Category Archives: UN Advocacy

[Diskusi Publik] Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi UPR Indonesia 2017

HUMAN RIGHTS WORKING GR

Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (Working Group Session) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sedikitnya terdapat empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR, yaitu; persiapan laporan, sesi kelompok kerja, adopsi UPR di Dewan HAM PBB dan implementasi serta tindak lanjut.

Siklus pertama Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2012. Tahun ini merupakan siklus ketiga UPR di Dewan HAM PBB yang juga merupakan siklus ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB. Indonesia ditinjau dalam Sesi Kelompok Kerja ke-27 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI serta beberapa perwakilan Kementerian lainnya telah memberikan paparan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi UPR yang diterima pada tahun 2012 lalu.

Sejumlah 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di Indonesia, dengan total 225 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat sesi Outcome UPR, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa telah menyatakan bahwa Pemerintah menerima 150 rekomendasi dan 75 rekomendasi masih dalam pertimbangan dan jawaban akan diberikan pada Sesi Dewan HAM PBB di bulan September 2017 mendatang. Beberapa rekomendasi yang masih tertunda, beberapa diantaranya terkait dengan isu; ratifikasi perjanjian internasional, hukuman mati, diskriminasi terhadap kelompok minoritas (agama/kepercayaan, LGBT, disabilitas), engage dengan Prosedur Khusus PBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan (UU penodaan agama), pelanggaran HAM berat masa lalu, dan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan (spesifik isu sunat perempuan (FGM).

Beberapa rekomendasi UPR yang masih ditunda oleh Indonesia sangat berdampak pada masa depan situasi kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, beberapa diantaranya sangat berdampak pada hak-hak perempuan, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok penduduk asli dan masyarakat adat hingga kelompok yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menjadi penting terhadap pemajuan dan penegakkan situasi HAM di Indonesia, karena kelompok-kelompok tersebut masih seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses implementasi dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi UPR ini merupakan hal yang tidak kalah penting bagi masyarakat sipil, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi, terlebih lagi advokasi UPR ini telah dilaksanakan sejak proses awal penulisan laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi UPR, serta mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda sesuai dengan situasi HAM di Indonesia.

 

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.

 

Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

Diskusi dan Nonton Bareng UPR Indonesia 2017

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?

Sehubungan dengan UPR Indonesia Tahun 2017,

HRWG beserta Koalisi Masyarakat Sipil turut mengundang rekan-rekan ke dalam acara “Diskusi & Nonton Bareng UPR Indonesia”

yang akan diselenggarakan pada:

Rabu, 3 Mei 2017
@ Tjikinii Lima Restaurant and Cafe
12.00 s/d 18.30 WIB (**)

Penasaran dengan proses UPR Indonesia di Dewan HAM PBB?
Yuk, mari kita ramai-ramai mengawal proses UPR Indonesia dan diskusi santai sore bersama para pakar di bidangnya, yaitu:
– Risnawati Utami, OHANA (DPO Indonesia)
– Jayadi Damanik, Koordinator Desk KBB – Komnas HAM
– Asep Komarudin, LBH Pers
– Yuli Rustinawati, Arus Pelangi
– Komnas Perempuan (*)
– Imparsial (*)

Diskusi akan dimoderatori oleh: Rafendi Djamin

Acara ini terbuka untuk umum, namun karena tempat sangat terbatas, mohon untuk segera melakukan RSVP: Astrid Maharani (amaharanic@gmail.com)

Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan!

Salam

(*) tbc
(**) Acara diawali makan siang dan juga tersedia snack sore.

Diskusi & Nobar UPR Indonesia 2017

Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.

 

Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

Indonesia UPR Information Meeting Session on 3rd of May, 2017

flyer-9

On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human rights situation in Indonesia, including the Papua situation,  human rights defenders, past human rights abuses, women rights, the death penalty and freedom of expression.

Panellists:

  1. Muhammad Hafiz – Acting Executive Director of Human Rights Working Group (HRWG)
  2. Yuniyanti Chuzaifah – Commissioner of National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan RI)
  3. Cahyadi Satria – Protection Desk Indonesia/Protection International
  4. Fatia Maulidiyanti – The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  5. Wenislaus Fatubun – the Forum of Commission of Justice Peace and Integrity of Creations of West Papua/Franciscans International
  6. Nurkhoiron – Chairman of National Commission on Human Rights of Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) *)tbc

Moderator: Iniyan Ilango (FORUM-ASIA)

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

The UN Special Rapporteur on health country visit to Indonesia and Indonesian CSOs Submission

As a reflection of Indonesia’s commitment to work closely with the UN Human Rights mechanisms, Indonesia, through the Permanent Mission of the Republic Indonesia in Geneva, Switzerland, has invited the United Nations Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (UN SR on health) to visit Indonesia which has been scheduled to take place from 22 March to 3 April 2017.

It is definitely a great chance for Indonesia to have further constructive engagement with the UN SR on health, as well as to fulfil the State obligation to respect and to protect the right to health of its citizen. During the visit, the Special Rapporteur will consider issues related to the enjoyment of the right to health, including availability, accessibility, acceptability and quality of health services, goods and facilities, as well as the underlying determinants of health in the country, including poverty and social exclusion.

The UN SR will be interested in addressing specific themes during his visit, especially within the framework of the health-related Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Issues of focus for the visit will include universal health care coverage; maternal and children’s health; sexual and reproductive health; mental health; HIV/AIDS; and drug/substance use dependency. He will look into the situation of specific groups and populations, particularly those in situations of vulnerability, such as children, indigenous peoples, refugees, asylum seekers, and migrants, and persons with disabilities.

During country missions, the UN SR conducts site visits to inter alia primary healthcare centres, hospitals, mental healthcare units in general healthcare facilities and psychiatric institutions, drug rehabilitation centres, prisons’ healthcare facilities, and primary and secondary schools. In addition, the UN SR spends time outside the capital city to better understand the enjoyment of the right to health throughout the country. While the Special Rapporteur invites and appreciates suggestions of places and locations to visit during his stay in the country, he has agreed to visit Padang and has expressed his interest to the authorities in visiting locations in Eastern Indonesia, in particular, Flores (Labuan Bajo) and West Papua.

In this regard, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia with its member of the Coalition and its network are very welcomed the visit of the UN SR in Indonesia. Therefore, we are aware, it is important to have further engagement and dialogue during his visit in Indonesia.

Profile of the Special Rapporteur on the right to health

The Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mr Dainius Pūras (Lithuania), is a medical doctor with notable expertise on mental health, child health, and public health policies. Mr Pūras is a Professor and the Head of the Centre for Child psychiatry social paediatrics at Vilnius University, and teaches at the Faculty of Medicine, Institute of International relations and political science and Faculty of Philosophy of Vilnius University, Lithuania. Mr. Pūras assumed his functions as the Special Rapporteur on the right to health on 1 August 2014, for a period of three years.

Pursuant to its resolution 6/29, the Human Rights Council reiterated that the mandate of the Special Rapporteur includes the following:

  1. Gather, request, receive and exchange information from all relevant sources, including Government, intergovernmental and non-governmental organisations, on the realisation of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, as well as policies designed to achieve the health-related Millennium Development Goals;
  2. Develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with all relevant actors, including Governments, relevant United Nations bodies, specialised agencies and programmes, in particular, the World Health Organization and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, as well as non-governmental organisations and international financial institutions;
  3. Report on the status, throughout the world, of the realisation of the right to health and on developments relating to this right, including on laws, policies and good practices most beneficial to its enjoyment and obstacles encountered domestically and internationally to its implementation;
  4. Make recommendations on appropriate measures that promote and protect the realisation of the right to health, with a view to supporting States’ efforts to enhance public health; and
  5. Submit an annual report to the Human Rights Council and an interim report to the General Assembly on its activities, findings, conclusions and recommendations.

By its resolution 33/9 of October 2016, the Council extended the mandate of the Special Rapporteur on the right to health for a further period of three years.

Indonesian CSOs Engagement 

The engagement of civil society is important thing that should be exist in the protection and promotion of human rights. It guaranteed by the international human rights standards as well as by legitimate laws in Indonesia, such as the Constitution, Human Rights Law (39/1999), and also the human rights instrument that ratified by Indonesian Government.

To support the visit of Special Rapporteur on Health, HRWG and some organizations conducted several meetings and discussion on the drafting the Submission of CSOs to the Special Rapporteur. It important to highlight some issues of health rights in Indonesia and giving direction for the SR to prioritizing crucial situations of health, especially related to the mandates of SR.

