Rilis Pers: Pemerintah Harus Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi

Jakarta 13 Maret 2020

Human Rights Working Group (HRWG) mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan aparat pemerintah terhadap kelompok Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini, Satpol PP menyegel Masjid Al Furqon yang dikelola oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Penutupan tempat ibadat JAI di Sukabumi, terutama terhadap Masjid Al Furqon yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap orang. Bahkan, selama 2020, telah terjadi 2 kali penyegelan, pertama terjadi pada 20 Februari 2020 yang lalu saat sejak dua hari sebelumnya (18 Februari 2020) jemaah akhirnya memutuskan untuk mulai merenovasi masjid karena membutuhkan tempat ibadah yang layak. 

Hak atas tempat ibadah merupakan bagian dari hak kebebasab beragama berkeyakinan (KBB). Hak KBB sendiri diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political rights – ICCPR), sebuah kovenan internasional yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sendiri telah meratifkasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM. 

Atas tindakan ini, HRWG menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berpotensi melanggar hak asasi manusia karena tidak menjamin hak warga negara untuk melaksanakan hak sesuai Konstitusi. Lebih dari itu, Pemerintah Daerah Sukabumi seharusnya mengikuti SKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan hak-hak Ahmadiyah untuk beribadat, karena SKB melarang untuk menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW (Pasal poin Kedua SKB 3 Menteri). Sementara masjid adalah tempat ibadat yang digunakan oleh jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan ke penganut non-Ahmadiyah. Pelarangan terhadap pendirian atau renovasi rumah ibadat yang tentunya menghalangi JAI untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu di masjid ini justru melanggar hak-hak dasar yang non-deragable, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 28I UUD dan Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang HAM.

Sangat disayangkan Indonesia yang terlibat aktif dalam perumusan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB yang menegaskan tentang Memerangi Intoleransi dan Kekerasan kepada Seseorang Atas Dasar Agama justru tidak mampu mendorong masyarakat, bahkan aparatur negara, untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas agama atau keyakinan. Padahal, sebagaimana dimandatkan di dalam Resolusi, Pemerintah memiliki kewajiban terus-menerus membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Tidak adanya solusi atas penyelesaian kasus masjid tersebut justru menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk membangun masyarakat yang toleran dan mampu menerima perbedaan.  

Untuk itu, HRWG mendesak agar:

a.     Pemerintah Daerah Sukabumi untuk menjamin hak-hak JAI di Sukabumi untuk memiliki rumah ibadat (Masjid Al Furqon) dan melindungi setiap penganut JAI di wilayah tersebut untuk menggunakannya sebagai tempat peribadatan.

b.     Kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa seharusnya membangun dialog yang terus-menerus di antara warga JAI dan non-JAI di wilayah tersebut agar terbangun kesepahaman dan kerukunan di antara warga. Hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis.

c.     Kepada Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perhatian serius terhadap hal-hal demikian, karena pembangunan rumah ibadat adalah bagian dari hak yang melekat pada diri setiap warga negara. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memanggil dan/atau mempertanyakan kepada pemerintah daerah Sukabumi terkait permasalahan ini dan segera mencari solusi penyelesaian yang berpihak kepada korban.  

Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama.

Narahubung:

1. Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG : +6281282958035

2. Daniel Awigra, Deputi Direktur HRWG : +628176921757

Press Statement : Pemerintah Harus Menimbang Pembentukan FKUB di Tingkat Pusat

Muhammad Hafiz, Direktu Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG)

Jakarta 13 Maret 2020

Terkait rencana pembentukan FKUB yang sedang diwacanakan oleh Pemerintah saat ini, terutama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, HRWG menilai perlunya meninjau kembali efektifitas dan dinamika FKUB selama ini. Sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh Pemerintah seharusnya FKUB dapat lebih efektif untuk menjawab permasalahan intoleransi dan memfasilitasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Faktanya, di banyak provinsi dan kabupaten/kota, FKUB justru menjadi kendala pemenuhan dan perlindungan hak KBB di Indonesia, terutama dalam perizinan rumah ibadat.

