Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Utama Pencari Suaka di Indonesia

Covesia.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010.

Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA melalui pers rilis yang diterima covesia.com, kamis (19/1/2017), menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi.

Menurutnya, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Agar efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia

RMOL. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 �” 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Chair SUAKA, Febi Yonesta, menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi di Jakarta, Rabu, (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas ini, menurut Febi, pendekatan yang seringkali digunakan adalah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” demikian lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Sementara itu, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengapresiasi penerbitan Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” urainya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres ini harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, PERPRES ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” demikian ditegaskan Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. [zul]

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Harus Menjawab Permasalahan Utama Pengungsi di Indonesia

PADA 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 rentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, SUAKA, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak 2010.

Secara normatif, Perpres itu mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25–27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA, menegaskan, Perpres itu harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah sering kali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas, menurut Febi, pendekatan yang sering kali digunakan ialah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres tersebut ialah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau ilegal.

“Kami mengapresiasi Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal,” ujar Muhammad Hafiz, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG.

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres tersebut harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, Perpres ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” tegas Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres itu karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antarlembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; serta penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. (RO/OL-3)

Lihat berita aslinya disini.

PERPRES – Refugee Protection Must Answer Key Issues Regarding Asylum Seekers and Refugees in Indonesia

 The Government of Indonesia has passed Presidential Decree (Perpres) 31 December 2016: ”Republic of Indonesia Presidential Decree 125/2016 regarding Refugees from Abroad”.
SUAKA; Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection, welcomes this Presidential Decree (Perpres), which has been planned since 2010.
This regulation fills a legal vacuum which has long affected asylum seekers and refugees in Indonesia. It confirms Article 28G of the Indonesian Constitution, and Article 25 – 27 of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations.
 Febi Yonesta, Chair of SUAKA, confirmed that this regulation should become the key regulation and reference for all Indonesian government officials in relation to the treatment of asylum seekers and refugees within Indonesian jurisdiction.
“Before this regulation, government officials, especially junior officials and officials in outlying areas, were hesitant to address issues affecting asylum seekers and refugees, including the arrival of asylum seekers by boat into Indonesian waters,” said Febi. “Due to the absence of regulation their approach was often protectionist, which increases the vulnerability of people seeking asylum from war, persecution and mistreatment,” he said.
 “Based on the Perpres, there is now an established coordination and a clear function by Government in relation to the treatment of asylum seekers, no matter the mode of their arrival,” he continued.

According to SUAKA, the implementation of this Perpres will increase understanding among government officials, and in turn, increase the ability of officers in the field to implement the Perpres. Previously, asylum seekers and refugees were often viewed as illegal immigrants or illegals, principles negative term which is not legally accurate.

 “We appreciate that this new Perpres confirms the definition of refugees contained in the 1951 Refugee Convention, and does not continue to label asylum seekers as illegal immigrants,” said Muhammad Hafiz, SUAKA Advocacy Coordinator, and Executive Director Human Rights Working Group Indonesia (HRWG).
“All relevant government agencies should immediately adopt the Perpres definition, so as to treat asylum seekers and refugees as regulated under Indonesian law.” he added.
 Hafiz further asserted that Indonesia should additionally ensure human rights principles contained in International Conventions are incorporated into any future regulation principles contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), and other International Conventions ratified by the Indonesian Government.
 “Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or 1967 Refugee Protocol. Consequently, Perpres should be carried out in accordance with the convention and protocol, to ensure the rights of asylum seekers and refugees in Indonesia are guaranteed,” affirmed Hafiz.
 SUAKA encourages the Indonesian Government to disseminate the Perpres widely and provide training to local government agencies across Indonesia, in order to ensure effectiveness and compliance. Especially in areas where asylum seekers and refugees are held in detention or live in the community, such as Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang and West Java, SUAKA believes it is important regional government officials understand the reasons why this Perpres was entered, in order to ensure this very vulnerable group will be treated according to basic human rights.
 SUAKA is appreciative of the work of Indonesian government departments to implement the Perpres, as it is already complete enough to protect the rights of refugees and asylum seekers.
SUAKA urges the government to be especially aware and concerned in regards to vulnerable people in emergency situations at sea, and to asylum seekers and refugees in Indonesia who are are experiencing serious and ongoing medical issues, are pregnant, live with a disability, minors under the age of 18 years, especially minors who are separated from their family, and also the elderly. SUAKA also urges the Indonesian government to recognise and implement: the right to family unity; a clear definition of a refugee under Indonesian law; a fair distribution of supportive roles between institutions under the principle of shared responsibility; and the use of the Indonesian state finances to promote refugee protection.
 Jakarta, January 18, 2017  For further comment contact: – Febionesta (Chair SUAKA): 087 870 636 308 – Muhammad Hafiz (Advocacy Coordinator SUAKA): 081 282 958 035

