Category Archives: UN Advocacy

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.

Pemerintah Kaji Ulang 75 Rekomendasi Sidang UPR 2017

Pemerintah telah menjalani universal periodic review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 3 Mei 2017. Ada 101 negara anggota PBB yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Dari 225 rekomendasi yang dilayangkan, 150 diterima pemerintah dan 75 sisanya masih dalam pertimbangan.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, mengatakan sampai saat ini Pemerintah masih mengkaji ulang 75 rekomendasi itu. Ada dua sikap yang harus dipilih oleh negara yang mendapat rekomendasi yakni menerima atau dicatat (noted). Nah, yang 75 rekomendasi tersebut masih berstatus noted.

Rekomendasi yang belum disikapi Pemerintah berkaitan dengan isu praktik hukuman mati, ratifikasi konvensi seperti Statuta Roma, dan standing invitation atau menerima semua kunjungan pelapor khusus PBB. “Pemerintah menerima rekomendasi yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dan kebijakan HAM nasional serta prioritas nasional,” kata Dicky dalam diskusi di Jakarta, Selasa (25/7).

Menurut Dicky tidak semua negara yang memberikan rekomendasi paham situasi di Indonesia. Akibatnya, rekomendasi yang disampaikan negara yang bersangkutan tidak tepat untuk Indonesia. Misalnya, Albania merekomendasikan Indonesia meratifikasi konvensi yang berlaku untuk negara anggota Uni Eropa. Padahal Indonesia jelas bukan bagian dari Uni Eropa.

Pemerintah perlu mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk membahas 75 rekomendasi itu. Pemerintah Indonesia diberi batas waktu sampai September 2017 untuk memberi jawaban terhadap 75 rekomendasi tersebut. “Pemerintah harus memberikan argumentasi yang logis dalam menjawab rekomendasi,” urai Dicky.

Dari 150 rekomendasi UPR 2017 yang diterima pemerintah antara lain soal ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT, melanjutkan kebijakan yang melindungi kaum rentan dan minoritas seperti anak dan perempuan, difabel serta lansia. Dicky menjelaskan selanjutnya rekomendasi UPR itu akan dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron, mengapresiasi pemerintah Indonesia menerima lebih dari 50 persen rekomendasi yang disampaikan berbagai negara dalam UPR 2017. Tapi tantangan bagi pemerintah yakni bagaimana membahas 75 rekomendasi yang masih tertunda itu bersama pihak lain seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. “Pemerintah harus terbuka, dan memberi penjelasan apakah 75 rekomendasi itu ditolak atau diterima,” tukasnya.

Jika mekanisme itu dijalankan Nur Khoiron yakin masyarakat akan mengerti kenapa pemerintah menerima atau menolak rekomendasi UPR. Komnas HAM berharap pemerintah melembagakan proses tersebut. Jangan sampai forum UPR itu hanya sekedar seremonial, tapi pemerintah harus menjalankannya dan membuktikan Indonesia mampu berprestasi di bidang HAM.

Baca berita aslinya disini.

[Diskusi Publik] Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi UPR Indonesia 2017

HUMAN RIGHTS WORKING GR

Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (Working Group Session) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sedikitnya terdapat empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR, yaitu; persiapan laporan, sesi kelompok kerja, adopsi UPR di Dewan HAM PBB dan implementasi serta tindak lanjut.

Siklus pertama Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2012. Tahun ini merupakan siklus ketiga UPR di Dewan HAM PBB yang juga merupakan siklus ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB. Indonesia ditinjau dalam Sesi Kelompok Kerja ke-27 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI serta beberapa perwakilan Kementerian lainnya telah memberikan paparan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi UPR yang diterima pada tahun 2012 lalu.

Sejumlah 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di Indonesia, dengan total 225 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat sesi Outcome UPR, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa telah menyatakan bahwa Pemerintah menerima 150 rekomendasi dan 75 rekomendasi masih dalam pertimbangan dan jawaban akan diberikan pada Sesi Dewan HAM PBB di bulan September 2017 mendatang. Beberapa rekomendasi yang masih tertunda, beberapa diantaranya terkait dengan isu; ratifikasi perjanjian internasional, hukuman mati, diskriminasi terhadap kelompok minoritas (agama/kepercayaan, LGBT, disabilitas), engage dengan Prosedur Khusus PBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan (UU penodaan agama), pelanggaran HAM berat masa lalu, dan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan (spesifik isu sunat perempuan (FGM).

Beberapa rekomendasi UPR yang masih ditunda oleh Indonesia sangat berdampak pada masa depan situasi kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, beberapa diantaranya sangat berdampak pada hak-hak perempuan, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok penduduk asli dan masyarakat adat hingga kelompok yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menjadi penting terhadap pemajuan dan penegakkan situasi HAM di Indonesia, karena kelompok-kelompok tersebut masih seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses implementasi dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi UPR ini merupakan hal yang tidak kalah penting bagi masyarakat sipil, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi, terlebih lagi advokasi UPR ini telah dilaksanakan sejak proses awal penulisan laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi UPR, serta mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda sesuai dengan situasi HAM di Indonesia.

 

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.

 

Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

Diskusi dan Nonton Bareng UPR Indonesia 2017

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?

Sehubungan dengan UPR Indonesia Tahun 2017,

HRWG beserta Koalisi Masyarakat Sipil turut mengundang rekan-rekan ke dalam acara “Diskusi & Nonton Bareng UPR Indonesia”

yang akan diselenggarakan pada:

Rabu, 3 Mei 2017
@ Tjikinii Lima Restaurant and Cafe
12.00 s/d 18.30 WIB (**)

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?
Yuk, mari kita ramai-ramai mengawal proses UPR Indonesia dan diskusi santai sore bersama para pakar di bidangnya, yaitu:
– Risnawati Utami, OHANA (DPO Indonesia)
– Jayadi Damanik, Koordinator Desk KBB – Komnas HAM
– Asep Komarudin, LBH Pers
– Yuli Rustinawati, Arus Pelangi
– Komnas Perempuan (*)
– Imparsial (*)

Diskusi akan dimoderatori oleh: Rafendi Djamin

Acara ini terbuka untuk umum, namun karena tempat sangat terbatas, mohon untuk segera melakukan RSVP: Astrid Maharani (amaharanic@gmail.com)

Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan!

Salam

(*) tbc
(**) Acara diawali makan siang dan juga tersedia snack sore.

Diskusi & Nobar UPR Indonesia 2017

Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.

 

Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

Indonesia UPR Information Meeting Session on 3rd of May, 2017

flyer-9

On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human rights situation in Indonesia, including the Papua situation,  human rights defenders, past human rights abuses, women rights, the death penalty and freedom of expression.

Panellists:

  1. Muhammad Hafiz – Acting Executive Director of Human Rights Working Group (HRWG)
  2. Yuniyanti Chuzaifah – Commissioner of National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan RI)
  3. Cahyadi Satria – Protection Desk Indonesia/Protection International
  4. Fatia Maulidiyanti – The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  5. Wenislaus Fatubun – the Forum of Commission of Justice Peace and Integrity of Creations of West Papua/Franciscans International
  6. Nurkhoiron – Chairman of National Commission on Human Rights of Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) *)tbc

Moderator: Iniyan Ilango (FORUM-ASIA)