Category Archives: Publications

[Article] Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center) Muhammad Hafiz (Human Rights Working Group)

 

(the article published by Studia Islamika, ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145, Vol. 2, No. 1, 2015)

Abstract

As a part of the Myanmar transition to democracy, which began after the election in 2010, the census on March-April 2014 refused to count the Rohingya ethnic group. This was symbolic of the Myanmar government’s rejection of Rohingya people as citizens. The paradox is that democracy necessitates a guarantee of fundamental freedoms and recognition of all group identities. Through in depth interviews with a number of Rohingya political and social leaders at the end of March 2014, in Yangon, this research details the Rohingya struggle to secure their rights in the political process. A number of documents both from the Rohingya and from the Myanmar government justify why and how the process of exclusion and discrimination occurs. This research will conclude with a discussion of the challenges and recommended steps for the future to accommodate the Rohingya as Myanmar citizens, and of the need for international and regional support.

Keywords

Rohingya; Rakhine; citizenship; democracy; transition; Myanmar

Source: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/1387

Artikel: Registrasi Agama dan Organisasi Keagamaan

 

HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATU BERKEYAKINAN:

REGISTRASI AGAMA DAN ORGANISASI KEAGAMAN[1]

 

Muhammad Hafiz[2]

Kebebasan untuk berfikir, hati nurani dan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (underogable rights). Keberadaannya dijamin oleh hukum HAM internasional dan sejumlah instrumen lainnya, termasuk pula UUD RI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di luar kategori kebebasan internal ini, terdapat hak yang melekat pada setiap orang dan komunitas keagamaan sebagai suatu hak yang melekat secara eksternal (manifestasi), yaitu hak untuk mendaftarkan dirinya sebagai entitas sosiologis atau subyek hukum dan dengannya pula kelompok keagamaan memiliki hak-hak untuk bertindak secara hukum atau diakui sebagai komunitas. Meskipun termasuk dalam kategori kebebasan eksternal, registrasi agama atau hak untuk berorganisasi ini tidak boleh digunakan oleh Negara untuk membatasi secara sewenang-wenang kelompok agama, apalagi digunakan sebagai alat kontrol dan menjadikan registrasi agama sebagai sebuah kewajiban.

Pendaftaran agama ini berada pada posisi yang dilematis, terutama bila praktiknya tidak secara hati-hati diterapkan. Di satu sisi keberadaannya merupakan prasyarat penikmatan hak-hak keagamaan yang lain, namun di sisi yang lain registrasi sangat rentan terhadap pembatasan hak dan memunculkan diskriminasi. Hal ini terjadi di sejumlah negara, pendaftaran keagamaan dibuat secara ketat, seperti hanya komunitas yang mencapai jumlah minimum pengikut dan/atau masa waktu keberadaan komunitas agama yang dapat mendaftarkan diri sebagai kelompok agama.

Baca selanjutnya…

—–

[1] Tulisan ini bagian dari tulisan yang telah diterbitkan oleh The Wahid Foundation dalam buku “Buku Sumber: Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia”, (Jakarta: The Wahid Foundation, 20176)

[2] Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Koalisi NGO HAM Indonesia untuk advokasi HAM internasional.

 

 

9 Pertanyaan Tentang Persekusi

Persekusi berbeda dengan kejahatan biasa karena di antaranya adanya unsur identitas yang dimiliki oleh korban dan karenanya pula korban menjadi sasaran persekusi. Identitas ini beragam, mulai dari agama, etnis, suku, ras, politik, jenis kelamin, hingga identitas kolektif, bahkan kesamaan pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh sekelompok orang dapat pula menjadi alasan mengapa orang dipersekusi. Siapapun bisa menjadi sasaran persekusi dengan alasan yang dimunculkan secara subyektif oleh pelaku.