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional Dinilai Hambat Reformasi Hukum

Kompas, Selasa, 10 Januari 2017 | 14:45 WIB

Direktur Eksekutif Human Rights Group (HRWG) Muhammad Hafiz berpendapat, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional berpotensi menghambat kebijakan reformasi bidang hukum yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Menurut Hafiz, konsep Dewan Kerukunan yang dimaksud pemerintah seakan ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Hal itu berbahaya untuk pembangunan hukum di Indonesia. Padahal dalam sistem negara yang demokratis penegakan hukum adalah suatu hal yang niscaya,” ujar Hafiz, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/1/2017).

Hafiz menjelaskan, penyelesaian konflik dengan cara musyarawah harus dibarengi dengan penegakan hukum sebagai landasan utama .

UUD 1945 sangat tegas menyebutkan bahwa Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan kekuasaan.

“Bila tidak, Dewan ini justru akan melanggar prinsip Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai upaya yang ditempuh untuk membangun bangsa Indonesia justru mencederai prinsip hidup bersama di dalam Konstitusi,” ujar Hafiz.

Selain itu, Hafiz menilai ada kerancuan apakah Dewan Kerukunan bertujuan untuk membangun perdamaian, toleransi, kebhinnekaan, atau untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

Hal ini dinilai berbahaya karena menggabungkan berbagai permasalahan tanpa membedakan lebih jelas akar dan pokok permasalahan dari suatu peristiwa.

“Dewan Kerukunan Nasional berpotensi mencampuradukkan masalah dan tidak jelas arah penyelesaiannya seperti apa,” kata dia.

Kerancuan lain yakni terkait kewenangan Dewan Kerukunan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dewan Kerukunan Nasional disebut sebagai pengganti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebelumnya sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Dewan Kerukukanan Nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Dewan Kerukunan Nasional ini nantinya akan menjadi penengah bagi konflik yang terjadi antarmasyarakat.

Wiranto mengeluhkan, saat ini setiap ada kasus yang terjadi di masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selalu masuk untuk menyelidiki.

Akibatnya, kasus itu dibawa ke proses pengadilan.

“Tentu ini bukan kultur kita, budaya kita,” ujar diya.

Wiranto juga mengakui bahwa Dewan Kerukunan Nasional ini adalah upaya untuk menggantikan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang ditolak pembentukannya oleh Mahkamah Konstitusi.

“Kita hidupkan satu falsafah bangsa kita sendiri menyelesaikan satu perkara dengan musyawarah mufakat,” kata Wiranto.

Human rights not yet priority: Rights group

Tama Salim, Jakarta | Thu, January 12 2017 | Indonesia’s 2017 foreign policy priorities do little to move away from the common paradigm of peacekeeping, economy building and maintaining regional peace and security, while failing to focus on the promotion and protection of human rights, a rights activist has said.

Foreign Minister Retno LP Marsudi conveyed on Tuesday her annual press statement on foreign policy, which is used as an….  Source: Jakarta Post

Screen Shot 2017-01-14 at 11.28.33 AM

 

(PressReader)
Screen Shot 2017-01-14 at 11.30.09 AM Screen Shot 2017-01-14 at 11.30.28 AM

Diplomasi 2017 Indonesia Tidak Meletakkan HAM Jadi Prioritas

[Jakarta, 11 Januari 2017] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai proyeksi politik luar negeri Indonesia tahun ini seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta (10/1) tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas diplomasi. HAM disebut pada poin terakhir (poin ke-14) fokus diplomasi tahun 2017.

Komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan, masih mengacu pada paradigma developmentalism yaitu dengan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan luar negeri selaras dengan kebijakan nasional dimana di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia lebih berfokus pada percepatan pembangunan.

“Hak asasi manusia harusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu dilihat bahwa problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM sebagai dasar kebijakannya,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG di Jakarta.

Harus disadari bahwa Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi dan HAM. Semakin kuat sebuah negara maka semakin besar tanggung jawabnya; baik terhadap rakyat maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional.

“Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas,” lanjutnya.

Meski demikian, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya. Khusus untuk isu Palestina, diharapkan Indonesia tidak sekadar aktif di dalam diplomasi mendukung kemerdekaan, melainkan juga aktif menggalang dukungan untuk mengusut pelaku pelanggaran HAM berat di Palestina, seperti kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas krisis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi,” kata Daniel Awigra, Program Menejer ASEAN HRWG.

Peran ini harus terus didorong dan ditingkatkan, khususnya lebih mendasarkan pada semangat kerjasama politik (membangun kepercayaan) dan menggunakan argumentasi HAM.

