Category Archives: UN Advocacy

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.

 

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)

Indonesia Diminta Serius Lindungi Buruh Migran

Pemerintah Indonesia te­lah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini. Project ManagerHuman Rights Working Group(HRWG), Daniel Awigra menu­turkan, pihaknya sebagai pre­sidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan ber­hasil menyusun laporan alter­natif yang telah dikirimkan ke Komite.

“Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendor­ong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri,” katanya.

Dalam draf terakhir revisi UU 30/2004, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

“Hal ini mengakibatkan per­soalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab,” sebutnya.

Sementara itu, laporan al­ternatif yang dibuat presidium advokasi JBM bersama jaringannya juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM. Di antaranya MoU den­gan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum mem­perbaharuinya.

Sementara masih ada perekru­tan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten per­lindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru men­geluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif itu juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara un­tuk memastikan negara men­jalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnas HAM tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Pihaknya mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang men­gatur pekerja domestik atau PRT.

“Padahal, kasus pekerja mi­gran di luar negeri yang may­oritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi Konvensi ILO 189,” tandas Daniel.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[Jakarta, 31 Agustus 2017] – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB(Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite. Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004. Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Laporan alternatif juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM (pidana dan ketenagakerjaan), di antaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya. Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnasham tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Laporan juga mengkritisi peran crisis center BNP2TKI untuk mekanisme komplain dan pelaporan kasus pekerja migran tidak menjawab rasa keadilan karena hanya menggunakan proses mediasi dan tidak litigasi padahal ada unsur kepolisian di dalamnya namun tidak digunakan untuk investigasi.

Untuk soal jaminan sosial pekerja migran, laporan alternatif telah memasukan perkembangan di dalam revisi UU 39/2004 yang memasukkan pekerja migran dalam SJSN yakni BPJS Ketenagakerjaan. Namun BPJS tidak memberi jaminan resiko atas adanya pemecatan sepihak, dipindah-pindahkan majikan, pemulangan bermsalah, kegagalan berangkat, dan kasus pemerkosaan  dan tidak kekerasan seksual terhadap pekerja migran. Padahal hal tersebut rentan terjadi terhadap pekerja migran.

Laporan juga mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi KILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang mengatur pekerja domestik atau PRT. Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi KILO 189.

Hal lain adalah soal hak-hak anak pekerja migran yang sulit mendapatkan sertifikat kelahiran dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Padahal hal tersebut adalah hak dasar bagi anak-anak pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak pekerja migran di Malaysia dan Arab Saudi.

Adopsi agenda sesi ke-27 dilanjutkan dengan pertemuan informal dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Komnas HAM pada Senin, 4 September 2017. Sidangnya sendiri (Consideration of Reports submitted by states party) akan berlangsung Selasa, 5 September 2017 pukul 13.00-18:00 dan dilanjutkan pada Rabu, 6 September dari pukul 10.00-13:00 waktu Jenewa. HRWG akan membuat laporan langsung pandangan mata dari Jenewa pada saat sidang berlangsung.

HRWG berharap, sidang Komite akan mendorong standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut.

Kontak: Daniel Awigra Program Manager HRWG : 08176921757

Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan Buruh Migran

Indonesia telah menjadi negara pihak setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. Salah satu kewajiban negara pihak yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi itu kepada Komite PBB untuk Buruh Migran setiap 4 tahun sekali. Program Manager HRWG, Daniel Awigra, melihat pemerintah telah mengirimkan laporan itu pada April 2017. Setelah itu pemerintah Indonesia dijadwalkan mengikuti sidang Komite PBB untuk Buruh Migran pada 4-6 September 2016 di Jenewa, Swiss.

Pria yang disapa Awi itu mengatakan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah independen seperti Komnas HAM di Indonesia diberi kesempatan juga untuk memberi laporan serupa kepada Komite PBB. Menurutnya, sejumlah organisasi seperti HRWG, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan SBMI, telah melayangkan laporan tersebut. Selain itu organisasi masyarakat sipil akan mengirim perwakilan untuk melobi anggota Komite agar mengusung sejumlah isu yang penting bagi buruh migran Indonesia.

Awi mengatakan, salah satu isu yang dilaporkan organisasi masyarakat sipil mengenai minimnya implementasi UU No.6 Tahun 2012 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang Buruh Migran. “Kami harap laporan itu diterima dan digunakan Komite PBB untuk melayangkan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, diharapkan ke depan kebijakan terkait buruh migran sejalan dengan amanat konvensi,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Senior Advisor HRWG, Yuyun Wahyuningrum, mengatakan Komite PBB perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasi UU No.6 Tahun 2012 dengan revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Dalam proses revisi itu masih terlihat dominasi peran PPTKIS/PJTKI dalam merekrut buruh migran tanpa standar yang jelas. “Intinya kami mau pemerintah Indonesia menerapkan standar universal dalam tata kelola buruh migran sebagaimana amanat konvensi,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB, Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB (Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite.

Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004.

Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran.

PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Selengkapnya baca disini.

Negara Belum Serius Urus Perlindungan Buruh Migran

SEBAGAI negara peserta Konvensi Buruh Migran PBB sejak 2012, pertama kalinya Indonesia akan menjalani sidang yang dilakukan oleh Komite PBB untuk buruh migran pada 4 sampai 6 September mendatang di Jenewa Swiss.

Meski telah secara resmi menjadi pihak yang terlibat dalam konvensi, keseriusan pemerintah RI dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran hingga saat ini dianggap belum maksimal.

“Dalam konvensi ada 9 kewajiban negara peserta konvensi untuk buruh migran. Indonesia belum semua dilakukan misalnya mengenai jaminan kerja dan hidup layak bagi buruh migran. Bagaimana memajukan kondisi yang manusiawi bagi mereka. Kemudian terkait bekerja sama mengupayakan anak-anak buruh migran agar terjangkau pendidikan,” ujar SekNas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, dalam jumpa pers di Griya Patriya, Kemang, Jakarta, (31/08).

Savitri mengatakan, diharapkan melalui proses sidang tersebut, akan ada perubahan signifikan akan perlakuan dan perlindungan bagi buruh migran. Khususnya yang dicantumkan dalam revisi UU No. 39 tahun 2004. Revisi tersebut direncanakan akan disahkan dalam waktu dua bulan ke depan oleh DPR.

“Dari kami pihak masyarakat akan menyampaikan pada PBB mengenai daftar isu dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terkait buruh migran nanti di Swiss. Oleh perwakilan kami nanti, akan meminta pemerintah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai konvensi dan membuat peraturan turunan untuk memaksimalkannya,” ujar Savitri.

Senior Advicer Human Rights Working Group (HRWG) Yuyun Wahyuningrum yang akan mewakili Indonesia memaparkan rekomendasi atau laporan alternatif pada PBB september mendatang mengatakan, upaya penyampaian laporan sebagai bentuk dialog sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak buruh migran. Hal itu karena PBB tidak memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pihak konvensi, tetapi mereka berperan sebagai pihak pendengar dan penyampai dialog untuk mendorong implementasi yang maksimal dari kesepakatan dalam konvensi.

“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam konvensi untuk buruh migran dan agar negara menghilangkan gap atau jarak antara ketentuan konvensi dengan undang-undang,” ujar Yuyun.

Selengkapnya baca disini.

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.