The report of Indonesian CSOs can be downloaded here: Final report_Laporan Kunjungan UN SR on Health visit to Indonesia

 

 

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Laporan ini telah diunggah oleh Sekretariat PBB baru-baru ini dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 35 Konvensi Penyandang Disabilitas menegaskan, Negara yang sudah meratifikasi seharusnya menyampaikan laporan kepada Komite mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil menurut Konvensi ini dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Pasal ini, laporan Pemerintah Indonesia tersebut memang terlambat dari waktu yang seharusnya, yaitu pada 2013, dua tahun pasca ratifikasi. Hanya saja, sebagai suatu komitmen HAM internasional, laporan ini harus dilihat sebagai suatu kemajuan dan capaian dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

Laporan Pemerintah yang berjumlah sekitar 45 ini mengulas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup gambaran umum peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan penjelasan hak-hak disabilitas pasal per pasal di dalam Konvensi.  Menurut HRWG, laporan ini dapat menjadi dasar awal bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena selama ini ada ragam perkembangan yang ada, baik kemajuan atau kendala di lapangan, tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, Komite PBB juga menggunakan laporan ini sebagai bahan utama untuk melakukan penilaian dan dialog lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Secara substansi, HRWG memandang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemerintah telah cukup lengkap untuk mengurai situasi hak-hak disabilitas di Indonesia. Meskipun, terdapat aspek-aspek penting yang seharusnya ada justru tidak dielaborasi lebih lanjut di dalam laporan. Hal ini tergambar pada laporan tentang hak pendidikan disabilitas yang tidak banyak memasukkan kendala dan tantangan lebih jauh, seperti kualitas sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah inklusif; aksesibilitas yang tidak memasukkan sistem pengawasan dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar; hak pengakuan yang sama di hadapan hukum dan access to justice tidak mengungkap lebih lanjut tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa disabilitas dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan hukum.

 

Indonesian Civil Society Organizations submitted the 3rd Cycle of the UPR Alternative Reports

Indonesian Civil Society Organizations has been submitted the alternative reports of the Universal Periodic Review (UPR) for the 3rd cycle. Indonesia will be reviewed on the 27th Session of the UN Human Rights Council (April – May 2017). On September 22, 2016, was the deadline submission for the Indonesian Civil Society Organizations to submit their alternative reports. In this matter, Human Rights Working Group (HRWG) as one of the civil society organizations in Indonesia which were coordinating a joint report addressed to the UN Human Rights Council, has submitted the Joint Submission in response to the recommendations of the 2nd Cycle of UPR in 2012, as well as the Individual Reports which based on more than 20s of the thematic issues.

The previous recommendations accepted by Indonesia Government in 2012 could be downloaded:

  1. Report of the Working Group (5 July 2012)
  2. Addendum of the Report of UPR Working Group (5 September 2012)
  3. Decision of the Outcome (12 October 2012)

See the Summary of recommendations for Indonesia (accepted and rejected) by UPR-Info at UPR-Info

The Reports of Indonesian CSOs on the implementation of 2012 UPR Recommendations, submitted to the UPR Working Group on 22 September 2017:

  1. UPR Joint Submission (General report responding all of issues in the UPR 2012 Recommendation, submitted by Indonesian NGOs Coalition)
  2. UPR Joint Stakeholders Submission on the rights of the persons with disabilities
  3. UPR Joint Stakeholders Submission on Indonesia women and children issue
  4. UPR Joint Stakeholders Submission on issues relating to the death penalty
  5. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of human rights of indigenous peoples in Indonesia
  6. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Human Rights Defenders in Indonesia
  7. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief in Indonesia
  8. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief violation in Indonesia : Case of Millah Abraham/Gafatar
  9. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of the right to a clean and healthy environment and rights to land and housing in Indonesia
  10. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of LGBT people in Indonesia
  11. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of expression and freedom of assembly and of association in Indonesia
  12. UPR Joint Stakeholders Submission on Reproductive Health (including child and women) 
  13. UPR Joint Stakeholders Submission on the Sexual and Reproductive Health 
  14. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Indonesia Women and Children Issues
  15. UPR Joint Witness Statement on Human Rights and Drug Policy (LBH Masyarakat, Reprieve, International Centre on Human Rights and Drug Policy)

Kindly check the calendar of reviews for the 3rd UPR cycle (2017-2021) is now available here.

Indonesia will be reviewed by the UPR Working Group on the 3rd of May, 2017 (UPR 27th Timetable), find the list of Troikas of Indonesia UPR 27 Troikas.