Baca selengkapnya:

 

 

Hukuman Mati dan Posisi Indonesia di PBB: Laporan FGD

Indonesia telah telah cukup maju di level internasional dalam hal moratorium hukuman mati ketika mengubah posisinya dari Againts (Menolak) menjadi Abstaint (abstain) pada Resolusi PBB tentang Moratorium Hukuman Mati. Meskipun tidak pada posisi In Favour (mendukung), perubahan tersebut positif mengingat sebelumnya Indonesia bersikap menolak. Hal ini terjadi pada tahun 2012, yang ditandai sebagai titik awal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dalam hukuman mati, terutama pasca moratorium dari tahun 2008 – 2012. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan statemen bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, merubah posisinya.

Baca selengkapnya di sini:

Dokumen Follow up Rekomendasi Kunci Komite HAM PBB tentang Hak Sipil dan Politik

Komite HAM PBB mengeluarkan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia pada tahun 2013. Di antara rekomendasi-rekomendasi tersebut, terdapat 4 rekomendasi kunci yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia satu tahun pasca rekomendasi dikeluarkan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia diharuskan untuk menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi kunci tersebut, di samping juga masukan yang dapat disampaikan oleh masyarakat sipil (laporan alternatif).

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan empat rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan dokumen update pelaksanaan rekomendasi tersebut dalam masa waktu satu tahun: 

  • Empat rekomendasi-rekomendasi kunci Komite HAM PBB dan jabaran isu yang dicakup; paragraf 8, 10, 12 dan 25 [Klik di sini]  
    1. The State party should, as a matter of urgency, address the impasse between Komnas HAM and the Attorney General. It should expedite the establishment of a court to investigate cases of enforced disappearance committed between 1997 and 1998 as recommended by Komnas HAM and the Indonesian Parliament. Furthermore, the State party should effectively prosecute cases involving past human rights violations, such as the murder of prominent human rights defender Munir Said Thalib on 7 September 2004, and provide adequate redress to victims or members of their families.
    2. The State party should reinstate the de facto moratorium on the death penalty and should consider abolishing the death penalty by ratifying the Second Optional Protocol to the Covenant. Furthermore, it should ensure that, if the death penalty is maintained, it is only for the most serious crimes. In this regard, the Committee recommends that the State party review its legislation to ensure that crimes involving narcotics are not amenable to the death penalty. In this context, the State party should consider commuting all sentences of death imposed on persons convicted for drug crimes.
    3. The State party should repeal Ministry of Health Regulation No. 1636 of 2010, which authorizes the performance of FGM by medical practitioners (medicalization of FGM). In this connection, the State party should enact a law that prohibits any form of FGM and ensure that it provides adequate penalties that reflect the gravity of this offence. Furthermore, the State party should make efforts to prevent and eradicate harmful traditional practices, including FGM, by strengthening its awareness-raising and education programmes. In this regard, the national-level team established to develop a common perception on the issue of FGM should ensure that communities where the practice is widespread are targeted in order to bring a change in mind set.
    4. Notwithstanding the decision of the Constitutional Court upholding Law No. 1 of 1965 on defamation of religion, the Committee is of the view that the said law is inconsistent with the provisions of the Covenant and that it should be repealed forthwith. The Committee reiterates its position as stated in paragraph 48 of general comment No. 34, that: “ Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant. … Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith.” Furthermore, the Committee recommends that the State party provide adequate protection against violence perpetrated against members of religious minorities.
  • Surat yang dikirimkan Komite HAM PBB kepada Pemerintah Indonesia agar mengirimkan laporan pelaksanaan rekomendasi [klik di sini
  • Laporan Follow up yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite HAM PBB atas 4 rekomendasi kunci (CCPR/C/IND/CO/1/Add.1) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil tentang pelaksanaan 4 rekomendasi Komite HAM PBB (dikoordinasikan oleh HRWG dan CCPR Centre) [klik di sini]
  • Laporan masyarakat sipil bersama disusun oleh Imparsial, Vivat International dan FI [klik di sini]