Jaksa Agung: Penyelesaian Kasus 1998 Secara Nonyudisial

TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) 1998 secara nonyudisial. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi sulit dilakukan. “Sementara kita berkeinginan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) Read More …

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Utama Pencari Suaka di Indonesia

Covesia.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun Read More …

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia

RMOL. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah Read More …

Perpres Harus Menjawab Permasalahan Utama Pengungsi di Indonesia

PADA 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 rentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, SUAKA, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan Read More …

PERPRES – Refugee Protection Must Answer Key Issues Regarding Asylum Seekers and Refugees in Indonesia

 The Government of Indonesia has passed Presidential Decree (Perpres) 31 December 2016: ”Republic of Indonesia Presidential Decree 125/2016 regarding Refugees from Abroad”. SUAKA; Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, welcomes this Presidential Decree (Perpres), which has been planned Read More …

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada Read More …