Beberapa permasalahan yang saat ini muncul di FKUB adalah:

Pertama, FKUB yang terdiri dari 17 orang di Kabupaten/Kota dan 21 orang di Provinsi seringkali tidak menggambarkan representasi komunitas umat beragama. Keberadaan wakil-wakil agama di dalam FKUB secara praktik seringkali diartikan dengan jumlah persentase umat beragama, bukan pada kemampuan dan komitmen pada toleransi dan kebhinekaan. Hal ini menyebabkan relasi yang terbangun pada FKUB di beberapa daerah menjadi relasi mayoritas-minoritas. Bila demikian, yang terjadi adalah diskriminasi dan pembedaan kepada kelompok minoritas. Apalagi, bagi komunitas penghayat kepercayaan, agama-agama leluhur, dan agama yang selama ini tidak dianggap resmi oleh Pemerintah, seperti Baha’i, tidak mendapatkan tempat di dalamnya.

Kedua, sebagian besar FKUB belum mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator hak kebebasan beragama berkeyakinan sebagaimana ditegaskan pada PBM No.8 dan 9 Tahun 2006 di dalam Pasal 8 (untuk tingkat Provinsi) dan Pasal 9 (untuk tingkat kabupaten/kota). Fungsi masih banyak ditekankan pada rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat, tidak untuk membangun dialog substantif. Dalam hal rekomendasi rumah ibadatpun, FKUB belum mampu memaksimalkan perannya bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi keberadaan rumah ibadat yang seringkali ditolak oleh kelompok-kelompok intoleran. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya kasus rumah ibadat yang tak selesai.

Ketiga, berkaitan dengan hal ini, tidak banyak FKUB yang mampu untuk menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan konsisten sesuai dengan PBM 8 dan 9 Tahun 2006, karena kewenangan ini seringkali tidak ditopang dengan keanggotaan FKUB yang mampu mengelola keragaman di daerah. Tidak jarang FKUB juga tidak mampu untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan di daerah. Hal ini pula terkait dengan independensi FKUB yang seringkali lebih banyak berada di posisi kelompok intoleran dan tidak secara independen memfasilitasi kelompok-kelompok agama yang mengalami pelanggaran.

Keempat, FKUB merupakan forum yang dibentuk di luar pemerintahan. Faktanya, efektifitas FKUB sangat tergantung dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung FKUB menjadi lembaga yang efektif dalam pengelolaan toleransi dan dialog antarumat beragama. Sebagai lembaga yang berada di luar pemerintahan dan dengan anggaran yang terbatas, tokoh-tokoh yang berada di dalam FKUB juga menentukan apakah FKUB mampu menjadi wadah perdamaian bagi umat beragama atau malah sebaliknya. Hampir di semua FKUB yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di daerah untuk membangun perdamaian dan memfasilitasi hak-hak kebebasan beragama disebabkan oleh adanya individu yang berkomitmen pada kebhinekaan dan toleransi yang kuat, bahkan tidak jarang mampu mengambil sikap yang tegas dan jarak dengan pemerintah ketika terjadi perbedaan pendapat yang mengarah pada pelanggaran prinsip persamaan dan diskriminasi.

Kelima, pengetahuan dan kemampuan FKUB menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi dan perannya selama ini. Tidak banyak anggota FKUB yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan konflik dan dengannya mereka bisa memfasilitasi kelompok agama minoritas yang kesulitan mendapatkan rumah ibadat. Tidak banyak anggota FKUB yang memiliki perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan, sehingga meyakini peran mereka di Forum tersebut sebagai fasilitator, bukan perpanjangan tangan kelompok intoleran. Demikian pula, FKUB sendiri belum mampu menerjemahkan PBM secara lebih jernih, misalnya, dengan memfasilitasi rumah ibadat sementara bagi mereka yang belum mencapai jumlah dan persyaratan yang ditetapkan di dalam PBM.

Untuk itu, HRWG menilai bahwa setidaknya Pemerintah perlu meninjau beberapa hal terkait rencana pembentukan ini dan sekaligus pula menegaskan penyempurnaan peranan FKUB agar tidak malah menjadi ancaman bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pertama, Pemerintah harus memastikan tujuan dari FKUB di tingkat pusat, apakah untuk pengelolaan kehidupan keagamaan, menjamin hak minoritas atau keyakinan, atau sebagai mekanisme pencegahan konflik. Hal ini penting agar FKUB memiliki dasar yang kuat dan tidak kemudian menjadi ancaman bagi iklim toleransi atau memunculkan diskriminasi baru. Dalam hal fungsi FKUB sebagai prevensi konflik sosial, ada baiknya Pemerintah melihat kembali peraturan perundang-undangan yang telah ada, di antaranya UU Penanganan Konflik Sosial dan aturan turunannya termasuk pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42/2015 yang sebetulnya telah mengamanatkan pembentukan sebuah forum nasional untuk mencegah konflik. Yang membedakan tentu adalah terkait formalitas lembaga ini nantinya.

