statement tersebut dapat di unduh di sini.