“Hal yang luput dijelaskan dari pidato Menlu adalah perlunya mendorong penguatan mandat Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Di samping itu, AICHR Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan RI seharusnya lebih pro-aktif menyikapi berbagai persoalan HAM di kawasan. Sebut saja isu hukuman mati, Rohingya, extra judicial killings, buruh migran, intimidasi, pembunuhan, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan dan aktivis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya masih menjadi bayang-bayang narasi pembentukan Komunitas ASEAN,” lanjutnya.

Meskipun Terlambat, HRWG Apresiasi Laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Disabilitas PBB

Pada 3 Januari 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan pertamanya kepada Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB terkait dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas. Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011. Laporan ini telah diunggah oleh Sekretariat PBB baru-baru ini dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 35 Konvensi Penyandang Disabilitas menegaskan, Negara yang sudah meratifikasi seharusnya menyampaikan laporan kepada Komite mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil menurut Konvensi ini dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Pasal ini, laporan Pemerintah Indonesia tersebut memang terlambat dari waktu yang seharusnya, yaitu pada 2013, dua tahun pasca ratifikasi. Hanya saja, sebagai suatu komitmen HAM internasional, laporan ini harus dilihat sebagai suatu kemajuan dan capaian dalam pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

Laporan Pemerintah yang berjumlah sekitar 45 ini mengulas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yang mencakup gambaran umum peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan penjelasan hak-hak disabilitas pasal per pasal di dalam Konvensi.  Menurut HRWG, laporan ini dapat menjadi dasar awal bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena selama ini ada ragam perkembangan yang ada, baik kemajuan atau kendala di lapangan, tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, Komite PBB juga menggunakan laporan ini sebagai bahan utama untuk melakukan penilaian dan dialog lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Secara substansi, HRWG memandang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemerintah telah cukup lengkap untuk mengurai situasi hak-hak disabilitas di Indonesia. Meskipun, terdapat aspek-aspek penting yang seharusnya ada justru tidak dielaborasi lebih lanjut di dalam laporan. Hal ini tergambar pada laporan tentang hak pendidikan disabilitas yang tidak banyak memasukkan kendala dan tantangan lebih jauh, seperti kualitas sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah inklusif; aksesibilitas yang tidak memasukkan sistem pengawasan dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar; hak pengakuan yang sama di hadapan hukum dan access to justice tidak mengungkap lebih lanjut tentang adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa disabilitas dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan hukum.

 

Dewan Kerukunan Ditunggangi Kepentingan Impunitas

Rencana pembentukan Dewan Kerukunan oleh Pemerintah dilihat oleh HRWG sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tidak jelasnya konsep kerukunan justru mengaburkan reformasi hukum yang menjadi perioritas Presiden Jokowi.

HRWG menilai bahwa Dewan Kerukunan justru berbahaya untuk pembangunan hukum di Indonesia, karena ia menggabungkan berbagai permasalahan tanpa membedakan lebih jelas akar dan pokok permasalahan dari suatu peristiwa. Kerukunan yang dimaksud pemerintah seakan ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, padahal dalam sistem Negara yang demokratis penegakan hukum adalah suatu hal yang niscaya. Dari apa yang disampaikan, tidak jelas apakah Dewan ini bertujuan untuk membangun perdamaian, toleransi, kebhinnekaan, atau untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk mencampuradukkan masalah dan tidak jelas arah penyelesaiannya seperti apa.

Di samping itu, ranah kewenangan Dewan juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena jelas kasus-kasus pelanggaran ini merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Di satu sisi Pemerintah mendorong reformasi dan penegakan hukum, tapi di sisi yang lain mendorong terkuburnya fakta-fakta kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Kekaburan lain dari Dewan ini adalah pengenyampingan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian suatu masalah. Padahal, diketahui bahwa hak asasi sendiri sudah masuk dalam Konstitusi, sangat jelas dan tegas. Bila kemudian Dewan mengenyampingkan prinsip ini, maka pembentukan Dewan sama saja untuk membelakangi nilai UUD 1945 yang menjadi dasar Negara ini. Lebih dari itu, prinsip HAM memastikan adanya keadilan bagi korban dan kelompok rentan, karena dalam banyak proses penyelesaian konflik, kelompok rentan, minoritas dan lemah justru dirugikan.

HRWG menilai bahwa penyelesaian konflik dengan cara musyarawah harus pula dibarengi dengan penegakan hukum sebagai landasan utama Negara ini. UUD 1945 sangat tegas menyebutkan, Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Bila tidak, Dewan ini justru akan melanggar prinsip Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai upaya yang ditempuh untuk membangun bangsa Indonesia justru menciderai prinsip hidup bersama di dalam Konstitusi.