Kedua, berkaitan dengan ini, skema FKUB adalah lembaga non-pemerintah, meskipun yang menjadi penanggung jawab dan penasehat adalah pemerintah (dalam hal di daerah Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota). Skema ini penting untuk diperhatikan karena sebagai lembaga yang otonom FKUB akan sangat tergantung dengan dukungan Pemerintah dalam pelaksanaannya. Ada dua kerentatan di sini; pertama, bila pemerintah melepaskan dukungannya (terutama pendanaan dan capacity building) terhadap FKUB pusat tersebut maka FKUB akan sangat kesulitan menjalankan mandat dan fungsinya. Bila ini terjadi, FKUB dapat saja mati suri dan tak mampu menjalankan fungsinya. Seberapa besar komitmen pemerintah untuk terus-menerus mendukung FKUB tersebut. Kedua, hal ini yang lebih mengkhawatirkan, ketika Pemerintah tidak mampu menjamin eksistensi FKUB karena otonominya, sebagaimana seringkali terjadi di daerah, FKUB justru menjadi wadah baru bagi kelompok intoleran untuk mendiskriminasikan kelompok minoritas agama. Akibatnya, bukannya mencegah terjadinya konflik dan intoleransi, pemerintah justru menciptakan masalah baru yang pasti sangat sulit dihentikan.

Ketiga, berkaitan dengan hal di poin kedua, ada resiko demikian bila pemerintah menjadikan FKUB sebagai forum otonom dan akhirnya tak berguna, bahkan menjadi ancaman untuk kebhinekaan Indonesia. Bila diresmikan sebagai forum Negara, maka hal itu akan berkaitan (menguatkan atau justru tumpang tindih) dengan kerangka hukum penanganan konflik sosial, keberadaan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang ada di bawah Setjen. Kementerian Agama, dan sekaligus pula bertentang dengan efisiensi anggaran yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh Pemerintah.

Untuk itu, HRWG mendukung pendirian FKUB di tingkat pusat bila Pemerintah memiliki niat baik dan mulia dalam pembentukan forum tersebut, di antaranya yang paling signifikan harus menjadi tujuan utama adalah:

1.       Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan konflik keagamaan yang berskala nasional, seperti misalnya kasus kekerasan yang selama ini dialami oleh komunitas Ahmadiyah dan Syiah atau minoritas lainnya. Fungsi utama FKUB pusat, di antaranya, adalah menyelesaikan kasus pelanggaran dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah Lombok dan Syiah Sampang yang saat ini masih berada di pengungsian, termasuk pula pemulihan hak-hak korban yang sampai sekarang tak kunjung selesai.

2.       FKUB pusat relevan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kasus pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di daerah yang berkaitan dengan peran dan tugas pokok pemerintahan pusat dan daerah, yang seringkali menjadi kendala dalam penanganan konflik dan kekerasan berbasis agama.

3.       FKUB harus menegaskan komitmen terhadap kebebasan beragama dan toleransi, salah satunya dapat dirumuskan di dalam syarat-syarat keanggotaan forum secara tegas. Tidak hanya sebagai tokoh agama atau masyarakat, persyaratan komitmen terhadap kebebasan beragama dan toleransi menjadi tolok ukur wajib yang harus dipenuhi bagi siapapun yang menjadi anggota forum tersebut. Hal ini penting karena komitmen terhadap KBB dan toleransi menjadi tolok ukur minimal seseorang sebagai bagian dari kelompok ekstrimisme dan intoleran atau tidak. Bila tidak, sama halnya pemerinlstah menciptakan bom waktu dan ancaman bagi kebhinekaan kebangsaan Indonesia ke depan.

4.       Belajar dari pengalaman di daerah, Representasi FKUB harus berasal dari semua kalangan dan kelompok agama atau keyakinan, termasuk penghayat kepercayaan dan agama-agama leluhur, menimialisasi dominasi suatu pemahaman aliran atau kelompok tertentu, baik antaragama atau intra-agama. Hal ini menjadi penting karena keputusan-keputusan yang diambil oleh FKUB akan sangat dipengaruhi oleh anggota yang ada di dalamnya. Selama anggota FKUB tersebut independen dan komitmen terhadap kebangsaan, maka FKUB akan dapat efektif menjawab tantangan keragaman dan keagamaan yang selama ini ada. Namun bila tidak maka FKUB hanya akan menjadi wadah baru kelompok intoleran yang menghendaki kekisruhan politik keagamaan di Indonesia dan akibatnya adalah diskriminasi bagi kelompok minoritas agama atau keyakinan.

Jakarta, 13 Maret 2020

Muhammad Hafiz, Plt. Direktur Eksekutif HRWG

Kontak: 081282958035 

Rilis Pers: Mengecam Pembantaian di India

Jakarta, 05 Maret 2020

Sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah Indonesia Perlu Lakukan Tindakan Diplomatis yang Tegas atas India.

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan pembantaian terhadap kelompok penentang UU Amandemen Kewarganegaraan (Citizen Amendment Act – CAA). Perpecahan terkait kontroversi undang-undang yang disebut UU Anti-Muslim tersebut terjadi antara kelompok kanan Nasionalis Hindu dengan kelompok Muslim India. Terlebih pada Desember 2019 lalu, UU yang diskriminatif terhadap kelompok Muslim di India itu sudah disahkan oleh PM India Narendra Modi yang mewakili partai nasionalis Hindu kanan, Bharatiya Janata Party (BJP). 

Sejak 23 Februari 2020 hingga saat ini, konflik horizontal bernuansa sektarian tersebut telah menewaskan lebih dari 30 orang, dengan ratusan orang lainnya luka-luka. Pembantaian atas kelompok Muslim yang dilakukan oleh kelompok Nasionalis Hindu itu diduga kuat didalangi oleh pemimpin BJP, Kapil Mishra.

Pengesahan UU ini disinyalir merupakan agenda supremasi Hindu yang memang sedang menguat pada kepemimpinan Narendra Modi sejak 6 tahun lalu. Sinyalemen ini dikuatkan dengan fakta bahwa tak hanya kelompok Muslim, tetapi juga kelompok-kelompok minoritas lain turut menjadi sasaran kekerasan di India. Pada tahun 2016, terdapat lebih dari 300 insiden kekerasan yang menyasar kelompok Kristen, meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 177 insiden. 

Dengan ini HRWG juga menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan diplomatis ke India untuk mendesak agar pertama-tama pemerintah India segera melakukan tindakan-tindakan tegas untuk mencari dalang pembantaian, menyeretnya ke pengadilan, serta memulihkan hak-hak korban. Tak kalah penting, pemerintah India juga perlu mencabut undang-undang yang diskriminatif tersebut, terlebih ia juga menjadi penyebab adanya konflik horizontal yang hari ini terjadi.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dapat menggunakan perannya sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jika pemerintah Indonesia benar-benar memegang teguh prinsip-prinsip HAM dan betul-betul berniat menjalankannya, peran sebagai anggota Dewan HAM PBB dapat dimaksimalkan untuk mendesak India agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga seharusnya mempertimbangkan aspek HAM dalam hubungan perdagangan internasional, khususnya pada negara-negara yang memang melakukan pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya India yang saat ini menjadi salah satu negara importir sawit terbesar dari Indonesia.  

Peristiwa ini seharusnya dapat dijadikan sebagai titik tekan pemerintah Indonesia atas pemerintah India untuk menghormati komitmen Indonesia terhadap penegakkan HAM serta untuk menghormati peran Indonesia dalam dunia internasional sebagai Dewan HAM PBB dengan cara menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi di negaranya saat ini.    

HRWG menilai ketegasan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi situasi di Negara-negara lain ini penting karena Indonesia berusaha kuat untuk mengkampanyekan HAM di 

tingkat global, salah satunya upaya menjadi Anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ke dalam Negeri, sikap ini akan menjadi contoh bagi semua pihak di dalam Negeri, bahwa Indonesia bersikap tegas atas segala bentuk kekerasan, brutalisme, dan diskriminasi berbasis agama. Ketegasan sikap Indonesia terhadap India meniscayakan juga ketegasan Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mencegah terjadinya kekerasan atas dasar agama. 

Demikian pernyatan ini dibuat, agar menjadi perhatian bersama.

Narahubung:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG : +6281282958035

Daniel Awigra, Deputi Direktur HRWG : +628176921757

Kerusuhan di India. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)