Atas dasar ini, HRWG menyatakan sikap terkait dengan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional ini, yaitu:

  1. Dewan Kerukunan Nasional tidak boleh dijadikan ajang untuk mengubur dan mengenyampingkan penegakan hukum yang fair, transparan dan adil bagi korban, karena Indonesia adalah Negara hukum bukan atas kekuasaan. Nilai luhur membangun kebhinnekaan justru dibajak dengan impunitas pelaku kejahatan HAM dan ketidakadilan.
  2. Dewan Kerukunan Nasional harus dibatasi untuk permasalahan yang memang krusial dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, di antaranya adalah meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama. Untuk itu pula, Dewan Kerukunan harus terbatas pada apa yang menjadi kewenangannya, tidak mencampuradukkan antara urusan penegakan hukum, pelanggaran HAM dan pembangunan kebhinnekaan.
  3. Dewan Kerukunan Nasional harus mengadopsi prinsip HAM yang ada di dalam Konstitusi (Pasal 28 UUD), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini memastikan adanya perlindungan hak bagi korban dalam setiap peristiwa, sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan ini tetap mengutamakan kepentingan korban.

Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Human Rights Working Group (HRWG) memberikan apresiasi atas posisi Indonesia, terkait Resolusi PBB terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.

Indonesia mengambil posisi abstain untuk Resulosi PBB (A/RES/71/187), dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin 27 Desember.

Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentions setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi.

Apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini mengingat dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.

HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016.

“Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, 28 Desember dalam keterangan tertulis.

“Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair (adil), serta memperkuat adanya safeguard (pengamanan) dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati,” lanjut pihak HRWG.

“Lebih dari itu, dengan proses reformasi dan perbaikan di level nasional saat ini, HRWG sangat mendukung bila Pemerintah Indonesia dapat mendukung Resolusi tersebut dengan sikap In Favour dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” imbuh Hafiz.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan, Posisi RI atas resolusi mengenai moratorium hukuman mati memang dilandasi oleh: hukuman mati merupakan hukum positif Indonesia dan setiap negara berhak menentukan hukum nasionalnya masing-masing.

“Resolusi itu berisi himbauan bagi diterapkannya moratorium dan bukan abolishment hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada most-serious crimes (kejahatan serius) termasuk drugs (narkoba) yang dikategorikan oleh Indonesia sebagai salah satu most-serious crimes. Hukuman mati dilaksanakan melalui due process of law (melalui proses hukum) dan setelah seluruh langkah hukum dilaksanakan,” ucap Hasan Kleib, saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (29/12/2016).

“Dan tentunya cerminan dari terdapatnya perdebatan publik di dalam negeri mengenai penerapan hukan mati. Posisi atas resolusi ini telah diambil sejak beberapa tahun yang lalu.

Tentunya apresiasi atas pengakuan dan penghargaan atas posisi Indonesia tersebut terutama oleh rekan-rekan pemangku kepentingan di bidang HAM,” pungkas Hasan.

 

Resolusi PBB ini mengalami kemunduran di ASEAN

Di level ASEAN, resolusi ini sedikit mengalami kemunduran pasca Filipina mengalami mengubah posisinya dari in favour menjadi abstain. Hanya Kamboja yang masih mendukung resolusi dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, Malaysia dan Singapura adalah negara yang menolak resolusi.

“Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Daniel Awiga, Program Manager ASEAN HRWG.

“Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan,” sebut Awigra.

Awigra melanjutkan, hukuman mati dan extra-judicial killings (pembunuhan di luar pengadilan) adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia dan telah terbukti tidak meniadakan tindakan ataupun menurunkan angka  kejahatan narkotika. Dewasa ini terdapat fakta yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Tenggara dalam hal negara-negara menyelesaikan kejahatannya.

Terlebih, kawasan ini adalah kawasan yang rentan khususnya bagi kelompok buruh migran yang rentan dieksploitasi menjadi korban sampingan sindikat kejahatan narkotika.

Arti penting resolusi –meskipun tidak mengikat secara hukum– bagi negara retensionis (negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti Indonesia) adalah langkah penting menuju penghapusan hukuman mati. Hasil dari resolusi ini mencerminkan tren global menuju penghapusan hukuman mati.

Di dalamnya, Majelis Umum menyebutkan karakter ireversibel (tidak tergantikan) dari hukuman mati dan menyatakan pendiriannya bahwa moratorium penggunaan hukuman mati adalah kontribusi untuk menghormati dan peningkatan martabat dan hak asasi manusia.

Resolusi itu menyerukan kepada semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk menghormati standar internasional yang memberikan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum.

 

Lihat berita aslinya disini.

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy